SlideShare uma empresa Scribd logo

Buku ipak bps2013

•
•
Indonesia Anti Corruption Forum
Indonesia Anti Corruption Forum

Buku SPAK 2013 merupakan buku hasil survey perilaku anti korupsi tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas yang didukung oleh UNODC melalui pendanaan AIPJ-AUSAID

Dados e análise
1 de 130
Baixar para ler offline
KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK Kerjasama Katalog BPS : 4407001 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dengan Badan Pusat Statistik INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 i
KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2013 ISBN : 978-­‐979-­‐064-­‐608-­‐7 Nomor Publikasi : 04330.1301 Katalog BPS : 4407001 Ukuran Buku : 17 x 24 cm Jumlah Halaman : xxi +105 Naskah: Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Penyunting : Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Gambar Kulit: Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik, Jakarta-­‐Indonesia Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya ii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik yang berupa pencegahan maupun pemberantasan. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-­‐2014 dan jangka panjang tahun 2012-­‐2025. Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi, yakni: (1) melaksanakan upaya-­‐upaya pencegahan; (2) melaksanakan langkah-­‐langkah strategis di bidang penegakan hukum; (3) melaksanakan upaya-­‐upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-­‐undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Presiden RI menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) secara eksplisit untuk mengukur indikator pada strategi 5 yaitu meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Strategi kelima ini dianggap penting karena salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan dukungan data hasil survei, termasuk publikasi yang dapat memberikan gambaran tentang perilaku anti korupsi. Hasil survei diharapkan dapat memberikan peta permasalahan dan petunjuk arah bagi penyusunan program transformasi budaya dari yang permisif ke anti korupsi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPS bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013. SPAK 2013 merupakan kelanjutan dari survei baseline yang telah dilaksanakan pada tahun 2012. Semoga laporan hasil survei ini bermanfaat bagi pemerintah, khususnya untuk menyusun perencanaan kebijakan meningkatkan upaya pendidikan INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 iii
KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK dan budaya anti korupsi dan juga untuk masyarakat penggiat anti korupsi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai kita semua. iv INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Jakarta, Januari 2014 Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suryamin, M.Sc
KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 v
KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS vi INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013. Survei ini dilakukan antara 1-­‐15 November 2013 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 90,3 persen). Survei yang merupakan kelanjutan dari survei baseline yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 ini mengukur tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Laporan ini menyajikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal yang menggambarkan perilaku anti korupsi. Indikator tunggal yang dikumpulkan mencakup pengetahuan, pendapat dan pengalaman terhadap kebiasaan di masyarakat berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 vii (extortion), dan nepotisme (nepotism). Berdasarkan penghitungan indeks komposit, IPAK Indonesia 2013 sebesar 3,63 dalam skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan dengan IPAK 2012 sebesar 3,55. Meski demikian kenaikan ini belum merubah kategori indeks, karena masih dalam kategori yang sama yakni anti korupsi. (catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi). Laporan ini juga memperlihatkan IPAK 2013 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi sebesar 3,71 dibanding di wilayah perdesaan sebesar 3,55. Kemudian, IPAK 2013 lebih tinggi pada penduduk usia kurang dari 60 tahun dibanding penduduk usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,63, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,65, dan usia 60 tahun ke atas sebesar 3,55. Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK. IPAK 2013 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,55, SLTA sebesar 3,82 dan di atas SLTA sebesar 3,94. Berdasarkan indikator tunggal terlihat walau masih ada sebagian masyarakat yang menyatakan permisif terhadap penyuapan, pemerasan dan nepostime tetapi masih lebih besar persentase masyarakat yang tidak permisif.
RINGKASAN EKSEKUTIF viii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
DAFTAR DAFTAR ISI ISI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 ix DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK ................................ iii KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS ............................... v RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... vii DAFTAR ISI .................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xxi DAFTAR SINGKATAN ................................................................................. xxiii I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................................. 1 1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 2 1.3. Ruang Lingkup ................................................................................................................. 2 1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................................. 2 II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI ........................................................ 5 2.1. Metodologi Survei .......................................................................................................... 5 2.1.1. Kerangka Sampel ............................................................................................... 5 2.1.2. Desain Sampel ..................................................................................................... 5 2.1.3. Cakupan dan Jumlah Sampel ......................................................................... 6 2.1.4. Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus dan Kelompok Sampel Rumah Tangga .................................................................................... 6 2.1.5. Pemilihan Sampel Rumah Tangga .............................................................. 7 2.1.6. Penggantian Sampel .......................................................................................... 7 2.1.7. Teknik Estimasi .................................................................................................. 8 2.2. Metodologi Perhitungan Indeks ........................................................................... 10 2.3. Konsep dan Definisi ................................................................................................... 12 III. PROFIL RESPONDEN ................................................................................ 15 3.1. Response Rate Pencacahan ..................................................................................... 15
DAFTAR ISI 3.2. Profil Demografis Responden ............................................................................... 17 3.3. Tingkat Pendidikan Responden ........................................................................... 19 3.4. Jenis Kegiatan Utama Responden ....................................................................... 20 3.5. Status dalam Pekerjaan Utama Responden .................................................... 21 3.6. Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan Responden ...................... 22 IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI ........................................................... 25 4.1. IPAK Menurut Jenis Kelamin .................................................................................. 26 4.2. IPAK Menurut Umur .................................................................................................. 27 4.3. IPAK Menurut Pendidikan ....................................................................................... 28 4.5. IPAK Menurut Hubungan Kepala Rumah Tangga ......................................... 29 4.6. IPAK Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga ................................... 30 4.7. IPAK Menurut Urban -­‐ Rural .................................................................................. 31 4.8. IPAK Menurut Zona Waktu ..................................................................................... 32 V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 ............................................................ 33 5.1. Pendapat terhadap Kebiasaan di Masyarakat ................................................ 33 5.1.1. Perilaku di Tingkat Keluarga ..................................................................... 33 5.1.2. Perilaku di Tingkat Komunitas .................................................................. 40 5.1.3. Perilaku di Tingkat Publik ........................................................................... 46 5.2. Pengalaman Berhubungan dengan Layanan Publik .................................... 64 5.2.1. Akses terhadap Pelayanan Publik ............................................................ 65 5.2.2. Pengetahuan Masyarakat akan Prosedur dan Biaya yang Berlaku ................................................................................................................ 68 5.2.3. Pengalaman Membayar Melebihi Ketentuan ...................................... 69 5.2.4. Waktu Pembayaran yang Melebihi Ketentuan ................................... 72 5.2.5. Bentuk Pembayaran yang Melebihi Ketentuan .................................. 73 5.2.6. Penyebab Pembayaran Melebihi Ketentuan ....................................... 74 5.2.7. Pola Tanggapan Ketika Diminta Membayar Melebihi Ketentuan ........................................................................................................... 75 5.2.8. Alasan Pembayaran Melebihi Ketentuan .............................................. 76 5.2.9. Pelaporan Kejadian ........................................................................................ 77 5.3. Pengalaman Mendapatkan Tawaran/Permintaan Tertentu .................... 78 x INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
DAFTAR ISI 5.4. Pengetahuan/Pemahaman tentang Perilaku Korupsi ................................ 81 5.5. Media Sosialisasi Pengetahuan Anti Korupsi .................................................. 85 VI. REKOMENDASI ........................................................................................ 89 LAMPIRAN .................................................................................................... 93 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xi
DAFTAR ISI xii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
DAFTAR DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Kelompok Sampel Rumah Tangga dalam Paket Sampel Blok Sensus ........................................................................................................... 6 Tabel 2.1. Kelompok Sampel Rumah Tangga 2012 -­‐ 2016 ................................... 7 Tabel 3.1. Persentase Response Rate dan Non Response Rate Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 ........................................................ 16 Tabel 3.2. Persentase Responden Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2013 .............................................. 17 Tabel 3.3. Persentase Responden Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 ......................................................................... 18 Tabel 3.4. Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2013 .................................................... 20 Tabel 3.5. Persentase Responden Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 .................................................................................................. 21 Tabel 3.6. Persentase Responden Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 .............................................................................. 22 Tabel 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ........................ 35 Tabel 5.2. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ........................................................ 36 Tabel 5.3. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam Kampanye Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku yang Lebih Banyak Menurut Wilayah Domisili, 2012-­‐2013 ........ 38 Tabel 5.4. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang Orang Tuanya Tetapi Tidak Melaporkannya Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ...................................................................................... 39 Tabel 5.5. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Informal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian) Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 .................................................................... 42 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xiii
DAFTAR TABEL Tabel 5.6. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Memberi Uang/Barang Kepada Tokoh Formal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian) Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐ 2013 ...................................................................................................................... 43 Tabel 5.7. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Informal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................................................ 44 Tabel 5.8. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Formal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐2013 ...................................................................................... 46 Tabel 5.9. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Menjamin Keluarga/Saudara/Teman agar Diterima Menjadi Pegawai Negeri/Swasta Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................ 48 Tabel 5.10. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang dalam Proses Penerimaan Menjadi Pegawai Negeri/Swasta Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐2013 ................................................ 50 Tabel 5.11. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih kepada Petugas untuk Mempercepat Urusan Administrasi (KTP Dan KK) Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐2013 .............................. 51 Tabel 5.12. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih kepada Polisi untuk Mempercepat Pengurusan SIM dan STNK Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................................................ 52 Tabel 5.13. Perkembangan Persentasae Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Damai kepada Polisi Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 .................................... 54 Tabel 5.14. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Petugas KUA yang Meminta Uang Tambahan untuk Transpor ke Tempat Acara Akad Nikah Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................................................................... 55 Tabel 5.15. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang Guru yang Mendapatkan Jaminan (Jatah) agar Anaknya Diterima di Sekolah Tempatnya Mengajar Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ................................... 57 xiv INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
DAFTAR TABEL Tabel 5.16. Perkembangan Persentase Pendapat tentang Perilaku Seseorang Guru yang Meminta Uang/Barang dari Orang Tua Murid Ketika Kenaikan Kelas/Penerimaan Rapor Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ........................................................ 58 Tabel 5.17. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Pihak Sekolah agar Anaknya Diterima di Sekolah Tersebut Menurut Jenis Kelamin. 2012-­‐2013 ........................................................ 59 Tabel 5.18. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang Pegawai yang Melakukan Pekerjaan/Usaha Sampingan di Luar Tugasnya pada Saat Jam Kerja Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐2013 ........................... 60 Tabel 5.19. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Membagikan Uang/Barang kepada Calon Pemilih pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................................................ 62 Tabel 5.20. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengharapkan Uang/Barang pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ...................................................................................... 63 Tabel 5.21. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan dengan Petugas Layanan Publik Selama Setahun Terakhir, 2012-­‐ 2013 ...................................................................................................................... 66 Tabel 5.22. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Mengetahui Prosedur dan Biaya Resmi yang Berlaku .................................................................. 69 Tabel 5.23. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik menurut Pernah atau Tidaknya Membayar Melebihi Ketentuan ............................................ 70 Tabel 5.24. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Tidak Pernah Membayar Melebihi Ketentuan menurut Alasan, 2012-­‐ 2013 ...................................................................................................................... 71 Tabel 5.25. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Membayar Melebihi Ketentuan menurut Waktu Pembayaran ......................... 72 Tabel 5.26. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Membayar INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xv
DAFTAR TABEL Melebihi Ketentuan menurut Bentuk Pengeluaran yang Dilakukan, 2012-­‐2013 .................................................................................. 73 Tabel 5.27. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Membayar Melebihi Ketentuan menurut Cara Mengetahui Bahwa Harus Membayar Lebih ................................................................................ 74 Tabel 5.28. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Diminta oleh Petugas/Pihak Ketiga menurut Tanggapan Ketika Dimintai Tidak Sesuai Ketentuan ................................................................................ 76 Tabel 5.29. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Membayar Melebihi Ketentuan menurut Tujuan, 2012-­‐2013 ........................... 77 Tabel 5.30. Persentase Masyarakat yang Membayar Melebihi Ketentuan dan Tidak Melaporkan, 2012-­‐2013 ................................. 78 Tabel 5.31. Persentase Masyarakat yang Pernah Mendapatkan Tawaran Tertentu Selama Setahun Terakhir .................................... 79 Tabel 5.32. Persentase Masyarakat yang Pernah Mendapatkan Tawaran Tertentu Selama Setahun Terakhir menurut Tanggapannya, 2012-­‐2013 ......................................................................... 80 Tabel 5.33. Persentase Masyarakat yang Memberikan Pendapat tentang Beberapa Perilaku Tertentu di Masyarakat sebagai Perilaku Korupsi ............................................................................................. 82 Tabel 5.34. Persentase Masyarakat yang Memberikan Pendapat tentang Beberapa Perilaku Tertentu di Masyarakat sebagai Tidak Tahu dan Bukan Perilaku Korupsi ............................................. 83 Tabel 5.35. Persentase Masyarakat yang Memberikan Pendapat tentang Beberapa Perilaku Tertentu di Masyarakat sebagai Perilaku Korupsi menurut Domisili Wilayah, 2012–2013 .......... 84 xvi INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
DAFTAR DAFTAR GAMBAR GAMBAR INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xvii DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1. Persentase Non-­‐Respon SPAK 2013 Menurut Alasannya ........ 15 Gambar 3.2. Persentase Responden menurut Kelompok Umur (Tahun), 2013 .............................................................................................. 19 Gambar 3.3. Persentase Responden menurut Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan, 2013 .............................................................................. 23 Gambar 4.1. Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia, 2012–2013 ............................................................................. 26 Gambar 4.2. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Jenis Kelamin. 2012–2013 .................................................................................................... 27 Gambar 4.3. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Umur (Tahun), 2012-­‐2013 ..................................................................................................... 28 Gambar 4.4. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012-­‐2013 ............................................................................... 29 Gambar 4.5. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2012–2013 ................................... 29 Gambar 4.6. IPAK Indonesia Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (dalam jutaan rupiah), 2013 .............................. 30 Gambar 4.7. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Domisili Wilayah, 2012–2013 ................................................................................. 31 Gambar 4.8. IPAK Indonesia Menurut Zona Waktu, 2013 ................................. 32 Gambar 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut, 2012-­‐2013 .......... 34 Gambar 5.2. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi. 2012–2013 ............................................................ 36 Gambar 5.3. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam Kampanye Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku yang Lebih Banyak, 2012–2013 ................................... 37
DAFTAR GAMBAR Gambar 5.4. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang Orang Tuanya tetapi Tidak Melaporkannya, 2012–2013 ................................................................. 38 Gambar 5.5. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/ Barang kepada Tokoh Informal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian) 2012–2013 ............................................................................. 41 Gambar 5.6. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Formal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian), 2012–2013 ............................................................................ 42 Gambar 5.7. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Informal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan, 2012–2013 .................................................................................................... 44 Gambar 5.8. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Formal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan, 2012–2013 .......................................................................... 45 Gambar 5.9. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Menjamin Keluarga/Saudara/Teman agar Diterima Menjadi Pegawai Negeri/Swasta, 2012–2013 ................................................ 47 Gambar 5.10. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang dalam Proses Penerimaan Menjadi Pegawai Negeri/Swasta, 2012–2013 .................................................................................................... 49 Gambar 5.11. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih kepada Petugas untuk Mempercepat Urusan Administrasi (KTP dan KK), 2012–2013 ................................................................................. 50 Gambar 5.12. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih Kepada Polisi Untuk Mempercepat Pengurusan SIM dan STNK, 2012–2013 .................................................................................................... 52 xviii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
DAFTAR GAMBAR Gambar 5.13. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Damai kepada Polisi, 2012-­‐2013 ....................................................................................... 53 Gambar 5.14. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Petugas KUA yang Meminta Uang Tambahan untuk Transpor ke Tempat Acara Akad Nikah, 2012– 2013 ................................................................................................................. 55 Gambar 5.15. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang Guru yang Mendapatkan Jaminan (Jatah) agar Anaknya Diterima di Sekolah Tempatnya Mengajar, 2012–2013 .............................................................................. 56 Gambar 5.16. Perkembangan Persentase Pendapat tentang Perilaku Seseorang Guru yang Meminta Uang/Barang dari Orang Tua Murid Ketika Kenaikan Kelas/ Penerimaan Rapor, 2012–2013 .................................................................................................... 57 Gambar 5.17. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Pihak Sekolah agar Anaknya Diterima di Sekolah Tersebut, 2012–2013 ............................................................................... 59 Gambar 5.18. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang Pegawai yang Melakukan Pekerjaan/Usaha Sampingan di Luar Tugasnya Pada Saat Jam Kerja, 2012–2013 .................................................................... 60 Gambar 5.19. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Membagikan Uang/Barang kepada Calon Pemilih pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu, 2012–2013 ............................................ 61 Gambar 5.20. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengharapkan Uang/Barang pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu, 2012–2013 .................. 63 Gambar 5.21. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik, 2012-­‐2013 ............... 67 Gambar 5.22. Diagram Alur Pertanyaan Pengalaman Berhubungan dengan Layanan Publik ........................................................................... 68 Gambar 5.23. Persentase Frekuensi Masyarakat Memperoleh Pengetahuan Anti Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Sumber, 2012–2013 .............................................................. 85 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xix
DAFTAR GAMBAR Gambar 5.24. Persentase Sumber Media yang Menurut Masyarakat Paling Efektif dalam Memberikan Pengetahuan Anti Korupsi, 2012–2013 ................................................................................. 86 Gambar 5.25. Persentase Frekuensi Masyarakat Memperoleh Pengetahuan Anti Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Media, 2012–2013 ....................................................... 87 Gambar 5.26. Persentase Jenis Media yang Menurut Masyarakat Paling Efektif dalam Memberikan Pengetahuan Anti Korupsi, 2012–2013 .................................................................................................... 88 xx INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR LAMPIRAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xxi DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Kuesioner SPAK13.K ................................................................................... 93 Lampiran 2 : Foto-­‐Foto Workshop Instruktur Nasional ......................................... 99 Lampiran 4 : Foto-­‐Foto Pencacahan ............................................................................. 102
DAFTAR LAMPIRAN xxii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
DAFTAR SINGKATAN DAFTAR SINGKATAN — SPAK : Survei Perilaku Anti Korupsi — IPAK : Indeks Perilaku Anti Korupsi — PBAK : Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi — Stranas PPK : Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xxiii Korupsi — EFA : Explanatory Factor Analysis — PCA : Principal Component Analysis — KRT : Kepala Rumah Tangga — ART : Anggota Rumah Tangga — RT : Rukun Tetangga — RW : Rukun Warga — KK : Kartu Keluarga — KTP : Kartu Tanda Pengenal — KUA : Kantor Urusan Agama — Pilkades : Pemilihan Kepala Desa — Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah — Pemilu : Pemilihan Umum DAFTAR SINGKATAN
DAFTAR SINGKATAN xxiv INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
I. PENDAHULUAN I. PENDAHULUAN I. PENDAHULUAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 1 1.1. Latar Belakang Korupsi merupakan masalah semua negara di dunia, terutama terkait korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga publik lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga sedang mengalami masalah terkait perilaku korupsi yang cenderung terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Korupsi di kalangan pemerintahan telah tumbuh secara vertikal dan horisontal ke daerah-­‐daerah. Korupsi di Indonesia sudah semakin meluas, tidak hanya terjadi di kalangan penyelenggara pemerintahan, pejabat publik, wakil rakyat saja tetapi sudah menyebar ke masyarakat bawah. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-­‐2025 dan jangka menengah tahun 2012-­‐2014. Presiden RI menugaskan BPS secara eksplisit untuk mengukur indikator pada strategi 5 yaitu meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Strategi ini diukur dengan melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi. Strategi kelima ini dianggap penting karena salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan sebuah survei yang dapat memberikan gambaran tentang pendapat-­‐pendapat yang berkembang di masyarakat terkait dengan korupsi. Hasil survei diharapkan dapat memberikan peta bagi penyusunan program-­‐program yang dapat meningkatkan imunitas masyarakat terhadap praktek-­‐praktek koruptif, dan peran aktif mereka dalam mendukung tercapainya kondisi tersebut.
I. PENDAHULUAN Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang merupakan kelanjutan dari survei yang sama pada tahun 2012. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan publikasi ini secara umum dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi dan kondisi perilaku anti korupsi masyarakat terkini dilihat dari pendapat, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi di Indonesia. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai sejauhmana budaya 2 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima STRANAS PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi. 1.3. Ruang Lingkup Kegiatan SPAK 2013 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 170 Kabupaten/Kota (49 kota dan 121 kabupaten) dan di 33 provinsi. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak 10.000 rumah tangga. Analisis dan kajian mengenai perilaku anti korupsi penduduk Indonesia dalam publikasi ini secara keseluruhan hanya dilakukan untuk level nasional. 1.4. Sistematika Penulisan Publikasi ini disajikan dalam empat bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab 1 (Pendahuluan) berisi penjelasan rinci tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 (Metodologi) menjelaskan tentang metodologi termasuk metodologi sampling dan konsep/definisi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini. Bagian berikutnya atau Bab 3 menyajikan profil responden berdasarkan berbagai struktur mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga. Kemudian, Bab 4 menyajikan hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2013 dibandingkan dengan IPAK 2012. Bab 5 menyajikan data indikator
I. PENDAHULUAN tunggal mengenai penilaian terhadap perilaku penduduk Indonesia dilihat dari tiga aspek yakni kebiasaan di tingkat keluarga, komunitas, dan publik. Analisis dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengalaman masyarakat berhubungan dengan pelayanan publik dilihat dari aspek perilaku korupsi dan anti korupsi yang terjadi. Kemudian bagian berikutnya menyajikan pengetahuan terkait perilaku korupsi dan anti korupsi penduduk Indonesia. Bab 6 menyajikan rekomendasi terkait dengan stranas PPK secara umum maupun hasil SPAK. Bagian terakhir atau (lampiran) menyajikan data-­‐data yang kuesioner dan foto-­‐foto pencacahan. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 3
I. PENDAHULUAN 4 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 5 2.1. Metodologi Survei 2.1.1. Kerangka Sampel Kerangka sampel yang digunakan pada Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 terdiri dari empat jenis, yaitu : 1. Kerangka sampel penarikan tahap pertama adalah daftar kabupaten/kota di masing-­‐masing provinsi dilengkapi jumlah rumah tangga hasil SP2010 menurut klasifikasi perkotaan dan pedesaan 2. Kerangka sampel penarikan tahap kedua adalah daftar blok sensus susenas triwulan 3 2012 di masing-­‐masing kabupaten/kota terpilih 3. Kerangka sampel penarikan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di blok sensus terpilih susenas triwulan 3 yang terpilih SPAK 2012 4. Kerangka sampel tahap keempat adalah kepala rumah tangga atau suami/istrinya di setiap rumah tangga terpilih. 2.1.2. Desain Sampel Sampel blok sensus Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 adalah subsampel dari blok sensus terpilih Susenas 2012 triwulan 3. Pengambilan sampel adalah Three Stages Two Phase Rotation Sampling, sebagai berikut: 1. Pertama, memilih sejumlah kabupaten/kota dengan metode PPS sistematik with replacement size jumlah rumah tangga SP2010. Dengan metode ini kabupaten/kota terpilih lebih dari 1 kali akan memiliki alokasi sampel blok sensus lebih banyak. 2. Kedua, memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih Susenas triwulan 3 2012 di kabupaten terpilih dengan cara sistematik. Sampel blok sensus dibedakan atas daerah urban (perkotaan) dan rural (pedesaan). 3. Ketiga, dari sampel blok sensus Susenas triwulan 3, dilakukan penarikan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI sebanyak 10 rumah tangga. Penarikan sampel menggunakan nilai angka random pertama (R1) yang berbeda dengan R1 Susenas. 4. Keempat, dari setiap rumah tangga terpilih, selanjutnya dipilih responden kepala rumah tangga atau pasangannya menggunakan Tabel Kish 2.1.3. Cakupan dan Jumlah Sampel Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jumlah sampel blok sensus adalah 1000 blok sensus sehingga jumlah sampel rumah tangga adalah 10.000 rumah tangga. Sampel 1000 blok tersebut adalah sampel pada level nasional yang selanjutnya didistribusikan ke dalam populasi blok sensus di kabupaten/kota terpilih 2.1.4. Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus dan Kelompok Sampel Rumah Tangga Untuk keperluan pelaksanaan Panel Survei hingga tahun 2016, dilakukan sampling rotasi. Dari 1.000 sampel blok sensus terpilih SPAK 2012 selanjutnya dibagi menjadi 4 paket sampel, yaitu: paket sampel 1, paket sampel 2, paket sampel 3, dan paket sampel 4. Setiap paket sampel berukuran 250 blok sensus dan antar paket sampel tidak saling tumpang tindih. Pada setiap blok sensus dipilih 2 kelompok sampel rumah tangga yang masing-­‐masing berukuran 10 rumah tangga. Antar kelompok sampel rumah tangga tidak saling tumpang tindih. Tabel 2.1. Kelompok Sampel Rumah Tangga dalam Paket Sampel Blok Sensus Paket Sampel Blok Sensus 6 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Kelompok Sampel Rumah Tangga 1 A dan E 2 B dan F 3 C dan G 4 D dan H Setelah dilakukan pembagian kelompok sampel maka selanjutnya dilakukan pengaturan rotasi kelompok sampel setiap tahun pencacahan sebagai berikut :
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI Tabel 2.2. Kelompok Sampel Rumah Tangga 2012 -­‐ 2016 Paket Sampel Blok Sensus Kelompok Sampel Rumah Tangga 2012 2013 2014 2015 2016 ! dan 푅! ! dan 푅! ! dan 푅! ! dan 푅! INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 7 1 A E E E E 2 B B F F F 3 C C C G G 4 D D D D H 2.1.5. Pemilihan Sampel Rumah Tangga Misalkan jumlah rumah tangga di blok sensus ke-­‐i dari hasil pemutakhiran adalah 푀!, maka interval untuk penarikan sampel sistematik adalah 퐼 = !! !". Penentuan sampel rumah tangga ke-­‐n (n=2,3,…,10) secara sistematik menggunakan rumus: 푅! = 푅! + 푛 − 1 퐼 Sampel rumah tangga yang pertama 푅! untuk setiap paket sampel ditentukan dengan rumus: 1. Paket sampel 1: 퐴푅! = 푅! ! = 푅! ! + 1 atau 푅! ! = 푅! ! − 1 2. Paket sampel 2: 퐴푅! = 푅! ! = 푅! ! + 1 atau 푅! ! = 푅! ! − 1 3. Paket sampel 3: 퐴푅! = 푅! ! = 푅! ! + 1 atau 푅! ! = 푅! ! − 1 4. Paket sampel 4: 퐴푅! = 푅! ! = 푅! ! + 1 atau 푅! ! = 푅! ! − 1 2.1.6. Penggantian Sampel • Penggantian sampel blok sensus tidak diperkenankan. • Penggantian sampel rumah tangga diperkenankan asalkan penggantinya adalah rumah tangga yang menghuni bangunan sensus (dwelling) rumah tangga yang diganti.
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI 2.1.7. Teknik Estimasi 2.1.7.1. Design Weight Design Weight merupakan kebalikan dari fraksi sampling. Sehingga fraksi sampling untuk blok sensus SPAK dapat dijabarkan sebagai berikut: Sampel kabupaten/kota : b p dipilih secara PPS sistematik dari populasi kabupaten/kota di suatu propinsi sehingga fraksi sampling kabupaten/kota ke-­‐k adalah: p pk b M p pk f = = pk M Sampel blok sensus : dipilih secara sistematik dari sampel blok sensus Susenas triwulan 3, sehingga fraksi sampling blok sensus ke-­‐i dibedakan urban/rural adalah: hi f h = ʹ′ n M h hi n hi M Jumlah sampel ruta blok sensus SPAK 2013 adalah 10, sehingga fraksi sampling rumah tangga ke-­‐j terpilih dibedakan urban/rural adalah: hj i M M Overall sampling fraction h untuk rumah tangga SPAK 2013 ke-­‐j blok sensus ke-­‐i, kabupaten ke-­‐p dibedakan urban/rural adalah: b M . . 10 hpij pk hi hj i M M 8 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 p N k pk b M M = Σ1 nʹ′ 0 1 Σ h h h Nh i hi M n n M ʹ′ = = hi hi f m ʹ′ = ʹ′ = 10 | hi h hi h p pk p n M M f f f f ʹ′ = = ʹ′ 0 |
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI M M 1 0 hi w p ʹ′ ij ij x W Xˆ h ij ij y W Yˆ INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 9 Sehingga design weight SPAK 2013 per kabupaten/kota ke-­‐p menurut urban/rural adalah : dimana : : weight rumah tangga ke-­‐j, blok sensus ke-­‐i, propinsi ke-­‐p strata ke-­‐h : banyaknya rumah tangga propinsi ke-­‐p : banyaknya rumah tangga kabupaten/kota ke-­‐k, propinsi ke-­‐p : banyaknya populasi rumah tangga propinsi ke-­‐p, strata ke-­‐h : banyaknya rumah tangga blok sensus ke-­‐i, strata ke-­‐h : banyaknya rumah tangga hasil pemutakhiran blok sensus ke-­‐i, strata ke-­‐h : banyaknya sampel blok sensus, strata ke-­‐h : banyaknya sampel rumah tangga di setiap blok sensus, strata ke-­‐h 2.1.7.2. Estimasi Karakteristik Misalkan ij y dan ij x masing-­‐masing merupakan nilai karakteristik Y dan X rumah tangga terpilih ke-­‐j di blok sensus terpilih ke-­‐i di suatu propinsi di suatu strata, maka estimasi total karakteristik Y, X, dan rasio R serta varians rasio dirumuskan sebagai berikut: a. Estimasi total nilai karakteristik X ΣΣ = = = n i 1 m j 1 b. Estimasi total nilai karakteristik Y: ΣΣ = = = n i 1 m j 1 10 h hi p pk hpij hpij M n M b M f ʹ′ = = hpij w p M pk M h0 M hi M hi Mʹ′ h nʹ′ h m
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI c. Estimasi rasio dan varians rasio: W y = = = = = n 10 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 ΣΣ = = ΣΣ ΣΣ ΣΣ = = = = i 1 m j 1 ij n i 1 m j 1 ij n i 1 m j 1 ij ij n i 1 m j 1 ij ij y x W x Xˆ Yˆ Rˆ 푣 푅 = !!! !! ! − !! ! !!! 푍! ! ! !! !! 푍! = 푌! − 푅 . 푋! 푍 = 푌 − 푅 . 푋 Dengan: 푛 : jumlah blok sensus terpilih 푌! : estimasi total karakteristik Y dalam blok sensus ke-­‐i 푋! : estimasi total karakteristik X dalam blok sensus ke-­‐i 푓 : fraksi penarikan sampel blok sensus 2.2. Metodologi Perhitungan Indeks Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2013 adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK 2013 mencakup tiga fenomena utama korupsi yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2013 menggunakan explanatory factor analysis IPAK disusun berdasarkan dua substansi utama yakni pendapat tentang kebiasaan terkait akar dan perilaku anti korupsi di masyarakat serta pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik dalam kurun waktu setahun terakhir. IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik. Exploratory Factor Analysis merupakan metode analisis statistik yang dianggap paling cocok digunakan, dengan keterangan sebagai berikut : — Metode ekstraksi: Principal Component Analysis (PCA)
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 11 — Model Fit: — Kaiser-­‐Mayer-­‐Olkin Measure of Sampling Adequacy ≥ 0,5 — Eigenvalue > 1 — Loading Factor ≥ 0,4 — Total Variance Explained ≥ 60% Berikut adalah tahapan penghitungan IPAK : • Pemilihan variabel analisis dan transformasi data (proses recording data) • Pemilihan variabel penyusun indeks didasarkan pada hasil Exploratory Factor Analysis (Principal Component Analysis) • Penghitungan indeks komposit (Indeks Perilaku Anti Korupsi. Penghitungan IPAK 1. Penghitungan Bobot Setiap Variabel 퐵표푏표푡 퐵! = 퐿표푎푑푖푛푔 퐹푎푐푡표푟 푇표푡푎푙 퐿표푎푑푖푛푔 퐹푎푐푡표푟 푑푎푙푎푚 1 푓푎푘푡표푟 ×푇표푡푎푙 푉푎푟푖푎푠푖 푑푎푙푎푚 1 푓푎푘푡표푟 2. Penghitungan Bobot Terstandarisasi Setiap Variabel 퐵표푏표푡 푇푒푟푠푡푎푛푑푎푟푖푠푎푠푖 (푏!) = 퐵! 퐵! 3. Penghitungan IPAK IPAK adalah rata-­‐rata tertimbang dari seluruh jawaban pada variabel penyusun indeks dengan penimbang bobot terstandardisasi masing-­‐ masing. 퐼푃퐴퐾 = 푏!푋! 푏! bi : Bobot Terstandarisasi; Xi : Variabel 4. Transformasi indeks ke skala 5 (sesuai Perpres) 퐼푛푑푒푘푠 (0 − 5) = (5×퐼푛푑푒푘푠 1 − 4 − 5) 3
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI IPAK memiliki rentang nilai 0–5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Dalam memaknainya, nilai IPAK bisa dikelompokkan ke dalam 4 kategori, sebagai berikut : Nilai IPAK Makna Indeks 0 – 1,25 Sangat Permisif 1,26 – 2,50 Permisif 2,51 – 3,75 Anti Korupsi 3,76 – 5 Sangat Anti Korupsi 2.3. Konsep dan Definisi Menurut Wertheim (1965) ada tiga fenomena utama yang tercakup dalam istilah korupsi pada negara-­‐negara Asia Tenggara yaitu — Penyuapan (bribery), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. — Pemerasan (extortion), yakni permintaan pemberian-­‐pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-­‐tugas publik, termasuk pejabat-­‐pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. — Nepotisme (nepotism) yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-­‐ teman atau rekan-­‐rekan politik pada jabatan-­‐jabatan publik tanpa memandang kemampuan mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik. Akar Kultural Korupsi Menurut Scott (dalam Mas’oed, 2008: 170) dalam setiap masyarakat terdapat desakan untuk timbulnya korupsi disebabkan karena faktor kultural dan struktural. Dalam masyarakat seperti Indonesia, faktor kultural yang umumnya mendorong timbulnya korupsi, misalnya adalah adanya nilai atau kebiasaan sebagai berikut: 12 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI — Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-­‐oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu di Eropa atau Amerika Utara bisa dianggap korupsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula kepada gustinya. — Ikatan keluarga dan kesetiaan parokial di masyarakat ketimuran seperti Indonesia masih dipandang sangat penting. Kewajiban seseorang pertama-­‐tama adalah memperhatikan saudara terdekat, kemudian trah atau sesama etniknya. Pada budaya semacam ini apabila ada seseorang yang mendatangi saudaranya yang pejabat untuk meminta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional, tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-­‐norma hukum formal yang berlaku. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara norma budaya atau norma hukum formal. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 13 Hasil diskusi dengan stakeholder dan para ahli, definisi perilaku korupsi dan anti korupsi dalam SPAK 2013 : Perilaku korupsi adalah “Tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-­‐undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”. Perilaku anti korupsi adalah “tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggengan perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik”.
II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI 14 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
III. PROFIL RESPONDEN III. PROFIL RESPONDEN III. PROFIL RESPONDEN Pindah 54% INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 15 3.1. Response Rate Pencacahan Responden terpilih untuk Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 ini adalah kepala rumah tangga atau pasangannya (suami/isteri). Penentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kepala rumah tangga atau pasangannya selain merupakan orang yang bertanggung-­‐jawab atas pengelolaan rumah tangganya, juga merupakan informan kunci yang paling mengetahui keadaan rumah tangganya dan banyak berhubungan dengan pelayanan publik. Gambar 3.1. Persentase Non-­‐Respon SPAK 2013 Menurut Alasannya Gila/Sakit/ Menolak 6% Tua/ lainnya 16% Pergi 16% Tidak Ditemukan 8% Dari keseluruhan sampel yang berjumlah sebanyak 10.000 responden, sebanyak 970 responden sampai batas akhir waktu pencacahan tidak berhasil dicacah dikarenakan berbagai hal: pindah sebesar 54 persen, tidak dapat ditemukan sebesar 8 persen, tidak bersedia dicacah atau menolak sebesar 6 persen, sedang pergi selama periode pencacahan sebesar 16 persen), dan lainnya sebesar 16 persen tidak dapat didata karena berbagai hal seperti sudah terlalu tua, sakit, dan gila.
III. PROFIL RESPONDEN Tingkat respon pencacahan (response rate) 16 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 SPAK 2013 ini secara keseluruhan mencapai sebesar 90,3 persen. Secara rinci response rate setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Persentase Response Rate dan Non Response Rate Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 Provinsi Respon Rate Non-­‐Respon Rate Jumlah (1) (2) (3) (4) Aceh 90,00 10,00 100,00 Sumatera Utara 91,04 8,96 100,00 Sumatera Barat 90,00 10,00 100,00 Riau 89,00 11,00 100,00 Jambi 93,33 6,67 100,00 Sumatera Selatan 83,33 16,67 100,00 Bengkulu 85,00 15,00 100,00 Lampung 93,85 6,15 100,00 Kep. Bangka Belitung 90,00 10,00 100,00 Kep. Riau 88,75 11,25 100,00 DKI Jakarta 89,46 10,54 100,00 Jawa Barat 88,68 11,32 100,00 Jawa Tengah 93,24 6,76 100,00 DI Yogyakarta 87,00 13,00 100,00 Jawa Timur 92,26 7,74 100,00 Banten 89,36 10,64 100,00 Bali 92,35 7,65 100,00 Nusa Tenggara Barat 92,17 7,83 100,00 Nusa Tenggara Timur 93,64 6,36 100,00 Kalimantan Barat 92,50 7,50 100,00 Kalimantan Tengah 91,67 8,33 100,00 Kalimantan Selatan 91,67 8,33 100,00 Kalimantan Timur 88,13 11,88 100,00 Sulawesi Utara 88,89 11,11 100,00 Sulawesi Tengah 91,82 8,18 100,00 Sulawesi Selatan 87,62 12,38 100,00 Sulawesi Tenggara 95,00 5,00 100,00 Gorontalo 92,50 7,50 100,00 Sulawesi Barat 90,00 10,00 100,00 Maluku 80,00 20,00 100,00 Maluku Utara 76,00 24,00 100,00 Papua Barat 85,00 15,00 100,00 Papua 82,22 17,78 100,00 INDONESIA 90,30 9,70 100,00
III. PROFIL RESPONDEN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 17 3.2. Profil Demografis Responden Faktor-­‐faktor demografis adalah faktor atau atribut yang melekat pada seseorang, variabel demografis yang dikumpulkan dalam survei ini terbatas pada jenis kelamin, umur, hubungan dengan kepala rumah tangga, dan status perkawinan. Faktor demografis ini diduga berpengaruh terhadap sikap, pandangan dan perilaku seseorang. Faktor-­‐faktor lainnya yang juga diduga berpengaruh adalah tingkat pendidikan, status dan lapangan pekerjaan dibahas pada bagian berikutnya. Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa sebagian besar responden yang diwawancarai adalah kepala rumah tangga (KRT). Pada 2013 responden berstatus KRT sebanyak 58,48 persen dari jumlah responden secara keseluruhan, sedangkan 41,52 persen responden lainnya adalah pasangan atau suami/isteri dari KRT. Tabel 3.2. Persentase Responden Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2013 Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Laki-­‐ laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) KRT 99,91 26,26 58,48 Isteri/Suami 0,09 73,74 41,52 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Terdapat pola yang sama dengan tahun sebelumnya yakni responden yang berjenis kelamin laki-­‐laki berstatus sebagai kepala rumah tangga. Sebanyak 99,91 persen responden yang berjenis kelamin laki-­‐laki memiliki status sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-­‐laki tetapi berstatus sebagai pasangan (suami/istri) hanya berjumlah 0,09 persen. Selain melihat pola status responden menurut hubungan dengan KRT, dalam survei ini juga menanyakan mengenai status perkawinan responden, yang terdapat empat kategori yakni tidak kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Tidak kawin berarti responden tersebut belum pernah kawin. Sementara kawin adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-­‐laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama
III. PROFIL RESPONDEN maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-­‐istri. Cerai hidup adalah seseorang yang telah berpisah sebagai suami-­‐istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup. Selanjutnya cerai mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Komposisi responden menurut status perkawinan seperti yang disajikan pada Tabel 3.3, menunjukkan bahwa mayoritas dari keseluruhan responden status perkawinannya adalah kawin. Lebih dari tiga perempat dari keseluruhan responden atau sebesar 82,08 persen berstatus kawin, mempunyai istri bagi laki-­‐laki atau mempunyai suami bagi yang perempuan. Responden yang memiliki status perkawinan cerai (mati dan hidup) sebesar 15,65 persen. Sedangkan responden yang tidak kawin sebesar 2,27 persen. Tabel 3.3. Persentase Responden Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Status Perkawinan Laki-­‐Laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) Tidak Kawin 3,22 1,54 2,27 Kawin 88,74 76,90 82,08 Cerai Hidup 2,30 3,25 2,84 Cerai Mati 5,74 18,31 12,81 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Komposisi responden menurut status perkawinannya untuk setiap jenis kelamin memiliki polanya serupa secara keseluruhan. Persentase responden laki-­‐laki berstatus kawin 90,31 persen sementara responden perempuan bersatus kawin persentasenya mencapai 76,90 persen. Proporsi 18 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
III. PROFIL RESPONDEN responden laki-­‐laki yang berstatus cerai hidup berjumlah paling sedikit, yakni hanya 2,3 persen. Sementara itu proporsi responden tidak kawin paling kecil sebesar 1,54 persen. Gambar 3.2. Persentase Responden menurut Kelompok Umur (Tahun), 2013 0.46 8.43 24.59 26.30 22.13 11.59 6.49 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 < 20 20-­‐29 30-­‐39 40-­‐49 50-­‐59 60-­‐69 70 + Kelompok Umur (Tahun) Struktur umur responden yang diperlihatkan pada Gambar 3.2, modus umur berkisar antara 40 -­‐ 49 tahun dengan persentase sebesar 26,30 persen. Sebagian besar responden merupakan individu dalam usia produktif terlihat dari gabungan kelompok umur 20 -­‐ 29, 30 – 39 dan 40 – 49 tahun yang mencapai 59,32 persen dari keseluruhan. Untuk kelompok dengan jumlah paling kecil adalah penduduk dibawah 20 tahun, yakni hanya berjumlah 0,46 persen. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 19 3.3. Tingkat Pendidikan Responden Seperti dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan nasional diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Setiap jenjang pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Sejalan dengan itu, tingkat pendidikan seseorang dapat merefleksikan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimilikinya.
III. PROFIL RESPONDEN Dalam survei ini yang dimaksud jenjang pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan oleh seseorang yang masih atau sudah tidak bersekolah lagi. Terdapat delapan kategori jenjang pendidikan mulai dari tidak pernah sekolah sampai tamat S2 atau S3. Tabel 3.4. Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2013 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Laki-­‐laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) Tidak Pernah Sekolah 7,47 11,48 9,72 Tidak Tamat SD/sedarajat 21,97 20,54 21,16 SD/Sederajat 29,77 31,15 30,55 SLTP/Sederajat 13,57 14,74 14,23 SLTA/Sederajat 19,31 16,37 17,66 DI/DII/DIII 1,92 2,02 1,98 S1 5,21 3,44 4,21 S2/S3 0,77 0,26 0,49 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Komposisi responden menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan secara rinci disajikan pada Tabel 3.4. Persentase yang tertinggi adalah tamat SD/sederajat (30,55 persen), berikutnya berturut-­‐turut adalah tidak tamat SD/sederajat (21,16 persen), tamat SLTA (17,66 persen), dan tamat SLTP (14,23 persen). Sedangan gabungan responden tamatan Diploma, S1, S2/S3 persentasenya sebesar 6,68 persen. Struktur tingkat pendidikan responden pada masing-­‐masing jenis kelamin serupa dengan struktur tingkat pendidikan responden secara keseluruhan. Persentase tertinggi pada responden laki-­‐laki adalah tamatan SD mencapai 29,77 persen, sementara responden perempuan yang tamatan SD sebesar 31,15 persen. 3.4. Jenis Kegiatan Utama Responden Kegiatan utama sehari-­‐hari yang dilakukan seseorang akan membangun suatu komunitas tersendiri yang juga memiliki pola interaksi sosial tersendiri. Kondisi ini pada gilirannya nanti akan mempengaruhi sikap 20 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
III. PROFIL RESPONDEN dan perilakunya. Sejalan dengan itu, sikap, wawasan dan perilaku seseorang yang bekerja akan berbeda dengan orang yang mengurus rumah tangga atau sekolah (tidak bekerja). Survei menanyakan apakah responden bekerja atau berusaha dalam seminggu terakhir. Konsep bekerja atau berusaha yang dipakai dalam survei ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Tabel 3.5. Persentase Responden Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 Kegiatan Utama Laki-­‐Laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) Bekerja 89,82 60,88 73,54 Tidak Bekerja 10,18 39,12 26,46 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Komposisi responden menurut kegiatan utama sehari-­‐hari disajikan pada Tabel 3.5. Kegiatan utama mayoritas responden adalah bekerja sebesar 73,54 persen, sedangkan responden yang tidak bekerja pada saat dilakukan pencacahan mencapai 26,46 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka untuk responden yang berjenis kelamin laki-­‐laki yang tidak bekerja ada sebanyak 10,18 persen. Berbeda dengan responden perempuan yang tidak bekerja persentasenya sebanyak 39,12 persen. 3.5. Status dalam Pekerjaan Utama Responden Status dalam pekerjaan utama adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Komposisi responden menurut status dalam pekerjaan utama dari Tabel 3.6 terlihat bahwa persentase tertinggi adalah berusaha sendiri sebesar 30,06 persen. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 21
III. PROFIL RESPONDEN Kelompok mayoritas responden berikutnya berturut-­‐turut adalah mereka yang berusaha dibantu buruh tidak dibayar (17,89 persen), mereka yang merupakan karyawan/pegawai swasta (16,21 persen), dan pekerja bebas (14,33 persen). Sedangkan untuk responden yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil mencapai 4,63 persen. Tabel 3.6. Persentase Responden Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 Status dalam Pekerjaan Utama 22 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Laki-­‐Laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) Berusaha sendiri 28,79 31,51 30,06 Berusaha dibantu buruh tidak dibayar 21,82 13,38 17,89 Berusaha dibantu buruh dibayar 6,94 3,88 5,52 Karyawan/pegawai swasta 19,23 12,73 16,21 Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Pemerintah 4,54 4,73 4,63 TNI/POLRI 1,09 0,02 0,59 Pegawai BUMD/BUMN 0,33 0,10 0,23 Pekerja bebas 15,76 12,69 14,33 Pekerja tidak dibayar 0,75 20,13 9,77 Lainnya 0,73 0,83 0,78 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Bila diklasifikasi menjadi tiga kelompok utama yaitu: 1) kelompok pegawai negeri (PNS dan TNI/Polri), 2) kelompok pekerja/pegawai swasta, dan 3) kelompok berusaha (wiraswasta) maka data yang dihasilkan menunjukkan mayoritas responden berada dalam kelompok yang memiliki pekerjaan berusaha (wiraswasta) mencapai 53,46 persen, diikuti kelompok pekerja pegawai swasta mencapai 41,32 persen dan kelompok pegawai negeri (PNS dan TNI Polri) sebesar 5,22 persen dari keseluruhan responden yang bekerja pada saat pencacahan dilaksanakan. 3.6. Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan Responden Pengeluaran rumah tangga secara umum dapat menggambarkan tingkat pendapatan. Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang turut menentukan tingkat kesejahteraan dalam kehidupan seseorang. Secara umum, tingkat kesejahteraan memiliki pengaruh terhadap pola pikir seseorang. Dalam kaitannya dengan perilaku anti korupsi, pola pikir (mind
III. PROFIL RESPONDEN 12.28 1.24 0.16 0.09 3 -­‐ 5,9 juta 6 -­‐ 9,9 juta 10 -­‐ 14,9 juta > 15 juta Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (Rp) INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 23 set) dapat membentuk perilaku permisif atau tidaknya seseorang dalam menyikapi petty corruption (korupsi sehari-­‐hari). Tingkat pendapatan dalam survei ini diukur dengan tingkat pengeluaran. Rata-­‐rata pengeluaran rumah tangga per bulan merupakan perkiraan berapa biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup seluruh rumah tangga setiap bulan. Gambar 3.3. Persentase Responden menurut Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan , 2013 30.29 55.94 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 < 1 Juta 1 -­‐ 2,9 juta Tingkat pengeluaran rumah tangga (sebulan) responden seperti yang perlihatkan pada Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada tingkat pengeluaran rumah tangga sebulan berkisar antara Rp 1 juta – Rp 2,9 juta mencapai lebih dari separuh (55,94 persen). Kemudian diikuti dengan responden yang memiliki pengeluaran rumah tangga dibawah Rp 1 juta sebesar 30,29 persen. Sedangkan, untuk kelompok dengan jumlah yang paling kecil yakni pengeluaran rumah tangga diatas Rp 15 juta sebulan hanya berjumlah 0,09 persen dari keseluruhan.
III. PROFIL RESPONDEN 24 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia merupakan alat ukur yang memiliki fungsi untuk menggambarkan dinamika perilaku masyarakat apakah berperilaku anti atau permisif terhadap korupsi. Selain itu, juga untuk mencerminkan intensitas dan kecenderungan perilaku yang mengambarkan kondisi perilaku masyarakat secara umum (secara matematis indeks masyarakat adalah rata-­‐rata dari indeks seluruh individu). Visi dari strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) yang kelima, terwujudnya masyarakat dengan budaya integritas dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi dari individu di Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tindak pidana korupsi. IPAK 2013 merupakan kelanjutan dari baseline IPAK pada tahun 2012 lalu. IPAK dihitung secara tahunan dapat untuk menggambarkan perkembangan dinamika perilaku masyarakat. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2013 sebesar 3,63 dalam skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan IPAK tahun 2012 (3,55) INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 25 IPAK Indonesia 2013 sebesar 3,63 dalam skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan dengan IPAK 2012 yang besarnya 3,55. Meski demikian, kenaikan ini belum merubah posisi dalam kategori indeks, karena masih dalam kategori yang sama yakni anti korupsi. Kategori IPAK dibagi ke dalam empat kategori yakni “sangat permisif terhadap korupsi“ dengan nilai indeks 0 sampai 1,25, kategori “permisif” terhadap korupsi dengan nilai indeks 1,26 sampai 2,50, kategori “anti korupsi” dengan nilai indeks 2,51 sampai 3,75, dan kategori ”sangat anti korupsi” dengan nilai indeks 3,76 sampai 5,00.
IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Gambar 4.1. Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia, 2012–2013 Makna nilai IPAK adalah semakin mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang bernilai bahwa budaya zero tolerance terhadap korupsi semakin mengikat dan mewujud dalam perilaku di masyarakat. Dengan demikian akan semakin berkembang persamaan cara pandang bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat dan setiap manusia Indonesia, diharapkan akan muncul perbaikan-­‐perbaikan. Pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di segenap lapisan masyarakat merupakan salah satu cari untuk menyamakan cara pandang tersebut. 4.1. IPAK Menurut Jenis Kelamin Secara umum, IPAK 2013 lebih tinggi pada jenis kelamin laki-­‐laki dibanding perempuan, meski perbedaannya tidak dapat dikatakan signifikan. Berdasarkan Gambar 4.2 IPAK 2013 untuk jenis kelamin laki-­‐laki sedikit lebih tinggi sebesar 3,66 dibanding perempuan sebesar 3,60. Hal ini juga terjadi pada IPAK 2012 dimana IPAK untuk jenis kelamin laki-­‐laki sedikit lebih tinggi dibandingkan IPAK untuk jenis kelamin perempuan. 26 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Meski tidak berbeda signifikan, IPAK laki-­‐laki relatif lebih tinggi daripada IPAK perempuan
IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Pada setiap kelompok jenis kelamin terjadi perubahan IPAK dari 2012 ke 2013. Dibandingkan dengan IPAK 2012 terlihat pola yang sama antara IPAK laki-­‐laki dan perempuan. IPAK untuk laki-­‐laki maupun IPAK untuk perempuan masing-­‐masing naik 0,07 poin. Gambar 4.2. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Jenis Kelamin. 2012–2013 Lebih tingginya angka IPAK 2013 untuk laki-­‐laki dibandingkan dengan IPAK untuk perempuan dari hasil survei berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan terkait dengan perilaku korupsi. Hal ini terlihat dari lebih banyak laki-­‐laki dibandingkan perempuan yang mengetahui/memahami jenis-­‐jenis perilaku yang merupakan perilaku korupsi. Hal ini mencerminkan lebih rendahnya pengetahuan/pemahaman perempuan terkait dengan perilaku korupsi yang berimplikasi kepada kecenderungan semakin permisifnya perempuan daripada laki-­‐laki. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 27 4.2. IPAK Menurut Umur IPAK 2013 lebih tinggi pada penduduk usia kurang dari 60 tahun dibanding penduduk usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,63, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,65, dan usia 60 tahun ke atas sebesar 3,55. Seperti yang disajikan pada Gambar 4.3 memperlihatkan pada setiap kelompok umur terjadi kenaikan IPAK dari 2012 ke 2013. Pada kelompok umur di bawah 40 tahun terjadi kenaikan dari 3,57 menjadi 3,63. Pada kelompok umur 40 sampai 60 tahun terjadi kenaikan dari 3,58 menjadi 3,65.
IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Hal ini juga terjadi pada kelompok umur di atas 60 tahun yang mengalami kenaikan dari 3,45 menjadi 3,55. Gambar 4.3. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Umur (Tahun), 2012-­‐2013 4.3. IPAK Menurut Pendidikan Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Dari Gambar 4.4 terlihat bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK. IPAK 2013 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,55, SLTA sebesar 3,82 dan di atas SLTA sebesar 3,94. Bila diliihat, terjadi peningkatan pada indeks kategori SLTP ke bawah, dimana pada 2013 skornya naik dibandingkan angka 2012. Sementara itu, pada kategori SLTA pada 2012 sebesar 3,78 dan pada 2013 sebesar 3,82. Sementara untuk kategori SLTA ke atas pada 2012 sebesar 3,93 dan pada 2013 sebesar 3,94 Secara umum tingkat pendidikan seseorang dapat merefleksikan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimilikinya. Pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di segenap lapisan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan semangat anti korupsi. 28 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi
IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Gambar 4.4. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012-­‐2013 4.5. IPAK Menurut Hubungan Kepala Rumah Tangga Secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifkan skor indeks bila dilihat berdasarkan hubungan dengan kepala rumah tangga. Pada setiap kategori hubungan dengan kepala rumah tangga terjadi kenaikan IPAK dari 2012 ke 2013. Gambar 4.5. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2012–2013 Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat IPAK 2013 untuk responden yang berstatus KRT naik dari 3,56 menjadi 3,62 dan IPAK untuk responden yang berstatus pasangan (suami/istri) juga naik dari 3,54 menjadi 3,63 pada 2013. Pola ini sejalan dengan pola yang terjadi pada IPAK komposit. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 29
IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 4.6. IPAK Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Apabila dilihat berdasarkan tingkat pengeluaran maka secara umum terlihat bahwa tingkat pengeluaran paling rendah memiliki IPAK yang paling rendah pula. Secara umum terlihat tingkat pengeluaran rendah memiliki IPAK yang cenderung rendah Gambar 4.6. IPAK Indonesia Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (dalam jutaan rupiah), 2013 1 – 2,9 5,0 3,75 2,50 1,25 Seperti yang disajikan pada Gambar 4.6. terlihat pada 2013, IPAK untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran dibawah 1 juta perbulan sebesar 3,53 sementara IPAK untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran diatass 15 juta rupiah sebesar 3,82. Selanjutnya, IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 1 sampai 2,9 juta perbulan sebesar 3,64. IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 3 sampai 5,9 juta perbulan sebesar 3,78, IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 6 sampai 9,9 juta perbulan sebesar 3,69. Kemudian, IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 10 sampai 14,9 juta perbulan sebesar 3,86. 30 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 3 – 5,9 6 – 9,9 10 – 14,9 > 15 0 3,64 < 1 2013 3,53 3,78 3,69 3,86 3,82
IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Tingkat kesejahteraan yang direfleksikan dalam tingkat pengeluaran memiliki pengaruh terhadap pola pikir seseorang. Dalam kaitannya dengan perilaku anti korupsi, pola pikir (mind set) dapat membentuk perilaku permisif atau tidaknya seseorang terkait dengan petty corruption (korupsi IPAK masyarakat di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 31 sehari-­‐hari). 4.7. IPAK Menurut Urban -­‐ Rural Nilai IPAK berdasarkan wilayah urban -­‐ rural memiliki pola yang sama dengan IPAK nasional. Pada Gambar 4.7 terlihat IPAK 2013 untuk perkotaan cenderung lebih tinggi sebesar 3,71 dibandingkan IPAK perdesaan sebesar 3,55. Perbandingan serupa juga telah nampak pada 2012, IPAK perkotaan sebesar 3,63 dibanding perdesaan sebesar 3,43. Gambar 4.7. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Domisili Wilayah, 2012–2013 Secara umum pada setiap kelompok wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan terjadi peningkatan IPAK dari 2012 ke 2013.. IPAK untuk perkotaan maupun IPAK untuk perdesaan masing-­‐masing naik 0,05 poin dan 0,09 poin. Lebih rendahnya IPAK perdesaan dapat mencerminkan kurangnya dampak internalisasi budaya anti korupsi disana ketimbang di perkotaan. Kesenjangan tersebut perlu diantisipasi sejak dini supaya tidak menjadi semakin lebar.
IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan perilaku-­‐ perilaku yang termasuk dalam perilaku korupsi penting untuk dilakukan, agar masyarakat perdesaan menjadi lebih memahami/mengetahui bahwa perilaku yang sepertinya sudah biasa dilakukan di masyarakat merupakan perilaku korupsi yang tidak sepatutnya dilakukan. 4.8. IPAK Menurut Zona Waktu IPAK merupakan indeks dengan level estimasi nasional sehingga merinci nilai IPAK berdasarkan provinsi memang tidak didesain dari survei perilaku anti korupsi (SPAK) untuk sekarang ini. Namun, sebagai upaya untuk menjelaskan IPAK berbasis lokasi/wilayah, maka dilakukan penghitungan IPAK menurut zona waktu Gambar 4.8. IPAK Indonesia Menurut Zona Waktu, 2013 Secara umum, IPAK 2013 lebih tinggi pada zona waktu Indonesia Tengah (WITA) daripada zona waktu lainnya, meski perbedaannya tidak dapat dikatakan signifikan. Berdasarkan Gambar 4.8. terlihat IPAK untuk zona waktu tengah (WITA) sebesar 3,76 cenderung lebih tinggi dibandingkan IPAK zona waktu barat (WIB) sebesar 3,60 dan IPAK zona waktu timur sebesar 3,71. 32 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 5.1. Pendapat terhadap Kebiasaan di Masyarakat Pertanyaan didesain untuk mengatahui bagaimana pendapat atau penilaian masyarakat terhadap beberapa perilaku/kebiasaan yang diduga merupakan akar kultural berkembangnya perilaku korupsi. Dalam tatanan sosial perilaku/kebiasaan baik atau buruk dapat membentuk sebuah kultur dalam kehidupan sehari-­‐hari. Dalam tatanan inilah pada penetapan variabel dirancang dalam tiga tingkatan yakni keluarga, komunitas, dan publik. Pendapat dan penilaian merupakan awal yang membentuk perilaku individu. Perilaku yang dinilai adalah perilaku sehari-­‐hari yang merupakan perilaku korupsi (everyday corruption) maupun perilaku yang diduga merupakan akar INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 33 kebiasaan perilaku koruptif. Dengan kata lain, semakin permisif pendapat masyarakat terhadap perilaku korupsi dapat diduga menggambarkan perilaku anti korupsi individu yang semakin rendah dan sebaliknya. Bagian ini diukur dari tiga aspek (level) yaitu keluarga, komunitas, dan publik. 5.1.1. Perilaku di Tingkat Keluarga Keluarga adalah level yang sangat penting dalam kehidupan sosial setiap individu. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang memiliki peranan yang sangat besar. Peranan yang sangat besar itu didasarkan sebuah keyakinan bahwa keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting didalam menanamkan nilai-­‐nilai dalam proses sosialisasi. Sosialisasi menjadi penting dalam proses belajar dimana anggota masyarakat mempelajari norma-­‐norma dan nilai-­‐nilai yang berkembang dalam masyarakat. Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai proses melalui mana seseorang belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat (Sunarto, 2004). Dalam pendidikan dan budaya anti korupsi posisi keluarga dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-­‐nlai luhur yang merupakan dasar perilaku anti korupsi. Hal ini sejalan dengan sembilan nilai integritas yang disampaikan oleh KPK (Komisi Pemberantasan
V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 Korupsi), yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Nilai-­‐nilai tersebut diyakini memiliki kaitan erat dengan fungsi dan peran keluarga. Dalam survei ini di level keluarga terdiri dari empat variabel, yaitu: 1. Pendapat tentang sikap istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut 2. Pendapat tentang pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi 3. Pendapat tentang perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye Pemilu/Pilkada demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak 4. Pendapat tentang seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkannya Gambar 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut, 2012-­‐2013 60 50 40 30 20 10 0 1.20 30.03 Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar Hasil SPAK 2013 seperti yang disajikan pada Gambar 5.1 menunjukkan bahwa masih terdapat 76,43 persen masyarakat menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar 34 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 19.56 49.20 1.07 22.50 22.30 54.13 2012 2013 Tiga dari empat responden menganggap kurang wajar atau tidak wajar seorang istri menerima uang yang diberikan suami tanpa harus mempertanyakan asal usulnya
V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Jika dibandingkan dengan 2012 sebesar 68,76 persen mengalami peningkatan sebesar 7,67 persen. Sedangkan masyarakat yang menyatakan perilaku tersebut merupakan hal yang wajar atau sangat wajar sebesar 31,24 persen. Artinya tiga dari empat masyarakat menganggap kurang wajar atau tidak wajar seorang istri menerima uang yang diberikan suami tanpa harus mempertanyakan asal usulnya. Hal ini cerminan perilaku yang memiliki nilai integritas untuk menjadi anti korupsi. Apabila berdasarkan jenis kelamin, Tabel 5.1 memperlihatkan pola yang sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 sebanyak 73,45 persen laki-­‐laki menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut adalah hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Tabel 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 35 Pendapat 2012 2013 Laki-­‐Laki Perempuan Laki-­‐Laki Perempuan Sangat Wajar 1,34 1,09 1,17 0,99 Wajar 32,35 28,11 25,39 20,26 Kurang Wajar 20,12 19,10 23,15 21,64 Tidak Wajar 46,19 51,69 50,30 57,11 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Sedangkan perempuan yang menyatakan perilaku tersebut adalah hal yang kurang wajar atau tidak wajar lebih besar yakni 78,75 persen. Persentase perempuan yang tidak permisif terkait perilaku tersebut lebih tinggi daripada laki-­‐laki. Komposisi masyarakat yang menilai kurang wajar atau tidak wajar apabila seorang pegawai negeri bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi mencapai 76,17 persen atau naik 3,13 persen dibandingkan tahun 2012 (73,04 persen). Jumlah ini lebih besar daripada persentase masyarakat yang menyatakan
V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 perilaku tersebut sebagai hal yang wajar atau sangat wajar sebesar 23,83 persen. Hampir tiga perempat masyarakat tidak permisif terkait perilaku ini. Gambar 5.2. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi. 2012–2013 60 50 40 30 20 10 0 2.20 25.76 Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar Secara umum laki-­‐laki lebih menganggap perilaku seorang pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi sebagai hal yang kurang wajar atau tidak wajar sebesar 78,54 persen atau naik 3,85 persen dari tahun 2012 sebesar 74,69 persen. Sementara perempuan yang menilai kurang wajar atau tidak wajar sebesar 74,31 persen. Persentase masyarakat yang tidak permisif (kurang wajar atau tidak wajar) lebih tinggi pada laki-­‐laki daripada perempuan. Tabel 5.2. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 Pendapat 2012 2013 Laki-­‐Laki Perempuan Laki-­‐Laki Perempuan Sangat Wajar 1,43 1,01 0,38 0,47 Wajar 23,89 27,32 21,08 25,22 Kurang Wajar 20,47 20,89 21,18 20,00 Tidak Wajar 54,22 50,78 57,36 54,31 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 36 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 20.70 52.34 0.43 23.41 20.52 55.65 2012 2013
V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 Berdasarkan Gambar 5.3 terlihat pada tahun 2013, sebesar 82,70 persen masyarakat menyatakan bahwa perilaku orang tua mengajak anaknya dalam kampanye Pemilu/Pilkada demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Angka ini mengalami peningkatan tipis sebesar 2,48 persen dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 80,22 persen Sedangkan masyarakat yang menyatakan perilaku tersebut merupakan hal yang wajar atau sangat wajar sebesar 17,30 persen. Gambar 5.3. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam Kampanye Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku yang Lebih Banyak, 2012–2013 70 60 50 40 30 20 10 2.04 18.74 18.37 61.85 0.45 16.85 19.37 63.33 Meski lebih dari tiga perempat masyarakat menganggap kurang wajar atau tidak wajar perilaku orang tua mengajak anaknya dalam kampanye Pemilu/Pilkada demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak, ternyata masih ada masyarakat yang menyatakan sebaliknya. Hal ini merupakan tantangan untuk mendorong masyarakat memiliki nol toleransi (zero tolerance) terhadap perilaku yang tidak hanya jelas sebagai perilaku korupsi namun juga perilaku yang dapat dikategorikan sebagai akar dari perilaku korupsi. Apabila dilihat berdasarkan wilayah, dari Tabel 5.3 nampak pada 2013 persentase masyarakat yang berdomisili di wilayah perkotaan lebih tinggi menyatakan kurang wajar atau tidak wajar dibanding masyarakat di perdesaan. Sekitar 84,92 persen masyarakat di perkotaan mengatakan kurang wajar atau tidak wajar apabila ada orang tua yang mengajak anaknya INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 37 0 Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar 2012 2013
V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 dalam kampanye Pemilu/Pilkada demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak Sedangkan masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan yang menyatakan perilaku tersebut kurang wajar atau tidak wajar sebesar 80,69 persen Tabel 5.3. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam Kampanye Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku yang Lebih Banyak Menurut Wilayah Domisili, 2012-­‐2013 Pendapat 2012 2013 Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Sangat Wajar 0,72 1,33 0,27 0,62 Wajar 15,47 21,69 14,81 18,69 Kurang Wajar 17,83 18,85 17,36 21,17 Tidak Wajar 65,97 58,13 67,56 59,52 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Perilaku korupsi secara umum dapat diduga disebabkan dari perilaku kecil yang mencerminkan ketidakjujuran mulai dari level yang paling awal yakni keluarga. Kejujuran merupakan salah satu nilai intergritas KPK yang dianggap sebagai salah satu cara untuk melawan sikap permisif terhadap perilaku korupsi. Gambar 5.4. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang Orang Tuanya tetapi Tidak Melaporkannya, 2012–2013 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2.15 4.74 Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar 38 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 15.15 79.97 0.07 3.37 14.19 82.37 2012 2013
V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 Komposisi masyarakat yang menilai kurang wajar atau tidak wajar tentang perilaku seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya dan tidak melaporkannya relatif besar mencapai 96,56 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012, angka ini mengalami peningkatan tipis sebesar 1,44 persen. Sedangkan, persentase masyarakat yang menilai wajar atau sangat wajar relatif jauh lebih kecil sebesar 3,44 persen dari keseluruhan masyarakat. Gambaran yang serupa juga secara umum ditemukan baik pada laki-­‐ laki maupun perempuan, dimana mayoritas responden cenderung tidak permisif. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.4 terlihat pada tahun 2013 perempuan yang berpendapat tentang perilaku seseorang yang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya dan tidak melaporkannya merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar sebesar 96,66 persen jauh lebih besar daripada yang menyatakan wajar atau sangat wajar sebesar 3,34 persen. Senada dengan penjelasan tersebut, pada tahun 2013 laki-­‐laki yang menyatakan kurang wajar atau tidak wajar sebesar 96,44 persen atau naik 1,50 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 94,94 persen. Angka tersebut juga jauh lebih besar daripada yang menyatakan wajar atau sangat wajar sebesar 3,56 persen. Tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan antara laki-­‐laki dan perempuan terkait perilaku tersebut. Tabel 5.4. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang Orang Tuanya Tetapi Tidak Melaporkannya Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 39 Pendapat 2012 2013 Laki-­‐Laki Perempuan Laki-­‐Laki Perempuan Sangat Wajar 0,20 0,11 0,13 0,02 Wajar 4,86 4,63 3,43 3,32 Kurang Wajar 15,97 14,47 14,31 14,10 Tidak Wajar 78,97 80,79 82,13 82,56 Total 100,00 100,00 100,00 100,00
V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 5.1.2. Perilaku di Tingkat Komunitas Dalam setiap masyarakat desakan untuk melakukan perilaku korupsi bisa disebabkan karena banyak faktor, diantaranya faktor kultural dan struktural. Pada masyarakat patrimonial seperti Indonesia, faktor kultural yang mendorong timbulnya korupsi bisa karena adanya nilai atau kebiasaan, tradisi pemberian hadiah, oleh-­‐oleh atau semacam itu kepada tokoh informal maupun tokoh formal dalam sebuah komunitas. Budaya upeti sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula kepada gustinya sudah lama tertanam sejak jaman kerajaan di Indonesia. Dengan kata lain, aliran kekayaan (wealth flow) 40 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 yang berasal dari golongan masyarakat yang memiliki status sosial lebih rendah kepada golongan masyarakat berstatus sosial lebih tinggi sudah terinternalisasi sejak lama. Interclass wealth flow tersebut meskipun tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai perilaku korupsi, namun diyakini kuat merupakan sebuah akar kultural perilaku korupsi. Faktor kultural yang sudah terjadi sejak lama seperti itu diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi internalisasi budaya yang cenderung koruptif. Pada level komunitas terdiri dari empat variabel yang dikaji., yaitu: • Pendapat tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh informal (adat/agama/masyarakat) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) • Pendapat tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh informal (adat/agama/masyarakat) ketika menjelang hari raya keagamaan. • Pendapat tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh formal (ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) • Pendapat tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh formal (ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika menjelang hari raya keagamaan Secara umum, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh informal (tokoh adat/ agama/masyarakat) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) merupakan hal yang wajar/sangat wajar.
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013
Buku ipak bps2013

Recomendados

BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
Agustanto Imam Suprayoghie
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Agustanto Imam Suprayoghie
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
Kantor Desa Junwangi
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
Indonesia Anti Corruption Forum
 
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Laporan tahunan 10 program pkk sukahati
Laporan tahunan 10 program pkk sukahatiLaporan tahunan 10 program pkk sukahati
Laporan tahunan 10 program pkk sukahati
Kiki Abdul Gani
 

Recomendados

BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
BUKU Survey Perilaku Anti Korupsi 2013
Agustanto Imam Suprayoghie
 
SPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan TerakhirSPAK 2013 Editan Terakhir
SPAK 2013 Editan Terakhir
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Indeks perilaku anti korupsi 2013, Paparan BPS 15 Okt 2014
Agustanto Imam Suprayoghie
 
Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013Release launch ipak_2013
Release launch ipak_2013
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
Kantor Desa Junwangi
 
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasiIACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
IACF GTC: Menakar pertanggungjawaban korporasi
Indonesia Anti Corruption Forum
 
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
IACF GTC: Tanggung jawab korporasi (Albertina Ho)
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Laporan tahunan 10 program pkk sukahati
Laporan tahunan 10 program pkk sukahatiLaporan tahunan 10 program pkk sukahati
Laporan tahunan 10 program pkk sukahati
Kiki Abdul Gani
 
pidato
pidatopidato
pidato
Yayah Adrian
 
Paparan ketua tim pkk teladan tahun 2012
Paparan ketua tim pkk teladan tahun 2012Paparan ketua tim pkk teladan tahun 2012
Paparan ketua tim pkk teladan tahun 2012
Kelurahan Manggarai Selatan
 
Administrasi umum dan keuangan pkk
Administrasi umum dan keuangan pkkAdministrasi umum dan keuangan pkk
Administrasi umum dan keuangan pkk
ibeth007
 
Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan Desa
Formasi Org
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
Yudhi Aldriand
 
Administrasi desa
Administrasi desaAdministrasi desa
Administrasi desa
Rooy Salamony
 
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaTugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Sukardi Juniardi
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
ari_sukomanah
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
vae ri
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Strobillus Found
 
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_dianiStranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Indonesia Anti Corruption Forum
 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di IndonesiaDesain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Chabibah Nur Afida
 
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdf
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdfTri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdf
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdf
PUTRA ADI IRAWAN
 
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsimateri dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
Agustanto Imam Suprayoghie
 
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti KorupsiSolusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Isnu Rahadi Wiratama
 
Tujuan Global SDGS Ke-16
Tujuan Global SDGS Ke-16Tujuan Global SDGS Ke-16
Tujuan Global SDGS Ke-16
Lestari Moerdijat
 
804-1273-1-PB.pdf
804-1273-1-PB.pdf804-1273-1-PB.pdf
804-1273-1-PB.pdf
Mustani98
 
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
daldukpapua
 
(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptx
(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptx(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptx
(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptx
Ahmad371679
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
Zainul Ulum
 

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
Yudhi Aldriand
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Strobillus Found
 

Destaque (11)

pidato
pidatopidato
pidato
 
Paparan ketua tim pkk teladan tahun 2012
Paparan ketua tim pkk teladan tahun 2012Paparan ketua tim pkk teladan tahun 2012
Paparan ketua tim pkk teladan tahun 2012
 
Administrasi umum dan keuangan pkk
Administrasi umum dan keuangan pkkAdministrasi umum dan keuangan pkk
Administrasi umum dan keuangan pkk
 
Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan Desa
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
 
Administrasi desa
Administrasi desaAdministrasi desa
Administrasi desa
 
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desaTugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
Tugas pokok-dan-fungsi-pemerintah-desa
 
Pemerintahan desa
Pemerintahan desaPemerintahan desa
Pemerintahan desa
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Presentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaruPresentasi uu desa versi terbaru
Presentasi uu desa versi terbaru
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 

Semelhante a Buku ipak bps2013

Semelhante a Buku ipak bps2013 (20)

Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_dianiStranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
Stranas ppk ac forum ipk_iph_aksi2014_diani
 
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017
 
Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di IndonesiaDesain Pencegahan Korupsi di Indonesia
Desain Pencegahan Korupsi di Indonesia
 
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdf
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdfTri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdf
Tri (3) Strategi Pemberantasan Korupsi di Era Digitalisasi.pdf
 
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsimateri dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
materi dasar Stranas PPK; Menatap Indonesia Bersih Tanpa Korupsi
 
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti KorupsiSolusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
 
Tujuan Global SDGS Ke-16
Tujuan Global SDGS Ke-16Tujuan Global SDGS Ke-16
Tujuan Global SDGS Ke-16
 
804-1273-1-PB.pdf
804-1273-1-PB.pdf804-1273-1-PB.pdf
804-1273-1-PB.pdf
 
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
Analisis Parameter Kependuduk Prov. Papua Tahun 2015
 
(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptx
(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptx(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptx
(PPT) PEMBENTUKAN KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS-1.pptx
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
Peran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi
Peran Kampus dalam Pemberantasan KorupsiPeran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi
Peran Kampus dalam Pemberantasan Korupsi
 
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdfPOLITIK BERINTEGRITAS.pdf
POLITIK BERINTEGRITAS.pdf
 
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
 
Ipkm
IpkmIpkm
Ipkm
 
Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012
Jurnal Borneo Administrator, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012
 
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATANPENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
 
Fact sheet-hal3-STRANAS PPK
Fact sheet-hal3-STRANAS PPKFact sheet-hal3-STRANAS PPK
Fact sheet-hal3-STRANAS PPK
 
Bonus Demografi (ironi negeri)
Bonus Demografi (ironi negeri)Bonus Demografi (ironi negeri)
Bonus Demografi (ironi negeri)
 
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan NasionalSosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional
 

Mais de Indonesia Anti Corruption Forum

Mais de Indonesia Anti Corruption Forum (20)

Korupsi korporasi
Korupsi korporasiKorupsi korporasi
Korupsi korporasi
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPIIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ by IAPI
 
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJIACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
IACF-GTC; Menutup Ruang Korupsi PBJ
 
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
Notulensi hasil PSC INDA 03 Anti Corruption, Bappenas, 1 Sept. 2014
 
Reformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di KoreaReformasi Regulasi di Korea
Reformasi Regulasi di Korea
 
E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3E book-uncac-gap-analysis-3
E book-uncac-gap-analysis-3
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antikoUu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
Uu nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi pbb antiko
 
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publikUu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
Uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
 
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankanUu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
Uu nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan
 
Uncac indonesia
Uncac indonesiaUncac indonesia
Uncac indonesia
 
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsiUu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppuUu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
Uu nomor 15 tahun 2002 tentang tppu
 
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
Peraturan presiden nomor 35 tahun 2011
 
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcgPbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
Pbi nomor 8 4 2006 tentang pelaksanaan gcg
 
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahaInstruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
Instruksi presiden nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegaha
 
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesiaUu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
Uu nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia
 
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uangUu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
Uu nomor 25 tahun 2003 tentang pencucian uang
 
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pUu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
Uu nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak p
 

Último

Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec AsliJual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Cytotec Asli 085225524732 Obat Penggugur Kandungan
 
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdfKELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
InnesKana26
 
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogorundang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
ritch4
 
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
buktifisikskp23
 
4. PENGELOLAAN ALAT MEDIS BEKAS PAKAIhbnbbv PPI DASAR (1).pdf
4. PENGELOLAAN ALAT MEDIS BEKAS PAKAIhbnbbv PPI DASAR (1).pdf4. PENGELOLAAN ALAT MEDIS BEKAS PAKAIhbnbbv PPI DASAR (1).pdf
4. PENGELOLAAN ALAT MEDIS BEKAS PAKAIhbnbbv PPI DASAR (1).pdf
sonyaawitan
 
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.pptKeracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
DIGGIVIO2
 
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerjaContoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
IniiiHeru
 
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdshKISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
DosenBernard
 
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
TaufikTito
 
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953
 

Último (20)

materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptxmateri konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
materi konsep dan Model TRIASE Bencana.pptx
 
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIFPPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
PPT SIDANG UJIAN KOMPREHENSIF KUALITATIF
 
Menganalisis T Test dengan menggunakan SPSS
Menganalisis T Test dengan menggunakan SPSSMenganalisis T Test dengan menggunakan SPSS
Menganalisis T Test dengan menggunakan SPSS
 
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec AsliJual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
Jual Pil Penggugur Kandungan 085225524732 Obat Aborsi Cytotec Asli
 
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdfKELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
KELOMPOK 6- DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI.pdf
 
PPT PROFESI KEPENDIDIKAN kelompok 7.pptx
PPT PROFESI KEPENDIDIKAN kelompok 7.pptxPPT PROFESI KEPENDIDIKAN kelompok 7.pptx
PPT PROFESI KEPENDIDIKAN kelompok 7.pptx
 
Materi Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MA
Materi Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MAMateri Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MA
Materi Pajak Untuk BOS tahun 2024 untuk madrasah MI,MTS, dan MA
 
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptxBimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
Bimbingan Teknis Penyusunan Soal Pilihan Berganda 2024.pptx
 
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogorundang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
undang undang penataan ruang daerah kabupaten bogor
 
Materi Pajak Untuk Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
Materi Pajak Untuk Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )Materi Pajak Untuk Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
Materi Pajak Untuk Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
 
PPT Kelompok 2 tantangan Manajemen Inovasi.pptx
PPT Kelompok 2 tantangan Manajemen Inovasi.pptxPPT Kelompok 2 tantangan Manajemen Inovasi.pptx
PPT Kelompok 2 tantangan Manajemen Inovasi.pptx
 
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
Telaah Kurikulum dan Buku Teks Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ...
 
4. PENGELOLAAN ALAT MEDIS BEKAS PAKAIhbnbbv PPI DASAR (1).pdf
4. PENGELOLAAN ALAT MEDIS BEKAS PAKAIhbnbbv PPI DASAR (1).pdf4. PENGELOLAAN ALAT MEDIS BEKAS PAKAIhbnbbv PPI DASAR (1).pdf
4. PENGELOLAAN ALAT MEDIS BEKAS PAKAIhbnbbv PPI DASAR (1).pdf
 
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.pptKeracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
Keracunan bahan kimia,ektasi,opiat,makanan.ppt
 
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerjaContoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
Contoh laporan K3 perusahaan pada tahun 2023 dgn analisis beban kerja
 
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjanacontoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
contoh judul tesis untuk mahasiswa pascasarjana
 
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdshKISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
KISI-KISI USEK PJOK TA 2023-2024 anans ajaja jaja hdsh
 
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
15_Contoh_Surat_Lamaran_Kerja_Lengkap_de.pdf
 
Digital Onboarding (Bisnis Digital) Fase F
Digital Onboarding (Bisnis Digital) Fase FDigital Onboarding (Bisnis Digital) Fase F
Digital Onboarding (Bisnis Digital) Fase F
 
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
Jual Obat Aborsi Tasikmalaya ( Asli Ampuh No.1 ) 082223109953 Tempat Klinik J...
 

Buku ipak bps2013

  • 1. KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK Kerjasama Katalog BPS : 4407001 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dengan Badan Pusat Statistik INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 i
  • 2. KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK) 2013 ISBN : 978-­‐979-­‐064-­‐608-­‐7 Nomor Publikasi : 04330.1301 Katalog BPS : 4407001 Ukuran Buku : 17 x 24 cm Jumlah Halaman : xxi +105 Naskah: Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Penyunting : Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Gambar Kulit: Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik, Jakarta-­‐Indonesia Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya ii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 3. KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik yang berupa pencegahan maupun pemberantasan. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-­‐2014 dan jangka panjang tahun 2012-­‐2025. Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi, yakni: (1) melaksanakan upaya-­‐upaya pencegahan; (2) melaksanakan langkah-­‐langkah strategis di bidang penegakan hukum; (3) melaksanakan upaya-­‐upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-­‐undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi. Presiden RI menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) secara eksplisit untuk mengukur indikator pada strategi 5 yaitu meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Strategi kelima ini dianggap penting karena salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan dukungan data hasil survei, termasuk publikasi yang dapat memberikan gambaran tentang perilaku anti korupsi. Hasil survei diharapkan dapat memberikan peta permasalahan dan petunjuk arah bagi penyusunan program transformasi budaya dari yang permisif ke anti korupsi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BPS bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013. SPAK 2013 merupakan kelanjutan dari survei baseline yang telah dilaksanakan pada tahun 2012. Semoga laporan hasil survei ini bermanfaat bagi pemerintah, khususnya untuk menyusun perencanaan kebijakan meningkatkan upaya pendidikan INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 iii
  • 4. KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK dan budaya anti korupsi dan juga untuk masyarakat penggiat anti korupsi. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhai kita semua. iv INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Jakarta, Januari 2014 Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suryamin, M.Sc
  • 5. KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 v
  • 6. KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS vi INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 7. RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF RINGKASAN EKSEKUTIF Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013. Survei ini dilakukan antara 1-­‐15 November 2013 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 90,3 persen). Survei yang merupakan kelanjutan dari survei baseline yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 ini mengukur tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Laporan ini menyajikan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan berbagai indikator tunggal yang menggambarkan perilaku anti korupsi. Indikator tunggal yang dikumpulkan mencakup pengetahuan, pendapat dan pengalaman terhadap kebiasaan di masyarakat berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (bribery), pemerasan INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 vii (extortion), dan nepotisme (nepotism). Berdasarkan penghitungan indeks komposit, IPAK Indonesia 2013 sebesar 3,63 dalam skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan dengan IPAK 2012 sebesar 3,55. Meski demikian kenaikan ini belum merubah kategori indeks, karena masih dalam kategori yang sama yakni anti korupsi. (catatan: nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50 permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi). Laporan ini juga memperlihatkan IPAK 2013 untuk masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi sebesar 3,71 dibanding di wilayah perdesaan sebesar 3,55. Kemudian, IPAK 2013 lebih tinggi pada penduduk usia kurang dari 60 tahun dibanding penduduk usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,63, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,65, dan usia 60 tahun ke atas sebesar 3,55. Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK. IPAK 2013 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,55, SLTA sebesar 3,82 dan di atas SLTA sebesar 3,94. Berdasarkan indikator tunggal terlihat walau masih ada sebagian masyarakat yang menyatakan permisif terhadap penyuapan, pemerasan dan nepostime tetapi masih lebih besar persentase masyarakat yang tidak permisif.
  • 8. RINGKASAN EKSEKUTIF viii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 9. DAFTAR DAFTAR ISI ISI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 ix DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK ................................ iii KATA PENGANTAR MENTERI PPN / KEPALA BAPPENAS ............................... v RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... vii DAFTAR ISI .................................................................................................... ix DAFTAR TABEL ............................................................................................ xiii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvii DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... xxi DAFTAR SINGKATAN ................................................................................. xxiii I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................................. 1 1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................................................................... 2 1.3. Ruang Lingkup ................................................................................................................. 2 1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................................. 2 II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI ........................................................ 5 2.1. Metodologi Survei .......................................................................................................... 5 2.1.1. Kerangka Sampel ............................................................................................... 5 2.1.2. Desain Sampel ..................................................................................................... 5 2.1.3. Cakupan dan Jumlah Sampel ......................................................................... 6 2.1.4. Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus dan Kelompok Sampel Rumah Tangga .................................................................................... 6 2.1.5. Pemilihan Sampel Rumah Tangga .............................................................. 7 2.1.6. Penggantian Sampel .......................................................................................... 7 2.1.7. Teknik Estimasi .................................................................................................. 8 2.2. Metodologi Perhitungan Indeks ........................................................................... 10 2.3. Konsep dan Definisi ................................................................................................... 12 III. PROFIL RESPONDEN ................................................................................ 15 3.1. Response Rate Pencacahan ..................................................................................... 15
  • 10. DAFTAR ISI 3.2. Profil Demografis Responden ............................................................................... 17 3.3. Tingkat Pendidikan Responden ........................................................................... 19 3.4. Jenis Kegiatan Utama Responden ....................................................................... 20 3.5. Status dalam Pekerjaan Utama Responden .................................................... 21 3.6. Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan Responden ...................... 22 IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI ........................................................... 25 4.1. IPAK Menurut Jenis Kelamin .................................................................................. 26 4.2. IPAK Menurut Umur .................................................................................................. 27 4.3. IPAK Menurut Pendidikan ....................................................................................... 28 4.5. IPAK Menurut Hubungan Kepala Rumah Tangga ......................................... 29 4.6. IPAK Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga ................................... 30 4.7. IPAK Menurut Urban -­‐ Rural .................................................................................. 31 4.8. IPAK Menurut Zona Waktu ..................................................................................... 32 V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 ............................................................ 33 5.1. Pendapat terhadap Kebiasaan di Masyarakat ................................................ 33 5.1.1. Perilaku di Tingkat Keluarga ..................................................................... 33 5.1.2. Perilaku di Tingkat Komunitas .................................................................. 40 5.1.3. Perilaku di Tingkat Publik ........................................................................... 46 5.2. Pengalaman Berhubungan dengan Layanan Publik .................................... 64 5.2.1. Akses terhadap Pelayanan Publik ............................................................ 65 5.2.2. Pengetahuan Masyarakat akan Prosedur dan Biaya yang Berlaku ................................................................................................................ 68 5.2.3. Pengalaman Membayar Melebihi Ketentuan ...................................... 69 5.2.4. Waktu Pembayaran yang Melebihi Ketentuan ................................... 72 5.2.5. Bentuk Pembayaran yang Melebihi Ketentuan .................................. 73 5.2.6. Penyebab Pembayaran Melebihi Ketentuan ....................................... 74 5.2.7. Pola Tanggapan Ketika Diminta Membayar Melebihi Ketentuan ........................................................................................................... 75 5.2.8. Alasan Pembayaran Melebihi Ketentuan .............................................. 76 5.2.9. Pelaporan Kejadian ........................................................................................ 77 5.3. Pengalaman Mendapatkan Tawaran/Permintaan Tertentu .................... 78 x INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 11. DAFTAR ISI 5.4. Pengetahuan/Pemahaman tentang Perilaku Korupsi ................................ 81 5.5. Media Sosialisasi Pengetahuan Anti Korupsi .................................................. 85 VI. REKOMENDASI ........................................................................................ 89 LAMPIRAN .................................................................................................... 93 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xi
  • 12. DAFTAR ISI xii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 13. DAFTAR DAFTAR TABEL DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Kelompok Sampel Rumah Tangga dalam Paket Sampel Blok Sensus ........................................................................................................... 6 Tabel 2.1. Kelompok Sampel Rumah Tangga 2012 -­‐ 2016 ................................... 7 Tabel 3.1. Persentase Response Rate dan Non Response Rate Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 ........................................................ 16 Tabel 3.2. Persentase Responden Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2013 .............................................. 17 Tabel 3.3. Persentase Responden Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 ......................................................................... 18 Tabel 3.4. Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2013 .................................................... 20 Tabel 3.5. Persentase Responden Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 .................................................................................................. 21 Tabel 3.6. Persentase Responden Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 .............................................................................. 22 Tabel 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ........................ 35 Tabel 5.2. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ........................................................ 36 Tabel 5.3. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam Kampanye Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku yang Lebih Banyak Menurut Wilayah Domisili, 2012-­‐2013 ........ 38 Tabel 5.4. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang Orang Tuanya Tetapi Tidak Melaporkannya Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ...................................................................................... 39 Tabel 5.5. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Informal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian) Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 .................................................................... 42 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xiii
  • 14. DAFTAR TABEL Tabel 5.6. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Memberi Uang/Barang Kepada Tokoh Formal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian) Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐ 2013 ...................................................................................................................... 43 Tabel 5.7. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Informal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................................................ 44 Tabel 5.8. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Formal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐2013 ...................................................................................... 46 Tabel 5.9. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Menjamin Keluarga/Saudara/Teman agar Diterima Menjadi Pegawai Negeri/Swasta Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................ 48 Tabel 5.10. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang dalam Proses Penerimaan Menjadi Pegawai Negeri/Swasta Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐2013 ................................................ 50 Tabel 5.11. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih kepada Petugas untuk Mempercepat Urusan Administrasi (KTP Dan KK) Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐2013 .............................. 51 Tabel 5.12. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih kepada Polisi untuk Mempercepat Pengurusan SIM dan STNK Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................................................ 52 Tabel 5.13. Perkembangan Persentasae Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Damai kepada Polisi Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 .................................... 54 Tabel 5.14. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Petugas KUA yang Meminta Uang Tambahan untuk Transpor ke Tempat Acara Akad Nikah Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................................................................... 55 Tabel 5.15. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang Guru yang Mendapatkan Jaminan (Jatah) agar Anaknya Diterima di Sekolah Tempatnya Mengajar Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ................................... 57 xiv INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 15. DAFTAR TABEL Tabel 5.16. Perkembangan Persentase Pendapat tentang Perilaku Seseorang Guru yang Meminta Uang/Barang dari Orang Tua Murid Ketika Kenaikan Kelas/Penerimaan Rapor Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 ........................................................ 58 Tabel 5.17. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Pihak Sekolah agar Anaknya Diterima di Sekolah Tersebut Menurut Jenis Kelamin. 2012-­‐2013 ........................................................ 59 Tabel 5.18. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang Pegawai yang Melakukan Pekerjaan/Usaha Sampingan di Luar Tugasnya pada Saat Jam Kerja Menurut Domisili Wilayah. 2012-­‐2013 ........................... 60 Tabel 5.19. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Membagikan Uang/Barang kepada Calon Pemilih pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ................................................ 62 Tabel 5.20. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengharapkan Uang/Barang pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu Menurut Domisili Wilayah, 2012-­‐2013 ...................................................................................... 63 Tabel 5.21. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan dengan Petugas Layanan Publik Selama Setahun Terakhir, 2012-­‐ 2013 ...................................................................................................................... 66 Tabel 5.22. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Mengetahui Prosedur dan Biaya Resmi yang Berlaku .................................................................. 69 Tabel 5.23. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik menurut Pernah atau Tidaknya Membayar Melebihi Ketentuan ............................................ 70 Tabel 5.24. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Tidak Pernah Membayar Melebihi Ketentuan menurut Alasan, 2012-­‐ 2013 ...................................................................................................................... 71 Tabel 5.25. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Membayar Melebihi Ketentuan menurut Waktu Pembayaran ......................... 72 Tabel 5.26. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Membayar INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xv
  • 16. DAFTAR TABEL Melebihi Ketentuan menurut Bentuk Pengeluaran yang Dilakukan, 2012-­‐2013 .................................................................................. 73 Tabel 5.27. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Membayar Melebihi Ketentuan menurut Cara Mengetahui Bahwa Harus Membayar Lebih ................................................................................ 74 Tabel 5.28. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Diminta oleh Petugas/Pihak Ketiga menurut Tanggapan Ketika Dimintai Tidak Sesuai Ketentuan ................................................................................ 76 Tabel 5.29. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik dan Pernah Membayar Melebihi Ketentuan menurut Tujuan, 2012-­‐2013 ........................... 77 Tabel 5.30. Persentase Masyarakat yang Membayar Melebihi Ketentuan dan Tidak Melaporkan, 2012-­‐2013 ................................. 78 Tabel 5.31. Persentase Masyarakat yang Pernah Mendapatkan Tawaran Tertentu Selama Setahun Terakhir .................................... 79 Tabel 5.32. Persentase Masyarakat yang Pernah Mendapatkan Tawaran Tertentu Selama Setahun Terakhir menurut Tanggapannya, 2012-­‐2013 ......................................................................... 80 Tabel 5.33. Persentase Masyarakat yang Memberikan Pendapat tentang Beberapa Perilaku Tertentu di Masyarakat sebagai Perilaku Korupsi ............................................................................................. 82 Tabel 5.34. Persentase Masyarakat yang Memberikan Pendapat tentang Beberapa Perilaku Tertentu di Masyarakat sebagai Tidak Tahu dan Bukan Perilaku Korupsi ............................................. 83 Tabel 5.35. Persentase Masyarakat yang Memberikan Pendapat tentang Beberapa Perilaku Tertentu di Masyarakat sebagai Perilaku Korupsi menurut Domisili Wilayah, 2012–2013 .......... 84 xvi INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 17. DAFTAR DAFTAR GAMBAR GAMBAR INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xvii DAFTAR GAMBAR Gambar 3.1. Persentase Non-­‐Respon SPAK 2013 Menurut Alasannya ........ 15 Gambar 3.2. Persentase Responden menurut Kelompok Umur (Tahun), 2013 .............................................................................................. 19 Gambar 3.3. Persentase Responden menurut Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan, 2013 .............................................................................. 23 Gambar 4.1. Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia, 2012–2013 ............................................................................. 26 Gambar 4.2. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Jenis Kelamin. 2012–2013 .................................................................................................... 27 Gambar 4.3. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Umur (Tahun), 2012-­‐2013 ..................................................................................................... 28 Gambar 4.4. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012-­‐2013 ............................................................................... 29 Gambar 4.5. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2012–2013 ................................... 29 Gambar 4.6. IPAK Indonesia Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (dalam jutaan rupiah), 2013 .............................. 30 Gambar 4.7. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Domisili Wilayah, 2012–2013 ................................................................................. 31 Gambar 4.8. IPAK Indonesia Menurut Zona Waktu, 2013 ................................. 32 Gambar 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut, 2012-­‐2013 .......... 34 Gambar 5.2. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi. 2012–2013 ............................................................ 36 Gambar 5.3. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam Kampanye Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku yang Lebih Banyak, 2012–2013 ................................... 37
  • 18. DAFTAR GAMBAR Gambar 5.4. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang Orang Tuanya tetapi Tidak Melaporkannya, 2012–2013 ................................................................. 38 Gambar 5.5. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/ Barang kepada Tokoh Informal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian) 2012–2013 ............................................................................. 41 Gambar 5.6. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Formal Ketika Suatu Keluarga Melaksanakan Hajatan (Pernikahan, Khitanan, Kematian), 2012–2013 ............................................................................ 42 Gambar 5.7. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Informal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan, 2012–2013 .................................................................................................... 44 Gambar 5.8. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Tokoh Formal Ketika Menjelang Hari Raya Keagamaan, 2012–2013 .......................................................................... 45 Gambar 5.9. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Menjamin Keluarga/Saudara/Teman agar Diterima Menjadi Pegawai Negeri/Swasta, 2012–2013 ................................................ 47 Gambar 5.10. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang dalam Proses Penerimaan Menjadi Pegawai Negeri/Swasta, 2012–2013 .................................................................................................... 49 Gambar 5.11. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih kepada Petugas untuk Mempercepat Urusan Administrasi (KTP dan KK), 2012–2013 ................................................................................. 50 Gambar 5.12. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Lebih Kepada Polisi Untuk Mempercepat Pengurusan SIM dan STNK, 2012–2013 .................................................................................................... 52 xviii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 19. DAFTAR GAMBAR Gambar 5.13. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang Damai kepada Polisi, 2012-­‐2013 ....................................................................................... 53 Gambar 5.14. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Petugas KUA yang Meminta Uang Tambahan untuk Transpor ke Tempat Acara Akad Nikah, 2012– 2013 ................................................................................................................. 55 Gambar 5.15. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang Guru yang Mendapatkan Jaminan (Jatah) agar Anaknya Diterima di Sekolah Tempatnya Mengajar, 2012–2013 .............................................................................. 56 Gambar 5.16. Perkembangan Persentase Pendapat tentang Perilaku Seseorang Guru yang Meminta Uang/Barang dari Orang Tua Murid Ketika Kenaikan Kelas/ Penerimaan Rapor, 2012–2013 .................................................................................................... 57 Gambar 5.17. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang yang Memberi Uang/Barang kepada Pihak Sekolah agar Anaknya Diterima di Sekolah Tersebut, 2012–2013 ............................................................................... 59 Gambar 5.18. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Seseorang Pegawai yang Melakukan Pekerjaan/Usaha Sampingan di Luar Tugasnya Pada Saat Jam Kerja, 2012–2013 .................................................................... 60 Gambar 5.19. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Membagikan Uang/Barang kepada Calon Pemilih pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu, 2012–2013 ............................................ 61 Gambar 5.20. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengharapkan Uang/Barang pada Pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu, 2012–2013 .................. 63 Gambar 5.21. Persentase Masyarakat yang Pernah Berhubungan Sendiri dengan Petugas Layanan Publik, 2012-­‐2013 ............... 67 Gambar 5.22. Diagram Alur Pertanyaan Pengalaman Berhubungan dengan Layanan Publik ........................................................................... 68 Gambar 5.23. Persentase Frekuensi Masyarakat Memperoleh Pengetahuan Anti Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Sumber, 2012–2013 .............................................................. 85 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xix
  • 20. DAFTAR GAMBAR Gambar 5.24. Persentase Sumber Media yang Menurut Masyarakat Paling Efektif dalam Memberikan Pengetahuan Anti Korupsi, 2012–2013 ................................................................................. 86 Gambar 5.25. Persentase Frekuensi Masyarakat Memperoleh Pengetahuan Anti Korupsi Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Media, 2012–2013 ....................................................... 87 Gambar 5.26. Persentase Jenis Media yang Menurut Masyarakat Paling Efektif dalam Memberikan Pengetahuan Anti Korupsi, 2012–2013 .................................................................................................... 88 xx INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 21. DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR LAMPIRAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xxi DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Kuesioner SPAK13.K ................................................................................... 93 Lampiran 2 : Foto-­‐Foto Workshop Instruktur Nasional ......................................... 99 Lampiran 4 : Foto-­‐Foto Pencacahan ............................................................................. 102
  • 22. DAFTAR LAMPIRAN xxii INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 23. DAFTAR SINGKATAN DAFTAR SINGKATAN — SPAK : Survei Perilaku Anti Korupsi — IPAK : Indeks Perilaku Anti Korupsi — PBAK : Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi — Stranas PPK : Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 xxiii Korupsi — EFA : Explanatory Factor Analysis — PCA : Principal Component Analysis — KRT : Kepala Rumah Tangga — ART : Anggota Rumah Tangga — RT : Rukun Tetangga — RW : Rukun Warga — KK : Kartu Keluarga — KTP : Kartu Tanda Pengenal — KUA : Kantor Urusan Agama — Pilkades : Pemilihan Kepala Desa — Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah — Pemilu : Pemilihan Umum DAFTAR SINGKATAN
  • 24. DAFTAR SINGKATAN xxiv INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 25. I. PENDAHULUAN I. PENDAHULUAN I. PENDAHULUAN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 1 1.1. Latar Belakang Korupsi merupakan masalah semua negara di dunia, terutama terkait korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga publik lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga sedang mengalami masalah terkait perilaku korupsi yang cenderung terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Korupsi di kalangan pemerintahan telah tumbuh secara vertikal dan horisontal ke daerah-­‐daerah. Korupsi di Indonesia sudah semakin meluas, tidak hanya terjadi di kalangan penyelenggara pemerintahan, pejabat publik, wakil rakyat saja tetapi sudah menyebar ke masyarakat bawah. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka panjang tahun 2012-­‐2025 dan jangka menengah tahun 2012-­‐2014. Presiden RI menugaskan BPS secara eksplisit untuk mengukur indikator pada strategi 5 yaitu meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi. Strategi ini diukur dengan melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi. Strategi kelima ini dianggap penting karena salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi patut diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentalnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan sebuah survei yang dapat memberikan gambaran tentang pendapat-­‐pendapat yang berkembang di masyarakat terkait dengan korupsi. Hasil survei diharapkan dapat memberikan peta bagi penyusunan program-­‐program yang dapat meningkatkan imunitas masyarakat terhadap praktek-­‐praktek koruptif, dan peran aktif mereka dalam mendukung tercapainya kondisi tersebut.
  • 26. I. PENDAHULUAN Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang merupakan kelanjutan dari survei yang sama pada tahun 2012. 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan publikasi ini secara umum dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai situasi dan kondisi perilaku anti korupsi masyarakat terkini dilihat dari pendapat, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi di Indonesia. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai sejauhmana budaya 2 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 zero tolerance terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima STRANAS PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi. 1.3. Ruang Lingkup Kegiatan SPAK 2013 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 170 Kabupaten/Kota (49 kota dan 121 kabupaten) dan di 33 provinsi. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak 10.000 rumah tangga. Analisis dan kajian mengenai perilaku anti korupsi penduduk Indonesia dalam publikasi ini secara keseluruhan hanya dilakukan untuk level nasional. 1.4. Sistematika Penulisan Publikasi ini disajikan dalam empat bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab 1 (Pendahuluan) berisi penjelasan rinci tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 (Metodologi) menjelaskan tentang metodologi termasuk metodologi sampling dan konsep/definisi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini. Bagian berikutnya atau Bab 3 menyajikan profil responden berdasarkan berbagai struktur mulai dari pendidikan, pekerjaan, dan pengeluaran rumah tangga. Kemudian, Bab 4 menyajikan hasil Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2013 dibandingkan dengan IPAK 2012. Bab 5 menyajikan data indikator
  • 27. I. PENDAHULUAN tunggal mengenai penilaian terhadap perilaku penduduk Indonesia dilihat dari tiga aspek yakni kebiasaan di tingkat keluarga, komunitas, dan publik. Analisis dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengalaman masyarakat berhubungan dengan pelayanan publik dilihat dari aspek perilaku korupsi dan anti korupsi yang terjadi. Kemudian bagian berikutnya menyajikan pengetahuan terkait perilaku korupsi dan anti korupsi penduduk Indonesia. Bab 6 menyajikan rekomendasi terkait dengan stranas PPK secara umum maupun hasil SPAK. Bagian terakhir atau (lampiran) menyajikan data-­‐data yang kuesioner dan foto-­‐foto pencacahan. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 3
  • 28. I. PENDAHULUAN 4 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 29. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 5 2.1. Metodologi Survei 2.1.1. Kerangka Sampel Kerangka sampel yang digunakan pada Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 terdiri dari empat jenis, yaitu : 1. Kerangka sampel penarikan tahap pertama adalah daftar kabupaten/kota di masing-­‐masing provinsi dilengkapi jumlah rumah tangga hasil SP2010 menurut klasifikasi perkotaan dan pedesaan 2. Kerangka sampel penarikan tahap kedua adalah daftar blok sensus susenas triwulan 3 2012 di masing-­‐masing kabupaten/kota terpilih 3. Kerangka sampel penarikan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di blok sensus terpilih susenas triwulan 3 yang terpilih SPAK 2012 4. Kerangka sampel tahap keempat adalah kepala rumah tangga atau suami/istrinya di setiap rumah tangga terpilih. 2.1.2. Desain Sampel Sampel blok sensus Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 adalah subsampel dari blok sensus terpilih Susenas 2012 triwulan 3. Pengambilan sampel adalah Three Stages Two Phase Rotation Sampling, sebagai berikut: 1. Pertama, memilih sejumlah kabupaten/kota dengan metode PPS sistematik with replacement size jumlah rumah tangga SP2010. Dengan metode ini kabupaten/kota terpilih lebih dari 1 kali akan memiliki alokasi sampel blok sensus lebih banyak. 2. Kedua, memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih Susenas triwulan 3 2012 di kabupaten terpilih dengan cara sistematik. Sampel blok sensus dibedakan atas daerah urban (perkotaan) dan rural (pedesaan). 3. Ketiga, dari sampel blok sensus Susenas triwulan 3, dilakukan penarikan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran
  • 30. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI sebanyak 10 rumah tangga. Penarikan sampel menggunakan nilai angka random pertama (R1) yang berbeda dengan R1 Susenas. 4. Keempat, dari setiap rumah tangga terpilih, selanjutnya dipilih responden kepala rumah tangga atau pasangannya menggunakan Tabel Kish 2.1.3. Cakupan dan Jumlah Sampel Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia. Jumlah sampel blok sensus adalah 1000 blok sensus sehingga jumlah sampel rumah tangga adalah 10.000 rumah tangga. Sampel 1000 blok tersebut adalah sampel pada level nasional yang selanjutnya didistribusikan ke dalam populasi blok sensus di kabupaten/kota terpilih 2.1.4. Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus dan Kelompok Sampel Rumah Tangga Untuk keperluan pelaksanaan Panel Survei hingga tahun 2016, dilakukan sampling rotasi. Dari 1.000 sampel blok sensus terpilih SPAK 2012 selanjutnya dibagi menjadi 4 paket sampel, yaitu: paket sampel 1, paket sampel 2, paket sampel 3, dan paket sampel 4. Setiap paket sampel berukuran 250 blok sensus dan antar paket sampel tidak saling tumpang tindih. Pada setiap blok sensus dipilih 2 kelompok sampel rumah tangga yang masing-­‐masing berukuran 10 rumah tangga. Antar kelompok sampel rumah tangga tidak saling tumpang tindih. Tabel 2.1. Kelompok Sampel Rumah Tangga dalam Paket Sampel Blok Sensus Paket Sampel Blok Sensus 6 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Kelompok Sampel Rumah Tangga 1 A dan E 2 B dan F 3 C dan G 4 D dan H Setelah dilakukan pembagian kelompok sampel maka selanjutnya dilakukan pengaturan rotasi kelompok sampel setiap tahun pencacahan sebagai berikut :
  • 31. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI Tabel 2.2. Kelompok Sampel Rumah Tangga 2012 -­‐ 2016 Paket Sampel Blok Sensus Kelompok Sampel Rumah Tangga 2012 2013 2014 2015 2016 ! dan 푅! ! dan 푅! ! dan 푅! ! dan 푅! INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 7 1 A E E E E 2 B B F F F 3 C C C G G 4 D D D D H 2.1.5. Pemilihan Sampel Rumah Tangga Misalkan jumlah rumah tangga di blok sensus ke-­‐i dari hasil pemutakhiran adalah 푀!, maka interval untuk penarikan sampel sistematik adalah 퐼 = !! !". Penentuan sampel rumah tangga ke-­‐n (n=2,3,…,10) secara sistematik menggunakan rumus: 푅! = 푅! + 푛 − 1 퐼 Sampel rumah tangga yang pertama 푅! untuk setiap paket sampel ditentukan dengan rumus: 1. Paket sampel 1: 퐴푅! = 푅! ! = 푅! ! + 1 atau 푅! ! = 푅! ! − 1 2. Paket sampel 2: 퐴푅! = 푅! ! = 푅! ! + 1 atau 푅! ! = 푅! ! − 1 3. Paket sampel 3: 퐴푅! = 푅! ! = 푅! ! + 1 atau 푅! ! = 푅! ! − 1 4. Paket sampel 4: 퐴푅! = 푅! ! = 푅! ! + 1 atau 푅! ! = 푅! ! − 1 2.1.6. Penggantian Sampel • Penggantian sampel blok sensus tidak diperkenankan. • Penggantian sampel rumah tangga diperkenankan asalkan penggantinya adalah rumah tangga yang menghuni bangunan sensus (dwelling) rumah tangga yang diganti.
  • 32. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI 2.1.7. Teknik Estimasi 2.1.7.1. Design Weight Design Weight merupakan kebalikan dari fraksi sampling. Sehingga fraksi sampling untuk blok sensus SPAK dapat dijabarkan sebagai berikut: Sampel kabupaten/kota : b p dipilih secara PPS sistematik dari populasi kabupaten/kota di suatu propinsi sehingga fraksi sampling kabupaten/kota ke-­‐k adalah: p pk b M p pk f = = pk M Sampel blok sensus : dipilih secara sistematik dari sampel blok sensus Susenas triwulan 3, sehingga fraksi sampling blok sensus ke-­‐i dibedakan urban/rural adalah: hi f h = ʹ′ n M h hi n hi M Jumlah sampel ruta blok sensus SPAK 2013 adalah 10, sehingga fraksi sampling rumah tangga ke-­‐j terpilih dibedakan urban/rural adalah: hj i M M Overall sampling fraction h untuk rumah tangga SPAK 2013 ke-­‐j blok sensus ke-­‐i, kabupaten ke-­‐p dibedakan urban/rural adalah: b M . . 10 hpij pk hi hj i M M 8 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 p N k pk b M M = Σ1 nʹ′ 0 1 Σ h h h Nh i hi M n n M ʹ′ = = hi hi f m ʹ′ = ʹ′ = 10 | hi h hi h p pk p n M M f f f f ʹ′ = = ʹ′ 0 |
  • 33. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI M M 1 0 hi w p ʹ′ ij ij x W Xˆ h ij ij y W Yˆ INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 9 Sehingga design weight SPAK 2013 per kabupaten/kota ke-­‐p menurut urban/rural adalah : dimana : : weight rumah tangga ke-­‐j, blok sensus ke-­‐i, propinsi ke-­‐p strata ke-­‐h : banyaknya rumah tangga propinsi ke-­‐p : banyaknya rumah tangga kabupaten/kota ke-­‐k, propinsi ke-­‐p : banyaknya populasi rumah tangga propinsi ke-­‐p, strata ke-­‐h : banyaknya rumah tangga blok sensus ke-­‐i, strata ke-­‐h : banyaknya rumah tangga hasil pemutakhiran blok sensus ke-­‐i, strata ke-­‐h : banyaknya sampel blok sensus, strata ke-­‐h : banyaknya sampel rumah tangga di setiap blok sensus, strata ke-­‐h 2.1.7.2. Estimasi Karakteristik Misalkan ij y dan ij x masing-­‐masing merupakan nilai karakteristik Y dan X rumah tangga terpilih ke-­‐j di blok sensus terpilih ke-­‐i di suatu propinsi di suatu strata, maka estimasi total karakteristik Y, X, dan rasio R serta varians rasio dirumuskan sebagai berikut: a. Estimasi total nilai karakteristik X ΣΣ = = = n i 1 m j 1 b. Estimasi total nilai karakteristik Y: ΣΣ = = = n i 1 m j 1 10 h hi p pk hpij hpij M n M b M f ʹ′ = = hpij w p M pk M h0 M hi M hi Mʹ′ h nʹ′ h m
  • 34. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI c. Estimasi rasio dan varians rasio: W y = = = = = n 10 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 ΣΣ = = ΣΣ ΣΣ ΣΣ = = = = i 1 m j 1 ij n i 1 m j 1 ij n i 1 m j 1 ij ij n i 1 m j 1 ij ij y x W x Xˆ Yˆ Rˆ 푣 푅 = !!! !! ! − !! ! !!! 푍! ! ! !! !! 푍! = 푌! − 푅 . 푋! 푍 = 푌 − 푅 . 푋 Dengan: 푛 : jumlah blok sensus terpilih 푌! : estimasi total karakteristik Y dalam blok sensus ke-­‐i 푋! : estimasi total karakteristik X dalam blok sensus ke-­‐i 푓 : fraksi penarikan sampel blok sensus 2.2. Metodologi Perhitungan Indeks Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2013 adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). SPAK 2013 mencakup tiga fenomena utama korupsi yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme. Variabel penyusun IPAK dipilih dari sekumpulan pertanyaan pada kuesioner SPAK 2013 menggunakan explanatory factor analysis IPAK disusun berdasarkan dua substansi utama yakni pendapat tentang kebiasaan terkait akar dan perilaku anti korupsi di masyarakat serta pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik dalam kurun waktu setahun terakhir. IPAK sebagai sebuah indeks komposit dihitung menggunakan beberapa variabel interdependensi yang signifikan secara statistik. Dibutuhkan metode analisis statistik yang mampu menangani interdependensi antar variabel dan sekaligus memberikan besaran bobot (penimbang) bagi setiap variabel yang signifikan secara statistik. Exploratory Factor Analysis merupakan metode analisis statistik yang dianggap paling cocok digunakan, dengan keterangan sebagai berikut : — Metode ekstraksi: Principal Component Analysis (PCA)
  • 35. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 11 — Model Fit: — Kaiser-­‐Mayer-­‐Olkin Measure of Sampling Adequacy ≥ 0,5 — Eigenvalue > 1 — Loading Factor ≥ 0,4 — Total Variance Explained ≥ 60% Berikut adalah tahapan penghitungan IPAK : • Pemilihan variabel analisis dan transformasi data (proses recording data) • Pemilihan variabel penyusun indeks didasarkan pada hasil Exploratory Factor Analysis (Principal Component Analysis) • Penghitungan indeks komposit (Indeks Perilaku Anti Korupsi. Penghitungan IPAK 1. Penghitungan Bobot Setiap Variabel 퐵표푏표푡 퐵! = 퐿표푎푑푖푛푔 퐹푎푐푡표푟 푇표푡푎푙 퐿표푎푑푖푛푔 퐹푎푐푡표푟 푑푎푙푎푚 1 푓푎푘푡표푟 ×푇표푡푎푙 푉푎푟푖푎푠푖 푑푎푙푎푚 1 푓푎푘푡표푟 2. Penghitungan Bobot Terstandarisasi Setiap Variabel 퐵표푏표푡 푇푒푟푠푡푎푛푑푎푟푖푠푎푠푖 (푏!) = 퐵! 퐵! 3. Penghitungan IPAK IPAK adalah rata-­‐rata tertimbang dari seluruh jawaban pada variabel penyusun indeks dengan penimbang bobot terstandardisasi masing-­‐ masing. 퐼푃퐴퐾 = 푏!푋! 푏! bi : Bobot Terstandarisasi; Xi : Variabel 4. Transformasi indeks ke skala 5 (sesuai Perpres) 퐼푛푑푒푘푠 (0 − 5) = (5×퐼푛푑푒푘푠 1 − 4 − 5) 3
  • 36. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI IPAK memiliki rentang nilai 0–5. Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Dalam memaknainya, nilai IPAK bisa dikelompokkan ke dalam 4 kategori, sebagai berikut : Nilai IPAK Makna Indeks 0 – 1,25 Sangat Permisif 1,26 – 2,50 Permisif 2,51 – 3,75 Anti Korupsi 3,76 – 5 Sangat Anti Korupsi 2.3. Konsep dan Definisi Menurut Wertheim (1965) ada tiga fenomena utama yang tercakup dalam istilah korupsi pada negara-­‐negara Asia Tenggara yaitu — Penyuapan (bribery), yakni apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi. — Pemerasan (extortion), yakni permintaan pemberian-­‐pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-­‐tugas publik, termasuk pejabat-­‐pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. — Nepotisme (nepotism) yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-­‐ teman atau rekan-­‐rekan politik pada jabatan-­‐jabatan publik tanpa memandang kemampuan mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik. Akar Kultural Korupsi Menurut Scott (dalam Mas’oed, 2008: 170) dalam setiap masyarakat terdapat desakan untuk timbulnya korupsi disebabkan karena faktor kultural dan struktural. Dalam masyarakat seperti Indonesia, faktor kultural yang umumnya mendorong timbulnya korupsi, misalnya adalah adanya nilai atau kebiasaan sebagai berikut: 12 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 37. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI — Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-­‐oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu di Eropa atau Amerika Utara bisa dianggap korupsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula kepada gustinya. — Ikatan keluarga dan kesetiaan parokial di masyarakat ketimuran seperti Indonesia masih dipandang sangat penting. Kewajiban seseorang pertama-­‐tama adalah memperhatikan saudara terdekat, kemudian trah atau sesama etniknya. Pada budaya semacam ini apabila ada seseorang yang mendatangi saudaranya yang pejabat untuk meminta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional, tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-­‐norma hukum formal yang berlaku. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara norma budaya atau norma hukum formal. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 13 Hasil diskusi dengan stakeholder dan para ahli, definisi perilaku korupsi dan anti korupsi dalam SPAK 2013 : Perilaku korupsi adalah “Tindakan meminta (pemerasan)/ memperoleh/memberi (penyuapan) imbalan uang, barang, atau keistimewaan (nepotisme) bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan kekuasaan/wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sesuai dengan standar etik/moral atau peraturan perundang-­‐undangan bagi kepentingan pribadi (personal, keluarga dekat, kawan dekat)”. Perilaku anti korupsi adalah “tindakan menolak/tidak permisif terhadap segala perilaku baik yang secara langsung merupakan korupsi, maupun perilaku yang menjadi akar atau kebiasaan pelanggengan perilaku korupsi di masyarakat yang terjadi di keluarga, komunitas, maupun publik”.
  • 38. II. METODOLOGI DAN KONSEP DEFINISI 14 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 39. III. PROFIL RESPONDEN III. PROFIL RESPONDEN III. PROFIL RESPONDEN Pindah 54% INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 15 3.1. Response Rate Pencacahan Responden terpilih untuk Survei Perilaku Anti Korupsi 2013 ini adalah kepala rumah tangga atau pasangannya (suami/isteri). Penentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kepala rumah tangga atau pasangannya selain merupakan orang yang bertanggung-­‐jawab atas pengelolaan rumah tangganya, juga merupakan informan kunci yang paling mengetahui keadaan rumah tangganya dan banyak berhubungan dengan pelayanan publik. Gambar 3.1. Persentase Non-­‐Respon SPAK 2013 Menurut Alasannya Gila/Sakit/ Menolak 6% Tua/ lainnya 16% Pergi 16% Tidak Ditemukan 8% Dari keseluruhan sampel yang berjumlah sebanyak 10.000 responden, sebanyak 970 responden sampai batas akhir waktu pencacahan tidak berhasil dicacah dikarenakan berbagai hal: pindah sebesar 54 persen, tidak dapat ditemukan sebesar 8 persen, tidak bersedia dicacah atau menolak sebesar 6 persen, sedang pergi selama periode pencacahan sebesar 16 persen), dan lainnya sebesar 16 persen tidak dapat didata karena berbagai hal seperti sudah terlalu tua, sakit, dan gila.
  • 40. III. PROFIL RESPONDEN Tingkat respon pencacahan (response rate) 16 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 SPAK 2013 ini secara keseluruhan mencapai sebesar 90,3 persen. Secara rinci response rate setiap provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Persentase Response Rate dan Non Response Rate Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 Provinsi Respon Rate Non-­‐Respon Rate Jumlah (1) (2) (3) (4) Aceh 90,00 10,00 100,00 Sumatera Utara 91,04 8,96 100,00 Sumatera Barat 90,00 10,00 100,00 Riau 89,00 11,00 100,00 Jambi 93,33 6,67 100,00 Sumatera Selatan 83,33 16,67 100,00 Bengkulu 85,00 15,00 100,00 Lampung 93,85 6,15 100,00 Kep. Bangka Belitung 90,00 10,00 100,00 Kep. Riau 88,75 11,25 100,00 DKI Jakarta 89,46 10,54 100,00 Jawa Barat 88,68 11,32 100,00 Jawa Tengah 93,24 6,76 100,00 DI Yogyakarta 87,00 13,00 100,00 Jawa Timur 92,26 7,74 100,00 Banten 89,36 10,64 100,00 Bali 92,35 7,65 100,00 Nusa Tenggara Barat 92,17 7,83 100,00 Nusa Tenggara Timur 93,64 6,36 100,00 Kalimantan Barat 92,50 7,50 100,00 Kalimantan Tengah 91,67 8,33 100,00 Kalimantan Selatan 91,67 8,33 100,00 Kalimantan Timur 88,13 11,88 100,00 Sulawesi Utara 88,89 11,11 100,00 Sulawesi Tengah 91,82 8,18 100,00 Sulawesi Selatan 87,62 12,38 100,00 Sulawesi Tenggara 95,00 5,00 100,00 Gorontalo 92,50 7,50 100,00 Sulawesi Barat 90,00 10,00 100,00 Maluku 80,00 20,00 100,00 Maluku Utara 76,00 24,00 100,00 Papua Barat 85,00 15,00 100,00 Papua 82,22 17,78 100,00 INDONESIA 90,30 9,70 100,00
  • 41. III. PROFIL RESPONDEN INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 17 3.2. Profil Demografis Responden Faktor-­‐faktor demografis adalah faktor atau atribut yang melekat pada seseorang, variabel demografis yang dikumpulkan dalam survei ini terbatas pada jenis kelamin, umur, hubungan dengan kepala rumah tangga, dan status perkawinan. Faktor demografis ini diduga berpengaruh terhadap sikap, pandangan dan perilaku seseorang. Faktor-­‐faktor lainnya yang juga diduga berpengaruh adalah tingkat pendidikan, status dan lapangan pekerjaan dibahas pada bagian berikutnya. Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa sebagian besar responden yang diwawancarai adalah kepala rumah tangga (KRT). Pada 2013 responden berstatus KRT sebanyak 58,48 persen dari jumlah responden secara keseluruhan, sedangkan 41,52 persen responden lainnya adalah pasangan atau suami/isteri dari KRT. Tabel 3.2. Persentase Responden Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga dan Jenis Kelamin, 2013 Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga Laki-­‐ laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) KRT 99,91 26,26 58,48 Isteri/Suami 0,09 73,74 41,52 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Terdapat pola yang sama dengan tahun sebelumnya yakni responden yang berjenis kelamin laki-­‐laki berstatus sebagai kepala rumah tangga. Sebanyak 99,91 persen responden yang berjenis kelamin laki-­‐laki memiliki status sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-­‐laki tetapi berstatus sebagai pasangan (suami/istri) hanya berjumlah 0,09 persen. Selain melihat pola status responden menurut hubungan dengan KRT, dalam survei ini juga menanyakan mengenai status perkawinan responden, yang terdapat empat kategori yakni tidak kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Tidak kawin berarti responden tersebut belum pernah kawin. Sementara kawin adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-­‐laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama
  • 42. III. PROFIL RESPONDEN maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-­‐istri. Cerai hidup adalah seseorang yang telah berpisah sebagai suami-­‐istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup. Selanjutnya cerai mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Komposisi responden menurut status perkawinan seperti yang disajikan pada Tabel 3.3, menunjukkan bahwa mayoritas dari keseluruhan responden status perkawinannya adalah kawin. Lebih dari tiga perempat dari keseluruhan responden atau sebesar 82,08 persen berstatus kawin, mempunyai istri bagi laki-­‐laki atau mempunyai suami bagi yang perempuan. Responden yang memiliki status perkawinan cerai (mati dan hidup) sebesar 15,65 persen. Sedangkan responden yang tidak kawin sebesar 2,27 persen. Tabel 3.3. Persentase Responden Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2013 Status Perkawinan Laki-­‐Laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) Tidak Kawin 3,22 1,54 2,27 Kawin 88,74 76,90 82,08 Cerai Hidup 2,30 3,25 2,84 Cerai Mati 5,74 18,31 12,81 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Komposisi responden menurut status perkawinannya untuk setiap jenis kelamin memiliki polanya serupa secara keseluruhan. Persentase responden laki-­‐laki berstatus kawin 90,31 persen sementara responden perempuan bersatus kawin persentasenya mencapai 76,90 persen. Proporsi 18 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 43. III. PROFIL RESPONDEN responden laki-­‐laki yang berstatus cerai hidup berjumlah paling sedikit, yakni hanya 2,3 persen. Sementara itu proporsi responden tidak kawin paling kecil sebesar 1,54 persen. Gambar 3.2. Persentase Responden menurut Kelompok Umur (Tahun), 2013 0.46 8.43 24.59 26.30 22.13 11.59 6.49 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 < 20 20-­‐29 30-­‐39 40-­‐49 50-­‐59 60-­‐69 70 + Kelompok Umur (Tahun) Struktur umur responden yang diperlihatkan pada Gambar 3.2, modus umur berkisar antara 40 -­‐ 49 tahun dengan persentase sebesar 26,30 persen. Sebagian besar responden merupakan individu dalam usia produktif terlihat dari gabungan kelompok umur 20 -­‐ 29, 30 – 39 dan 40 – 49 tahun yang mencapai 59,32 persen dari keseluruhan. Untuk kelompok dengan jumlah paling kecil adalah penduduk dibawah 20 tahun, yakni hanya berjumlah 0,46 persen. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 19 3.3. Tingkat Pendidikan Responden Seperti dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan nasional diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Setiap jenjang pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Sejalan dengan itu, tingkat pendidikan seseorang dapat merefleksikan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimilikinya.
  • 44. III. PROFIL RESPONDEN Dalam survei ini yang dimaksud jenjang pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan oleh seseorang yang masih atau sudah tidak bersekolah lagi. Terdapat delapan kategori jenjang pendidikan mulai dari tidak pernah sekolah sampai tamat S2 atau S3. Tabel 3.4. Persentase Responden Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2013 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Laki-­‐laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) Tidak Pernah Sekolah 7,47 11,48 9,72 Tidak Tamat SD/sedarajat 21,97 20,54 21,16 SD/Sederajat 29,77 31,15 30,55 SLTP/Sederajat 13,57 14,74 14,23 SLTA/Sederajat 19,31 16,37 17,66 DI/DII/DIII 1,92 2,02 1,98 S1 5,21 3,44 4,21 S2/S3 0,77 0,26 0,49 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Komposisi responden menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan secara rinci disajikan pada Tabel 3.4. Persentase yang tertinggi adalah tamat SD/sederajat (30,55 persen), berikutnya berturut-­‐turut adalah tidak tamat SD/sederajat (21,16 persen), tamat SLTA (17,66 persen), dan tamat SLTP (14,23 persen). Sedangan gabungan responden tamatan Diploma, S1, S2/S3 persentasenya sebesar 6,68 persen. Struktur tingkat pendidikan responden pada masing-­‐masing jenis kelamin serupa dengan struktur tingkat pendidikan responden secara keseluruhan. Persentase tertinggi pada responden laki-­‐laki adalah tamatan SD mencapai 29,77 persen, sementara responden perempuan yang tamatan SD sebesar 31,15 persen. 3.4. Jenis Kegiatan Utama Responden Kegiatan utama sehari-­‐hari yang dilakukan seseorang akan membangun suatu komunitas tersendiri yang juga memiliki pola interaksi sosial tersendiri. Kondisi ini pada gilirannya nanti akan mempengaruhi sikap 20 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 45. III. PROFIL RESPONDEN dan perilakunya. Sejalan dengan itu, sikap, wawasan dan perilaku seseorang yang bekerja akan berbeda dengan orang yang mengurus rumah tangga atau sekolah (tidak bekerja). Survei menanyakan apakah responden bekerja atau berusaha dalam seminggu terakhir. Konsep bekerja atau berusaha yang dipakai dalam survei ini adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Tabel 3.5. Persentase Responden Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 Kegiatan Utama Laki-­‐Laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) Bekerja 89,82 60,88 73,54 Tidak Bekerja 10,18 39,12 26,46 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Komposisi responden menurut kegiatan utama sehari-­‐hari disajikan pada Tabel 3.5. Kegiatan utama mayoritas responden adalah bekerja sebesar 73,54 persen, sedangkan responden yang tidak bekerja pada saat dilakukan pencacahan mencapai 26,46 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin maka untuk responden yang berjenis kelamin laki-­‐laki yang tidak bekerja ada sebanyak 10,18 persen. Berbeda dengan responden perempuan yang tidak bekerja persentasenya sebanyak 39,12 persen. 3.5. Status dalam Pekerjaan Utama Responden Status dalam pekerjaan utama adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Komposisi responden menurut status dalam pekerjaan utama dari Tabel 3.6 terlihat bahwa persentase tertinggi adalah berusaha sendiri sebesar 30,06 persen. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 21
  • 46. III. PROFIL RESPONDEN Kelompok mayoritas responden berikutnya berturut-­‐turut adalah mereka yang berusaha dibantu buruh tidak dibayar (17,89 persen), mereka yang merupakan karyawan/pegawai swasta (16,21 persen), dan pekerja bebas (14,33 persen). Sedangkan untuk responden yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil mencapai 4,63 persen. Tabel 3.6. Persentase Responden Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013 Status dalam Pekerjaan Utama 22 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Laki-­‐Laki Perempuan Jumlah (1) (2) (3) (4) Berusaha sendiri 28,79 31,51 30,06 Berusaha dibantu buruh tidak dibayar 21,82 13,38 17,89 Berusaha dibantu buruh dibayar 6,94 3,88 5,52 Karyawan/pegawai swasta 19,23 12,73 16,21 Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Pemerintah 4,54 4,73 4,63 TNI/POLRI 1,09 0,02 0,59 Pegawai BUMD/BUMN 0,33 0,10 0,23 Pekerja bebas 15,76 12,69 14,33 Pekerja tidak dibayar 0,75 20,13 9,77 Lainnya 0,73 0,83 0,78 Jumlah 100,00 100,00 100,00 Bila diklasifikasi menjadi tiga kelompok utama yaitu: 1) kelompok pegawai negeri (PNS dan TNI/Polri), 2) kelompok pekerja/pegawai swasta, dan 3) kelompok berusaha (wiraswasta) maka data yang dihasilkan menunjukkan mayoritas responden berada dalam kelompok yang memiliki pekerjaan berusaha (wiraswasta) mencapai 53,46 persen, diikuti kelompok pekerja pegawai swasta mencapai 41,32 persen dan kelompok pegawai negeri (PNS dan TNI Polri) sebesar 5,22 persen dari keseluruhan responden yang bekerja pada saat pencacahan dilaksanakan. 3.6. Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan Responden Pengeluaran rumah tangga secara umum dapat menggambarkan tingkat pendapatan. Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang turut menentukan tingkat kesejahteraan dalam kehidupan seseorang. Secara umum, tingkat kesejahteraan memiliki pengaruh terhadap pola pikir seseorang. Dalam kaitannya dengan perilaku anti korupsi, pola pikir (mind
  • 47. III. PROFIL RESPONDEN 12.28 1.24 0.16 0.09 3 -­‐ 5,9 juta 6 -­‐ 9,9 juta 10 -­‐ 14,9 juta > 15 juta Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (Rp) INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 23 set) dapat membentuk perilaku permisif atau tidaknya seseorang dalam menyikapi petty corruption (korupsi sehari-­‐hari). Tingkat pendapatan dalam survei ini diukur dengan tingkat pengeluaran. Rata-­‐rata pengeluaran rumah tangga per bulan merupakan perkiraan berapa biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan hidup seluruh rumah tangga setiap bulan. Gambar 3.3. Persentase Responden menurut Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan , 2013 30.29 55.94 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 < 1 Juta 1 -­‐ 2,9 juta Tingkat pengeluaran rumah tangga (sebulan) responden seperti yang perlihatkan pada Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa mayoritas responden berada pada tingkat pengeluaran rumah tangga sebulan berkisar antara Rp 1 juta – Rp 2,9 juta mencapai lebih dari separuh (55,94 persen). Kemudian diikuti dengan responden yang memiliki pengeluaran rumah tangga dibawah Rp 1 juta sebesar 30,29 persen. Sedangkan, untuk kelompok dengan jumlah yang paling kecil yakni pengeluaran rumah tangga diatas Rp 15 juta sebulan hanya berjumlah 0,09 persen dari keseluruhan.
  • 48. III. PROFIL RESPONDEN 24 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 49. IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia merupakan alat ukur yang memiliki fungsi untuk menggambarkan dinamika perilaku masyarakat apakah berperilaku anti atau permisif terhadap korupsi. Selain itu, juga untuk mencerminkan intensitas dan kecenderungan perilaku yang mengambarkan kondisi perilaku masyarakat secara umum (secara matematis indeks masyarakat adalah rata-­‐rata dari indeks seluruh individu). Visi dari strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) yang kelima, terwujudnya masyarakat dengan budaya integritas dalam berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Strategi ini diukur berdasarkan Indeks Perilaku Anti Korupsi dari individu di Indonesia. Semakin tinggi angka indeks ini, maka diyakini nilai budaya anti korupsi semakin terinternalisasi dan mewujud dalam perilaku nyata setiap individu untuk memerangi tindak pidana korupsi. IPAK 2013 merupakan kelanjutan dari baseline IPAK pada tahun 2012 lalu. IPAK dihitung secara tahunan dapat untuk menggambarkan perkembangan dinamika perilaku masyarakat. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2013 sebesar 3,63 dalam skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan IPAK tahun 2012 (3,55) INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 25 IPAK Indonesia 2013 sebesar 3,63 dalam skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin dibandingkan dengan IPAK 2012 yang besarnya 3,55. Meski demikian, kenaikan ini belum merubah posisi dalam kategori indeks, karena masih dalam kategori yang sama yakni anti korupsi. Kategori IPAK dibagi ke dalam empat kategori yakni “sangat permisif terhadap korupsi“ dengan nilai indeks 0 sampai 1,25, kategori “permisif” terhadap korupsi dengan nilai indeks 1,26 sampai 2,50, kategori “anti korupsi” dengan nilai indeks 2,51 sampai 3,75, dan kategori ”sangat anti korupsi” dengan nilai indeks 3,76 sampai 5,00.
  • 50. IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Gambar 4.1. Perkembangan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia, 2012–2013 Makna nilai IPAK adalah semakin mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, yang bernilai bahwa budaya zero tolerance terhadap korupsi semakin mengikat dan mewujud dalam perilaku di masyarakat. Dengan demikian akan semakin berkembang persamaan cara pandang bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat dan setiap manusia Indonesia, diharapkan akan muncul perbaikan-­‐perbaikan. Pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di segenap lapisan masyarakat merupakan salah satu cari untuk menyamakan cara pandang tersebut. 4.1. IPAK Menurut Jenis Kelamin Secara umum, IPAK 2013 lebih tinggi pada jenis kelamin laki-­‐laki dibanding perempuan, meski perbedaannya tidak dapat dikatakan signifikan. Berdasarkan Gambar 4.2 IPAK 2013 untuk jenis kelamin laki-­‐laki sedikit lebih tinggi sebesar 3,66 dibanding perempuan sebesar 3,60. Hal ini juga terjadi pada IPAK 2012 dimana IPAK untuk jenis kelamin laki-­‐laki sedikit lebih tinggi dibandingkan IPAK untuk jenis kelamin perempuan. 26 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Meski tidak berbeda signifikan, IPAK laki-­‐laki relatif lebih tinggi daripada IPAK perempuan
  • 51. IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Pada setiap kelompok jenis kelamin terjadi perubahan IPAK dari 2012 ke 2013. Dibandingkan dengan IPAK 2012 terlihat pola yang sama antara IPAK laki-­‐laki dan perempuan. IPAK untuk laki-­‐laki maupun IPAK untuk perempuan masing-­‐masing naik 0,07 poin. Gambar 4.2. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Jenis Kelamin. 2012–2013 Lebih tingginya angka IPAK 2013 untuk laki-­‐laki dibandingkan dengan IPAK untuk perempuan dari hasil survei berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan terkait dengan perilaku korupsi. Hal ini terlihat dari lebih banyak laki-­‐laki dibandingkan perempuan yang mengetahui/memahami jenis-­‐jenis perilaku yang merupakan perilaku korupsi. Hal ini mencerminkan lebih rendahnya pengetahuan/pemahaman perempuan terkait dengan perilaku korupsi yang berimplikasi kepada kecenderungan semakin permisifnya perempuan daripada laki-­‐laki. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 27 4.2. IPAK Menurut Umur IPAK 2013 lebih tinggi pada penduduk usia kurang dari 60 tahun dibanding penduduk usia 60 tahun ke atas. IPAK penduduk usia kurang dari 40 tahun sebesar 3,63, usia 40 sampai 59 tahun sebesar 3,65, dan usia 60 tahun ke atas sebesar 3,55. Seperti yang disajikan pada Gambar 4.3 memperlihatkan pada setiap kelompok umur terjadi kenaikan IPAK dari 2012 ke 2013. Pada kelompok umur di bawah 40 tahun terjadi kenaikan dari 3,57 menjadi 3,63. Pada kelompok umur 40 sampai 60 tahun terjadi kenaikan dari 3,58 menjadi 3,65.
  • 52. IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Hal ini juga terjadi pada kelompok umur di atas 60 tahun yang mengalami kenaikan dari 3,45 menjadi 3,55. Gambar 4.3. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Umur (Tahun), 2012-­‐2013 4.3. IPAK Menurut Pendidikan Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi. Dari Gambar 4.4 terlihat bahwa semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK. IPAK 2013 untuk responden berpendidikan SLTP ke bawah sebesar 3,55, SLTA sebesar 3,82 dan di atas SLTA sebesar 3,94. Bila diliihat, terjadi peningkatan pada indeks kategori SLTP ke bawah, dimana pada 2013 skornya naik dibandingkan angka 2012. Sementara itu, pada kategori SLTA pada 2012 sebesar 3,78 dan pada 2013 sebesar 3,82. Sementara untuk kategori SLTA ke atas pada 2012 sebesar 3,93 dan pada 2013 sebesar 3,94 Secara umum tingkat pendidikan seseorang dapat merefleksikan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimilikinya. Pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi di segenap lapisan masyarakat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan semangat anti korupsi. 28 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 Pendidikan berpengaruh cukup kuat pada semangat anti korupsi
  • 53. IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Gambar 4.4. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Pendidikan Tertinggi, 2012-­‐2013 4.5. IPAK Menurut Hubungan Kepala Rumah Tangga Secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifkan skor indeks bila dilihat berdasarkan hubungan dengan kepala rumah tangga. Pada setiap kategori hubungan dengan kepala rumah tangga terjadi kenaikan IPAK dari 2012 ke 2013. Gambar 4.5. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga, 2012–2013 Berdasarkan Gambar 4.5 terlihat IPAK 2013 untuk responden yang berstatus KRT naik dari 3,56 menjadi 3,62 dan IPAK untuk responden yang berstatus pasangan (suami/istri) juga naik dari 3,54 menjadi 3,63 pada 2013. Pola ini sejalan dengan pola yang terjadi pada IPAK komposit. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 29
  • 54. IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 4.6. IPAK Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Apabila dilihat berdasarkan tingkat pengeluaran maka secara umum terlihat bahwa tingkat pengeluaran paling rendah memiliki IPAK yang paling rendah pula. Secara umum terlihat tingkat pengeluaran rendah memiliki IPAK yang cenderung rendah Gambar 4.6. IPAK Indonesia Menurut Tingkat Pengeluaran Rumah Tangga Sebulan (dalam jutaan rupiah), 2013 1 – 2,9 5,0 3,75 2,50 1,25 Seperti yang disajikan pada Gambar 4.6. terlihat pada 2013, IPAK untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran dibawah 1 juta perbulan sebesar 3,53 sementara IPAK untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran diatass 15 juta rupiah sebesar 3,82. Selanjutnya, IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 1 sampai 2,9 juta perbulan sebesar 3,64. IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 3 sampai 5,9 juta perbulan sebesar 3,78, IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 6 sampai 9,9 juta perbulan sebesar 3,69. Kemudian, IPAK 2013 untuk masyarakat dengan tingkat pengeluaran 10 sampai 14,9 juta perbulan sebesar 3,86. 30 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 3 – 5,9 6 – 9,9 10 – 14,9 > 15 0 3,64 < 1 2013 3,53 3,78 3,69 3,86 3,82
  • 55. IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Tingkat kesejahteraan yang direfleksikan dalam tingkat pengeluaran memiliki pengaruh terhadap pola pikir seseorang. Dalam kaitannya dengan perilaku anti korupsi, pola pikir (mind set) dapat membentuk perilaku permisif atau tidaknya seseorang terkait dengan petty corruption (korupsi IPAK masyarakat di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 31 sehari-­‐hari). 4.7. IPAK Menurut Urban -­‐ Rural Nilai IPAK berdasarkan wilayah urban -­‐ rural memiliki pola yang sama dengan IPAK nasional. Pada Gambar 4.7 terlihat IPAK 2013 untuk perkotaan cenderung lebih tinggi sebesar 3,71 dibandingkan IPAK perdesaan sebesar 3,55. Perbandingan serupa juga telah nampak pada 2012, IPAK perkotaan sebesar 3,63 dibanding perdesaan sebesar 3,43. Gambar 4.7. Perkembangan IPAK Indonesia Menurut Domisili Wilayah, 2012–2013 Secara umum pada setiap kelompok wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan terjadi peningkatan IPAK dari 2012 ke 2013.. IPAK untuk perkotaan maupun IPAK untuk perdesaan masing-­‐masing naik 0,05 poin dan 0,09 poin. Lebih rendahnya IPAK perdesaan dapat mencerminkan kurangnya dampak internalisasi budaya anti korupsi disana ketimbang di perkotaan. Kesenjangan tersebut perlu diantisipasi sejak dini supaya tidak menjadi semakin lebar.
  • 56. IV. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI Sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan perilaku-­‐ perilaku yang termasuk dalam perilaku korupsi penting untuk dilakukan, agar masyarakat perdesaan menjadi lebih memahami/mengetahui bahwa perilaku yang sepertinya sudah biasa dilakukan di masyarakat merupakan perilaku korupsi yang tidak sepatutnya dilakukan. 4.8. IPAK Menurut Zona Waktu IPAK merupakan indeks dengan level estimasi nasional sehingga merinci nilai IPAK berdasarkan provinsi memang tidak didesain dari survei perilaku anti korupsi (SPAK) untuk sekarang ini. Namun, sebagai upaya untuk menjelaskan IPAK berbasis lokasi/wilayah, maka dilakukan penghitungan IPAK menurut zona waktu Gambar 4.8. IPAK Indonesia Menurut Zona Waktu, 2013 Secara umum, IPAK 2013 lebih tinggi pada zona waktu Indonesia Tengah (WITA) daripada zona waktu lainnya, meski perbedaannya tidak dapat dikatakan signifikan. Berdasarkan Gambar 4.8. terlihat IPAK untuk zona waktu tengah (WITA) sebesar 3,76 cenderung lebih tinggi dibandingkan IPAK zona waktu barat (WIB) sebesar 3,60 dan IPAK zona waktu timur sebesar 3,71. 32 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013
  • 57. V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 5.1. Pendapat terhadap Kebiasaan di Masyarakat Pertanyaan didesain untuk mengatahui bagaimana pendapat atau penilaian masyarakat terhadap beberapa perilaku/kebiasaan yang diduga merupakan akar kultural berkembangnya perilaku korupsi. Dalam tatanan sosial perilaku/kebiasaan baik atau buruk dapat membentuk sebuah kultur dalam kehidupan sehari-­‐hari. Dalam tatanan inilah pada penetapan variabel dirancang dalam tiga tingkatan yakni keluarga, komunitas, dan publik. Pendapat dan penilaian merupakan awal yang membentuk perilaku individu. Perilaku yang dinilai adalah perilaku sehari-­‐hari yang merupakan perilaku korupsi (everyday corruption) maupun perilaku yang diduga merupakan akar INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 33 kebiasaan perilaku koruptif. Dengan kata lain, semakin permisif pendapat masyarakat terhadap perilaku korupsi dapat diduga menggambarkan perilaku anti korupsi individu yang semakin rendah dan sebaliknya. Bagian ini diukur dari tiga aspek (level) yaitu keluarga, komunitas, dan publik. 5.1.1. Perilaku di Tingkat Keluarga Keluarga adalah level yang sangat penting dalam kehidupan sosial setiap individu. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang memiliki peranan yang sangat besar. Peranan yang sangat besar itu didasarkan sebuah keyakinan bahwa keluarga mempunyai fungsi yang sangat penting didalam menanamkan nilai-­‐nilai dalam proses sosialisasi. Sosialisasi menjadi penting dalam proses belajar dimana anggota masyarakat mempelajari norma-­‐norma dan nilai-­‐nilai yang berkembang dalam masyarakat. Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai proses melalui mana seseorang belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat (Sunarto, 2004). Dalam pendidikan dan budaya anti korupsi posisi keluarga dipandang memiliki peran yang sangat penting dalam mengajarkan nilai-­‐nlai luhur yang merupakan dasar perilaku anti korupsi. Hal ini sejalan dengan sembilan nilai integritas yang disampaikan oleh KPK (Komisi Pemberantasan
  • 58. V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 Korupsi), yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Nilai-­‐nilai tersebut diyakini memiliki kaitan erat dengan fungsi dan peran keluarga. Dalam survei ini di level keluarga terdiri dari empat variabel, yaitu: 1. Pendapat tentang sikap istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut 2. Pendapat tentang pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi 3. Pendapat tentang perilaku orang tua yang mengajak anaknya dalam kampanye Pemilu/Pilkada demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak 4. Pendapat tentang seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya tetapi tidak melaporkannya Gambar 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut, 2012-­‐2013 60 50 40 30 20 10 0 1.20 30.03 Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar Hasil SPAK 2013 seperti yang disajikan pada Gambar 5.1 menunjukkan bahwa masih terdapat 76,43 persen masyarakat menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar 34 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 19.56 49.20 1.07 22.50 22.30 54.13 2012 2013 Tiga dari empat responden menganggap kurang wajar atau tidak wajar seorang istri menerima uang yang diberikan suami tanpa harus mempertanyakan asal usulnya
  • 59. V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Jika dibandingkan dengan 2012 sebesar 68,76 persen mengalami peningkatan sebesar 7,67 persen. Sedangkan masyarakat yang menyatakan perilaku tersebut merupakan hal yang wajar atau sangat wajar sebesar 31,24 persen. Artinya tiga dari empat masyarakat menganggap kurang wajar atau tidak wajar seorang istri menerima uang yang diberikan suami tanpa harus mempertanyakan asal usulnya. Hal ini cerminan perilaku yang memiliki nilai integritas untuk menjadi anti korupsi. Apabila berdasarkan jenis kelamin, Tabel 5.1 memperlihatkan pola yang sama dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 sebanyak 73,45 persen laki-­‐laki menyatakan bahwa perilaku istri yang menerima uang pemberian suami di luar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut adalah hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Tabel 5.1. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Sikap Istri yang Menerima Uang Pemberian Suami di Luar Penghasilan Suami Tanpa Mempertanyakan Asal Usul Uang Tersebut Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 35 Pendapat 2012 2013 Laki-­‐Laki Perempuan Laki-­‐Laki Perempuan Sangat Wajar 1,34 1,09 1,17 0,99 Wajar 32,35 28,11 25,39 20,26 Kurang Wajar 20,12 19,10 23,15 21,64 Tidak Wajar 46,19 51,69 50,30 57,11 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Sedangkan perempuan yang menyatakan perilaku tersebut adalah hal yang kurang wajar atau tidak wajar lebih besar yakni 78,75 persen. Persentase perempuan yang tidak permisif terkait perilaku tersebut lebih tinggi daripada laki-­‐laki. Komposisi masyarakat yang menilai kurang wajar atau tidak wajar apabila seorang pegawai negeri bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi mencapai 76,17 persen atau naik 3,13 persen dibandingkan tahun 2012 (73,04 persen). Jumlah ini lebih besar daripada persentase masyarakat yang menyatakan
  • 60. V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 perilaku tersebut sebagai hal yang wajar atau sangat wajar sebesar 23,83 persen. Hampir tiga perempat masyarakat tidak permisif terkait perilaku ini. Gambar 5.2. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi. 2012–2013 60 50 40 30 20 10 0 2.20 25.76 Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar Secara umum laki-­‐laki lebih menganggap perilaku seorang pegawai negeri yang bepergian bersama keluarga dengan menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi sebagai hal yang kurang wajar atau tidak wajar sebesar 78,54 persen atau naik 3,85 persen dari tahun 2012 sebesar 74,69 persen. Sementara perempuan yang menilai kurang wajar atau tidak wajar sebesar 74,31 persen. Persentase masyarakat yang tidak permisif (kurang wajar atau tidak wajar) lebih tinggi pada laki-­‐laki daripada perempuan. Tabel 5.2. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Pegawai Negeri yang Bepergian Bersama Keluarga dengan Menggunakan Kendaraan Dinas untuk Keperluan Pribadi Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 Pendapat 2012 2013 Laki-­‐Laki Perempuan Laki-­‐Laki Perempuan Sangat Wajar 1,43 1,01 0,38 0,47 Wajar 23,89 27,32 21,08 25,22 Kurang Wajar 20,47 20,89 21,18 20,00 Tidak Wajar 54,22 50,78 57,36 54,31 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 36 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 20.70 52.34 0.43 23.41 20.52 55.65 2012 2013
  • 61. V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 Berdasarkan Gambar 5.3 terlihat pada tahun 2013, sebesar 82,70 persen masyarakat menyatakan bahwa perilaku orang tua mengajak anaknya dalam kampanye Pemilu/Pilkada demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar. Angka ini mengalami peningkatan tipis sebesar 2,48 persen dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 80,22 persen Sedangkan masyarakat yang menyatakan perilaku tersebut merupakan hal yang wajar atau sangat wajar sebesar 17,30 persen. Gambar 5.3. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam Kampanye Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku yang Lebih Banyak, 2012–2013 70 60 50 40 30 20 10 2.04 18.74 18.37 61.85 0.45 16.85 19.37 63.33 Meski lebih dari tiga perempat masyarakat menganggap kurang wajar atau tidak wajar perilaku orang tua mengajak anaknya dalam kampanye Pemilu/Pilkada demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak, ternyata masih ada masyarakat yang menyatakan sebaliknya. Hal ini merupakan tantangan untuk mendorong masyarakat memiliki nol toleransi (zero tolerance) terhadap perilaku yang tidak hanya jelas sebagai perilaku korupsi namun juga perilaku yang dapat dikategorikan sebagai akar dari perilaku korupsi. Apabila dilihat berdasarkan wilayah, dari Tabel 5.3 nampak pada 2013 persentase masyarakat yang berdomisili di wilayah perkotaan lebih tinggi menyatakan kurang wajar atau tidak wajar dibanding masyarakat di perdesaan. Sekitar 84,92 persen masyarakat di perkotaan mengatakan kurang wajar atau tidak wajar apabila ada orang tua yang mengajak anaknya INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 37 0 Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar 2012 2013
  • 62. V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 dalam kampanye Pemilu/Pilkada demi mendapatkan uang saku yang lebih banyak Sedangkan masyarakat yang berdomisili di wilayah pedesaan yang menyatakan perilaku tersebut kurang wajar atau tidak wajar sebesar 80,69 persen Tabel 5.3. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Perilaku Orang Tua yang Mengajak Anaknya dalam Kampanye Pemilu/Pilkada Demi Mendapatkan Uang Saku yang Lebih Banyak Menurut Wilayah Domisili, 2012-­‐2013 Pendapat 2012 2013 Perkotaan Perdesaan Perkotaan Perdesaan Sangat Wajar 0,72 1,33 0,27 0,62 Wajar 15,47 21,69 14,81 18,69 Kurang Wajar 17,83 18,85 17,36 21,17 Tidak Wajar 65,97 58,13 67,56 59,52 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Perilaku korupsi secara umum dapat diduga disebabkan dari perilaku kecil yang mencerminkan ketidakjujuran mulai dari level yang paling awal yakni keluarga. Kejujuran merupakan salah satu nilai intergritas KPK yang dianggap sebagai salah satu cara untuk melawan sikap permisif terhadap perilaku korupsi. Gambar 5.4. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang Orang Tuanya tetapi Tidak Melaporkannya, 2012–2013 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2.15 4.74 Sangat Wajar Wajar Kurang Wajar Tidak Wajar 38 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 15.15 79.97 0.07 3.37 14.19 82.37 2012 2013
  • 63. V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 Komposisi masyarakat yang menilai kurang wajar atau tidak wajar tentang perilaku seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya dan tidak melaporkannya relatif besar mencapai 96,56 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012, angka ini mengalami peningkatan tipis sebesar 1,44 persen. Sedangkan, persentase masyarakat yang menilai wajar atau sangat wajar relatif jauh lebih kecil sebesar 3,44 persen dari keseluruhan masyarakat. Gambaran yang serupa juga secara umum ditemukan baik pada laki-­‐ laki maupun perempuan, dimana mayoritas responden cenderung tidak permisif. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.4 terlihat pada tahun 2013 perempuan yang berpendapat tentang perilaku seseorang yang mengetahui saudaranya mengambil uang orang tuanya dan tidak melaporkannya merupakan hal yang kurang wajar atau tidak wajar sebesar 96,66 persen jauh lebih besar daripada yang menyatakan wajar atau sangat wajar sebesar 3,34 persen. Senada dengan penjelasan tersebut, pada tahun 2013 laki-­‐laki yang menyatakan kurang wajar atau tidak wajar sebesar 96,44 persen atau naik 1,50 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 94,94 persen. Angka tersebut juga jauh lebih besar daripada yang menyatakan wajar atau sangat wajar sebesar 3,56 persen. Tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan antara laki-­‐laki dan perempuan terkait perilaku tersebut. Tabel 5.4. Perkembangan Persentase Pendapat Masyarakat tentang Seseorang yang Mengetahui Saudaranya Mengambil Uang Orang Tuanya Tetapi Tidak Melaporkannya Menurut Jenis Kelamin, 2012-­‐2013 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 39 Pendapat 2012 2013 Laki-­‐Laki Perempuan Laki-­‐Laki Perempuan Sangat Wajar 0,20 0,11 0,13 0,02 Wajar 4,86 4,63 3,43 3,32 Kurang Wajar 15,97 14,47 14,31 14,10 Tidak Wajar 78,97 80,79 82,13 82,56 Total 100,00 100,00 100,00 100,00
  • 64. V. INDIKATOR TUNGGAL SPAK 2013 5.1.2. Perilaku di Tingkat Komunitas Dalam setiap masyarakat desakan untuk melakukan perilaku korupsi bisa disebabkan karena banyak faktor, diantaranya faktor kultural dan struktural. Pada masyarakat patrimonial seperti Indonesia, faktor kultural yang mendorong timbulnya korupsi bisa karena adanya nilai atau kebiasaan, tradisi pemberian hadiah, oleh-­‐oleh atau semacam itu kepada tokoh informal maupun tokoh formal dalam sebuah komunitas. Budaya upeti sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula kepada gustinya sudah lama tertanam sejak jaman kerajaan di Indonesia. Dengan kata lain, aliran kekayaan (wealth flow) 40 INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI 2013 yang berasal dari golongan masyarakat yang memiliki status sosial lebih rendah kepada golongan masyarakat berstatus sosial lebih tinggi sudah terinternalisasi sejak lama. Interclass wealth flow tersebut meskipun tidak dapat serta merta dikategorikan sebagai perilaku korupsi, namun diyakini kuat merupakan sebuah akar kultural perilaku korupsi. Faktor kultural yang sudah terjadi sejak lama seperti itu diduga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi internalisasi budaya yang cenderung koruptif. Pada level komunitas terdiri dari empat variabel yang dikaji., yaitu: • Pendapat tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh informal (adat/agama/masyarakat) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) • Pendapat tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh informal (adat/agama/masyarakat) ketika menjelang hari raya keagamaan. • Pendapat tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh formal (ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) • Pendapat tentang perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh formal (ketua RT/RW/Kades/Lurah) ketika menjelang hari raya keagamaan Secara umum, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa perilaku seseorang yang memberi uang/barang kepada tokoh informal (tokoh adat/ agama/masyarakat) ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) merupakan hal yang wajar/sangat wajar.