SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 11
Baixar para ler offline
FORUM MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA 
UNODC – UNV. BINUS 
MENUTUP RUANG KORUPSI 
PENGADAAN BARANG DAN JASA 
Willem Siahaya 
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA 
JAKARTA, 22 AGUSTUS 2014
KONTEN 
1. PENGADAAN 
2. PELANGGARAN PENGADAAN 
3. TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
4. PELAKU TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
5. KORUPSI 
6. AREA TAHAPAN TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
7. PENYEBAB PELANGGARAN PENGADAAN 
8. DAMPAK (-) TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
9. SOLUSI TERHADAP TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
10. TUTUP RUANG KORUPSI
PENGADAAN 
Pengadaan, merupakan upaya mendapatkan barang dan jasa 
yang dibutuhkan oleh perusahaan, institusi dan lembaga yang 
dilakukan secara sistematis dan sesuai ketentuan dan peraturan 
yang berlaku serta sesuai metoda, prinsip, norma dan etika yang 
yang baku. 
PELANGGARAN PENGADAAN 
Pelanggaran Pengadaan merupakan kegiatan yang bertentangan 
dan melanggar peraturan dan ketentuan pengadaan barang dan 
jasa, norma, prinsip, etika serta nilai moral dan keadilan 
masyarakat yang berakibat merugikan perusahaan, institusi, 
lembaga, negara dan masyarakat. 
Pelanggaran Pengadaan mencakup : 
Korupsi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
Tindak Pelanggaran Pengadaan, merupakan detail praktik 
pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan pada setiap lini 
dan tahapan proses dan kegiatan pengadaan barang dan jasa 
yang melanggar peraturan dan ketentuan pengadaan, prinsip, 
etika dan nilai moral. 
PELAKU TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
Otoritas Anggaran, Pimpinan Institusi, Pejabat Pembuat 
Keputusan, Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengadaan, Pengawas 
Pengadaan, Penerima Pekerjaan, Otoritas Pembayaran dan 
Penyedia Barang/Jasa (Pemasok dan Kontraktor).
KORUPSI 
1. Penyuapan (Bribery), 
2. Penggelembungan Biaya (Mark-up), 
3. Fiktif (Fictitious), 
4. Penggelapan (Emblezzement), 
5. Pemalsuan (Fraud), 
6. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Discretion), 
7. Gratifikasi (Gratification), 
8. Usaha Kepentingan Sendiri (Insider Trading), 
9. Pemerasan (Extortion), 
10. Nepotisme (Nepotism), 
11. Pilih Kasih (Favoritism), 
12. Menerima Komisi (Commision), 
13. Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution).
AREA TAHAPAN DAN 170 MODUS 
TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
1. Perencanaan Pengadaan 
2. Kebutuhan dan Spesifikasi 
3. Penganggaran 
4. Panitia Pengadaan 
5. Dokumen dan Paket Pengadaan 
6. HPS 
7. Metoda Pemilihan 
8. Pengumuman Tender 
9. Prebid Meeting 
10. Prakualifikasi 
11. Penawaran Pemasok 
12. Evaluasi Penawaran 
13. Negosiasi 
14. Keputusan dan Pengumuman Pemenang 
15. Sanggahan 
16. Kontrak 
17. Pelaksanaan Pekerjaan 
18. Serah Terima Hasil Pekerjaan 
19. Produksi Dalam Negeri 
16 
12 
3 
5 
13 
13 
4 
6 
7 
9 
18 
10 
3 
6 
7 
10 
14 
6 
8
PENYEBAB PELANGGARAN PENGADAAN 
1. Integritas dan kompetensi pejabat pengadaan rendah 
2. Adanya niat tidak baik, sifat loba, tamak dan serakah 
3. Sistem perencanaan anggaran tidak realistis 
4. Kurangnya transparasi penyusunan anggaran 
5. Penyalahgunaan sistem pengadaan 
6. Larangan terhadap akses untuk mendapatkan informasi 
7. Adanya tekanan dari pihak eksternal 
8. Penyalahgunaan sistem penunjukan langsung 
9. Tidak efisien sistem pengawasan pelaksanaan pengadaan 
10. Tekanan dari pimpinan dan pejabat pengambilan keputusan 
11. Pejabat pengadaan sangat tergantung kepada bawahan 
12. Tidak ada ruang partisipasi publik dalam pengaduan 
pelanggaran 
13. Pengaduan pelanggaran pengadaan tidak ditindaklanjuti.
DAMPAK (-) TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
1. Biaya tinggi 
2. Target tidak tercapai 
3. Infrastuktur mahal dan kualitas buruk 
4. Merugikan keuangan dan perekonomian negara 
5. Tidak teradi persaingan usaha sehat 
6. Biaya perawatan tinggi dan umur teknis rendah 
7. Tingkat penanaman modal (investasi) menurun dan tidak 
kondusif 
8. Penurunan mutu dan kompetensi SDM 
9. Prestasi tidak lagi dipentingkan 
10.Merusak lingkungan 
11.Masyarakat meninggalkan budaya kejujuran 
12. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai 
13. Menambah angka kemiskinan
SOLUSI MENGATASI 
TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 
1. Patuh kepada ketentuan dan peraturan pengadaan 
2. Taat asas, norma dan etika pengadaan 
3. Mekasanakan sistem dan prinsip pengadaan secara tepat 
4. Penertiban Organisasi dan birokrasi pengadaan 
5. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengadaan yang 
beretika 
6. Keteladanan dari pimpinan 
7. Penerapan Procurement One 
8. Pengendalian dan pengawasan yang ketat 
9. Mewujudkan persaingan usaha sehat 
10. Layanan konsultasi pengadaan 
11. Transparansi proses pengadaan 
12. Mengaktifkan penggunaan sistem whistle blower 
13. Mengaktifkan pengaduan masyarakat secara on-line 
14. Pemberian sanksi dan hukuman berat kepada pelanggar 
15. Penerapan Kode Etik pengadaan 
16. Proses pengadaan secara elektronik (e-Procurement)
TUTUP RUANG KORUPSI 
PENGADAAN BARANG DAN JASA 
1. Penerapan Pengadaan Kredibel : 
Transparan, Konsisten dan Akuntabel 
2. Profesionalisme dan kompetensi SDM Pengadaan 
- Patuh kepada ketentuan dan peraturan 
- Taat asas, norma dan etika pengadaan 
- Lakasanakan sistem dan prinsip pengadaan dengan benar 
3. Penerapan Procurement One 
- 1 Regulasi 
- 1 Interpretasi 
- 1 Implementasi 
4. Pengendalian dan pengawasan yang ketat 
5. Penerapan “Kemerdekaan Pengadaan” tanpa intervensi 
6. Penerapan sanksi dan hukuman berat kepada pelanggar 
7. Membentuk Dewan Pengadaan Indonesia
UNTUKMU NEGERI 
Terima Kasih

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilHasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilIndonesia Anti Corruption Forum
 
Presentación embajador de corea
Presentación embajador de coreaPresentación embajador de corea
Presentación embajador de coreaOtto Vargas
 
Rural-development-Presentation
Rural-development-PresentationRural-development-Presentation
Rural-development-PresentationNicola Valentini
 
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator PolitikDiana Amelia Bagti
 
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator PolitikDiana Amelia Bagti
 
Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformation
Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformationRural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformation
Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformationSIANI
 
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog PolitikDiana Amelia Bagti
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...Indonesia Anti Corruption Forum
 

Destaque (19)

Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipilHasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
Hasil pemantauan dalam rekruitmen calon pegawai negeri sipil
 
Kapus kap forum anti korupsi indonesia 2014
Kapus kap   forum anti korupsi indonesia 2014Kapus kap   forum anti korupsi indonesia 2014
Kapus kap forum anti korupsi indonesia 2014
 
Charles presentasi trading
Charles presentasi tradingCharles presentasi trading
Charles presentasi trading
 
Bapenas 09 12 juni 2014 yahya mahmud
Bapenas 09 12 juni 2014 yahya mahmudBapenas 09 12 juni 2014 yahya mahmud
Bapenas 09 12 juni 2014 yahya mahmud
 
Presentación embajador de corea
Presentación embajador de coreaPresentación embajador de corea
Presentación embajador de corea
 
Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
Korupsi korporasi
 
Rural-development-Presentation
Rural-development-PresentationRural-development-Presentation
Rural-development-Presentation
 
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Komunikator Politik
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
 
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Budaya Pop Komunikator Politik
 
Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformation
Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformationRural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformation
Rural Development Report 2016 - Fostering inclusive rural transformation
 
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog PolitikKOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
KOMUNIKASI POLITIK - Demagog Politik
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
 
LEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENANLEMBAGA KEPRESIDENAN
LEMBAGA KEPRESIDENAN
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
Presentasi donal fariz icw
Presentasi donal fariz icwPresentasi donal fariz icw
Presentasi donal fariz icw
 
Lia youth proactive
Lia youth proactiveLia youth proactive
Lia youth proactive
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 

Semelhante a IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Khalid Mustafa
 
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & JasaPengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & JasaKanaidi ken
 
Materi s3 satria soedirman
Materi s3   satria soedirmanMateri s3   satria soedirman
Materi s3 satria soedirmanSatria Soedirman
 
Presentasi Pendampingan Akreditasi LARSI.pptx
Presentasi Pendampingan Akreditasi LARSI.pptxPresentasi Pendampingan Akreditasi LARSI.pptx
Presentasi Pendampingan Akreditasi LARSI.pptxGalih Endradita M
 
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptxIdrian2
 
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatifAminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatifAminullah Assagaf
 
121 skkd tata niaga
121 skkd tata niaga121 skkd tata niaga
121 skkd tata niagaNgakan Awa
 

Semelhante a IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI (9)

Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Materi 1)
 
Kode Etik Profesi
Kode Etik ProfesiKode Etik Profesi
Kode Etik Profesi
 
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & JasaPengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
Pengantar Umum_Pengadaan Barang & Jasa
 
Materi s3 satria soedirman
Materi s3   satria soedirmanMateri s3   satria soedirman
Materi s3 satria soedirman
 
Presentasi Pendampingan Akreditasi LARSI.pptx
Presentasi Pendampingan Akreditasi LARSI.pptxPresentasi Pendampingan Akreditasi LARSI.pptx
Presentasi Pendampingan Akreditasi LARSI.pptx
 
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
 
121 skkd tata_niaga
121 skkd tata_niaga121 skkd tata_niaga
121 skkd tata_niaga
 
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatifAminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
Aminullah assagaf akuntansi forensik dan aufit investigatif
 
121 skkd tata niaga
121 skkd tata niaga121 skkd tata niaga
121 skkd tata niaga
 

Mais de Indonesia Anti Corruption Forum

Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Indonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tIndonesia Anti Corruption Forum
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoIndonesia Anti Corruption Forum
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaIndonesia Anti Corruption Forum
 

Mais de Indonesia Anti Corruption Forum (20)

IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
 
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgPbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
 
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaUu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
 
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uangUu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
 

IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI

  • 1. FORUM MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA UNODC – UNV. BINUS MENUTUP RUANG KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA Willem Siahaya IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA JAKARTA, 22 AGUSTUS 2014
  • 2. KONTEN 1. PENGADAAN 2. PELANGGARAN PENGADAAN 3. TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 4. PELAKU TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 5. KORUPSI 6. AREA TAHAPAN TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 7. PENYEBAB PELANGGARAN PENGADAAN 8. DAMPAK (-) TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 9. SOLUSI TERHADAP TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 10. TUTUP RUANG KORUPSI
  • 3. PENGADAAN Pengadaan, merupakan upaya mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan, institusi dan lembaga yang dilakukan secara sistematis dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta sesuai metoda, prinsip, norma dan etika yang yang baku. PELANGGARAN PENGADAAN Pelanggaran Pengadaan merupakan kegiatan yang bertentangan dan melanggar peraturan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa, norma, prinsip, etika serta nilai moral dan keadilan masyarakat yang berakibat merugikan perusahaan, institusi, lembaga, negara dan masyarakat. Pelanggaran Pengadaan mencakup : Korupsi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  • 4. TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN Tindak Pelanggaran Pengadaan, merupakan detail praktik pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan pada setiap lini dan tahapan proses dan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang melanggar peraturan dan ketentuan pengadaan, prinsip, etika dan nilai moral. PELAKU TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN Otoritas Anggaran, Pimpinan Institusi, Pejabat Pembuat Keputusan, Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengadaan, Pengawas Pengadaan, Penerima Pekerjaan, Otoritas Pembayaran dan Penyedia Barang/Jasa (Pemasok dan Kontraktor).
  • 5. KORUPSI 1. Penyuapan (Bribery), 2. Penggelembungan Biaya (Mark-up), 3. Fiktif (Fictitious), 4. Penggelapan (Emblezzement), 5. Pemalsuan (Fraud), 6. Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Discretion), 7. Gratifikasi (Gratification), 8. Usaha Kepentingan Sendiri (Insider Trading), 9. Pemerasan (Extortion), 10. Nepotisme (Nepotism), 11. Pilih Kasih (Favoritism), 12. Menerima Komisi (Commision), 13. Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution).
  • 6. AREA TAHAPAN DAN 170 MODUS TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 1. Perencanaan Pengadaan 2. Kebutuhan dan Spesifikasi 3. Penganggaran 4. Panitia Pengadaan 5. Dokumen dan Paket Pengadaan 6. HPS 7. Metoda Pemilihan 8. Pengumuman Tender 9. Prebid Meeting 10. Prakualifikasi 11. Penawaran Pemasok 12. Evaluasi Penawaran 13. Negosiasi 14. Keputusan dan Pengumuman Pemenang 15. Sanggahan 16. Kontrak 17. Pelaksanaan Pekerjaan 18. Serah Terima Hasil Pekerjaan 19. Produksi Dalam Negeri 16 12 3 5 13 13 4 6 7 9 18 10 3 6 7 10 14 6 8
  • 7. PENYEBAB PELANGGARAN PENGADAAN 1. Integritas dan kompetensi pejabat pengadaan rendah 2. Adanya niat tidak baik, sifat loba, tamak dan serakah 3. Sistem perencanaan anggaran tidak realistis 4. Kurangnya transparasi penyusunan anggaran 5. Penyalahgunaan sistem pengadaan 6. Larangan terhadap akses untuk mendapatkan informasi 7. Adanya tekanan dari pihak eksternal 8. Penyalahgunaan sistem penunjukan langsung 9. Tidak efisien sistem pengawasan pelaksanaan pengadaan 10. Tekanan dari pimpinan dan pejabat pengambilan keputusan 11. Pejabat pengadaan sangat tergantung kepada bawahan 12. Tidak ada ruang partisipasi publik dalam pengaduan pelanggaran 13. Pengaduan pelanggaran pengadaan tidak ditindaklanjuti.
  • 8. DAMPAK (-) TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 1. Biaya tinggi 2. Target tidak tercapai 3. Infrastuktur mahal dan kualitas buruk 4. Merugikan keuangan dan perekonomian negara 5. Tidak teradi persaingan usaha sehat 6. Biaya perawatan tinggi dan umur teknis rendah 7. Tingkat penanaman modal (investasi) menurun dan tidak kondusif 8. Penurunan mutu dan kompetensi SDM 9. Prestasi tidak lagi dipentingkan 10.Merusak lingkungan 11.Masyarakat meninggalkan budaya kejujuran 12. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai 13. Menambah angka kemiskinan
  • 9. SOLUSI MENGATASI TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN 1. Patuh kepada ketentuan dan peraturan pengadaan 2. Taat asas, norma dan etika pengadaan 3. Mekasanakan sistem dan prinsip pengadaan secara tepat 4. Penertiban Organisasi dan birokrasi pengadaan 5. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengadaan yang beretika 6. Keteladanan dari pimpinan 7. Penerapan Procurement One 8. Pengendalian dan pengawasan yang ketat 9. Mewujudkan persaingan usaha sehat 10. Layanan konsultasi pengadaan 11. Transparansi proses pengadaan 12. Mengaktifkan penggunaan sistem whistle blower 13. Mengaktifkan pengaduan masyarakat secara on-line 14. Pemberian sanksi dan hukuman berat kepada pelanggar 15. Penerapan Kode Etik pengadaan 16. Proses pengadaan secara elektronik (e-Procurement)
  • 10. TUTUP RUANG KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Penerapan Pengadaan Kredibel : Transparan, Konsisten dan Akuntabel 2. Profesionalisme dan kompetensi SDM Pengadaan - Patuh kepada ketentuan dan peraturan - Taat asas, norma dan etika pengadaan - Lakasanakan sistem dan prinsip pengadaan dengan benar 3. Penerapan Procurement One - 1 Regulasi - 1 Interpretasi - 1 Implementasi 4. Pengendalian dan pengawasan yang ketat 5. Penerapan “Kemerdekaan Pengadaan” tanpa intervensi 6. Penerapan sanksi dan hukuman berat kepada pelanggar 7. Membentuk Dewan Pengadaan Indonesia