Ditjen Cipta Karya Dorong CSR untuk Pembiayaan Pembangunan Bidang Sanitasi

1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Ditjen Cipta Karya
Dorong CSR Untuk
Pembiayaan
Pembangunan Bidang
Sanitasi
Disampaikan pada
Roadshow Pembangunan Prasarana dan
Sarana Bidang Cipta Karya Melalui CSR
Banjarmasin, 7 Nopember 2012

2. Pelayanan dan Target MDGs 2015
Acuan Dasar Target MDG
Indikator 2009 2010
(1993) 2015
Proporsi penduduk
37,73 % 47,71 % 53,26% 68,87 %
terhadap air minum layak
- Perkotaan 50,58 % 49,82 % 75,29 %
- Perdesaan 31,61 % 45,72 % 65,81 %
Air Minum Perpipaan 25,56 % 41,03 %
- Perkotaan 43,96 % 68,32 %
- Perdesaan 11,54 % 19,76 %
Proporsi penduduk
24,81 % 51,19 % 55,54% 62,41 %
terhadap sanitasi layak
- Perkotaan 53,64 % 69,51 % 76,82 %
- Perdesaan 11,10 % 33,96 % 55,55 %
• Peningkatan jumlah penduduk perkotaan: 4,54% per tahun Sumber: BPS/Susenas

3. Tantangan Capaian Akses Sanitasi Layak
Sumber pendanaan terbatas
yang dapat dimanfaatkan
secara strategis serta mampu Penyediaan database yang
menstimulasi mobilisasi dana akurat, baik untuk kawasan
di masyarakat perkotaan maupun kawasan
pedesaan
Meningkatkan
akses sanitasi
Pemutakhiran perangkat yang memadai
peraturan sanitasi yang
layak menjadi 62,41%
pada tahun
2015
Kampanye dan sosialisasi
perubahan perilaku pada
Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya di
dunia usaha, swasta dan perdesaan, perlu ditingkatkan
masyarakat untuk turut serta dan dijaga keberlanjutannya
membiayai investasi sanitasi

4. Rumah Tangga 51,1% 62,4%
Bersanitasi 2009 2015
30
25
Renstra Cipta Karya
20 APBD
Pinjaman
15 Hibah
Masyarakat
10 KPS/CSR
Perbankan
5 Sisa Kebutuhan
0
Kebutuhan Dana Sanitasi Rp 62 T

5. Mencari sinergitas antar Sumber Dana
Sanitasi
Pinjaman
Luar
Negeri
(5%)
Hibah
Masyarakat Luar
(13%) Negeri
APBN
(35%) & (2%)
APBD
(25%)
KPS
(9%) & Perbankan
Dalam
CSR Negeri
(6%) (5%)
Sumber: Estimasi Dit BP, 2011

6. Kebutuhan vs Ketersediaan Dana
Pembangunan Sanitasi 2010-2014 (Rp Trilyun)
Total Gap sebesar Rp 21,9 Trilyun
(43% dari total kebutuhan di periode 2012-2014)
Sumber: Dit. Permukiman dan Perumahan Bappenas, 2011

7. Sumber Pendanaan Sanitasi 2010-2014 (Rp Milyar)
Sumber: Dit. Permukiman dan Perumahan Bappenas, 2011

8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi
1. Program APBN Ditjen Cipta Karya
a. Pengembangan PS AL Sistem Off Site (terpusat)
b. Pengembangan PS AL Sistem On Site (setempat)
2. Program DAK Air Minum dan Sanitasi
3. Program Hibah Air Limbah
4. Program Percepatan Sanitasi Melalui Peran Masyarakat/KPS/CSR

9. Potensi dan Peluang CSR Dalam
Pembangunan Sanitasi
1. Potensi
a. Semakin banyak perusahaan yang melakukan CSR
b. Semakin banyak perusahaan yang memerlukan mitra yang kompeten
dalam menjalankan CSR
c. Program air minum dan sanitasi merupakan salah satu program yang
penting bagi perusahaan karena memberikan kebutuhan dasar
masyarakat.
2. Peluang Kerja Sama dengan Ditjen Cipta Karya
a. Perusahaan memerlukan data dan informasi mengenai kebutuhan
masyarakat tentang Air Minum dan Sanitasi
b. Perusahaan memerlukan bantuan konsultasi dan supervisi teknis sejak
perencanaan hingga pembangunan infrastruktur
c. Perusahaan perlu mendengarkan dan melibatkan pemangku
kepentingannya

10. Upaya Ditjen Cipta Karya, Kem PU
Untuk Menggali Potensi CSR
1. Menyusun Daftar Kegiatan Bidang Cipta Karya yang potensial untuk
dikerjasamakan melalui Multipihak dan/atau CSR
a. Tahun 2010: 4 Provinsi (Kalimantan Timur, Kalimantan
Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan);
b. Tahun 2011: 3 Provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten).
2. Menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Ditjen Cipta Karya
dengan CFCD (Corporate Forum for Community Development) pada
tanggal 8 Mei 2011. CFCD merupakan suatu lembaga beranggotakan
Perusahaan atau para CDO (Community Development Officer) yang
membangun kemitraan lintas sektoral (pemerintah, LSM, Konsultan, dan
asosiasi lainnya).

11. Upaya Ditjen Cipta Karya, Kem PU
Untuk Menggali Potensi CSR (lanjutan)
3. Menyusun Pedoman sebagai acuan bagi perusahaan yang ingin menyalurkan dana CSR
untuk membiayai pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya (bisa download di
http://www.ciptakarya.pu.go.id)
4. Menindaklanjuti MoU dengan Memorandum of Agreement (MoA) program CSR antara
Pemda dengan Perusahaan yang berminat.
5. Tahun 2012 bekerjasama dengan CFCD, melakukan Sosialisasi dan Roadshow ke 7 (tujuh)
propinsi untuk “memasarkan” Pedoman dan Daftar Kegiatan Bidang Cipta Karya yang
potensial untuk dikerjasamakan melalui CSR, kepada anggota CFCD.
6. Penjajakan Program Kerjasama Kemitraan Penanganan Kali Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta
dengan PT. BNI (Persero) Tbk.
7. Memfasilitasi PT. Pertamina dalam program perencanaan, berupa pelaksanaan survei dan
penyusunan basic design pembangunan SPAM di 10 Desa di Kabupaten Ende.
8. Memfasilitasi Kegiatan Peduli Morotai 2012 Kementerian BUMN untuk penyiapan
pelaksanaan pembangunan sarana (pompa) Sistem Penyediaan Air Minum Tenaga Surya
untuk 5 desa/lokasi di Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara.

12. Permasalahan Pembangunan Bidang
Cipta Karya Melalui CSR
1 2 3 4 5
• Perusahaan • Tidak semua • Perusahaan • Perbedaan • Keterbatasan
tidak perusahaan belum mekanisme perusahaan
gunakan memiliki memiliki dan waktu dalam
RPIJM Bidang program CSR kejelasan pengajuan kemampuan
PU-Cipta berupa tentang anggaran teknis/
Karya pembanguna kewenangan antara kesulitan
sebagai basis n prasarana dan alur pemerintah mendapatkan
perencanaan dan sarana koordinasi dan panduan
dan Bidang Cipta kerja perusahaan teknis.
pemrograman Karya. DJCK, Provin
CSR-nya si, Kabupaten
; Perusahaan
biasa
melibatkan
stakeholders
(masyarakat,
LSM, PT, infor
mal leader)
dalam
pelaksanaan.

13. Peran Kem PU Dalam Percepatan CSR
Bidang Sanitasi
1. Informasi mengenai RPIJM (berisi Daftar Kegiatan Bidang Cipta Karya
yang potensial untuk dikerjasamakan) di setiap kabupaten/kota;
2. Informasi akurat mengenai skema kerjasama dengan pemerintah (peran
pusat dan daerah);
3. Koordinasi lintas sektoral, karena pembangunan sanitasi juga dikelola
bersama kementerian lain;
4. Konsultasi teknis sejak tahap perencanaan;
5. Pedoman teknis pembangunan infrastruktur sanitasi;
6. Keterbukaan terhadap masukan dari perusahaan;
7. Peluang untuk mensinergikan program bersama yang didanai dari
berbagai sumber/ multi pihak.
8. Publikasi dan Penghargaan atas peran perusahaan dalam mendukung
percepatan pembangunan Sanitasi.

14. Alur Kerjasama Multipihak Program CSR
Perusahaan Kementerian PU Pem. Kabupaten/Kota
1. Usulan Kegiatan
Keterpaduan Program 2. RPIJM
Program CSR
Pembangunan 3. Readiness Criteria
Memorandum of
Agreement
Indikasi Pendanaan Rencana Rinci Kegiatan
Fasilitasi Perencanaan
dan Pelaksanaan Implementasi

15. Kriteria Kesiapan Daerah Dalam Kerjasama
Multipihak Program CSR
1. Ada Usulan Kegiatan Rinci
2. Ada Dana Pendamping dari Daerah/Masyarakat untuk
pengelolaan kegiatan.
3. DED sudah siap
4. AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5. Lahan tersedia: atau Ada Rencana Pembebasan Lahan

16. Usulan Rencana Rinci Untuk Kerjasama
Multipihak Program CSR
1. Tujuan Kegiatan
2. Lingkup Kegiatan
3. Lokasi kegiatan
4. Usulan nilai proyek.
5. Mekanisme penyaluran dana.
6. Indikator Kinerja Pemantauan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
untuk keperluan monitoring dan evaluasi.
7. Rencana Pengadaan
8. Rencana Penyerapan Dana
9. Rencana Institusi Pelaksanaan Kegiatan pada Masa Konstruksi.
10. Rencana Institusi Pengelola Pasca konstruksi.
11. Rencana Pengelolaan Kegiatan (Pedoman Pengelolaan).

17. Pedoman Kerjasama Multipihak Program
CSR Bidang Cipta Karya

18. downloaded di http://www.ciptakarya.pu.go.id

19. Informasi Kegiatan CSR Bidang Cipta Karya

20. Terima kasih atas
perhatiannya
Kontak Informasi:
Dwityo A. Soeranto
Kasubdit KLN Ditjen Cipta Karya, Kem PU
Email: d_akoro@yahoo.com