Instruksi Menteri Dalam Negeri menjelaskan pedoman penetapan tarif air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pedoman ini mencakup prinsip-prinsip dasar sistem tarif seperti pemulihan biaya, keterjangkauan tarif, subsidi silang, dan efisiensi pemakaian air. PDAM diwajibkan mengelompokkan pelanggan dan konsumsi air berdasarkan blok untuk menentukan tarif yang sesuai.

1. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 8 TAHUN 1998
TENTANG
PENTUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu memberikan petunjuk
pelaksanaan yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri;
Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (LN Tahun 1962 No. 62, TLN No. 2387);
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintah di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38 TLN 3037);
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang
Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 1987 No. 25,
TLN No. 3353);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-536 Tahun 1998
tentang Pola Penetapan Tarid Air Minum Pasa Perusahaan
Daerah Air Minum jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 693-536 Tahun 1998 tentang
Pola Penerapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah
Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1Tahun 19984 tentang
Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah
Dilingkungan Pemerintah Daerah.
MENGINSTRUKSIKAN
Kepada : 1. Gubernur Kepala Tingkat I Seluruh Indonesia.
2. Bupati/walikota
Untuk :
PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1998
tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan
Daerah Air Minum, dengan berpedoman kepada Petunjuk
Pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi ini.

2. KEDUA : Melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap
pelaksanaan penetapan tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah
Air Minum.
KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan
hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri;
KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 25 Pebruari 1998
MENTERI DALAM NEGERI
Moh. Yogie S.M

3. LAMPIRAN : Instruksi Menteri Dalam Negeri
NOMOR : 8 Tahun 1998
TANGGAL : 25 Pebruari 1998
PENTUNJUK PELAKSANAAN
PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
I. UMUM
Air adalah sebagai salah sumber daya nasional dan merupakan
kebutuhan pokok bagi semua orang dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-
undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa air dikuasai oleh Negara untuk
dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum kepada
daerah, maka pelayana air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah
Tingkat II sebagai urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya melalui Peraturan
Daerah diserahkan pelaksanaannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM, PDAM selain sebagai Perusahaan yang mempunyai misi menyediakan
pelayanan air minum kepada masyarakat juga sebagai salah satu sumber
Pendapata Asli Daerah (PAD), harus dikelola secara baik atas dasar prinsip-
prinsip ekonomi perusahaan, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial.
Sebagai pedoman untuk penetapan tarif air seperti di atas, Menteri
Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun
1998 tentang Pedoman Penetapan Tarid Air Minum Pada Peusahaan Daerah Air
Minum. Agar pelaksanaan Peraturan Menteri ini bisa seragam dan efektif, perlu
diterbitkan petunjuk pelaksanaan sebagaiman ditetapkan dalam Instruksi Menteri
ini.
II. PRINSIP DASAR SISTEM TARIF AIR MINUM.
A. PEMULIHAN BIAYA
1. Pengertian
Dengan prinsip pemulihan biaya (cost recovery), pendapatan
PDAM harus mencukupi untuk biaya/pengeluaran perusahaan,
bisa menggantikan barang modal pada waktu diperlukan dan bisa
memberikan suatu tingkat investasi tertentu diantarnya untuk
pengembangan usaha perusahaan. Biaya-biaya yang
diperhitungkan dalam pemulihan biaya harus layak dan relevan.
2. Pengelompokan biaya/pengeluaran perusahaan
Secara umum, biaya-biaya dan pengeluaran PDAM terdiri dari:
1) biaya operasi, pemeliharaan dan administrasi;

4. 2) biaya depresi;
3) biaya bunga pinjaman, dan
4) angsuran pokok pinjaman.
Selain keempat unsur biaya/pengeluaran diatas, juga
diperhitungkan biaya tingkat hasil usaha yang didukung atas
dasar nilai aset perusahaan yang layak yang disebut “return on
asset” (ROA). Macam-macam biaya/pengeluaran ini
dikelompokkan ke dalam “Biaya Akunting” dan “Biaya Finansial”.
3. Pemulihan – biaya Mininum
Untuk menjamin kelangsungan usaha perusahaan, yakni untuk
mengoperasikan perusahaan secara baik dan memelihara aset
atau barang modal secara layak, serta membelanjai kebutuhan
investasi di masa datang perlu ditentukan tingkat biaya minimum
yang harus dipulihkan. Tingkat pemulihan biaya minimum ini
setara dengan jumlah Biaya Akunting.
4. Pemulihan – biaya Maksimum
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum,
pemulihan biaya yang dibebankan kepada pelanggaran dibatasi
setinggi-tingginya setara dengan jumlah Biaya Finansial.
5. Pendapatan PDAM untuk Pemulihan Biaya
Pendapatan PDAM untuk Pemulihan Biaya bersumber dari
pendapatan yang terdiri dari tarif penjualan air dan beban tetap.
Beban tetap terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya
administrasi rekening pelanggan.
B. KETERJANGKAUAN DAN SUBSIDI SILANG
1. Kebutuhan Dasar Minimum
Julah kebutuhan dasar minimum akan air minum bagi suatu
rumah tangga ditentukan sebesar 10 m3/bulan. Jumlah ini dihitung
atas dasar kebutuhan seseorang akan air sebesar 60
liter/orang/hari, untuk suatu rumah tangga dengan jumlah anggota
keluarga rata-rata 6 orang. PDAM menyediakan air untuk
kebutuhan dasar minimum ini dengan tarif yang terjangkau oleh
semua pelanggan, terutama yang tergolongan berpenghasilan
paling rendah.
Dalam menentukan kebutuhan dasar minimum, apabila satu
sambungan PDAM digunakan oleh lebih dari satu rumahtangga,
seperti misalnya pada rumah susun, atau digunakan oleh banyak
orang, seperti misalnya pada asrama atau panti asuhan,
penentuan jumlah kebutuhan dasar minimum bagi sambungan
dimaksud dihitung atas dasar jumlah rumahtangga atau jumlah
orang yang menggunakan sambungan dimaksud. Dalam hal ini,
misalnya sambungan dimaksud digunakan oleh 15 rumahtangga
maka kebutuhan dasar minimum bagi sambungan tersebut
dihitung 15 m3/bulan (15 x 10 m3). Dengan cara yang sama

5. apabila suatu panti asuhan dihuni oleh 100 orang, mak
akebutuhan dasar minimum untuk satu sambungan yang
melayani panti asuhan dimaksud dihitung sebesar 180 m3/bulan
(1000 x30x60:10000). Direksi PDAM mengeluarkan ketetapan
khusus bagi pelanggan yang mendapatkan perlakukan seperti
rumah susun, asrama dan atau panti asuhan dimaksud.
2. Keterjangkauan Tarif
Tarif harus terjangkau oleh pelanggan khusus pelanggan rumah
tangga. Tarif dikatakan terjangkauan apabila pengeluaran
rumahtangga per bulan unutk pemenuhan kebutuhan dasar
minimum tidak melebihi 4% (empat persen) dari rata-rata
pendapatan rumah tangga untuk kelompok pelanggan yang
bersangkutan.
3. Pendapatan Rumah Tangga
Pendapatan rumah tangga yang dijadikan patokan untuk
menentukan keterjangkauan tarif adalah salah satu dari
pendapatan sebagai berikut:
a. upah minimum regional (UMR) yang ditentukan Pemerintah;
b. pendapatan rata-rata (average income) pelanggan PDAM.
4. Subsidi silang
Untuk membantu pelanggan yang tidak mampu membayar tarif
sampai dengan tingkat kebutuhan dasar, PDAM menetapkan tarif
yang lebih tinggi bagi pelanggan yang menggunakan air diatas
kebutuhan dasar.
C. EFISIENSI PEMAKAI AIR
Pengendalian konsumsi melalui tarif progresif
Untuk efesiensi penggunaan air, maka pelanggan yang memakai air
melebihi kebutuhan dasar dikenakan tarif lebih tinggi.
D. KESEDERHANAAN DAN TRANSPARANSI
1. Kesederhanaan
Untuk memudahkan perhitungan , memudahkan pemahaman atas
komponen biaya yang diperhiutngkan dalam pemulihan biaya
maka sisti tarif disederhanakan, Untuk mewujudkan sistim tarif
yang sederhana:
a. pelanggan PDAM dikelompokkan menjadi 5 (lima)
kelompok
b. Blok konsumsi dibagi 3 (tiga) yaitu:
1. 0m3 sampai dengan 10 m3
2. lebih dari 10 m3 sampai dengan 20m3; dan
3. lebih dari 20 m3
c. Biaya pengusahaan PDAM digolongkan menjadi 3 (tiga)
macam, yaitu:
1. biaya rendah;
2. biaya dasar, dan

6. 3. biaya penuh.
2. Transparansi
PDAM mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada
semua pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas
mengenai hal-hal yang berkenan dengan perhitungan dan
penetapan tarif.
III. PENGELOMPOKAN PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI
A. PENGELOMPOKAN PELANGGAN
1. Tujuan Pengelompokan
Tujuan pengelompokan pelanggan penetapan tarif yang
terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan
kesinambungan Perusahaan.
2. Kelompok Pelanggan
Apabila dalam wilayah kerja PDAM ada jenis pelanggan yang
belum masuk dalam Kelompok Pelanggan, PDAM dapat
menetapkan jenis pelanggan dimaksud ke dalam kelompok-
kelompok pelanggan yang ditentukan, dnegan contoh: Kantor
Kedutaan dan Konsulat Asing, Kantor Pengacara, Kantor Notaris,
Poliklinik Swasta dan Praktek Dokter.
B. BLOK KONSUMSI
Tujuan Menggolongkan Konsumsi
Tujuan mengadakan blok konsumsi adalah untuk memberlakukan tarif
progresif yang diperlukan dalam rangka efisiensi penggunaan air
pelaksanaan subsidi silang.
IV. KELOMPOK BIAYA PERHITUNGAN TARIF
A. KELOMPOK BIAYA
Untuk menghitung besaran tarif, biaya pengusahaan