1. Workshop ini membahas peningkatan infrastruktur sanitasi dan permukiman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pembangunan prasarana sanitasi yang dibahas meliputi air limbah, drainase, persampahan dan fasilitasi terkait. 3. Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat beserta peran masing-masing.

1. Acara Workshop Program 2012
Bidang Keciptakaryaan
Palangkaraya, 4-5 Mei 2011 1

2. Tema :
Meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Permukiman untuk Pertumbuhan dan
Percepatan Pembangunan Ekonomi serta
kesejahteraan Masyarakat
2

3. 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)
2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)
3. Pembangunan Prasarana Drainase
4. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA)
5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
6. Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye bidang PLP
3

4. 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)
a. Adanya surat minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
b. Kriteria lokasi :
○ Padat
○ Kumuh
○ Miskin
c. Tersedia lahan dari masyarakat
d. Tersedia dukungan/pembinaan dari Pemda pasca konstruksi (SKPD tersedia)
Peran Pusat : membantu pendanaan fasilitator dan konstruksi Rp 350 – 400 juta / lokasi
untuk 200 KK; pembangunan IPLT
4

5. 2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)
a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota
b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP
c. Tercantum dalam dokumen RPIJM
d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor
e. Sasaran kota (pusat kota) besar/metropolitan dengan penduduk > 1 juta jiwa
f. Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda (±6000 m²)
g. Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan dibangun
h. Tersedia dana yang cukup untuk operasional sistem yang dibangun
Peran Pusat : pembangunan IPAL , jaringan pipa sewer sampai dengan pipa lateral
5

6. 3. Pembangunan Prasarana Drainase
a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk prasarana
yang direncanakan
b. Adanya dokumen Master Plan Drainase / Studi / DED
c. Adanya institusi dan pengelolaan dana O&M untuk prasarana drainase yang
dibangun.
Peran Pusat : membangun sistem drainase primer
6

7. 4. Pembangunan Prasarana TPA
a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota utnuk prasarana yang
direncanakan
b. Adanya dokumen Master Plan Persampahan / Studi / DED
c. Adanya kesiapan lahan
d. Adanya kesiapan institusi pengelola
Peran Pusat : membangun TPA Regional dan pengadaan alat berat yang diperlukan;
Revitalisasi TPA menjadi semi sanitary/control landfill; pilot pembangunan TPA kota
dengan sistem semi sanitary/control landfill
7

8. 4. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
a. Adanya keinginan Pemda terhadap program ini
b. Adanya usulan lokasi dari Pemda
c. Adanya kesiapan Pemda untuk mendampingi masyarakat pada proses sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan operasional sistem yang dibangun
d. Adanya unit yang ditunjuk utnuk pembinaan kepada kelompok masyarakat
e. Tidak adanya proses pembebasan lahan / sudah tersedia lahan dari masyarakat
Peran Pemerintah Pusat :
 Pengadaan peralatan 3R
 Penyediaan tenaga fasilitator dan program pelatihan
8

9. 1. Memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman
2. Mendukung dan mengikuti Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi
(PPSP)
3. Adanya surat minat dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Bersedia membangun prasarana sanitasi terintegrasi dengan prasarana yang
dibangun oleh Direktorat PPLP
5. Adanya kesediaan Pemda untuk menerima dan mengoperasikan sarana yang
dibangun melalui Direktorat PPLP
6. Menyediakan lahan dan proses pembebasan lahan yang diperlukan
9

10. PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM
1. Merupakan tugas Pemerintah (pusat)
2. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja,
penurunan jumlah kemiskinan, dan mendukung pembangunan
berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan dan pengurangan emisi
gas rumah kaca karena perubahan iklim.
3. Penting dan mendesak dilaksanakan
4. Realistis untuk dilaksanakan
5. Dilaksanakan dengan menerapkan pronsip-prinsip good governance
(efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif)
10

11. 1. Untuk Pembangunan Skala Besar
 Memfasilitasi kota-kota besar/metropolitan untuk membuat Master Plan sektor
sampai dengan studi kelayakan dan DED/Amdal, SSK dan Memorandum Program
2. Untuk Pembangunan Skala Komunal
 Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyiapan tenaga fasilitator dan pelatihan
tenaga fasilitator
Syarat mendapatkan dukungan perencanaan :
a. Adanya minat/permohonan di Pemda/Kabupaten/Kota
b. Menugaskan Tim Pokja
11

12. Pembangunan bidang PLP mensyaratkan adanya :
1. Dokumen Buku Putih
2. Dokumen SSK
3. Dokumen Memorandum Program
4. Studi-studi (Masterplan, FS, DED, Amdal)
Program PPSP mendorong / menggugah kepedulian pemerintah kabupaten dan
kota serta propinsi untuk peduli sektor sanitasi
Kab/kota/prop yang berminat bergabung, akan mendapatkan prioritas pertama
untuk difasilitasi dengan penyiapan dokumen perencanaan dan bantuan fisik
Syarat Peminatan : dibentuk Pokja, tersedia anggaran operasional Pokja,
mengoperasikan sistem yang dibangun pusat
Benefit : program APBN dan program transfer daerah
12

13. Sasaran sd. Tahun 2014:
1. Penyusunan masterplan Pengelolaan Air Limbah / Drainase / Persampahan
2. Penyusunan FS / DED Pengelolaan Air Limbah / Drainase / Persampahan
kota besar
3. Penyusunan rencana perkuatan Institusi Pengelola Sektor Fasilitator
4. Supervisi untuk kegiatan konstruksi dana APBN
5. Fasilitasi penyusunan program penyuluhan kepada masyarakat
6. Pelatihan fasilitator untuk program Pemberdayaan Masyarakat
7. Fasilitasi penyusunan dokumen BP, SSK, dan MP
13

14. 8. Seluruh kota besar dan metropolitan akan difasilitasi dalam penyusunan
Masterplan sektor, Study kelayakan dan Desain tahun pertama
9. Pembangunan TPA regional dan SPA
10. Pembangunan pengelolaan air limbah Sistem off-site dan on-site
11. Pembangunan drainase primer
12. Pembangunan 3R
13. Pelatihan
14. Kampanye publik
15. Produk pengaturan
14

15. 15

16. Peluang besar membangun PS bidang PLP melalui CSR
Sanitasi masyarakat, 3R, public campaign, education, training, promosi
Strategi :
1. Bentuk tim khusus CSR dari unsur Dinas teknis
2. Siapkan dokumen proposal
3. Adakan forum dan dialog dengan Corporate (potensi Telkom, dsb)
4. Fasilitasi proses dari proposal s.d pengikatan kerjasama dan konstruksi
5. Pastikan telah ada institusi yang akan mengelola PS pasca konstruksi
16

17.  Pedoman pelaksanaan DAK Sanitasi tersedia
 Pelatihan fasilitator dibantu DitJen Cipta Karya melalui SatKer Propinsi
 Konsultasi teknik dapat dibantu DitJen Cipta Karya melalui SatKer Propinsi
 Monitoring progres pelaksanaan DAK Sanitasi dilakukan oleh DitJen Cipta
Karya melalui SatKer Propinsi
 Kinerja pelaksanaan DAK Sanitasi sebagai referensi bantuan Pusat kepada
Kabupaten/Kota
 Program DAK Sanitasi dapat memperluas cakupan pelayanan bidang Sanitasi
 Pencairan dana DAK melalui transfer daerah ke dalam APBD Kabupaten/Kota
 Dinas PU Kabupaten/Kota disarankan bekerja sama dengan Bappeda dan Biro
Keuangan terkait pelaksanaan DAK Sanitasi
17

18. 18

19. 19

20. 20

21. 21

22. 22

23. Persiapan Serah Terima Aset
 Aset yang akan dibangun oleh Ditjen Cipta Karya
harus dapat difungsikan
 Fungsionalisasi aset oleh Pemerintah Daerah
 Persiapan serah terima aset sejak awal perencanaan
 Serah terima aset segera setelah selesai
pembangunan
 Dokumen kelengkapan serah terima aset, a.l :
- Surat Permohonan dari Pemda
- Surat Pernyataan Pemda bersedia menerima aset
23

24. 24

25. 25

26. 1. Dokumen DIPA, SK Satker belum sesuai dengan kondisi yang ada
2. Dokumen lelang belum siap untuk digunakan pada proses pelelangan
dengan berbagai sebab, a.l.:
Panitia belum terbentuk,
Panitia belum menyelesaikan dokumen lelang,
Spesifikasi teknis masih belum lengkap/belum jelas,
Design yang belum pasti
Lahan yang belum pasti
26

27. 1. Pelaksanaan kegiatan fisik tidak dapat dimulai apabila tidak ada
kesiapan dokumen perencanaan
2. Progres pelaksanaan sangat bergantung kepada kesiapan
dokumen perencanaan
3. Ketidaklengkapan dokumen perencanaan dapat menjadi salah
satu penyebab adanya sanggahan pada proses pengadaan
27

28. 1. Kebutuhan penyedia jasa di bidang PLP semakin meningkat
2. Tidak banyak tersedia penyedia jasa yang berkualitas di bidang PLP
3. Waktu yang ketat untuk proses pengadaan bisa jadi terpilih penyedia
jasa yang kurang sesuai
4. Waktu yang ketat untuk pelaksanaan kegiatan fisik membutuhkan
penyedia jasa yang komitted
5. Waktu yang ketat untuk pencairan dana membutuhkan penyedia
jasa yang sangat aktif dan profesional
28

29. 1. Bidang PLP mepakan bidang yang relatif baru di tekuni di Daerah maupun di
Pusat
2. Kegiatan konstruksi bidang PLP belum banyak dilaksanakan di kab/ kota
3. Kegiatan bidang PLP merupakan kegiatan yang relatif sulit, memerlukan
pengetahuan khusus dan berhubungan langsung dengan perilaku masyarakat
4. Keterbatasan pengetahuan satker dan staf mengenai bidang PLP dapat
mengurangi kinerja satker
5. Dokumen perencanaan tidak dapat disusun dengan baik apabila kurang
dipahaminya substansi bidang PLP
6. Dokumen pengadaan dapat menjadi kurang berkualitas dan dapat mengalami
keterlambatan dalam proses pengadaan dikarenakan masih rendahnya
penguasaan substansi bidang PLP
29

30. 1. Masih terdapat beberapa aset yang telah dibangun namun belum
dimanfaatkan
2. Masyarakat sangat sensitive terhadap sarana yang ada yang tidak
atau belum dapat dimanfaatkan
3. Sarana yang idle di lapangan sangat merugikan negara dan akan
mengundang kritikan media
30

31. 1. Tidak mudahnya proses serah terima asset dari pusat ke daerah
2. Kurang dikenalnya peraturan terkait proses serah terima asset
3. Aset yang belum di serahterimakan akan terbengkalai, tidak terpelihara, yang
pada akhirnya dapat menjadi bulan-bulanan media
4. Aset yang baru selesai dibangun terkadang belum lengkap untuk dapat diterima
pihak pemda.
5. Aset yang terlambat diserahterimakan akan rusak dan pada saat nantinya
diserahterimakan, memerlukan dana lagi untuk memperbaikinya
31

32. 1. Perencanaan Kegiatan Dengan Lebih Cermat
Dokumen rencana tersedia :
a) Master Plan kota untuk drainase, air limbah dan persampahan
b) Studi kelayakan untuk pembangunan prasarana kota
○ Layak Teknik
○ Layak Institusi
○ Layak Keuangan
c) Detailed Engineering Design
d) Dokumen tender
32

33. 2. Dokumen Program Pembangunan Infrastruktur
a) RPIJM dan Memorandum Program
b) Dokumen SSK dan Memorandum Program
3. Penguasaan Substansi Bidang PLP
4. Penguasaan Substansi Proses Pengadaan
5. Penguasaan Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Skala
Komunal Melalui Pemberdayaan Masyarakat
33

34. Monitoring dan Evaluasi
 Melalui E-proc dan E-mon
 Dipantau khusus UKP4
 Dievalusi setiap tahun pada setiap
program
34

35. PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN
RENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT % CAPAIAN KET
JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN B07, B08, B10, B12
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P39 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
D3P39A96: Kementerian Pemerintah Daerah Provinsi: Terlayaninya TARGET: TARGET B03: XX%
Pengaturan, Pekerjaan Umum NAD,Sumut, Sumbar, Riau, kawasan dengan Pelaksanaan air limbah Proses lelang dan
pembinaan, Kepri, Jambi, infrastruktur air dengan sistem off-site penandatangan kontrak
pengawasan, Sumsel,Banten,Jabodetabek limbah melalui di 11 kabupaten/kota dalam tahap final : 10%
pengembangan , Jabar, Jateng, DI sistem off-site TARGET B06: XX%
sumber Yogya,Jatim, Pembangunan fisik
pembiayaan dan Kalbar,Kalsel,Kaltim,Sulut, mencapai 10%:
pola investasi, Sulsel, Sultra, Bali,NTB. TARGET B09: XX%
serta Pembangunan fisik
pengelolaan mencapai 10%
pengembangan TARGET B12: XX%
infrastruktur Pembangunan fisik telah
sanitasi dan mencapai 100% sesuai
persampahan target 2011 pada 11
Kabupaten/Kota
Terlayaninya TARGET: TARGET B03: XX%
kawasan dengan 35 kawasan Proses pemberdayaan
infrastruktur air selesai 10% pada 35 lokasi
limbah melalui kawasan
sistem on-site TARGET B06: XX%
Proses pemberdayaan
selesai 90% pada 35 lokasi
kawasan
TARGET B09: XX%
Pembangunan fisik
mencapai 30% di 35 lokasi
kawasan
TARGET B12: XX%
Pembangunan fisik
mencapai 100% di 35 lokasi
kawasan 35

36. PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN B07,
RENCANA AKSI % CAPAIAN KET
JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN B08, B10, B12
1 2 3 4 5 6 7 8
D3P39 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
(N4P19A3) Peningkatan Kementerian Daerah terkait Pembangunan TARGET: TARGET B03: XX%
integrasi PNPM Penguatan Pekerjaan Umum prasarana dan sarana Pelaksanaan air limbah Proses pemberdayaan selesai
air limbah dengan dengan sistem on-site di 10% pada 35 lokasi kawasan
sistem on-site 35 kawasan
(kab/kota) TARGET B06: XX%
Proses pemberdayaan selesai
90% pada 35 lokasi kawasan
TARGET B09: XX%
Pembangunan fisik mencapai
30% di 35 lokasi kawasan
TARGET B12: XX%
Pembangunan fisik mencapai
100% di 35 lokasi kawasan
36

37. Terima kasih atas perhatian,
tanggapan dan saran
untuk kebaikan kinerja kita
semua
37