SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 4
Baixar para ler offline
SEKILAS ASPEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PELIBATAN JENDER DAN
KEMISKINAN/PMJK DAN ASPEK HIGIENE


PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL


1. APA YANG DIMAKSUD DENGAN PMJK?
    PMJK (Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan ) adalah sebuah survai/
    penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat yang tanggap terhadap kebutuhan (Demand Responsive
    Approach) dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengadopsi Methodology for
    Participatory Assessment (MPA).


2. APA YANG DIMAKSUD DENGAN MPA?
    MPA merupakan metoda komprehensif untuk menilai/mengkaji kondisi masyarakat yang tanggap terhadap
    kebutuhan (Demand Responsive Approach) dengan menggunakan seperangkat alat partisipatif untuk semua
    tingkatan, yang juga memperkenalkan pentingnya aspek jender dan keberpihakan pada kaum miskin, serta
    memberikan analisa yang holistik dalam hubungannya dengan faktor-faktor kelembagaan yang ada di tingkat
    masyarakat.
    MPA dapat menghasilkan sejumlah data kualitatif dan sebagiannya dapat dikuantitatifkan ke dalam sistem
    ordinal oleh masyarakat sendiri, sehingga data dapat dianalisis secara statistik dan holistik dalam
    hubungannya dengan faktor-faktor kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat.


3. MENGAPA MENGGUNAKAN MPA?
    a. Dapat memposisikan masyarakat sebagai subyek;
    b. Dapat memberikan “ruang” kepada masyarakat dari berbagai status sosial untuk menyampaikan aspirasi
       dan keinginannya, meskipun memiliki kemampuan yang berbeda;
    c.   Merupakan salah satu media pemberdayaan masyarakat pada tingkat bawah.


4. MENGAPA PMJK PERLU MENJADI PERHATIAN?
    a. Masih kurangnya informasi data primer tentang kondisi dan masalah sanitasi di masyarakat untuk menilai
       kesinambungan dan tanggap terhadap kebutuhan;
    b. Masih kurangnya informasi tentang ebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan serta kelompok kaya
       dan miskin untuk memecahkan masalah sanitasi yang ada berdasarkan kemampuan masyarakat itu
       sendiri;
    c.   Masih kurangnya informasi tentang kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi dalam
         perbaikan sarana sanitasi;
    d. Belum diketahuinya pengalaman masyarakat dalam kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik yang
       dilakukan secara swadaya atau gotong royong maupun bantuan dari instansi lain;
    e. Belum diketahuinya peran dan keterlibatan perempuan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan
       pemeliharaan sarana sanitasi dan beberapa perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki;
    f.   Belum diketahuinya keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai lembaga yang ada di
         kelurahan.


5. APA TUJUAN STUDI PMJK?
    Untuk memberikan gambaran tentang program/proyek/layanan apa yang sudah dilakukan terkait sanitasi dan
    hygiene dengan pelibatan jender dan kemiskinan, oleh (a) dinas-dinas, program dan layanan yang ada, (b)
    LSM lokal, (c) kelurahan, kecamatan dan kelompok masyarakat (misalnya kegiatan atas inisiatif masyarakat
    sendiri) dan (d) sektor swasta baik formal maupun informal.


6. APA MANFAAT STUDI PMJK UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI?
    a. Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah kota baik laki-laki dan
       perempuan mengenai kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan;
                                                                                                                1 

 
b. Munculnya kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin yang disertai dengan
       kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi;
    c.   Teridentifikasinya daerah setingkat Kelurahan yang berpotensi.
    d. Hasil survai digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota & Penyusunan
       Strategi Sanitasi Kota


7. APA YANG DIMAKSUD DENGAN JENDER?
    a. Jender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki & perempuan
       sebagai hasil konstruksik sosial oleh masyarakat, yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman
       dan budaya setempat
    b. Seks adalah pembagian jenis kelamin laki-laki & perempuan yang ditentukan oleh Tuhan yg dibawa sejak
       lahir secara biologis jadi tidak dapat ditukar atu diubah.


8. MENGAPA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HARUS MEMASUKKAN PELIBATAN JENDER DAN
   KEMISKINAN?
   a. Perempuan adalah pasangan yang kuat dalam pengelolaan layanan yang berbasis masyarakat,
      khususnya sanitasi
   b. Perempuan mempunyai peran yang sangat terbatas dalam Musrenbang dan manajemen pelayanan
   c. Tidak ada pelibatan laki-laki dalam Promosi Higiene
   d. investasi dalam rumah tangga, perubahan perilaku, pendidikan anak-anak dan model peran anak laki-laki
      merupakan tanggungjawab ibu dan bapak
   e. Laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan
      keputusan dan manajemen.

9. APA SAJA KRITERIA SELEKSI UNTUK PMJK?
    a. Pemberdayaan Masyarakat:
         •   Seberapa jauh proyek ini bisa memberdayakan?
         •   Siapa yang akan diberdayakan, untuk tujuan apa?
         •   Apakah hanya “gotong royong” atau lebih dari itu?
         •   Pada tahap apa saja masyarakat dapat berperan ?
         •   Perencanaan, pelaksanaan atau O & M ?
         •   Bagaimana kemauan/kemampuan kontribusi dari masyarakat ?
         •   Bagaimana keberlanjutan program/layanan?
    b. Pelibatan Jender:
         •   Apakah laki-laki dan perempuan (termasuk dari golongan miskin) telah diberdayakan secara
             seimbang?
         •   Apakah mereka dapat memberikan atau menyampaikan pendapatnya secara seimbang?
    c.   Pelibatan MBR/Kemiskinan:
         •   Bagaimana akses, pengaruh, manfaat yang diperoleh rumah tangga miskin?
         •   Apakah mereka membayar lebih banyak dari yang didapatkan?
         •   Apakah mereka terlibat dalam perencanaan? Pengelolaan? Pekerjaan?
         •   Bagaimana kontrol/pengawasan, pembagian tugas/pekerjaan dan pembayaran upah kerja bagi MBR?


10. APA PARAMETER/INDIKATOR PARTISIPASI PEREMPUAN?
    Parameter Kuantitatif:
    a. Jumlah kehadiran perempuan dalam setiap proses kegiatan.
    b. Jumlah perempuan dalam keanggotaan kelembagaan masyarakat
    Parameter Kualitatif:
    a. Keterlibatan perempuan dalam identifikasi masalah, perencanaan, monitoring, evaluasi.
                                                                                                              2 

 
b. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik terlibat dalam musyawarah maupun menjadi
       anggota kelembagaan masyarakat.
    c.   Keterlibatan perempuan dalam mengemukakan pendapat dalam setiap proses kegiatan.
    d. Alokasi anggaran kegiatan untuk permasalahan perempuan misal untuk pendidikan perempuan,
       kesehatan perempuan, sanitasi dan air bersih, serta kegiatan lainnya yang sangat bermanfaat bagi
       perempuan (Komitmen Dampak manfaat bagi perempuan).


11. BAGAIMANA MELAKUKAN SURVAI PMJK DAN ASPEK HYGIENE?
    a. Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Sanitasi - ahli di bidang PMJK dan aspek higiene dari anggota
       Pokja Kota.
    b. Tim menentukan kriteria penilaian (lihat no. 9)
    c. Inventarisasi Daftar Panjang proyek/program/layanan yang berbasis masyarakat yang telah dilakukan oleh
       kota, LSM, CBO (Community-based Organization) dan masyarakat untuk sub sector air limbah, sampah,
       drainase, sanitasi sekolah dan promosi higiene.
    d. Tim menyusun Daftar Pendek dengan memilih masing-masing 1 proyek/program/layanan terbaik dan yang
       dianggap tidak berhasil/gagal dari tiap sub sektor
    e. Tim melakukan kunjungan lapangan ke lokasi dari Daftar Pendek     identifikasi apa yang dilakukan oleh
       perempuan dan laki-laki, dimana, dengan cara apa dan apa pengaruh umumnya melalui observasi-
       transect walk, wawancara semi struktural, FGD, dokumentasi foto dan video.
    f.   Menganalisa data hasil dengan memperhatikan bagaimana pelaksanaan PMJK dan aspek higiene, tingkat
         keberhasilan dan keberlanjutan, serta dianalisa pula sumberdaya manusia dan keuangan yang ada.
    g. Hasil analisa dibahas dalam rapat Pokja untuk meminta konsensus untuk rencana replikasi atau scaling up
       di lokasi lainnya dalam skala kota. Dari hasil analisa studi akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang
       dan tantangan yang ada, serta potensial strategi untuk mengatasi masalah terkait PMJK dalam berbagai
       proyek/program/layanan sanitasi.
    h. Selanjutnya menuliskan hasil analisa sebagai bagian dalam Buku Putih mengenai PMJK dan Aspek
       Higiene yang membahas:
            Dasar pemikiran mengapa proyek dan layanan sanitasi berbasis masyarakat dikaji dan dianalisis
            terkait tingkat-tingkat pemberdayaan masyarakat dan pelibatan aspek jender dan kemiskinan: apa
            yang diberikan pada kota dan masyarakatnya?
            Prinsip-prinsip PMJK
            Penjelasan mengenai pendekatan yang ada dalam berbagai bentuk sistim sanitasi (setempat,
            terpusat, dengan populasi sementara dll,), disertai contoh prakterk terbaik dan kegagalan terkait
            kesetaraan dan keberlanjutan;
            Sumberdaya manusia dan keuangan serta kemampuan/potensi untuk direplikasi dan perluasan
            layanan.
            Implikasi utama dan pembelajaran yang dapat ditarik untuk sanitasi skala kota – layanan sanitasi
            berbasis masyarakat dengan PMJK termasuk aspek higiene .

12. INFORMASI APA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PMJK DARI KOTA?
    a. Apa yang sudah ada di kota?
    b. Siapa melakukan apa, bagaimana caranya dan apa pengaruhnya?
    c. Bagaimana cara mengatur pembiayaan dan siapa saja yang menanggung biaya dan merasakan
       manfaatnya?
    d. Pendekatan apa yang bisa direplikasi/diperluas seperti apa adanya, dan apa yang perlu ditingkatkan dan
       dikembangkan lebih lanjut?
    e. Dimana ada kesenjangan dalam layanan berbasis masyarakat, kelompok yang ikut serta dan
       ketercantuman sosial yang masih perlu diatasi?


13. INFORMASI APA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEGIATAN SANITASI SEKOLAH?
    a. Infrastruktur sanitasi dan air bersih yang ada dan fungsionalitasnya, perawatan, biaya perawatan dan
       pemanfaatn (misalnya jumlah siswa per toliet, yang terpisah untuk anak perempuan dan anak lelaki
       remaja);
    b. Penyediaan sarana untuk cuci tangan dan sabun yang selalu ada;

                                                                                                                3 

 
c. Pemilahan, pembuangan dan pendaur-ulangan sampah (termasuk penjualan oleh sekolah atau kelompok
       kesehatan sekolah ke sektor non-formal, sebagai kegiatan belajar usaha);
    d. Ketersediaan dan metode pendidikan kesehatan di sekolah

14. INFORMASI APA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEGIATAN PROMOSI HIGIENE?
    a. Ukuran, lokasi dan kelompok sasaran program, serta metode dan alat. Contohnya, apakah hanya
       perempuan yang dilibatkan dalam promosi kebersihan dan pria tidak, walau pria membiayai investasi yang
       lebih besar dan mungkin tertarik pada program campuran atau terpisah?
    b. Apakah promosi hanya dilakukan di Puskesmas, dimana kepentingan utama pasien adalah untuk
       mendapat perawatan?
    c. Apa metode dan bahan yang dipakai sudah bersifat lebih partisipatif?
    d. Apa bentuk peluang anggaran dan pelatihan?
    e. Siapa yang menyusun dan mendokumentasikan studi dasar, memantau kemajuan dan hasil, serta
       memberikan umpan balik untuk perencanaan?


15. DATA DAN SUMBER DATA APA SAJA YANG DIPERLUKAN?
    a. Data sekunder seperti statistik dan laporan mengenai layanan, proyek dan program yang ada;
    b. Data primer yang dikumpulkan melalui:
       • Wawancara semi structural dengan para pengelola proyek/program/layanan dan stafnya;
       • Kunjungan ke proyek dan daerah layanan, serta membahas bersama rumah-tangga dan pimpinan
          individual, perempuan dan pria;
       • Pertemuan kecil dengan kelompok campuran pria dan perempuan lokal, atau kelompok terpisah yang
          dilibatkan dalam (i) perawatan, pengelolaan dan pembiayaan, dan (ii) sebagai pengguna


16. APA MANFAAT PROGRAM BERBASIS MASYARAKAT?
    a. Lebih banyak yang dapat dilakukan oleh Kota/Kab dengan sumberdaya yang ada        memberikan layanan
       yang lebih dengan jumlah dana dan staf yang sama, khususnya untuk keluarga miskin
    b. Layanan yang lebih efektif dan berkelanjutan   masyarakat menjalankan dan mengelola layanan mereka
       sendiri
    c. Potensi yang besar untuk penyesuaian dengan kondisi, kebutuhan dan peluang lokal     perubahan yang
       lebih baik dimana masyarakat mau dan dapat membayar layanan
    d. Peluang yang besar untuk bekerjasama dengan sektor swasta lokal       Pengurangan angka kemiskinan
       dengan lebih banyak pekerjaan untuk sektor swasta dan usaha kecil
    e. Akses yang lebih baik dari masyarakat dan rumah tangga miskin terhadap sanitasi dan praktek higiene
       yang baik     dalam skala kota dan masyarakat
    f. Pertanggung-jawaban lembaga lokal yang lebih baik terhadap pengguna sarana       Keberlanjutan yang
       lebih baik dimana pertanggungjawaban lokal, tarif dan pungutan/retribusi kepada masyarakat



          




                                                                                                            4 

 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanPeran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanayi sugandhi
 
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...konsepsintb
 
Konsep cara dalam keikutsertaan pemberdayaan masyarakat
Konsep cara dalam keikutsertaan pemberdayaan masyarakatKonsep cara dalam keikutsertaan pemberdayaan masyarakat
Konsep cara dalam keikutsertaan pemberdayaan masyarakatUFDK
 
Faktor Sosial Budaya Mempengaruhi Keluarga Berencana
Faktor Sosial Budaya Mempengaruhi Keluarga BerencanaFaktor Sosial Budaya Mempengaruhi Keluarga Berencana
Faktor Sosial Budaya Mempengaruhi Keluarga Berencanapjj_kemenkes
 
Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat
Gender dalam Pemberdayaan MasyarakatGender dalam Pemberdayaan Masyarakat
Gender dalam Pemberdayaan MasyarakatErwin Rasyid
 
“PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Stu...
“PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Stu...“PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Stu...
“PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Stu...Retnols
 
Mewujudkan inklusi sosial program peduli
Mewujudkan inklusi sosial program peduliMewujudkan inklusi sosial program peduli
Mewujudkan inklusi sosial program pedulisroyat
 
HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUN...
HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  PEMBANGUN...HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  PEMBANGUN...
HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUN...harmiati
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikKurniawan Saputra
 
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 201686169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016Bekti Susanti
 
Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakatPemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakattamabakungan
 
Implementasi stbm fix
Implementasi stbm fixImplementasi stbm fix
Implementasi stbm fixabby ati
 
Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan LingkunganPeran Serta Perempuan dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan LingkunganOswar Mungkasa
 
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerah
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerahMata kuliah perencanaan pembangunan daerah
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerahAbdulHakim337
 
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609TsaniyaRafaMazaya
 
5. Kesetaraan dan Keadilan gender
5. Kesetaraan dan Keadilan gender5. Kesetaraan dan Keadilan gender
5. Kesetaraan dan Keadilan genderGradeAlfonso
 
Social impact assessment (sia).pptx
Social impact assessment (sia).pptxSocial impact assessment (sia).pptx
Social impact assessment (sia).pptxSafwan Nurrasyid
 

Mais procurados (18)

Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanPeran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
 
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
 
Konsep cara dalam keikutsertaan pemberdayaan masyarakat
Konsep cara dalam keikutsertaan pemberdayaan masyarakatKonsep cara dalam keikutsertaan pemberdayaan masyarakat
Konsep cara dalam keikutsertaan pemberdayaan masyarakat
 
Faktor Sosial Budaya Mempengaruhi Keluarga Berencana
Faktor Sosial Budaya Mempengaruhi Keluarga BerencanaFaktor Sosial Budaya Mempengaruhi Keluarga Berencana
Faktor Sosial Budaya Mempengaruhi Keluarga Berencana
 
Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat
Gender dalam Pemberdayaan MasyarakatGender dalam Pemberdayaan Masyarakat
Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat
 
“PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Stu...
“PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Stu...“PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Stu...
“PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KELUARGA BERENCANA (Stu...
 
Mewujudkan inklusi sosial program peduli
Mewujudkan inklusi sosial program peduliMewujudkan inklusi sosial program peduli
Mewujudkan inklusi sosial program peduli
 
HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUN...
HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  PEMBANGUN...HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  PEMBANGUN...
HUBUNGAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUN...
 
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publikAkuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
Akuntabilitas sosial sebagai instrumen penilaian birokrasi pelayanan publik
 
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 201686169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
86169 pemberdayaan masyarakat pkmn 2016
 
Pemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakatPemberdayaan masyarakat
Pemberdayaan masyarakat
 
Implementasi stbm fix
Implementasi stbm fixImplementasi stbm fix
Implementasi stbm fix
 
Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan LingkunganPeran Serta Perempuan dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
 
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerah
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerahMata kuliah perencanaan pembangunan daerah
Mata kuliah perencanaan pembangunan daerah
 
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
 
5. Kesetaraan dan Keadilan gender
5. Kesetaraan dan Keadilan gender5. Kesetaraan dan Keadilan gender
5. Kesetaraan dan Keadilan gender
 
pengemas
pengemaspengemas
pengemas
 
Social impact assessment (sia).pptx
Social impact assessment (sia).pptxSocial impact assessment (sia).pptx
Social impact assessment (sia).pptx
 

Destaque

1 pp no 7 th 2010 jasa tirta 2
1   pp no 7 th 2010 jasa tirta 21   pp no 7 th 2010 jasa tirta 2
1 pp no 7 th 2010 jasa tirta 2infosanitasi
 
Perencanaan Sarana Air Bersih dan PLP di Pondok Pesantren
Perencanaan Sarana Air Bersih dan PLP di Pondok PesantrenPerencanaan Sarana Air Bersih dan PLP di Pondok Pesantren
Perencanaan Sarana Air Bersih dan PLP di Pondok Pesantreninfosanitasi
 
5 Pedoman Survai Keuangan untuk Penyusunan Buku Putih Sanitasi
5 Pedoman Survai Keuangan untuk Penyusunan Buku Putih Sanitasi5 Pedoman Survai Keuangan untuk Penyusunan Buku Putih Sanitasi
5 Pedoman Survai Keuangan untuk Penyusunan Buku Putih Sanitasiinfosanitasi
 
1 sekilas buku putih
1 sekilas buku putih1 sekilas buku putih
1 sekilas buku putihinfosanitasi
 
9 pp no 93 th 1999 jasa tirta i
9   pp no 93 th 1999 jasa tirta i9   pp no 93 th 1999 jasa tirta i
9 pp no 93 th 1999 jasa tirta iinfosanitasi
 
5 rsni m-08-2004 pintu rakitan
5   rsni m-08-2004 pintu rakitan5   rsni m-08-2004 pintu rakitan
5 rsni m-08-2004 pintu rakitaninfosanitasi
 
9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi
9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi
9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasiinfosanitasi
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...infosanitasi
 
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunderinfosanitasi
 
Tata Cara Pembubuhan Gas Khlor pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Gas Khlor pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)Tata Cara Pembubuhan Gas Khlor pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Gas Khlor pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)infosanitasi
 
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
 
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/KotaManual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kotainfosanitasi
 
Sistem pemompaan banjir
Sistem pemompaan banjirSistem pemompaan banjir
Sistem pemompaan banjirinfosanitasi
 
Municipal Sludge Treatment Plant
Municipal Sludge Treatment PlantMunicipal Sludge Treatment Plant
Municipal Sludge Treatment Plantinfosanitasi
 
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)infosanitasi
 
Penetapan Kabupaten atau Kota Peserta Program PPSP Tahun 2013
Penetapan Kabupaten atau Kota Peserta Program PPSP Tahun 2013Penetapan Kabupaten atau Kota Peserta Program PPSP Tahun 2013
Penetapan Kabupaten atau Kota Peserta Program PPSP Tahun 2013infosanitasi
 
6 Aspek Teknis dan Operasional Sanitasi
6 Aspek Teknis dan Operasional Sanitasi6 Aspek Teknis dan Operasional Sanitasi
6 Aspek Teknis dan Operasional Sanitasiinfosanitasi
 
Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau
Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap BauSpesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau
Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bauinfosanitasi
 
Spesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus Prefab
Spesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus PrefabSpesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus Prefab
Spesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus Prefabinfosanitasi
 

Destaque (20)

14 pt t-34-2000-c
14   pt t-34-2000-c14   pt t-34-2000-c
14 pt t-34-2000-c
 
1 pp no 7 th 2010 jasa tirta 2
1   pp no 7 th 2010 jasa tirta 21   pp no 7 th 2010 jasa tirta 2
1 pp no 7 th 2010 jasa tirta 2
 
Perencanaan Sarana Air Bersih dan PLP di Pondok Pesantren
Perencanaan Sarana Air Bersih dan PLP di Pondok PesantrenPerencanaan Sarana Air Bersih dan PLP di Pondok Pesantren
Perencanaan Sarana Air Bersih dan PLP di Pondok Pesantren
 
5 Pedoman Survai Keuangan untuk Penyusunan Buku Putih Sanitasi
5 Pedoman Survai Keuangan untuk Penyusunan Buku Putih Sanitasi5 Pedoman Survai Keuangan untuk Penyusunan Buku Putih Sanitasi
5 Pedoman Survai Keuangan untuk Penyusunan Buku Putih Sanitasi
 
1 sekilas buku putih
1 sekilas buku putih1 sekilas buku putih
1 sekilas buku putih
 
9 pp no 93 th 1999 jasa tirta i
9   pp no 93 th 1999 jasa tirta i9   pp no 93 th 1999 jasa tirta i
9 pp no 93 th 1999 jasa tirta i
 
5 rsni m-08-2004 pintu rakitan
5   rsni m-08-2004 pintu rakitan5   rsni m-08-2004 pintu rakitan
5 rsni m-08-2004 pintu rakitan
 
9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi
9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi
9 Studi Penyediaan Layanan Sanitasi
 
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.57 Tahun 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak L...
 
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
8 Pedoman Pengumpulan Data Sekunder
 
Tata Cara Pembubuhan Gas Khlor pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Gas Khlor pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)Tata Cara Pembubuhan Gas Khlor pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
Tata Cara Pembubuhan Gas Khlor pada Unit Instalasi Penjernihan Air (IPA)
 
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
 
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/KotaManual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
Manual Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota
 
Sistem pemompaan banjir
Sistem pemompaan banjirSistem pemompaan banjir
Sistem pemompaan banjir
 
Municipal Sludge Treatment Plant
Municipal Sludge Treatment PlantMunicipal Sludge Treatment Plant
Municipal Sludge Treatment Plant
 
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
3 Survei EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
 
Penetapan Kabupaten atau Kota Peserta Program PPSP Tahun 2013
Penetapan Kabupaten atau Kota Peserta Program PPSP Tahun 2013Penetapan Kabupaten atau Kota Peserta Program PPSP Tahun 2013
Penetapan Kabupaten atau Kota Peserta Program PPSP Tahun 2013
 
6 Aspek Teknis dan Operasional Sanitasi
6 Aspek Teknis dan Operasional Sanitasi6 Aspek Teknis dan Operasional Sanitasi
6 Aspek Teknis dan Operasional Sanitasi
 
Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau
Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap BauSpesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau
Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkap Bau
 
Spesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus Prefab
Spesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus PrefabSpesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus Prefab
Spesifikasi Sarana Umum Mandi Kakus Prefab
 

Semelhante a PMJK-ASPEK

Pengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
Pengumpulan Data Primer Sanitasi PermukimanPengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
Pengumpulan Data Primer Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi PermukimanPemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
 
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Stiunus Esap
 
Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6AbdulAzizm5
 
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN ...
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN ...EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN ...
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN ...Harly14
 
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan KotaTeknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan KotaDadang Solihin
 
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2   kata pengantarPedoman umum urban poverty project 2   kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantarAdvisory Specialist for P2KP
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaAgus hariyanto
 
Uraian materi pemberdayaan masyarakat
Uraian materi pemberdayaan masyarakatUraian materi pemberdayaan masyarakat
Uraian materi pemberdayaan masyarakatWiandhariEsaBBPKCilo
 
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptxFOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptxPKLMSPMIKarasa
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Salma Van Licht
 
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSRIKURNIATI6
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Rusman R. Manik
 

Semelhante a PMJK-ASPEK (20)

Pengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
Pengumpulan Data Primer Sanitasi PermukimanPengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
Pengumpulan Data Primer Sanitasi Permukiman
 
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi PermukimanPemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
 
Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6
 
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN ...
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN ...EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN ...
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN ...
 
Tiga lalu com
Tiga lalu comTiga lalu com
Tiga lalu com
 
Tiga lalu com
Tiga lalu comTiga lalu com
Tiga lalu com
 
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan KotaTeknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
Teknik Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kota
 
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2   kata pengantarPedoman umum urban poverty project 2   kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
Warga peduli aids
Warga peduli aidsWarga peduli aids
Warga peduli aids
 
kebijakan publik
kebijakan publikkebijakan publik
kebijakan publik
 
Uraian materi pemberdayaan masyarakat
Uraian materi pemberdayaan masyarakatUraian materi pemberdayaan masyarakat
Uraian materi pemberdayaan masyarakat
 
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptxFOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
FOKUS 5 - MATERI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (2).pptx
 
PPRG_TII avi.pptx
PPRG_TII avi.pptxPPRG_TII avi.pptx
PPRG_TII avi.pptx
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
 
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptxSPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
SPB 2.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa_Aceh Barat - Copy.pptx
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
 
Metode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasiMetode pengembangan partisipasi
Metode pengembangan partisipasi
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
 

Mais de infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

Mais de infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

PMJK-ASPEK

  • 1. SEKILAS ASPEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PELIBATAN JENDER DAN KEMISKINAN/PMJK DAN ASPEK HIGIENE PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL 1. APA YANG DIMAKSUD DENGAN PMJK? PMJK (Pemberdayaan Masyarakat dengan Pelibatan Jender dan Kemiskinan ) adalah sebuah survai/ penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat yang tanggap terhadap kebutuhan (Demand Responsive Approach) dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang mengadopsi Methodology for Participatory Assessment (MPA). 2. APA YANG DIMAKSUD DENGAN MPA? MPA merupakan metoda komprehensif untuk menilai/mengkaji kondisi masyarakat yang tanggap terhadap kebutuhan (Demand Responsive Approach) dengan menggunakan seperangkat alat partisipatif untuk semua tingkatan, yang juga memperkenalkan pentingnya aspek jender dan keberpihakan pada kaum miskin, serta memberikan analisa yang holistik dalam hubungannya dengan faktor-faktor kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat. MPA dapat menghasilkan sejumlah data kualitatif dan sebagiannya dapat dikuantitatifkan ke dalam sistem ordinal oleh masyarakat sendiri, sehingga data dapat dianalisis secara statistik dan holistik dalam hubungannya dengan faktor-faktor kelembagaan yang ada di tingkat masyarakat. 3. MENGAPA MENGGUNAKAN MPA? a. Dapat memposisikan masyarakat sebagai subyek; b. Dapat memberikan “ruang” kepada masyarakat dari berbagai status sosial untuk menyampaikan aspirasi dan keinginannya, meskipun memiliki kemampuan yang berbeda; c. Merupakan salah satu media pemberdayaan masyarakat pada tingkat bawah. 4. MENGAPA PMJK PERLU MENJADI PERHATIAN? a. Masih kurangnya informasi data primer tentang kondisi dan masalah sanitasi di masyarakat untuk menilai kesinambungan dan tanggap terhadap kebutuhan; b. Masih kurangnya informasi tentang ebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan serta kelompok kaya dan miskin untuk memecahkan masalah sanitasi yang ada berdasarkan kemampuan masyarakat itu sendiri; c. Masih kurangnya informasi tentang kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan sarana sanitasi; d. Belum diketahuinya pengalaman masyarakat dalam kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik yang dilakukan secara swadaya atau gotong royong maupun bantuan dari instansi lain; e. Belum diketahuinya peran dan keterlibatan perempuan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana sanitasi dan beberapa perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki; f. Belum diketahuinya keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai lembaga yang ada di kelurahan. 5. APA TUJUAN STUDI PMJK? Untuk memberikan gambaran tentang program/proyek/layanan apa yang sudah dilakukan terkait sanitasi dan hygiene dengan pelibatan jender dan kemiskinan, oleh (a) dinas-dinas, program dan layanan yang ada, (b) LSM lokal, (c) kelurahan, kecamatan dan kelompok masyarakat (misalnya kegiatan atas inisiatif masyarakat sendiri) dan (d) sektor swasta baik formal maupun informal. 6. APA MANFAAT STUDI PMJK UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI? a. Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah kota baik laki-laki dan perempuan mengenai kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan; 1   
  • 2. b. Munculnya kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin yang disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi; c. Teridentifikasinya daerah setingkat Kelurahan yang berpotensi. d. Hasil survai digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota & Penyusunan Strategi Sanitasi Kota 7. APA YANG DIMAKSUD DENGAN JENDER? a. Jender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki & perempuan sebagai hasil konstruksik sosial oleh masyarakat, yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman dan budaya setempat b. Seks adalah pembagian jenis kelamin laki-laki & perempuan yang ditentukan oleh Tuhan yg dibawa sejak lahir secara biologis jadi tidak dapat ditukar atu diubah. 8. MENGAPA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HARUS MEMASUKKAN PELIBATAN JENDER DAN KEMISKINAN? a. Perempuan adalah pasangan yang kuat dalam pengelolaan layanan yang berbasis masyarakat, khususnya sanitasi b. Perempuan mempunyai peran yang sangat terbatas dalam Musrenbang dan manajemen pelayanan c. Tidak ada pelibatan laki-laki dalam Promosi Higiene d. investasi dalam rumah tangga, perubahan perilaku, pendidikan anak-anak dan model peran anak laki-laki merupakan tanggungjawab ibu dan bapak e. Laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin dapat berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan manajemen. 9. APA SAJA KRITERIA SELEKSI UNTUK PMJK? a. Pemberdayaan Masyarakat: • Seberapa jauh proyek ini bisa memberdayakan? • Siapa yang akan diberdayakan, untuk tujuan apa? • Apakah hanya “gotong royong” atau lebih dari itu? • Pada tahap apa saja masyarakat dapat berperan ? • Perencanaan, pelaksanaan atau O & M ? • Bagaimana kemauan/kemampuan kontribusi dari masyarakat ? • Bagaimana keberlanjutan program/layanan? b. Pelibatan Jender: • Apakah laki-laki dan perempuan (termasuk dari golongan miskin) telah diberdayakan secara seimbang? • Apakah mereka dapat memberikan atau menyampaikan pendapatnya secara seimbang? c. Pelibatan MBR/Kemiskinan: • Bagaimana akses, pengaruh, manfaat yang diperoleh rumah tangga miskin? • Apakah mereka membayar lebih banyak dari yang didapatkan? • Apakah mereka terlibat dalam perencanaan? Pengelolaan? Pekerjaan? • Bagaimana kontrol/pengawasan, pembagian tugas/pekerjaan dan pembayaran upah kerja bagi MBR? 10. APA PARAMETER/INDIKATOR PARTISIPASI PEREMPUAN? Parameter Kuantitatif: a. Jumlah kehadiran perempuan dalam setiap proses kegiatan. b. Jumlah perempuan dalam keanggotaan kelembagaan masyarakat Parameter Kualitatif: a. Keterlibatan perempuan dalam identifikasi masalah, perencanaan, monitoring, evaluasi. 2   
  • 3. b. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik terlibat dalam musyawarah maupun menjadi anggota kelembagaan masyarakat. c. Keterlibatan perempuan dalam mengemukakan pendapat dalam setiap proses kegiatan. d. Alokasi anggaran kegiatan untuk permasalahan perempuan misal untuk pendidikan perempuan, kesehatan perempuan, sanitasi dan air bersih, serta kegiatan lainnya yang sangat bermanfaat bagi perempuan (Komitmen Dampak manfaat bagi perempuan). 11. BAGAIMANA MELAKUKAN SURVAI PMJK DAN ASPEK HYGIENE? a. Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Sanitasi - ahli di bidang PMJK dan aspek higiene dari anggota Pokja Kota. b. Tim menentukan kriteria penilaian (lihat no. 9) c. Inventarisasi Daftar Panjang proyek/program/layanan yang berbasis masyarakat yang telah dilakukan oleh kota, LSM, CBO (Community-based Organization) dan masyarakat untuk sub sector air limbah, sampah, drainase, sanitasi sekolah dan promosi higiene. d. Tim menyusun Daftar Pendek dengan memilih masing-masing 1 proyek/program/layanan terbaik dan yang dianggap tidak berhasil/gagal dari tiap sub sektor e. Tim melakukan kunjungan lapangan ke lokasi dari Daftar Pendek identifikasi apa yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki, dimana, dengan cara apa dan apa pengaruh umumnya melalui observasi- transect walk, wawancara semi struktural, FGD, dokumentasi foto dan video. f. Menganalisa data hasil dengan memperhatikan bagaimana pelaksanaan PMJK dan aspek higiene, tingkat keberhasilan dan keberlanjutan, serta dianalisa pula sumberdaya manusia dan keuangan yang ada. g. Hasil analisa dibahas dalam rapat Pokja untuk meminta konsensus untuk rencana replikasi atau scaling up di lokasi lainnya dalam skala kota. Dari hasil analisa studi akan diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, serta potensial strategi untuk mengatasi masalah terkait PMJK dalam berbagai proyek/program/layanan sanitasi. h. Selanjutnya menuliskan hasil analisa sebagai bagian dalam Buku Putih mengenai PMJK dan Aspek Higiene yang membahas: Dasar pemikiran mengapa proyek dan layanan sanitasi berbasis masyarakat dikaji dan dianalisis terkait tingkat-tingkat pemberdayaan masyarakat dan pelibatan aspek jender dan kemiskinan: apa yang diberikan pada kota dan masyarakatnya? Prinsip-prinsip PMJK Penjelasan mengenai pendekatan yang ada dalam berbagai bentuk sistim sanitasi (setempat, terpusat, dengan populasi sementara dll,), disertai contoh prakterk terbaik dan kegagalan terkait kesetaraan dan keberlanjutan; Sumberdaya manusia dan keuangan serta kemampuan/potensi untuk direplikasi dan perluasan layanan. Implikasi utama dan pembelajaran yang dapat ditarik untuk sanitasi skala kota – layanan sanitasi berbasis masyarakat dengan PMJK termasuk aspek higiene . 12. INFORMASI APA YANG DIBUTUHKAN UNTUK PMJK DARI KOTA? a. Apa yang sudah ada di kota? b. Siapa melakukan apa, bagaimana caranya dan apa pengaruhnya? c. Bagaimana cara mengatur pembiayaan dan siapa saja yang menanggung biaya dan merasakan manfaatnya? d. Pendekatan apa yang bisa direplikasi/diperluas seperti apa adanya, dan apa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan lebih lanjut? e. Dimana ada kesenjangan dalam layanan berbasis masyarakat, kelompok yang ikut serta dan ketercantuman sosial yang masih perlu diatasi? 13. INFORMASI APA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEGIATAN SANITASI SEKOLAH? a. Infrastruktur sanitasi dan air bersih yang ada dan fungsionalitasnya, perawatan, biaya perawatan dan pemanfaatn (misalnya jumlah siswa per toliet, yang terpisah untuk anak perempuan dan anak lelaki remaja); b. Penyediaan sarana untuk cuci tangan dan sabun yang selalu ada; 3   
  • 4. c. Pemilahan, pembuangan dan pendaur-ulangan sampah (termasuk penjualan oleh sekolah atau kelompok kesehatan sekolah ke sektor non-formal, sebagai kegiatan belajar usaha); d. Ketersediaan dan metode pendidikan kesehatan di sekolah 14. INFORMASI APA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEGIATAN PROMOSI HIGIENE? a. Ukuran, lokasi dan kelompok sasaran program, serta metode dan alat. Contohnya, apakah hanya perempuan yang dilibatkan dalam promosi kebersihan dan pria tidak, walau pria membiayai investasi yang lebih besar dan mungkin tertarik pada program campuran atau terpisah? b. Apakah promosi hanya dilakukan di Puskesmas, dimana kepentingan utama pasien adalah untuk mendapat perawatan? c. Apa metode dan bahan yang dipakai sudah bersifat lebih partisipatif? d. Apa bentuk peluang anggaran dan pelatihan? e. Siapa yang menyusun dan mendokumentasikan studi dasar, memantau kemajuan dan hasil, serta memberikan umpan balik untuk perencanaan? 15. DATA DAN SUMBER DATA APA SAJA YANG DIPERLUKAN? a. Data sekunder seperti statistik dan laporan mengenai layanan, proyek dan program yang ada; b. Data primer yang dikumpulkan melalui: • Wawancara semi structural dengan para pengelola proyek/program/layanan dan stafnya; • Kunjungan ke proyek dan daerah layanan, serta membahas bersama rumah-tangga dan pimpinan individual, perempuan dan pria; • Pertemuan kecil dengan kelompok campuran pria dan perempuan lokal, atau kelompok terpisah yang dilibatkan dalam (i) perawatan, pengelolaan dan pembiayaan, dan (ii) sebagai pengguna 16. APA MANFAAT PROGRAM BERBASIS MASYARAKAT? a. Lebih banyak yang dapat dilakukan oleh Kota/Kab dengan sumberdaya yang ada memberikan layanan yang lebih dengan jumlah dana dan staf yang sama, khususnya untuk keluarga miskin b. Layanan yang lebih efektif dan berkelanjutan masyarakat menjalankan dan mengelola layanan mereka sendiri c. Potensi yang besar untuk penyesuaian dengan kondisi, kebutuhan dan peluang lokal perubahan yang lebih baik dimana masyarakat mau dan dapat membayar layanan d. Peluang yang besar untuk bekerjasama dengan sektor swasta lokal Pengurangan angka kemiskinan dengan lebih banyak pekerjaan untuk sektor swasta dan usaha kecil e. Akses yang lebih baik dari masyarakat dan rumah tangga miskin terhadap sanitasi dan praktek higiene yang baik dalam skala kota dan masyarakat f. Pertanggung-jawaban lembaga lokal yang lebih baik terhadap pengguna sarana Keberlanjutan yang lebih baik dimana pertanggungjawaban lokal, tarif dan pungutan/retribusi kepada masyarakat   4