Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan penghunian rumah, termasuk penghunian oleh pemilik maupun bukan pemilik, serta peraturan yang mengatur penghunian perumahan di DKI Jakarta."

1. TERTIB PENGHUNIAN
PERUMAHAN
DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA
JL. TAMAN JATIBARU NO. 1, TELP. 34833713
JAKARTA PUSAT

2. Ada 3 (tiga) hal yang berhubungan dgn
penghunian perumahan, yaitu :
1.
2.
3.
Penghuni yg menghuni rumah
milik sendiri;
Penghuni yg menghuni rumah
milik orang lain;
Peraturan perundang-undangan
yang
mengatur
penghunian
perumahan.

3. Penghuni yg menghuni rumah milik
orang lain, dapat terjadi karena :




Hubungan sewa menyewa/kontrak/kost;
Hubungan kekeluargaan (menumpang);
Hubungan kerja (rumah instansi);
Surat Ijin Perumahan (SIP) bagi perumahan yg
dikuasai
Kepala
Daerah
atau
rumah
instansi/jabatan.

4. Dinas Perumahan melaksanakan
pembinaan terhadap
penghunian:





Rumah Sewa / Kontrakan
Rumah Kost
Rumah ber-SIP (peninggalan
Belanda)
Rumah Jabatan / Instansi
Rumah Susun Sederhana Sewa

5. Peraturan yang mengatur Penghunian
Perumahan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pasal 1548 - 1587 KUHP Perdata yang mengatur
sewa menyewa perumahan;
UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman;
PP No. 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa
menyewa Perumahan;
PP No. 55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas PP
No. 49 Tahun 1963;
PP No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah
oleh bukan pemiliknya;
Peraturan Menteri Sosial No. 11 Tahun 1977 tentang
Rumah Pengganti;
Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 1971 tentang
Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan
Perumahan untuk DKI Jakarta

6. Penghunian Rumah Oleh Pemilik
Permasalahan yang timbul adalah
permasalahan bukti hak milik atas
perumahan yang menjadi dasar penghunian
atas suatu rumah;
Bukti Hak milik atas rumah, antara lain :
 Sertifikat Tanah;
 Akta Jual Beli;
 Akta Hibah;
 Penetapan Waris dari Pengadilan;
 Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP)

7. Penghunian Rumah Oleh
Bukan Pemilik
1.
2.
3.
Rumah Sewa/Kontrak adalah rumah yang dihuni
oleh bukan pemilik berdasarkan perjanjian sewa
menyewa;
Rumah Jabatan/instansi adalah rumah yang
diberikan kepada para pegawai/karyawan selama
masih bertugas pada instansi/perusahaan yg
memberikan fasilitas perumahan tersebut.
Rumah Kost adalah rumah yang penggunaannya
sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber
pendapatan oleh pemiliknya dengan jalan
menerima penghuni pemondokan minimal 1 (satu)
bulan dengan memungut uang pemondokan;

8. 1. Penghunian rumah sewa



Berdasarkan kepada suatu perjanjian tertulis
antara pemilik dan penyewa;
Perjanjian tertulis harus mencantumkan
ketentuan mengenai hak & kewajiban
pemilik dan penyewa, jangka waktu sewa
dan besarnya harga sewa;
Rumah yang sedang dalam sengketa tidak
dapat disewakan

9. Hak & Kewajiban Pemilik Rumah
Sewa
1.
2.
Pemilik berhak menerima uang
sewa rumah dari penghuni
sesuai dengan yang
diperjanjikan;
Pemilik wajib menyerahkan
rumah kepada penyewa dalam
keadaan baik sesuai dengan
yang diperjanjikan

10. Hak & Kewajiban Penyewa
1.
2.
3.
4.
5.
Penyewa berhak menempati atau menggunakan
rumah sesuai dengan keadaan yang telah
diperjanjikan;
Penyewa wajib menggunakan & memelihara
rumah yg disewa dgn sebaik-baiknya;
Penyewa wajib memenuhi segala kewajiban yg
berkaitan dgn penggunaan rumah sesuai
dengan perjanjian;
Apabila jangka waktu sewa menyewa telah
berakhir, penyewa wajib mengembalikan rumah
kepada pemilik dalam keadaan baik-baik dan
kosong dari penghunian;
Penyewa wajib mentaati berakhirnya batas
waktu sesuai dengan yang diperjanjikan.

11. Berakhirnya hubungan sewa menyewa
1.
2.


Apabila rumah yg disewakan sama sekali
musnah selama jangka waktu sewa menyewa;
Apabila rumah yg disewakan musnah akibat
kesalahan pemilik maka pemilik wajib
mengembalikan uang sewa rumah kepada
penyewa sesuai dengan kondisi rumahnya :
Bila rumah musnah & tdk dapat dihuni lagi
maka pemilik mengembalikan uang sewa
sesuai dgn batas waktu yg tersisa;
Bila musnah sebagian maka hubungan
dilanjutkan berdasarkan musyawarah

12. 2. Penghunian rumah jabatan/instansi
1.
2.
3.
4.
Persyaratan untuk calon penghuni rumah
jabatan/instansi :
Pegawai negeri/perusahaan yang sah;
Memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) yg sah
dari instansi/perusahaan yg bersangktn
Wajib membayar harga sewa rumah dan
memelihara rumah serta memnafaatkan
rumah sesuai dengan fungsinya;
Dilarang menyerahkan sebagian atau
seluruh rumah kepada pihak lain atau
mengubah sebagian/seluruh bentuk rumah.

13. PENERBITAN PENETAPAN
SEWA PERUMAHAN DAN
BUKU TANDA PEMILIKAN
PERUMAHAN (BTPP)
DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA
JL. TAMAN JATIBARU NO. 1, TELP. 34833715
JAKARTA PUSAT

14. Dasar Hukum Penerbitan
Penetapan Sewa Perumahan
1.
2.
3.
4.
PP No. 49 Tahun 1963 jo. PP No. 55 Tahun 1981
tentang Hubungan sewa menyewa perumahan;
SK Gubernur KDKI Jakarta No. 707 Tahun 1980
tentang Penyempurnaan Pedoman Penetapan
Harga Sewa Perumahn dalam wilayah DKI Jakarta;
SK Gubernur KDKI Jakarta No. 725 Tahun 1990
tentang Perubahan Koefisian Nilai Harga
Bangunan utk Penetapan Harga Sewa Perumahan
dalam wilayah DKI Jakarta;
SK Kepala Dinas Perumahan No. 27 Tahun 2003
tentang Perubahan Koefisien Nilai Harga
Bangunan untuk Penetapan Harga Sewa
Rumah/bangunan di Propinsi DKI Jakarta.

15. Kewenangan Dinas Perumahan
dalam Penetapan Sewa Perumahan

Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah No. 55 Tahun 1981,
disebutkan bahwa “ Dalam hal tidak
ada kesepakatan mengenai harga
sewa, pihak pemilik atau penyewa
dapat mengajukan harga sewa kepada
Kepala KUP (Dinas Perumahan)

16. 1. Tata Cara Penerbitan Penetapan Sewa
Perumahan
Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Dinas
Perumahan melalui Kasi Perumahan Kep. Seribu;
2.
Melengkapi persyaratan administrasi :
Bila Pemilik selaku pemohon, persyaratan :

Bukti kepemilikan atas rumah (Sertipikat Tanah/Akta
Jual Beli dll);

IMB;

KTP
Bila Penyewa/penghuni selaku Pemohon, persyaratan :

Foto copi KTP;

Foto copi KK;

Foto copi Kuitansi sewa terakhir;

Foto Copi SIP (untuk rumah ber-Surat Ijin Perumahan);

Foto Copi Perjanjian Sewa
1.

17. 3.
4.
5.
Dinas Perumahan melakukan penelitian
administrasi dan peninjauan lokasi rumah
sewa (pengukuran & penggambaran denah);
Dinas Perumahan melakukan Perhitungan
Harga Sewa dan dibahas dalam Rapat Tim
Sewa untuk menetapkan besarnya harga sewa
rumah/bangunan tersebut;
Kepala Dinas Perumahan menerbitkan Surat
Keputusan Penetapan Sewa Perumahan dan
disampaikan kepada para pihak (Pemilik
rumah dan Penyewa)

18. Dasar Hukum Penerbitan Buku
Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP)
1.
2.
3.
Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No.
3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi DKI
Jakarta;
SK Gubernur KDKI Jakarta No. 2184 Tahun
1986
tentang
Prosedur
Pelayanan
masyarakat di bidang Perumahan pada
Dinas Perumahan DKI Jakarta;
SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 14
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perumahan Propinsi DKI
Jakarta.

19. Buku Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP)
BTPP adalah Buku yang diterbitkan oleh
Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta dan
diberikan kepada seseorang/badan hukum
sebagai tanda bukti yang menunjukkan
kepemilikan atas rumah/bangunan yang
berada di atas tanah sendiri atau tanah
orang lain.
Dinas Perumahan berwenang untuk menerbitkan Buku
Tanda Pemilikan Perumahan (BTPP) berdasarkan atas
permohonan dari yang bersangkutan / pemilik
bangunan.

20. 2. Tata Cara Penerbitan Buku Tanda
Pemilikan Perumahan (BTPP)
1.
2.




Mengisi formulir pendaftaran yang
disediakan Dinas Perumahan dapat
melalui Kasi Perumahan Kep. Seribu;
Melengkapi persyaratan administrasi :
Bukti kepemilikan atas rumah (Sertipikat
Tanah/Akta Jual Beli/Hibah/Waris);
IMB/IPB;
KTP
Bukti Pembayaran Pajak Bumi Bangunan
(PBB)

21. Untuk tempat usaha, perlu dilengkapi :
 Izin Usaha;
 Undang-undang Gangguan;
 Akte Pendirian Perusahaan;
3.
4.
Dinas Perumahan melakukan penelitian
administrasi dan peninjauan lokasi
rumah (pengukuran & penggambaran
denah);
Kepala Dinas Perumahan menerbitkan
Buku Tanda Pemilikan Perumahan
(BTPP) dan disampaikan kepada Pemilik
rumah.

22. PEMBINAAN RUMAH
KOST
DI
PROPINSI DKI JAKARTA
DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA
JL. TAMAN JATIBARU NO. 1, TELP. 34833715
JAKARTA PUSAT

23. Pengertian tentang
Rumah Kost




Perumahan pemondokan/rumah kost adalah rumah
yang penggunaannya sebagian atau seluruhnya
dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya
dengan jalan menerima penghuni pemondokan
minimal 1 (satu) bulan dengan memungut uang
pemondokan;
Pengelola
rumah kost adalah pemilik perumahan
dan atau orang yg mendapatkan dari pemilik untuk
mengelola rumah kost;
Penghuni adalah penghuni yg menempati rumah kost
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dgn membayar
uang pemondokan;
UangPemondokan/ kost adalah harga sewa dan
biaya lainnya yg dibayar oleh penghuni dgn
perjanjian.

24. Dasar Hukum Pembinaan
Rumah Kost
1.
2.
3.
4.
Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun
2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
Propinsi DKI Jakarta;
SK Gubernur KDKI Jakarta No. 2693 Tahun 1987
tentang
Pedoman
Pengaturan
Perumahan
Pemondokan (Rumah Kost) dalam wilayah DKI
Jakarta;
SK Gubernur KDKI Jakarta No. 107 Tahun 1989
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pengaturan
Perumahan Pemondokan dalam wilayah DKI Jakarta;
SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perumahan Propinsi DKI Jakarta.

25. Tata Tertib Penghunian
Rumah Kost
1.
2.
3.
Pengelola dan penghuni rumah kost wajib
mentaati perjanjian yang telah dibuat;
Pengelola dan penghuni rumah kost wajib
menjaga ketertiban lingkungan;
Pengelola dan penghuni rumah kost dilarang
melakukan perbuatan yg melanggar hukum
dan norma2 kesusilaan, seperti :
penggunaan obat terlarang, penggunaan
asusila,
tempat
mabuk-mabukan
dan
perjudian, menyimpan bahan peledak,
memelihara binatang yg mengganggu orla

26. 1.
2.
HAK PENGELOLA
Menerima dan menetapkan calon penghuni;
Menagih
dan
menerima
uang
pemondokan/kost yang disepakati.
KEWAJIBAN PENGELOLA
1.
2.
3.
4.
Membuat perjanjian tertulis antara pemilik dan
calon penghuni;
Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
Membuat
Tata
Tertib
Penghunian
Pemondokan/Kost;
Memiliki Surat Izin Rumah Kost (SIRK) dari
Dinas Perumahan;

27. 5.
6.
7.
8.
Harus memiliki buku register Penghunian
Pemondokan /kost;
Menyediakan
dan
memperbaiki
kerusakan fasilitas rumah pemondokan
/kost;
Melaporkan
scr
periodik
keadaan
penghuniannya kpd Dinas Kependudukan
dan Dinas Perumahan serta tindasannya
kpd Bupati dan Lurah;
Memasang
papan
nama
Rumah
pemondokan / Kost

28. HAK PENGHUNI
1.
2.
3.
4.
5.
Menikmati fasilitas yang disediakan;
Memperoleh perlindungan,
ketentraman
Mengajukan
keberatan
kepada
pemilik;
Memutuskan perjanjian penghunian;
Mengajukan & memperoleh Surat
Keterangan Domosili dari Lurah
setempat.

29. KEWAJIBAN PENGHUNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memiliki identitas yg lengkap;
Melaporkan diri kpd Lurah setempat dlm
jk waktu 14 hari sth mjd penghuni;
Mematuhi Tata Tertib Penghunian yg
ditetapkan pemilik rumah kost;
Membayar uang kost sesuai perjanjian;
Memelihara dan menjaga keamanan,
ketertiban dan norma susila;
Mengosongkan ruang/kamar yg ditempati
apabila telah berakhir waktunya

30. TATA CARA MENDAPATKAN SIRK
1.
2.
Mengisi formulir pendaftaran yang
disediakan Suku Dinas Perumahan
melalui Kasi Kecamatan Perumahan
setempat;
Melengkapi persyaratan administrasi :
Foto copi Bukti hak pemilikan/hak sewa
atas rumah kost; FC KTP dan KK
pemilik/ pengelola; Surat Keterangan
RT/RW setempat yg menyatakan rumah
digunakan sebagai rumah kost; Gambar
/denah ruangan rumah kost, Keterangan

31. 3.
4.
Suku Dinas Perumahan melakukan
penelitian administrasi dan peninjauan
ke lokasi rumah kost;
Apabila telah memenuhi persyaratan ,
Suku Dinas Perumahan menerbitkan
Surat Izin Rumah Kost yang berlaku
selama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang
dengan
melengkapi
kembali
persyaratan
pendaftaran
SIRK.