1. Peran Perawat di Bidang Politik
Kontroversi Strategi Pendidikan Keperawatan di Era Globalisasi Institusi pendidikan
keperawatan sangat bertanggung jawab dan berperan penting dalam rangka melahirkan generasi
perawat yang berkualitas dan berdedikasi. Sejalan dengan berkembangnya institusi pendidikan
keperawatan di Indonesia semakin bertambah jumlahnya. Motivasi dari pendirian institusi
pendidikan keperawatan pun sangat bervariasi dari alasan "Bisnis" sampai dengan "Sosial". Dan
yang kemudian menjadi pertanyaan dan keganjilan adalah banyaknya pemilik dan pengelola
institusi pendidikan keperawatan ini yang sama sekali tidak memiliki pemahaman yang cukup
tentang keperawatan baik secara disiplin ilmu atau profesi. Ini menjadi penyebab rendahnya
mutu lulusan dari pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia dan tidak siap untuk bersaing.
Salah satu tolok ukur kualitas dari perawat di percaturan Internasional adalah kemampuan untuk
dapat lulus dalam Ujian Kompetensi Keperawatan seperti ujian NCLFX-RN dan CGFNS sebagai
syarat mutlak bagi seorang perawat untuk dapat bekerja di USA. Dalam hal ini kualitas dan
kemampuan perawat Indonesia masih sangat memprihatinkan. Di Kuwait pernah terjadi fakta
yang memalukan sekaligus menjatuhkan kredibilitas bangsa terutama sistem pendidikan
keperawatan yang ada di Indonesia memiliki permasalahan yang berkaitan dengan High
Educatio bagi perawat Indonesia yang bekerja di Kuwait.
Hal tersebut lebih disebabkan karena sistem pendidikan keperawatan kita yang sangat bervariasi.
Efek yang paling buruk dari hal tersebut adalah tidak diakuinya perawat yang memiliki ijazah S1
Keperawatan (S.Kep) dan mereka hanya disamakan dengan D3 Keperawatan. Institusi
pendidikan keperawatan harus dilakukan perubahan secara total antara lain :
Standarisasi jenjang, kualitas/mutu, dari institusi pendidikan keperawatan
Merubah bahasa pengantar dalam pendidikan keperawatan dengan menggunakan bahasa Inggris
Menutup institusi pendidikan keperawatan yang tidak berkualitas
Institusi pendidikan keperawatan harus dipimpin oleh seseorangyang memiliki latar belakang
pendidikan keperawatan
Standarisasi kurikulum dan evaluasi bertahan terhadap staf pengajar di institusi pendidikan
keperawatan
2. Semua dosen dan staf pengajar di institusi pendidikan keperawatan harus berbahasa Inggris aktif
Memberantas segala jenis KKN di institusi pendidikan dimulai dari perizinan penerimaan
mahasiswa, proses pendidikan dan akreditasi serta proses kelulusan mahasiswa.
Strategi Pelayanan Keperawatan di Era Globalisasi
Praktek keperawatan sebagai tindakan profesional harus didasarkan pada penggunaan
pengetahuan teoritik yang mantap dan kokoh dari berbagai ilmu dasar serta ilmu keperawatan
dijadikan sebagai landasan untuk melakukan pengkajia, menegakkan diagnostic, menyusun
perencanaan, melaksanakan asuhan keperawatan dan mengevaluasi hasil dari tindakan
keperawatan serta mengadakan penyesuaian rencana keperawatan untuk menentukan tindakan
selanjutnya.
Selain memiliki kemampuan intelektual, interpersonal, dan tekhnikal, perawat juga harus
mempunyai otonomi yang berarti mandiri dan bersedia menanggung resiko, bertanggung jawab,
dan bertanggung gugat terhadap tindakan yang dilakukannya, termasuk dalam melakukan dan
mengatur dirinya sendiri. Tapi yang terjadi di lapangan sangat memilukan, banyak sekali rekan-
rekan perawat yang melakukan "Praktik Pelayanan Medis / Kedokteran dan Pengobatan" yang
sangat tidak relevan dengan ilmu keperawatan itu sendiri. Hal tersebut telah membuat profesi
perawat dipandang rendah oleh profesi lain.
Banyak hal yang menyebabkan hal ini berlangsung berlarut-larut antara lain :
Kurangnya kesadaran diri dan pengetahuan dari individu perawt itu sendiri
Tidak jelasnya aturan yang ada seperti belum ditetapkannya RUU Keperawatan serta tidak
tegasnya komitmen penegakan hukum di Indonesia
Minimnya penghargaan financial dari pihak-pihak terkait terhadap perawat
Kurang optimalnya perannya organisasi profesi keperawatan
Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perawat dan keperawatan yang lebih disebabkan
karena kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat berkaitan tentang profesi perawat
dan keperawatan terutama di daerah yang masih menganggap bahwa "perawat" juga tidak
berbeda dengan "dokter".
Sementara itu, dunia pelayanan keperawatan di Rumah Sakit juga masih sangat jauh dari
nyaman, rekan-rekan perawat bekerja selama 24 jam 1 hari dalam 2-3 shift, sedangkan
pendapatan mereka masih sangat jauh dari memadai. Sebagai perbandingan perawat Indonesia
3. yang bekerja di Kuawait mendapatkan gaji berkisar Rp.15 juta-Rp.24 juta/bulan, sedangkan
rekan-rekan perawat yang bekerja di Indonesia jauh dibawah kebutuhan hidup mereka.
Beberapa contoh diatas lebih disebabkan karena selama ini kita dianggap kecil oleh profesi lain.
Perawat mutlak sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Kita harus sudah
mulai berani untuk berbicara karena keadilan itu harus ditegakkan, yang harus segera
dilaksanakan adalah :
Penentuan standarisasi gaji untuk perawat tentu setelah melalui uji kompetensi
Menciptakan sistem sirkulasi dalam penempatan perawat Indonesia ke luar negeri sehingga pada
jangka panjang akan terjadi peningkatan penghargaan dan kesetaran terhadap profesi
keperawatan di Indonesia
Memberikan sanksi kepada Rumah Sakit atau Institusi pelayanan kesehatan yang tidak memberi
gaji sesuai dengan standard
Penataan Praktik Keperawatan
Dalam suatu penataan praktik keperawatan perlu adanya Undang-Undang, maka semua itu harus
sesuai dengan standar kompetensi profesi, salah satunya kompetensi perawat (SKP) yang sudah
diakui secara nasional. SKP Nasional Indonesia mengacu pada kerangka kerja Konsil
Keperawatan Internasional (ICN, 2003) yang menekankan pada perawat generalis yang bekerja
dengan klien individu, keluarga, dan komunitas dalam tatanan asuhan keperawatan di Rumah
Sakit dan komunitas serta bekerja sama dengan pemberi asuhan kesehatan dan sosial lainnya.
Dalam kerangka kerja ICN, kompetensi perawat generalis dikelompokkan menjadi 3 judul
kompetensi, utama, yaitu :
Praktik keperawatan profesional,
Pemberian Asuhan Keperawatan, dan
Management keperawatan pengembangan profesional
Peran profesional perawat tidak akan bisa dicapai, kalau model pratik keperawatan di pelayanan
belum ditata secara profesional. Model praktik keperawatan profesional yang dilaksanakan oleh
perawat di tatanan pelayanan keperawatan masih menjadi suatu abstraksi. Pelayanan asuhan
keperawatan yang optimal akan terus digunakan sebagai tuntutan bagi organisasi pelayanan
kesehatan, sistem pemberian pelayanan kesehatan ke sistem desentralisasi. Dengan
meningkatnya pendidikan bagi perawat, diharapkan dapat memberikan arah terhadap pelayanan
4. keperawatan berdasarkan pada isu di masyarakat.
Ada 4 model praktik keperawatan profesional yang diharapkan ada yaitu : model praktik di
Rumah Sakit, rumah, berkelompok, dan individual. Akan tetapi pelaksanaan PERMENKES
tersebut masih perlu mendapatkan persiapan yang optimal oleh profesi keperawatan.
Etika Politik dalam Merawat Pasien
Etika adalah mengenai pengawasan bagi orang lain serta kepedulian terhadap perasaan.
"Merawat seseorang berarti bertindak untuk kebaikan mereka, membantu mengembalikan
otonomi mereka, membantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka, mencapai tujuan
hidup mereka dan pemenuha kebutuhan".
Dalam pengalaman menderita mungkin tidak hanya membuat kita lebih simpati, tapi mungkin
juga membantu kita untuk lebih empati terhadap pasien kita. Simpati adalah perasaan yang
timbul secara spontan yang kita miliki atau tidak dimiliki. Empati adalah kemampuan untuk
meletakkan diri kita dalam sesuatu orang lain, dalam suatu seni yang dapat dipelajari, latihan
imajinasi yang dapat dilatih. Perasaan ini dapat menjadi motivator yang kuat, yang juga dapat
diperoleh dalam melakukan tanggung jawab profesional kita.
Dari suatu pandangan yang lazim, perawat juga merupakan pegawai yang melakukan pekerjaan
tertentu seefisien dan seefektif mungkin. Hasilnya, pembatasan-pembatasan layak
dipertimbangkan batasan praktik dapat dilakukan pada waktu yang tersedia untuk hubungan
perawatan dan perhatian terhadap kebutuhan tertentu pasien.
Pengalaman perawat menghadapi kenyataan hubungan kekuasaan dalam bekerja dengan pasien
dan dokter berarti bahwa mereka mengetahui bahwa etika harus dilakukan dengan kekuasaan dan
pembagian kekuasaan dalam hubungan langsung antar pribadi. Bagaimana pun, tantangan adalah
untuk memahami sifat alami hubungan kekuasaan dan etika pembagian kekuasaan, dalam
mengajar, dalam management, dalam pendidikan kesehatan dan riset, dalam mempengaruhi
sumber daya, dan dalam politik kesehatan lokal dan nasional.
Pearawat tidak hanya belajar merawat pasien, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pasien
secara umum. Ini berati memperhatikan standard dan management pelayanan, kemampuan staff,
efisiensi, dan efektifitasprosedur yang digunakan, peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit, dan kesehatan masyarakat. Jika kepedulian terhadap kesehatn dipahami dari arti perspektif
5. luas, perawat cepat mengetahui bahwa politik dan etika keperawatan berlanjut satu sama lain,
pembagian dan kepedulian, menghormati orang, dan keadilan kaitan kekuasaan dan nilai-nilai
adalah saling berhubungan, dan memaksakan tanggung jawab politis pada mereka. Pada
akhirnya perjuangan menjadi lebih baik dan kondisi yang lebih patut untuk pasien dan perawat
serta petugas kesehatn lain yang tidak dapat dipisahkan.
Bukan tidak mungkin menggabungkan kualitas personal yang sensitif dan peduli dengan yang
kompeten dan efisiensi dalam management, atau empati kepada orang lain dengan orang yang
keras dalam susunan staff atau perundingan bersama.
Perbedaan Model Zaman Sekarang untuk Etika Profesional
Sulit untuk menyatukan kembali etika personal yang peduli dengan tipe etika yang diperlukan
untuk management sistem pemberian pelayanan kesehatan modern yang kompleks. Hal ini
muncul karena tekanan antara perbedaan jenis kompetisi etik dalam kehidupan profesional,
perbedaan antara : etika keperawatan, etika pelayanan, etika pelayanan publik dan etika bisnis.
Saatnya Perawat Terjun ke Dunia Politik
Arti "Politik" secara umum adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam
masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.
Disebutkan juga bahwa politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara
konstitusional maupun non konstitusional.
Ada banyak hal yang dapat dilakukan seorang perawat dalam berperan secara aktif amupun pasif
dalam dunia politik. Mulai dari kemampuan yang harus dimiliki dalam bidang politik hingga
talenta yang harus dimiliki mengenai "Sense of Politic". Dalam Wilkipedia Indonesia disebutkan
bahwa seseorang dapat mengikuti dan berhak menjadi insan politik dengan mengikuti suatu
partai politik, mengikuti ormas atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Dari hal tersebut
maka seseorang berkewajiabn untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik
guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh UUD dan perundangan
hukum yang berlaku.
Dari hal tersebut perawat ayng merupakan bagain dari insan perpolitikan di Indonesia juga
6. berhak dan berkewajiban ikut serta dan mengambil sebuah kekuasaan demi terwujudnya regulasi
profesi keperawatan yang nyata. Dari hal tersebut juga terlihat bahwa perawat dapat
memperjuangkan banyak hal terkait dengan umat maupun nasib perawat itu sendiri.
Pentingnya dunia politik bagi profesi keperawatan adalah bahwasanya dunia politik bukanlah
dunia yang asing, namun terjun dan berjuang bersamanya mungkin akan terasa asing bagi profesi
keperawatan. Hal ini ditunjukkan belum adanya keterwakilan seorang perawat dalam kancah
perpolitikan Indonesia.
Tidak dipungkiri lagi bahwa seorang perawat juga rakyat Indonesia yang juga memiliki hak pilih
dan tentunya telah melakukan haknya untuk memilih wakil-wakilnya sebagai anggota legislatif
namun seakan tidak ada satu pun suara yang menyuarakan hati nurani profesi keperawatan.
Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena profesi kita pun membutuhkan
penyampaian aspirasi yang patut untuk didengar dan diselesaikannya permasalahan yang ada,
yang tentunya akan membawa kesejahteraan rakyat seluruh profesi keperawatan. Sulitnya
menjadikan RUU Keperawatan seringkali dikaitkan dengan tidak adanya keterwakilan seorang
perawat di Badan Legislatif sana.
Menjadi bagian dari dunia perpolitikan di Indonesia, diharapkan seorang perawat mampu
mewakili banyaknya aspirasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di profesi keperawatan
salah satunya seperti yang disebutkan diatas yaitu mengenai bagaimana meregulasi pendidikan
keperawatan yang hasil akhirnya diharapkan tercapainya kulitas perawat bisa dipertanggung
jawabkan.
Regulasi pendidikan akan menjadikan menjadikan tidak bermunculnya institusi pendidikan
keperawatan yang hanya mencari untung, politik uang, dan institusi yang tidak melakukan
penjaminan mutu akan output perawat yang diluluskan setiap periodenya. Dengan regulasi
pendidikan keperawatan, semua menjadi terstandarisasi, profesi keperawatan yang mempunyai
nilai tawar, nilai jual, dan menjadi profesi yang dipertimbangkan.
Regulasi kewenangan perawat di lahan klinik tidak kalah pentingnya dengan regulasi
pendidikan. Regulasi kewenangan perawat di lahan klinik akan menjadikan profesi keperawatan
semakin mantap dalam langkahnya. Kewenangan perawat yang mandiri, terstruktur dan ranah
yang jelas akan menjadikan perawat semakin profesional dan proporsional sesuai dengan
tanggung jawab yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam regulasi kewenangan ini diharapkan tidak
terjadi adanya overlap dan salah satu yang paling penting adalah menghindari terjadinya
7. malpraktik yang kemungkinan dapat terjadi.
Organisasi Keperawatan
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah organisasi keperawatan tingkat nasional
yang merupakan wadah bagi semua perawat Indonesia, yang didirikan pada tanggal 17 Maret
1974.
Menurut catatan ayng ada sebelum PPNI, telah terdapat beberapa macam organisasi
keperawatan. PPNI pada awalnya terbentuk dari penggabungan beberapa organisasi
keperawatan, seperti :
IPI (Ikatan Perawat Indonesia)
PPI (Persatuan Perawat Indonesia)
IGPI (Ikatan Guru Perawat Indonesia)
IPWI (Ikatan Perawat Wanita Indonesia)
Setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang syah dan mendaftarkan diri
sebagai anggota PPNI dan semua mahasiswa keperawatan yang sedang belajar dapat disebut
calon anggota.
PPNI setiap 4 tahun sekali menyelenggarakan musyawarah nasional. Dalam musyawarah ini
selain pengurus pusat juga hadir para pejabat dan pengurus cabang. Berbagai masalah
keperawatan dibahas dalam MUNAS tersebut yang kemudian memberikan hasil yang berupa
rekomendasi atau keputusan organisasi.
Untuk mempertahankan dan mengembangkan profesi, maka organisasi profesi keperawatan
harus melakukan 5 fungsi, yaitu :
Definisi dan pengaturan profesional melalui penyusunan dan penentuan standar pendidikan dan
praktik bagi perawat umum dan spesialis. Pengaturan dapat ditempuh melalui pemberian izin
praktik (lisensi), sertifikat, dan akreditasi. Pengaturan juga dapat dilakukan melalui adopsi kode
etik dan norma perilaku (Styles, 1983)
Pengembangan dasar pengetahuan untuk praktik dalam komponen luas dan sempit. Sumbangan
utama untuk pengembangan ilmu keperawatan telah diberikan oleh berbagai ahli teori. Tujuan
utama teori keperawatan adalah netralisasi ilmu keperawatan. Tantangan bagi perawat di masa
depan adalah menggerakkan pertanyaan dan memformulasikan teori dari teori yang telah di
8. publikasiakn ini dan kemudian melakukan uji hipotesa melalui penelitian keperawatan. Karena
hanya penelitian yang dapat menentukan manfaat suatu teori, penelitian memberikan sumbangan
utama bagi pengembangan pengetahuan keperawatan
Transmisi nilai-nilai, norma, pengetahuan, dan keterampilan kepada anggota profesi untuk
diterapkan dalam praktik. Fungsi ini dilakukan melalui pendidikan para perawat dan berbagai
proses sosialisasi
Komonikasi dan advokasi tentang nilai-nilai dan sumbangsih bidang garap kepada masyarakat
dan konstitusi. Fungsi ini menuntut
organisasi perawat untuk berbicara pada perawat dari suatu posisi kesepakatan luas. Penting bagi
perawat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan UU dan kebijakan pemerintah
Memperhatikan kesejahteraan umum dan sosial anggota. Fungsi ini dilakukan oleh organisasi
perawat dimana organisasi perawat ini memberikan dukungan moral dan sosial bagi anggota
untuk menjalankan peranannya sebagai tenaga profesional dan mengatasi masalah profesional
anggotanya.
Kesimpulan
Pada akhir diskusi presentasi ini kami ingin lebih menegaskan bahwasanya politik harusnya
disikapi secara serius oleh semua pihak agar perawat Indonesia ke depan lebih siap untuk
berkompetisi di era globalisasi. Semua pihak yang terkait harus segera bersinergi dalam rangka
menciptakan perbaikan dan perubahan untuk menciptakan sistem yang lebih baik, pihak-pihak
tersebut antara lain adalah :
Pemerintah
Swasta
Organisasi Profesi (PPNI)
Lembaga Pendidikan
Perawat dan Calon Perawat
Ada beberapa hal yang menurut kami perlu segera dilakukan agar perbaikan keperawatan di
Indonesia dapat segera tercapai, antara lain :
Pengesahan UU Praktik Keperawatan
Pembentukan Nursing Council (Nursing Board)
Reformasi sistem pendidikan keperawatan Indonesia
9. Peningkatan fungsi organisasi profesi
Saran
Fakta yang ada pada masyarakat, bahwa lulusan perawat masih belum diakui sebagai sosok
profesional yang akan mampu memberikan kontribusi yang hebat dalam sistem pelayanan.
Pandangan tersebut harus kita terima dengan lapang dada dan sekaligus sebagai pemicu
adrenalin kita untuk membuktikan jati diri kita, bahwa seorang perawat adalah profesional
dengan segala atribut yang menyertainya.
Hal yang harus dan terus kita lakukan adalah memperbaiki citra perawat dengan menunjukkan
jati diri perawat dengan :
Komunikasi,
Organisatoris,
Responsif and Responsible,
Efisiensi dan Efektif,
Komitmen,
Serta tunjukkan :
Aktualisasi,
Produktif, dan
Inovatif.
Saatnya Perawat Terjun ke Dunia Politik
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Keperawatan bukan profesi yang statis dan tidak berubah tetapi profesi yang secara terus-
menerus berkembang dan terlibat dalam masyarakat yang berubah, sehingga pemenuhan dan
metode perawatan berubah, karena gaya hidup berubah. Berbicara tentang keperawatan berarti
10. berbicara tentang keperawatan pada satu waktu tertentu, dan dalam hal ini, bab ini akan
membicarakan tentang “Peran Perawat di Bidang Politik”.
Satu trend dalam pendidikan keperawatan adalah berkembangnya jumlah peserta didik
keperawatan yang menerima pendidikan keperawatan dasar di sekolah dan Universitas.
Organisasi keperawatan professional terus-menerus menekankan pentingnya pendidikan bagi
perawat dalam mendapatkan dan memperluas peran baru.
Trend praktik keperawatan meliputi berkembangnya berbagai tempat praktik dimana perawat
memiliki kemandirian yang lebih besar. Perawat secara terus-menerus meningkatkan otonomi
dan penghargaan sebagai anggota dari tim asuhan kesehatan. Peran perawat meningkat dengan
meluasnya focus asuhan keperawatan.
Trend dalam keperawatan sebagai profesi meliputi perkembangan aspek-sapek dari keperawatan
yang mengkarakteristikkan keperawatan sebagai profesi, meliputi pendidikan, teori, pelayanan,
otonomi dan kode etik. Aktivitas dari organisasi professional keperawatan menggambarkan
seluruh trend dalam pendidikan dan praktik keperawatan kontemporer.
1.2 Rumusan Masalah
1) Bagaimana kontroversi strategi pendidikan keperawatan di era globalisasi ini?
2) Bagaimana strategi pelayanan keperawatan di era globalisasi ini?
3) Bagaimana sistem penataan praktek keperawatan di Indonesia?
4) Bagaimana etika politik perawat dalam merawat pasien?
5) Bagaimana perbedaan model zaman sekarang dalam etika profesional?
6) Apa yang dilakukan seorang perawat di dunia politik?
7) Apa PPNI itu?
1.3 Tujuan
1) Untuk mengetahui politik keperawatan di era globalisasi
2) Agar perawat dapat mengaplikasikan etika politiknya dalam merawat pasien
3) Untuk mengetahui trend politik keperawatan saat ini
4) Untuk mengetahui tatanan pelayanan keperawatan profesional
5) Untuk mengetahui organisasi keperawatan di Indonesia
11. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Kontroversi Strategi Pendidikan Keperawatan di Era Globalisasi
Profesionalisme keperawatan merupakan proses dinamis dimana profesi keperawatan yang telah
terbentuk mengalami perubahan dan perkembangan karakteristik sesuai dengan tuntutan profesi
dan kebutuhan masyarakat. Proses profesionalisasi merupakan proses pengakuan terhadap
sesuatu yang dirasakan, dinilai dan diterima secara spontan oleh masyarakat. Profesi
keperawatan, profesi yang sudah mendapatkan pengakuan dari profesi lain, dituntut untuk
mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalamsistem pelayanan kesehatan di
Indonesia agar keberadaannya mendapat pengakuan dari masyarakat. Untuk mewujudkan
pengakuan tersebut, maka perawat masih memperjuangkan langkah-langkah profesionalisme
sesuai dengan keadaan dan lingkungan social di Indonesia. Proses ini merupakan tantangan bagi
perawat Indonesia dan perlu dipersiapkan dengan baik, berencana, berkelanjutan dan tentunya
memerlukan waktu yang lama.
Institusi pendidikan keperawatan sangat bertanggung jawab dan berperan penting dalam rangka
melahirkan generasi perawat yang berkwalitas dan berdedikasi. Sejalan dengan berkembangnya
institusi pendidikan keperawatan di Indonesia semakin bertambah jumlahnya. Motivasi dari
pendirian institusi pendidikan keperawatanpun sangat bervariasi dari alasan “Bisnis” sampai
dengan “Sosial”. Dan yang kemudian menjadi pertanyaan dan keganjilan adalah banyaknya
pemilik dan pengelola institusi pendidikan keperawatan ini yang sama sekali tidak memiliki
12. pemahaman yang cukup
tentang keperawatan baik secara disiplin ilmu atau profesi. Ini menjadi penyebab rendahnya
mutu lulusan dari pendidikan keperawatan yang ada di Indonesia dan tidak siap untuk bersaing.
Salah satu tolok ukur kwalitas dari perawat dipercaturan Internasional adalah kemampuanuntuk
dapat lulus dalam Ujian Kompetensi Keperawatan seperti ujian NCLEX-RN dan CGFNS
sebagai syarat mutlak bagi seorang perawat untuk dapat bekerja di USA. Dalam hal ini kualitas
dan kemampuan perawat Indonesia masih sangat memprihatinkan. Di Kuwait pernah terjadi
fakta yang memalukan sekaligus menjatuhkan kredibilitas bangsa terutama system pendidikan
keperawatan yang ada di Indonesia memiliki permasalahan yang berkaitan dengan Higher
Education bagi perawat Indonesia yang bekerja di Kuwait
Hal tersebut lebih disebabkan karena system pendidikan keperawatan kita yang sangat bervariasi.
Efek yang paling buruk dari hal tersebut adalah tidak diakuinya perawat yang memiliki ijazah S1
Keperawatan (S.Kep) dan mereka hanya disamakan dengan D3 Keperawatan. Institusi
pendidikan keperawatan harus dilakukan perubahan secara total antara lain:
a. Standarisasi jenjang, kualitas/mutu, dari institusi pendidikan keperawatan.
b. Merubah bahasa pengantar dalam pendidikan keperawatan dengan menggunakan bahasa
Inggris.
c. Menutup Institusi pendidikan keperawatan yang tidak berkualitas.
d. Institusi pendidikan keperawatan harus di pimpin oleh seseorang yang memiliki latar belakang
pendidikan keperawatan.
e. Standarisasi kurikulum dan evaluasi bertahan terhadap staf pengajar di Institusi pendidikan
keperawatan.
f. Semua dosen dan staf pengajar di institusi pendidikan keperawatan harus berbahasa Inggris
secara aktif.
g. Memberantas segala jenis KKN di Institusi pendidikan dimulai dari perizinan penerimaan
mahasiswa, proses pendidikan dan akreditasi serta proses kelulusan mahasiswa.
2.2 Strategi Pelayanan Keperawatan di Era Globalisasi
Praktek keperawatan sebagai tindakan professional harus didasarkan pada penggunaan
pengetahuan teoritik yang mantap dan kokoh dari berbagai ilmu dasar serta ilmu keperawatan di
jadikan sebagai landasan untuk melakukan pengkajian, menegakkan diagnostic, menyusun
perencanaan, malaksanakan asuhan keperawatan dan mengevaluasi hasil dari tindakan
13. keperawatan serta mengadakan penyesuaian rencana keperawatan untuk menentukan tindakan
selanjutnya.
Selain memiliki kemampuan intelektual, interpersonal, dan teknikal, perawat juga harus
mempunyai otonomi yang berarti mandiri dan bersedia menanggung resiko, bertanggung jawab
dan bertanggung gugat terhadap tindakan yang dilakukannya, termasuk dalam melakukan dan
mengatur dirinya sendiri. Tapi yang terjadi di lapangan sangat memilukan, banyak sekali rekan-
rekan perawat yang melakukan “Praktek Pelayanan Medis/Kedokteran dan Pengobatan” yang
sangat tidak relevan dengan ilmu keperawatan itu sendiri. Hal tersebut telah membuat profesi
perawat di pandang rendah oleh profesi lain.
Banyak hal yang menyebabkan hal ini berlangsung berlarut-larut antara lain:
a. Kurangnya kesadaran diri dan pengetahuan dari individu perawat itu sendiri.
b. Tidak jelasnya aturan yang ada seperti belum di tetapkannya RUU Keperawatan serta tidak
tegasnya komitmen penegakan hukum di Indonesia.
c. Minimnya penghargaan financial dari pihak-pihak terkait terhadap perawat.
d. Kurang optimalnya perannya organisasi profesi keperawatan.
e. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang perawat dan keperawatan yang lebih disebabkan
karena kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat berkaitan tentang profesi perawat
dan keperawatan terutama di daerah yang masih menganggap bahwa perawat juga tidak berbeda
denagn “dokter”.
Sementara itu, dunia Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit juga masih sangat jauh dari
nyaman, rekan-rekan perawat bekerja selama 24 jam 1 hari dalam 2 atau 3 shift, sedangkan
pendapatan mereka masih sangat jauh dari memadai. Sebagai perbandingan perawat Indonesia
yang bekerja di Kuwait mendapatkan gaji berkisar Rp.15 juta s/d Rp.24 juta sebulan, sedangkan
rekan-rekan perawat yang bekerja di Indonesia jauh dibawah kebutuhan hidup mereka.
Beberapa contoh diatas lebih disebabkan karena selama ini kita dianggap kecil oleh profesi lain.
Perawat mutlak sangat di perlukan dan dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Kita harus sudah
mulai berani untuk berbicara karena keadilan itu harus ditegakkan, yang harus segera
dilaksanakan adalah:
a. Penentuan standarisasi gaji untuk perawat tentu setelah melalui uji kompetensi.
b. Menciptakan system sirkulasi dalam penempatan perawat Indonesia ke luar negeri sehingga
pada jangka panjang akan terjadi peningkatan penghargaan dan kesetaraan terhadap profesi
14. keperawatan di Indonesia.
c. Memberikan sanksi kepada Rumah Sakit atau Institusi pelayanan kesehatan yang tidak
memberi gaji sesuai dengan standard.
2.3 Penataan Praktek Keperawatan
Dalam suatu penataan praktek keperawatan perlu adanya undang-undang, maka semua itu harus
sesuai dengan standar kompetensi profesi, salah satunya kompetensi perawat ( SKP ) yang sudah
diakui secara nasional. Penetapan SKP telah Konvensi Nasional antara BNSP, PPNI, dan Depkes
pada tanggal 1-2 Juni 2006 di Gedung Depkes JL. HR Rasuna Said,Kuningan Jakarta Selatan.
SKP Nasional Indonesia mengacu pada kerangka kerja Konsil Keperawatan Internasional ( ICN,
2003 ) yang menekankan pada perawat generalis yang bekerka dengan klie individu, keluarga
dan komunitas dalam tatanan asuha keperawatan di rumah sakit dan komunitas serta bekerja
sama dengan pemberi asuhan kesehatan dan social lainnya. Dalam kerangka kerja ICN,
kompetensi perawat generalis dikelompokkan menjajedi 3 judulkompetensi utama, yaitu Praktek
keperawatan profesional, Pemberian asuhan keperawatan dan menejemen keperawatan
Pengembangan professional.
Peran profesional perawat tidak akan bisa di capai, kalau model praktik keperawatan di
pelayanan belum ditata secara professional. Model praktik keperawatan professional yang
dilaksanaka oleh perawat di tatanan pelayanan keperawatan masih mejadi suatu abstraksi.
Pelayanan asuhan keperawatan yang optimal akan terus digunakan sebagai tuntutan bagi
organisasi pelayanan kesehatansistem pemberian pelayanan kesehatan ke system desentralisasi.
Dengan meningkatnya pendidikan bagi perawat, diharapkan dapat memberikan arah terhadap
pelayanan keperawatan berdasarkan pada issue di masyarakat.
Sejak diakuinya keperawatan sebagai profesi dan ditumbuhkannya Pendidikan Tinggi
Keperawatan (D3 Keperawatan) dan berlakunya UU No.23 Tahun 1992,dan PERMENKES
No.1239/2000; proses registrasi dan legislasi keperawatan, sebagai bentuk pengakuan adanya
kewenangan dalam melaksanakan praktik keperawatan professional. Ada 4 model praktik yang
diharapkan ada yaitu: model praktik di Rumah Sakit, rumah, berkelompok, dan individual. Akan
tetapi pelaksanaan PERMENKES tersebut masih perlu mendapatkan persiapan yang optimal
oleh profesi keperawatan.
2.4 Etika Politik dalam Merawat Pasien
Etika adalah mengenai pengawasan bagi orang lain, kepedulian terhadap perasaan, banyak
15. sumber praktis. “Merawat seseorang berarti bertindak untuk kebaikan mereka, membantu
mengembalikan otonomi mereka, membantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka.
Mencapai tujuan hidup mereka dan pemenuhan kebutuhan”.
Dalam pengalaman menderita mungkin tidak hanya membuat kita lebih simpati, tapi mungkin
juga membantu kita untuk lebih empati terhadap pasien kita. Simpati adalah perasaan yang
timbul secara spontan yang kita miliki atau tidak dimiliki. Empati adalah kemampuan untuk
meletakkan diri kita dalam sesuatu orang lain, dalam suatu seni yang dapat dipelajari, latihan
imajinasi yang dapat dilatih. Perasaan ini dapat menjadi motivator yang kuat, yang juga dapat
diperoleh dalam melakukan tanggung jawab professional kita.
Jika kita memilih menjadi perawat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, atau hanya sebagai
aututerapi tanpa disadari, untuk menghadapimasalah dan kecemasan sendiri, pasien akan
menderita karena pekerjaan kita yang akan menjadi catatan bagi mereka. (Eadie 1975, Shimpson
et all 1983).
Merawat bisa menjadi merusak orang lain jika kita tidak mengerti dinamika aslinya, yaitu seperti
dorongan psikologis yang kompleks yang muncul dalam operasi ketika kita dalam posisi tangguh
sebagai penolong terhadap pasien yang relative tidak mandiri dan lemah. Inilah, mengapa
psikiater dalam pelatihan dan perawat psikiatri didukung untuk mengalami psikoanalisis pribadi
atau terlibat dalam terapi kelompok, sebagai proses untuk mengungkapkan perasaan yang
terdalam dan sering tersembunyi dengan maksud lain.
Ketika pengawasan dan perhatian dari perawat yang baik dapat melakukan kekuasaannya dengan
baik, over protektif, menguasai atau mengganggu dan pengawasan seperti pada bayi, seperti
pengasuhan yang jelek, juga bias menjadi sangat merusak, ini dapat dikatakan bahwa “kebaikan
terbesar kita juga merupakan sumber potensial kelemahan dan kejahatan kita”.
Beberapa praktik dan sikap perawat dapat membawa mereka kepada konfliklangsung dengan tim
kesehatan yang terkait dalam merehabilitasi kesehatan pasien,dengan fisioterapis dan ahli terapi
yang menjabat. Konflik disini bukan hanya dalam persaingan profesionalitas atau ketidak jelasan
batasan kerja, tapi juga perbedaan dalam interpretasi tentang perawatan dandalam praktik
perawatan.
Dari suatu pandangan yang lazim, perawat juga merupakan pegawai yang melakukan pekerjaan
tertentu seefisien dan seefektif mungkin. Hasilnya, pembatasan-pembatasan layak di
pertimbangkandan batasan praktik dapat dilakukan pada waktu yang tersedia untuk hubungan
16. perawatan dan dan perhatian terhadap kebutuhan tertentu pasien.
Pengalaman perawat menghadapi kenyataan hubungan kekuasaan dalam bekerja dengan pasien
dan dokter,berarti bahwa mereka mengetahui bahwa etika harus dilakukan dengan kekuasaan dan
pembagian kekuasaan dalam hubungan langsung antar pribadi. Bagaimanapun, tantangan adalah
untuk memahami sifat alami hubungan kekuasaan dan etika pembagian kekuasaan, dalam
mengajar, dalam management, dalam pendidikan kesehatan dan riset, dalam mempengaruhi
sumber daya, dan dalam politik kesehatan local dan nasional.
Perawat tidak hanya belajar merawat pasien, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pasien
secara umum. Ini berarti memperhatikan standard dan management pelayanan, kemampuan staff,
efisiensi dan efektifitas prosedur yang digunakan, peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit, dan kesehatan masyarakat. Jika kepedulian terhadap kesehatan dipahami dari arti
perspektif luas, perawat cepat mengetahui bahwa politik dan etika perawatan berlanjut satu sama
lain, pembagian dan kepedulian, menghormati orang dan keadilan, kaitan kekuasaan dan nilai-
nilai adalah saling berhubungan, dan memaksakan tanggung jawab politis pada mereka. Pada
akhirnya perjuangan menjadi lebih baik dan kondisi yang lebih patut untuk pasien dan perawat
serta petugas kesehatan lain yang tidak dapat dipisahkan.
Bukan tidak mungkin menggabungkan kualitas personal yang sensitive dan peduli dengan yang
kompeten dan efisiensi dalam management, atau empati kepada orang lain dengan orang yang
keras dalam susunan staff, atau perundingan bersama.
2.5 Perbedaan Model Zaman Sekarang untuk Etika Profesional
Adalah sulit untuk menyatukan kembali etika personal yang peduli dengan tipe etika yang
diperlukan untuk management sistem pemberian pelayanan kesehatan modern yang kompleks.
Hal ini muncul karena tekanan antara perbedaan jenis kompetisi etik dalam kehidupan
professional, perbedaan antara: etika keperawatan, etika pelayanan, etika pelayanan public dan
etika bisnis.
2.6 Saatnya Perawat Terjun ke Dunia Politik
Akhir – akhir ini banyak masalah yang melanda profesi keperawatan ini berkaitan dengan tidak
adanya seseorang perawat yang menjadi pemegang kebijakan baik di eksekutif maupun
legislative.disamping itu juga disinggung mengenai undang – undang keperawatan yang sampai
kini belum juga terselesaikan karena tidak adanya keterwakilan seorang perawat dalam posisi
tersebut.
17. Arti politik secara umum adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam
masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara.
Disebutkan juga bahwa politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara
konstitusional maupun nonkonstitusional. Dalam teori politik menunjuk pada kemampuan untuk
membuat orang lain melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya.
Untuk melembagakan demokrasi diperlukan hukum dan perundang-undangan dan perangkat
structural yang akan terus mendorong terpolanya perilaku demokratis sampai bisa menjadi
pandangan hidup. Karena diyakini bahwa dengan demikian kesejahteraan yang sesungguhnya
baru bias dicapai, saat tiap individu terlindungi hak-haknya bahkan dibantu oleh Negara untuk
bias teraktualisasikan, saat tiap individu lain sesuai dengan normadan hukum yang berlaku.
Ada banyak hal yang dapat dilakukan seorang perawat dalam berperan secara aktif maupun pasif
dalam dunia politik. Mulai dari kemampuan yang harus dimiliki dalam bidang politik hingga
talenta yang harus dimiliki mengenai “Sense of Politic”. Dalam wilkipedia Indonesia disebutkan
bahwa seseorang dapat mengikuti dan berhak menjadi insane politik dengan mengikuti suatu
partai politik , mengikuti ormas atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Maka dari hal
tersebut seseorang berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik
guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh UUD dan perundangan
hukum yang berlaku.
Dari hal tersebut, perawat yang merupakan bagian dari insan perpolitikan di Indonesia juga
berhak dan berkewajiban ikut serta dan mengambil sebuah kekuasaan demi terwujudnya regulasi
profesi keperawatan yang nyata. Dari hal tersebut juga terlihat bahwa perawat dapat
memperjuangkan banyak hal terkait dengan umat maupun nasib perawat itu sendiri.
Pentingnya dunia politik bagi profesi keperawatan adalah bahwasanya dunia politik bukanlah
dunia yang asing, namun terjun dan berjuang bersamanya mungkin akan terasa asing bagi profesi
keperawatan. Hal ini ditunjukkan belum adanya keterwakilan seorang perawat dalam kancah
perpolitikan Indonesia.
Tidak dipungkiri lagi bahwa seorang perawat juga rakyat Indonesia yang juga memiliki hak pilih
dan tentunya telah melakukan haknya untuk memilih wakil-wakilnya sebagai anggota legislative
namun seakan tidak ada satu pun suara yang menyuarakan hati nurani profesi keperawatan.
Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena profesi kita pun membutuhkan
penyampaian aspirasi yang patut untuk didengar dan diselesaikannya permasalahan yang ada,
18. yang tentunya akan membawa kesejahteraan rakyat seluruh profesi keperawatan. Sulitnya
menjadikan RUU Keperawatan seringkali dikaitkan dengan tidak adanya keterwakilan seorang
perawat di badan legislative sana.
Menjadi bagian dari dunia perpolitikan di Indonesia, diharapkan seorang perawat mampu
mewakili banyaknya aspirasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di profesi keperawatan
salah satunya seperti yang disebutkan diatas yaitu mengenai bagaimana meregulasi pendidikan
keperawatan yang hasil akhirnya diharapkan tercapainya kualitas perawat bias dipertanggung
jawabkan.
Regulasi pendidikan akan menjadikan tidak bermunculnya institusi pendidikan keperawatan
yang hanya mencari untung, politik uang, dan institusi yang tidak melakukan penjaminan mutu
akan output perawat yang di luluskan setiap periodenya. Dengan regulasi pendidikan
keperawatan, semua menjadi terstandarisasi, profesi keperawatan yang mempunyai nilai tawar,
nilai jual, dan menjadi profesi yang dipertimbangkan.
Regulasi kewenangan perawat di lahan kliniktidak kalah pentingnya dengan regulasi pendidikan,
dimana regulasi pendidikan merupakan bagaimana kita melakukan persiapan yang matang
sebelum membuat dan memulai (perencanaan), dimana kita melakukan pembangunan fondasi
yang kokoh dan system yang mensupport akan terbentuknya generasi perawat-perawat yang siap
tempur. Regulasi kewenangan perawat dilahan klinik akan menjadiakan profesi keperawatan
semakin mantap dalam langkahnya. Kewenangan perawat yang mandiri, terstruktur dan ranah
yang jelas akan menjadikan perawat semakin professional dan proporsional sesuai dengan
tanggung jawab yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam regulasi kewenangan ini di harapkan
tidak terjadi adanya overlap dan salah satu yang paling penting adalah menghindari terjadinya
malpraktik yang kemungkinan dapat terjadi.
Banyak hal yang dapat dilakukan oleh seorang perawat sehingga mampu terjun ke dunia politik.
Salah satu yang paling umum dilakukan adalah mendukung salah satu partai politik. Partai
politik ini akan menjadi motor penggerak pembawa di kancah perpolitikan Indonesia. Banyak
partai yang menawarkan posisi legislative, ada partai yang melakukan pengkaderan dari awal
yang mampu menyiapkan calon-calon legislative dari embrio yang akan diberikan suntikan
ideology dari partai tersebut, ada juga partai yang memberikan kesempatan kepada siapa saja
yang siap untuk berjuang bersama-sama mendukung partainya dan menjadi calon legislative.
2.7 Organisasi Keperawatan
19. Partai Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah organisasi keperawatan tingkat nasional yang
merupakan wadah bagi semua perawat Indonesia, yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1974.
Menurut catatan yang ada sebelum PPNI, telah terdapat beberapa macam organisasi
keperawatan. PPNI pada awalnya terbentuk dari penggabungan beberapa organisasi
keperawatan, seperti:
• IPI (Ikatan Perawat Indonesia),
• PPI (Persatuan Perawat Indonesia),
• IGPI (Ikatan Guru Perawat Indonesia),
• IPWI (Ikatan Perawat Wanita Indonesia).
Setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan yang syah dapat mendaftarkan
diri sebagai anggota PPNI dan semua mahasiswa keperawatan yang sedang belajar dapat disebut
calon anggota.
PPNI setiap 4 tahun sekali menyelenggarakan musyawarah nasional. Dalam musyawarah ini
selain pengurus pusat juga hadir para pejabat dan pengurus cabang. Berbagai masalah
keperawatan dibahas dalam MUNAS tersebut yang kemudian memberikan hasil yang berupa
rekomendasi atau keputusan organisasi.
Untuk mempertahankan dan mengembangkan profesi, maka organisasi profesi keperawatan
harus melakukan 5 fungsi, yaitu:
1. Definisi dan pengaturan professional melalui penyusunan dan penentuan standar pendidikan
dan praktik bagi perawat umum dan spesialis. Pengaturan dapat ditempuh melalui pemberian izin
praktik (lisensi), sertifikat, dan akreditasi. Pengaturan juga dapat dilakukan melalui adopsi kode
etik dan norma perilaku (Styles, 1983).
2. Pengembangan dasar pengetahuan untuk praktik dalam komponen luas dan sempit.
Sumbangan utama untuk pengembangan ilmu keperawatan telah diberikan oleh berbagai ahli
teori. Tujuan utama teori keperawatan adalah netralisasi ilmu keperawatan. Tantangan bagi para
perawat di masa depan adalah menggerakkan pertanyaan dan memformulasikan teori dari teori
yang telah dipublikasikan ini dan kemudian melakukan uji hipotesa melalui penelitian
keperawatan. Karena hanya penelitian yang dapat menentukan manfaat suatu teori, penelitian
memberikan sumbangan utama bagi pengembangan pengetahuan keperawatan.
3. Transmisi nilai-nilai, norma, pengetahuan, dan keterampilan kepada anggota profesi untuk
diterapkan dalam praktik. Fungsi ini dilakukan melalui pendidikan para perawat dan berbagai
20. proses sosialisasi.
4. Komunikasi dan advokasi tentang nilai-nilai dan sumbangsih bidang garap kepada masyarakat
dan konstitusi. Fungsi ini menuntut organisasi perawat untuk berbicara pada perawat dari suatu
posisi kesepakatan luas. Penting bagi perawat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan
UU dan kebijakan pemerintah.
5. Memperhatikan kesejahteraan umum dan social anggota. Fungsi ini dilakukan oleh organisasi
perawat dimana organisasi perawat ini memberikan dukungan moral dan social bagi anggota
untuk menjalankan peranannya sebagai tenaga professional dan mengatasi masalah professional
anggotanya.
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Pada akhir makalah ini kami ingin lebih menegaskan bahwasannya politik harusnya disikapi
sacara serius oleh semua pihak agar perawat Indonesia ke depan lebih siap umtuk berkompetisi
di era globalisasi. Semua pihak yang terkait harus segera bersinergi dalam rangka menciptakan
perbaikan dan perubahan untuk menciptakan sistem yang lebih baik, pihak – pihak tersebut
antara lain adalah:
Pemerintah
Swasta
Organisasi profesi ( PPNI )
Lembaga pendidikan
Perawat dan calon perawat
Ada beberapa hal yang menurut kami perlu segera dilakukan agar perbaikan keperawatan di
Indonesia dapat segera tercapai, antara lain:
Pengesahan UU Pratek Keperawatan
Pembentukan Nursing Council (Nursing Board)
Reformasi system pendidikan keperawatan Indonesia
Peningkatan fungsi organisasi profesi
21. 3.2 Saran
Fakta yang ada pada masyarakat, bahwa lulusan perawat masih belum di akui sebagai sosok
profesional yang akan mampu memberikan kontribusi yang hebat dalam system pelayanan.
Pandangan tersebut harus kita terima dengan lapang dada dan sekaligus sebagai pemicu
adrenalin kita untuk membuktikan jati diri kita, bahwa seorang perawat adalah profesional
dengan segala atribut yang menyertainya.
Hal yang harus dan terus kita lakukan adalah memperbaiki citra perawat dengan menunjukkan
jati diri perawat dengan KOREK API (Komunikasi, Organisatoris, Responsif and Responsible,
Efisiensi dan Efectif, Komitmen serta tunjukkan API : Aktualisasi, Produktif,dan Inovatif).
DAFTAR PUSTAKA
22. M. Muhammad, Siswanto. 2009. Trend dan Perkenbangan Kebutuhan Pelayanan Keperawatan
dalam Persaingan Global. Dalam Simposium Nasional Keperawatan Universitas Airlangga
Nursalam. 2008. Proses dan Dokumentasi Keperawatan. Edisi 2. Jakarta: Salemba Medika
Nursalam. 2007. Manajement Keperawatan. Konsep dan Praktik. Edisi 2. Jakarta. Salemba
Medika
Nursalam. 2003. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan. Jakarta:
Salemba Medika
Reformasi Keperawatan Indonesia. Website URL: http: //www.inna-ppni.or.id
Priharjo, Robert. 1995. Praktek Keperawatan Profesional: Konsep Dasar Dan Hukum. Jakarta:
EGC
Menyiapkan Perawat yang Siap Berkompetisi di Era Pasar Global. Website URL: http: //
io.ppi-jepang.org
Lowenberg & Dolgoff. 1988. Ethical Decisions for Social Work Practice. F.E. Peacock
Publishers, Inc
Lancaster, J. 1999. Nursing Issues. In Leading and Managing Change. St. Louis: Mosby
Company
Lindberg, JB., Hunter, ML., Kruszewski, AZ. 1990. Introduction to Nursing: Concept, Issues
& Opportunities. Philadelphia: JB Lippincott
Bartels, JE. 2005. Educating Nurses for the 21st Century. Nursing and Health Sciences
Burns & Grove. 1999. The Practice of Nursing Research. Philadelphia: W.B. Saunders Co
Buchan, J. & Calman, L. 2007. Summary of The Global Shortage of Registered Nurses: An
Overview of Issues and Action. International Council of Nurses. Dalam www.icn.ch
Chitty, K.K. 1997. Proffesional Nursing. Concepts & Challenges . 2ed. Philadelphia: W.B.
Saunder Company
Magnusdottir H. 2005. Overcoming Strangeness and Communication Barriers: A
Phenomenological Study of Becoming a Foreign Nurse. International Nursing Review
http://pioners07.blogspot.com/2009/02/saatnya-perawat-terjun-ke-dunia-politik.html
Potter & Perry. Buku Ajar Fundamental Keperawatan. 2 edition
