1. FORUM MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA
UNODC – UNV. BINUS
MENUTUP RUANG KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Willem Siahaya
IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA
JAKARTA, 22 AGUSTUS 2014
3. PENGADAAN
Pengadaan, merupakan upaya mendapatkan barang dan jasa
yang dibutuhkan oleh perusahaan, institusi dan lembaga yang
dilakukan secara sistematis dan sesuai ketentuan dan peraturan
yang berlaku serta sesuai metoda, prinsip, norma dan etika yang
yang baku.
PELANGGARAN PENGADAAN
Pelanggaran Pengadaan merupakan kegiatan yang bertentangan
dan melanggar peraturan dan ketentuan pengadaan barang dan
jasa, norma, prinsip, etika serta nilai moral dan keadilan
masyarakat yang berakibat merugikan perusahaan, institusi,
lembaga, negara dan masyarakat.
Pelanggaran Pengadaan mencakup :
Korupsi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN
Tindak Pelanggaran Pengadaan, merupakan detail praktik
pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan pada setiap lini
dan tahapan proses dan kegiatan pengadaan barang dan jasa
yang melanggar peraturan dan ketentuan pengadaan, prinsip,
etika dan nilai moral.
PELAKU TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN
Otoritas Anggaran, Pimpinan Institusi, Pejabat Pembuat
Keputusan, Pejabat Pengadaan, Pelaksana Pengadaan, Pengawas
Pengadaan, Penerima Pekerjaan, Otoritas Pembayaran dan
Penyedia Barang/Jasa (Pemasok dan Kontraktor).
6. AREA TAHAPAN DAN 170 MODUS
TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN
1. Perencanaan Pengadaan
2. Kebutuhan dan Spesifikasi
3. Penganggaran
4. Panitia Pengadaan
5. Dokumen dan Paket Pengadaan
6. HPS
7. Metoda Pemilihan
8. Pengumuman Tender
9. Prebid Meeting
10. Prakualifikasi
11. Penawaran Pemasok
12. Evaluasi Penawaran
13. Negosiasi
14. Keputusan dan Pengumuman Pemenang
15. Sanggahan
16. Kontrak
17. Pelaksanaan Pekerjaan
18. Serah Terima Hasil Pekerjaan
19. Produksi Dalam Negeri
16
12
3
5
13
13
4
6
7
9
18
10
3
6
7
10
14
6
8
7. PENYEBAB PELANGGARAN PENGADAAN
1. Integritas dan kompetensi pejabat pengadaan rendah
2. Adanya niat tidak baik, sifat loba, tamak dan serakah
3. Sistem perencanaan anggaran tidak realistis
4. Kurangnya transparasi penyusunan anggaran
5. Penyalahgunaan sistem pengadaan
6. Larangan terhadap akses untuk mendapatkan informasi
7. Adanya tekanan dari pihak eksternal
8. Penyalahgunaan sistem penunjukan langsung
9. Tidak efisien sistem pengawasan pelaksanaan pengadaan
10. Tekanan dari pimpinan dan pejabat pengambilan keputusan
11. Pejabat pengadaan sangat tergantung kepada bawahan
12. Tidak ada ruang partisipasi publik dalam pengaduan
pelanggaran
13. Pengaduan pelanggaran pengadaan tidak ditindaklanjuti.
8. DAMPAK (-) TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN
1. Biaya tinggi
2. Target tidak tercapai
3. Infrastuktur mahal dan kualitas buruk
4. Merugikan keuangan dan perekonomian negara
5. Tidak teradi persaingan usaha sehat
6. Biaya perawatan tinggi dan umur teknis rendah
7. Tingkat penanaman modal (investasi) menurun dan tidak
kondusif
8. Penurunan mutu dan kompetensi SDM
9. Prestasi tidak lagi dipentingkan
10.Merusak lingkungan
11.Masyarakat meninggalkan budaya kejujuran
12. Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai
13. Menambah angka kemiskinan
9. SOLUSI MENGATASI
TINDAK PELANGGARAN PENGADAAN
1. Patuh kepada ketentuan dan peraturan pengadaan
2. Taat asas, norma dan etika pengadaan
3. Mekasanakan sistem dan prinsip pengadaan secara tepat
4. Penertiban Organisasi dan birokrasi pengadaan
5. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengadaan yang
beretika
6. Keteladanan dari pimpinan
7. Penerapan Procurement One
8. Pengendalian dan pengawasan yang ketat
9. Mewujudkan persaingan usaha sehat
10. Layanan konsultasi pengadaan
11. Transparansi proses pengadaan
12. Mengaktifkan penggunaan sistem whistle blower
13. Mengaktifkan pengaduan masyarakat secara on-line
14. Pemberian sanksi dan hukuman berat kepada pelanggar
15. Penerapan Kode Etik pengadaan
16. Proses pengadaan secara elektronik (e-Procurement)
10. TUTUP RUANG KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
1. Penerapan Pengadaan Kredibel :
Transparan, Konsisten dan Akuntabel
2. Profesionalisme dan kompetensi SDM Pengadaan
- Patuh kepada ketentuan dan peraturan
- Taat asas, norma dan etika pengadaan
- Lakasanakan sistem dan prinsip pengadaan dengan benar
3. Penerapan Procurement One
- 1 Regulasi
- 1 Interpretasi
- 1 Implementasi
4. Pengendalian dan pengawasan yang ketat
5. Penerapan “Kemerdekaan Pengadaan” tanpa intervensi
6. Penerapan sanksi dan hukuman berat kepada pelanggar
7. Membentuk Dewan Pengadaan Indonesia