Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project

1. Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)
Support to PNPM Mandiri Project
(Loan No. 2768-INO)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Jakarta, Indonesia

2. Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)
Support to PNPM Mandiri Project
DESKRIPSI KEGIATAN
 Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri meurpakan kegiatan
yang terdiri dari kelanjutan RIS PNPM-2 dan kegiatan Urban Sanitation
 Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) tahun yang akan dimulai dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2014
 Pelaksanaan kegiatan ini didanai oleh Asian Development Bank (ADB) Loan No. 2768-INO
 Loan Agreement telah ditandatangani pada tanggal 30 September 2011
 Nomor Register telah dikeluarkan oleh DJPU Kementrian Keuangan pada tanggal 6 Oktober
20111 dengan No. 10836401.
 Loan ADB No. 2768-INO : Urban Sanitation and Rural infrastructure Support to PNPM Mandiri
Project telah dinyatakan efektif terhitung mulai tanggal 15 November 2011.
TUJUAN KEGIATAN
Untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun
kelompok untuk turut berpartisipasi memcahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya
peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.
RUANG LINGKUP KEGIATAN
Komponen 1
Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan, meliputi:
pemberian dukungan dalam pembangunan berbasis masyarakat, menyediakan fasilitator untuk
mendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses terkait proyek, termasuk dalam hal
perencanaan maupun pendirian BKM.
Komponen 2
Meningkatkan prasarana dasar di wilayah pedesaan melalui pemberian Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) sebanyak 2 siklus bagi 600 desa (Rp. 25o juta per desa), untuk investasi
pembangunan fisik maupun sosial untuk memenuhi kebutuhan desa.
Komponen 3
Meningkatkan layanan sanitasi melalui Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang diberikan
kepada masyarakat perkotaan di 1.350 lokasi (sebesar Rp. 350 juta per Kelurahan) dalam rangka
meningkatkan pelayanan sanitasi berbasis masyarakat.
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 2

3. PENDEKATAN
Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu program pembangunan
prasarana dan sarana sanitasi dengan pendekatan:
1. Keberpihakan kepada penduduk miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/marjinal.
2. Otonomi dan desentralisasi
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Partisipatif
5. Keswadayaan
6. Keterpaduan program pembangunan
7. Penguatan kapasitas kelembagaan
8. Kesetaraan dan keadilan jender.
PRINSIP-PRINSIP SPBM
Prinsip Dasar SPBM
1. Tanggap kebutuhan, masyarakat menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk
melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka
2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, peran pemerintah dan
konsultan pendamping hanya sebagai fasilitator
3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka
pilih sendiri dengan fasilitasi oleh TFL
4. Pemerintah Daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok
masyarakat
Prinsip Penyelenggaraan SPBM
1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan
dan diterima masyarakat
2. Transparan, pengelolaan kegiatan dilakukan secara aterbuka dan diketahui oleh seluruh
lapisan masyarakat
3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada seluruh lapisan masyarakat
4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara
berkelanjutan
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 3

4. POLA PENYELENGGARAAN
Pola penyelenggaraan SPBM dilakukan oleh masyarakt dengan difasilitasi oleh Tenaga Fasilitator
Lapangan (TFL) yang memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, plekansaaan, monitoring, dan evaluasi.
Pemerintah Kab/Kota:
1. Menjaring Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang sesuai dengan kriteria yang dikeluarkan
oleh Ditjen Cipta Karya. Ditjen Cipta Karya berhak menolak usulan TFL yang diajukan
Pemkab/kota untuk TFL yang tidak sesuai dengan Kriteria.
2. Memberikan bimbingan teknis kepada TLF selama proses pembangunan
3. Menyediakan biaya operasional TFL
4. Menjaga kualitas dan mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat
5. Kinerja TFL dalam melaksanakan tugasnya dilapangan
6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk pengoperasian sarana yang telah
dibangun oleh masyarakat
7. Menyediakan biaya operasi dan pemeliharaan sarana yang dibangun apabila tidak tersedia
cukup dana dari masyarakat untuk dapat berfungsinya sarana tersebut
8. Menyampaikan laporan progres pelaksaaan kegiatan kepada Ditjen Cipta Karya via CPMU
USRI.
Satuan Kerja PPLP Propinsi
1. Memberikan honor/gaji TFL dari kab/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Memberikan pelatihan beserta modul dan pedoman pelaksanaan pembangunan sanitasi
berbasis masyarakat kepada TFL kab/kota
3. Menyediakan tenaga ahli teknis senior untuk memberikan advis teknis kepada TFL dan
Pemkab/kota
4. Menyediakan tenaga ahli senior untuk memberikan advis teknis mengenai proses pencairan
dana ke masyarakat
5. Memberikan sosialisasi kepada Pemkab/kota mengenai kegiatan sanitasi
6. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan di tingkat Propinsi
Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat PPLP atau CPMU
1. Menyediakan tenaga konsultan pendamping pelaksanaan kegiatan untuk skala nasional dan
skala regional guna terpenuhi syarat-syarat penggunaan dana pinjaman USRI
2. Memberikan pelatihan skala nasional kepada Pemda dan TFL mengenai penyelenggaraan
kegiatan USRI
3. Menyediakan modul dan pedoman pelaksanan kegiatan USRI
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 4

5. PROSES SELEKSI LOKASI
1. Seleksi lokasi dimulai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan atau mengusulkan
calon lokasi penerima SPBM dalam bentuk daftar panjang permukiman/kampung/ kelurahan
(passing out PNPM Mandiri)
2. Penetapan daftar panjang didasarkan pada wilayah yang merupakan prioritas perencanaan
sarana dan prasarana air limbah kota
3. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan TFL akan menyusun daftar pendek sesuai
persyaratan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan
4. Penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi sendiri
Syarat Lokasi:
a. Terdaftar dalam administrasi pemerintahan kabupaten/kota sebagai daerah perkotaan
b. Tercantum dalam Dokumen SSK dan merupakan passing out PNPM Mandiri
c. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani
d. Tersedia lahan yang cukup, seluas 100 m2 untuk 1 unit bangunan Instalasi Pengolah Air
Limbah (IPAL) dan 150 m2 untuk 1 unit MCK
e. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/ air tanah)
f. Adanya saluran/sungai/badan air untuk menampung effluen IPAL
g. Masyarakat ybs menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi,
baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 5

6. PENYUSUNAN RKM
1. Masyarakat di lokasi terpilih didampingi TFL menyusun Rencna Kerja Masyarakat (RKM)
SPBM berupa pemilihan teknologi sanitasi, calon penerima manfaat, pembentukan forum
pengguna, pembentukan KSM, DED dan RAB, jadual konstruksi, rencana kontribusi, rencana
pelatihan serta rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas air limbah yang dibangun.
2. Dokumenperencanaan SPBM diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di
keluarahan tempat/lokasi pelaksanaan SPBM
KONSTRUKSI
1. Dilakukan oleh masyarakat calon pengguna dengan didampingi oleh TFL
2. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder
3. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama di
antara masyarakat
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
1. Sarana yang mudah dibangun dikelola oleh KSM
2. Pengelolaan tersebut dapat menggunakan yang berupa lembaga masyarakat yang sudah ada
ataupun dengan membentuk lembaga baru sesuai dengan kebutuhan
3. Proses pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pengguna
4. Operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh operator yang ditunjuk oleh KSM sesuai dengan
petunjuk operasional (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI
Monitoring:
 Monitoring dilakukan oleh semua stakeholder pada berbagai tingkatan
 KSM didampingi oleh TFL membuat laporan secara periodik sejak proses perencanaan
hingga pelaksanaan kegiatan
 Monitoring dilakukan sejak tahap rembug warga, untuk menjaga dilaksanakannya prinsip-
prinsip dasar pelaksanaan SPBM
Evaluasi
 Evaluasi dilakukan oleh instanasi terkait di berbagai tahapan pelakasnaan sejak perenanaan
hingga akhir konstruksi
 Hasil evaluasi terseut merupakan dasar penyempurnaan SPBM untuk masa selanjutnya
 Evaluasi pelaksanaan SPBM akan mengacu pada pencatatan terhadap pencapaian indikator-
indikator kinerja, yang selanjutnya direalisasikan dalam format-format evaluasi
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 6

7. PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
Penguatan kelembagaan masyarakat berupa pengorganisasian masyarakat adn pegnembangan
institusi lokal yang meliputi:
1. Pelatihan terhadap TFL (RKA dan RKM)
2. Pelatihan terhadap KSM
3. Pelatihan terhadap Mandor dan Tukang
4. Pelatihan terhadap Operator
5. Sosialsasi terhadap kelompok
KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
1) KSM ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat dan disaksikan oleh
Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat
2) KSM bertugas:
a) Memfasilitasi pemilihan/penentuan lokasi lewat survey kajian cepat yang partisipatif (RPA)
b) Memfasilitasi pembentukan KSM dan penentuan calon penerima manfaat
c) Memonitor/mengawasi pelaksanaan proyek
d) Mengidentifikasi permasalahan prasarana dan kebutuhan akan komponen sanitasi di tingkat
desa/kelurahan/masyarakat
e) Membuat usulan kegiatan sesuai hasil Musyawarah Masyarakat Calon Penerima Manfaat
dan jenis teknologi sanitasi yang akan dibangun dalam bentuk RKM, dengan didampingi oleh
TFL.
f) Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat dan rencana pelaksanaan fisik yang disusun oleh
masyarakat calon penerima manfaat (RKM).
g) Menandatangani kontrak kerja apabila pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh Pihak
Ketiga/KSO
h) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (laporan penggunaan dana dan laporan harian) dan
mengajukan kepada Satker Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai lampiran dalam
pengajuan pencairan anggaran
i) Menyusun dan mengajukan anggaran kepada Satker Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
j) Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan,
penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan
melalui forum musyawarah desa dan menempelkan di papan-papan informasi, kemudian
menyampaikan kepada Pemda.
3) KSM dibentuk berdasarkan Musyawarah Masyarakat Calon Pengguna / Penerima Manfaat yang
difasilitasi oleh TFL kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
4) Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan
anggota.
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 7

8. TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)
 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan pelaku utama pendamping pelaksanaan
program secara langsung di tingkat masyrakat kelurahan
 Jumlah Fasilitator disesuaikan dengan jumlah kelurahan sasaran dengan mempertimbangkan
aksesibilitas pendampingan dan kondisi lapangan, dengan jumlah 30% dari total fasilitator
adalah perempuan.
 Setiap Tim Fasilitator terdiri dari 5 (lima) orang untuk menangani kurang lebih 3 (tiga)
kelurahan. Terdiri dari 2 (dua) orang fasilitator pemberdayaan sanitasi, 2 (dua) orang
fasilitator teknik, dan 1 (satu) orang fasilitator manajemen.
 Kualifikasi TFL sangat menentukan kualitas produk USRI.
KRITERIA TFL TEKNIK
 Minimum telah lulus dari pendidikan D3 Teknik Lingkungan atau Teknik Sipil
 Mempunyai pengalaman di bidang pendidikannya selama 3-5 tahun dan pernah terlibat
dalam kegiatan pembangunan bidang sanitasi atau kegiatan bidang ke-CiptaKarya-an
minimal 6 bulan.
 Bersedia ditempatkan di kabupaten/kota, atau di lokasi target kegiatan
 Bersedia bekerja tetap selama minimal satu siklus pembangunan di tingkat masyarakat
 Berkelakuan baik
 Tidak terikat sebagai PNS
 Bermotivasi meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan di masyarakat
KRITERIA TFL PEMBERDAYAAN
 Minimum telah lulus dari pendidikan D3 sosial, kesehatan masyarakat, ekonmi, teknik
lingkungan atau teknik sipil
 Mempunyai pengalaman di bidang pendidikannya selama 3 – 5 tahun dan pernah terlibat
dalam kegiatan pembangunan bidang sanitasi atau kegiatan bidang ke-CiptaKarya-an
minimal 6 bulan.
 Bersedia ditempatkan di kabupaten/kota, atau lokasi target kegiatan
 Bersedia bekerja tetap selama minimal satu siklus pembangunan di tingkat masyarakat
 Berkelakuan baik
 Tidak terikat sebagai PNS
 Bermotivasi meningkatkan kualitas saniatsi lingkungan di masyarakat
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 8

9. KETENTUAN PELAKSNAAN SPBM USRI
1) Penetapan Lokasi
a) Mempunyai Strategi Saniasi Kota (SSK) dan dukungan terhadap pembangunan sanitasi
masyarakat
b) Kriteria kelurahan sasaran : kelurahan/desa yang telah menerima minimal 3 kali siklus
kegiatan P2KP (PNPM Perkotaan) dan memiliki permasalahan di bidang sanitasi
2) Penerima Manfaat :
a) Masyarakat yang memenuhi kriteria di atas
3) Alokasi pendanaan untuk tiap kelurahan adalah maksimal sebesar Rp. 350 juta dengan rincian
penggunaan dana block grant adalah:
a) Max 5% untuk biaya persiapan, perencanaan dan operasional
b) Max 35% untuk biaya upah,tenaga kerja konstruksi
c) Min 60% untuk biaya konstruksi
4) Sumber Pembiayaan
a) Dana ADB sebagai Pinjaman Pusat digunakan untuk penyediaan dana block grant dan biaya
Konsultan Manajemen
b) Dana APBN digunakan untuk membiayai fasilitator, monev dan supervisi melalui Satker
Provinsi
c) Dana APBD digunakan untuk penyediaan dana BoP daerah untuk mendukung pelaksanaan
program (operasional, pemantauan, pengendalian, pelaporan, dll).
i) BOP Provinsi sekitar 1% dari block grant per provinsi
ii) BOP Kab/Kota sekitar 5% dari block grant kab/kota
d) Swadaya masyarakat yang digunakan untuk perluasan jangkauan penerima manfaat dan
pengembangan program.
5) Pencairan Dana Block Grant Kegiatan San-PNPM : menggunakan mekanisme Rekening Khusus
Bank Indonesia (RKBI)
6) Gender : minimal 40% adalah perempuan
7) Tidak ada pembebasan lahan
8) Keterlibatan masyarakat mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan
pengoperasian
9) Memeuhi kebutuhan masyrakat dalam meningkatkan ekonomi dan kesehatan keluarga serta
perbaikan kualitas lingkungan
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 9

10. SYARAT PENCAIRAN DANA BLM
Tersedia Dokumen RKM yang memuat:
1. Tercantumnya kegiatan tersebut di dalam Dokumen SSK
2. Lokasi terletak di kawasan urban
3. Ketersediaan air bersih
4. Pemilihan teknologi
5. Unit cost yang digunakan
6. Perencanaan, operasi, dan pemeliharaan (O&P)
7. Kejelasan status lahan
Mekanisme Pencairan Dana Block Grant di Rekening Masyarakat
1. BKM menyusun dokumen pencairan dana dilengkapi dengan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
dan mengirimkan kepada Satker Kabupaten/Kota
2. Satker Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan RKM tersebut
3. Jika RKM sudah disetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak kerja antara PPK
dengan BKM
4. PPK mengirimkan SPP-Ls ke Satker Kabupaten/Kota
5. Selanjutnya KPPN akan menyalurkan dana block grant Tahap 1 (40%) ke rekening BKM
6. Pencairan Dana Block Grant tahap 2 (40%) dilakukan setelah progres fisik minimal 36% (dengan
diverifikasi Satker)
7. Pencairan Dana Block Grant tahap 3 (20%) dilakukan setelah progres fisik mencapai minimal 72%
(dengan diverifikasi Satker)
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 10

11. LOKASI KEGIATAN
Nama Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 Total
Propinsi Jawa Tengah 54 168 217 215 654
Kota Surakarta 9 20 21 50
Kota Semarang 10 20 45 75 150
Kota Pekalongan 9 15 14 8 46
Kota Tegal 5 6 8 7 26
Kab Pruworejo 6 7 4 17
Kab Cilacap 6 6 2 14
Kab Jepara 16 24 25 17 82
Kab Rembang 8 12 13 10 43
Kab Kebumen 6 12 10 5 33
Kab Brebes 6 6 4 16
Kab Purbalingga 12 12 16 40
Kab Banyumas 9 10 11 30
Kab Klaten 3 7 7 17
Kab Sukoharjo 3 5 5 13
Kab Sragen 1 2 3 6
Kab Blora 3 2 1 6
Kab Kudus 15 20 15 50
Kota Magelang 6 5 4 15
Provinsi DIY 22 30 33 25 110
Kab Bantul 11 15 17 13 56
Kab Sleman 11 15 16 12 54
Propinsi Jawa Timur 46 112 144 140 442
Kota Pasuruan 6 8 6 20
Kota Batu 1 1 2 1 5
Kota Blitar 5 3 5 7 20
Kota Kediri 9 12 12 7 40
Kota Malang 10 14 15 11 50
Kota Surabaya 20 30 50 100
Kota Probolinggo 2 3 4 3 12
Kab Blitar 6 8 6 20
Kab Gresik 20 31 26 77
Kab Bojonegoro 3 4 3 10
Kab Malang 7 6 7 8 28
Kab Jombang 12 18 18 12 60
Propinsi Sulawesi Selatan 15 24 24 41 80
Kota Makassar 15 24 24 41 80
Propinsi Sulawesi Utara 11 18 19 16 64
Kota Menado 11 18 19 16 64
Total 148 352 437 437 1350
USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 11

12. USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 12