SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 47
HAERATI
361 11 004
FATIMAH SYAHRAH
MUKHTAR
361 11 007
NUR AWALIAH
361 11 006
ELVIONITA TALANTAN
361 11 026
KARTINI ARIF
361 11 027
PENGERTIAN KERANGKA KONSEPTUAL
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
adalah
prinsip-prinsip
yang
mendasari
penyusunan
dan
pengembangan
standar
akuntansi sektor publik yang disusun oleh sebuah
komite perumus standar independen dan
merupakan rejukan penting bagi komite standar
akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan
pemeriksa dalam mencari pemecahan atas
sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas
dalam penyataan standar akuntansi sektor publik
Tujuan kerangka konseptual
akuntansi sektor publik
Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
1. Penyusuan standar akuntansi sektor publik dalam
melaksanakan tugas perumusan standar
2. Penyusunan
laporan
keuangan
dalam
menanggulangi masalah nasabah akuntansi yang
belum diatur dalam standar akuntansi
3. Pemeriksaan dalam memberikan pendapat
mengenai apakah laporan keuangan disusun
sesuai dengan standar akuntansi sektor publik
4. Para pengguna laporan keuangan dalam
menafsirkan informasi pada laporan keuangan
yang disusun sesuai dgn SAP
RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
-Tujuan laporan keuangan
- karakteristik yang dibutuhkan dari suatu
informasi akuntansi keuangan
- asumsi-asumsi akuntansi
- Prinsip dasar untuk pengakuan dan pelaporan
- kendala-kendala
- unsur-unsur laporan keuangan
RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA
-Tujuan kerangka konseptual
- Lingkungan akuntansi pemerintahan
- Pengguna dan kebutuhan informasi para
pengguna
- Entitas pelaporan
- Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta
dasar hukum
- Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang
menetukan manfaat informasi dalam laporan
keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala
informasi akuntansi, dan
definisi, pengakuan, dan pengukuran unsurunsur yang membentuk laporan keuangan
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang
perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan
akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sbb:
1. Ciri utama struktur pemerintahan dan
pelayanan yang diberikan
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi
pengadilan
PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
a. Pemakaian laporan keuangan, masyarakat,
para wakil rakyat, lembaga pengawas dan
lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi dan
pinjaman, pemerintah
b. Kebutuhan informasi-informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan bertujuan umum
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari
semua kelompok pemakai
ENTITAS PELAPORAN
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut
ketentuan
pertauran
perundangundangan
wajib
menyampaikan
laporan
pertanggung jawaban berupa laporan keuangan
yang terdiri dari:
a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah
c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah
pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika
menurut
peraturan
perundang-undangan
dengan satuan oerganisasi dimaksud wajib
menyajikan laporan keuangan
PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN
KEUANGAN
Peranan pelaporan keuangan:
setiap
entitas
pelopran
mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:
a. Akuntabilitas
b. Manajemen
c. Transparansi
d. Keseimbangan anatar generasi
TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
a. Menyediakan informasi mengenai kecakupan
penerimaan periode berjalan untuk membiayai
seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara
memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan
c. Menyediakan
informasi
mengenai
jumlah
sumberdaya ekonomi digunakan dalam kegiatan
entitas pelporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimna entitas
pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya
e. Menyediakan informasi mengenai posisi
keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka
pendek maupun jangka penjang, termasuk yang
berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan
posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai
akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
a.
b.
c.
d.

Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan
ASUMSI DASAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN

a. Asumsi kemandirian antitas
b. Asumsi kesinambungan entitas
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Relevan
Andal
Penyajian jujur
Dapat diverifikasi
Netralitas
Dapat dibandingkan
Dapat dipahami
Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
merinci laporan keuangan yang harus disusun
dan disajikan oleh entitas pelaporan
keuangan, yaitu :
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(LP-SAL)
3) Neraca
4) Laporan Operasional (LO)
5) Laporan Arus Kas (LAK)
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7) Catatan Atas Laporan Keuangan
Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan
laporan keuangan untuk tujuan umum disusun
dan disajikan dengan menggunakan Basis
akuntansi Akrual untuk pemgakuan :
pendapatan (pd Lap. Operasional), beban, aset,
kewajiban, dan ekuitas.
Penggunaan Basis Kas masih memungkinkan
bila
ada
peraturan
perundang-undangan
mewajibkan demikian, misalnya pada LRA.
PRINSIP AKUNTANSI DAN LAPORAN
KEUANGAN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Basis akuntansi
Prinsip nilai historis
Prinsip realisasi
Prinsip substansi mengungguli
Prinsip periodisitas
Prinsip konsistensi
Prinsip pengungkapan lengkap
Prinsip penyajian wajar
KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN
DAN ANDAL
a. Materialitas
b. Pertimbangan biaya dan manfaat
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
PENGakuan UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses
penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur
aset,
kewajiban,
ekuitas
dana,
pendapatan,
belanja,
dan
pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada
laporan
keuangan
entitas
pelaporan
yang
bersangkutan.
a. Keandalan pengukuran
b. Pengakuan aset
c. Pengakuan kewajiban
d. Pengakuan pendapatan
e. Pengakuan belanja
Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan
dalam
rangka
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
berupa laporan keuangan.
Standar
tersebut
dikembangkan
dengan
mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan.
Terdiri atas :
PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
PSAP 03 : Laporan Arus Kas
PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan
PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
PSAP 06 : Akuntansi Investasi
PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan
PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
PSAP10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12 : Laporan Operasional
PSAP NO. 01
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
TUJUAN PSAP 01


Tujuan PSAP 01 adalah untuk mengatur
penyajian laporan keuangan untuk tujuan
umum.



Laporan keuangan untuk tujuan umum
adalah laporan keuangan yang ditujukan
untuk
memenuhi
kebutuhan
bersama
sebagian besar pengguna laporan termasuk
lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundangundangan
(Par 1)
RUANG LINGKUP


Laporan keuangan untuk tujuan umum
disusun dan disajikan dengan basis akrual



Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas
pelaporan
dalam
menyusun
laporan
keuangan
suatu
entitas
pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan laporan
keuangan konsolidasian, tidak termasuk
perusahaan negara/daerah
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai entitas pelaporan dalam hal:
•Aset;
•Kewajiban;
•Ekuitas;
•Pendapatan-LRA;
•Belanja;
•Transfer;
•Pembiayaan;
•Saldo anggaran lebih
•Pendapatan-LO;
•Beban; dan
•Arus kas.
KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Komponen laporan keuangan pokok:
 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Perubahan SAL
 Neraca
 Laporan Operasional (LO)
 LAK
 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 CaLK
PSAP NO. 02
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No.
02


PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian
Laporan Realisasi Anggaran yang disusun
dan
disajikan
dengan
menggunakan
anggaran berbasis kas;



LRA menyediakan informasi mengenai
realisasi
pendapatanLRA,
belanja,
transfer,
surplus/defisitLRA, dan pembiayaan dari suatu entitas
pelaporan
yang
masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya.
DEFINISI LRA
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan
salah satu komponen laporan keuangan
pemerintah yang menyajikan informasi tentang
realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara
tersanding untuk suatu periode tertentu.
BASIS AKUNTANSI
PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS
KAS”:
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada
rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran
dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum
Daerah
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat
diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas
Umum Daerah
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas
Umum Daerah
INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LRA




Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi
pendapatan menurut jenis pendapatan LRA.
Rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan;
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi
belanja menurut jenis belanja dalam LRA.
Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
PSAP NO. 03
LAPORAN ARUS KAS
Arti Penting LAK
Laporan Arus Kas (LAK):

Memuat
seluruh
penerimaan
dan
pengeluaran kas baik yang dianggarkan/tidak
dianggarkan;

Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi
perbendaharaan;
Pengertian LAK

Laporan yang memberi informasi:
 Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan
pembiayaan, penerimaan PFK);
 Arus
keluar kas (belanja, pengeluaran
pembiayaan, pengeluaran PFK);
 Saldo awal kas;
 Saldo akhir kas.
Manfaat LAK





Indikator yang akan datang;
Alat
menilai
kecermatan
estimasi
penerimaan kas;
Alat pertanggungjawaban;
Bahan evaluasi aktiva bersih/ekuitas.
Struktur LAK
Penyajian berdasarkan aktivitas:
 operasi;
 investasi aset nonkeuangan;
 pembiayaan;
 nonanggaran.
Penyajian LAK





Hanya dibuat oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan;
Metode: Langsung dan tidak langsung;
Hubungan antara saldo-saldo awal dan akhir
di LAK sama dengan yang ada dalam akun
yang sama di Neraca.
PSAP NO. 05
AKUNTANSI PERSEDIAA
PERSEDIAAN
Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah atau
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan
atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari
tanggal pelaporan.
CAKUPAN PERSEDIAAN






Barang atau perlengkapan untuk operasional;
Bahan atau perlengkapan untuk proses
produksi;
Barang dalam proses produksi;
Barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintahan.
PENGAKUAN PERSEDIAAN




Persediaan diakui pada saat potensi
manfaat ekonomi masa depan diperoleh
oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau
biaya yang dapat diukur dengan andal
Persediaan diakui pada saat diterima atau
hak
kepemilikannya
dan/atau
kepenguasaannya berpindah
PENGUKURAN
PERSEDIAANPENGUKURAN
PERSEDIAAN




Biaya perolehan apabila diperoleh dengan
pembelian;
Biaya standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara
lainnya seperti donasi/rampasan.
BY: KELOMPOK 5

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanSujatmiko Wibowo
 
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara InternasionalPenyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara InternasionalDeady Rizky Yunanto
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganAdi Jauhari
 
International public sector accounting standards board
International public sector accounting standards boardInternational public sector accounting standards board
International public sector accounting standards boardWildhaaa
 
Standar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanStandar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanAnggun Jayanti
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahRatna Raissa
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanRaka Aprizal
 
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahPengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahEndi Nugroho
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)
IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)
IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)Puput Waryanto
 
CTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualodhemamad
 
13-Laporan Keuangan Daerah
13-Laporan Keuangan Daerah13-Laporan Keuangan Daerah
13-Laporan Keuangan DaerahWahyu Wijanarko
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap editFerie Sulistiono
 
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 04 Catatan atas Laporan KeuanganPSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 04 Catatan atas Laporan KeuanganFox Broadcasting
 

Mais procurados (20)

Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahanKerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 
Ppt bab 4 fix
Ppt bab 4 fixPpt bab 4 fix
Ppt bab 4 fix
 
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara InternasionalPenyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang Berlaku secara Internasional
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan
 
International public sector accounting standards board
International public sector accounting standards boardInternational public sector accounting standards board
International public sector accounting standards board
 
Gak bisa dibuka
Gak bisa dibukaGak bisa dibuka
Gak bisa dibuka
 
Standar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanStandar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi PemerintahanMateri 1 Akuntansi Pemerintahan
Materi 1 Akuntansi Pemerintahan
 
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahPengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)
IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)
IPSAS 22 Sektor Pemerintahan Umum (Government General Sector)
 
CTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrual
 
13-Laporan Keuangan Daerah
13-Laporan Keuangan Daerah13-Laporan Keuangan Daerah
13-Laporan Keuangan Daerah
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit1. konsep sistem akuntansi & sap edit
1. konsep sistem akuntansi & sap edit
 
Akuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahanAkuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahan
 
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 04 Catatan atas Laporan KeuanganPSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
 

Semelhante a Presentation3

PPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxPPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxssusereda2ea1
 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAndy 'ndut
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiulvia nanda
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Cyrenia Dini
 
Kerangka konseptual by Andani Blogger
Kerangka konseptual by Andani BloggerKerangka konseptual by Andani Blogger
Kerangka konseptual by Andani BloggerAndani Abayz
 
Kerangka konseptual by http://diahandani.blogspot.com/
Kerangka konseptual by http://diahandani.blogspot.com/Kerangka konseptual by http://diahandani.blogspot.com/
Kerangka konseptual by http://diahandani.blogspot.com/Andani Abayz
 
Kerangka konseptual
Kerangka konseptualKerangka konseptual
Kerangka konseptualAndani Abayz
 
makalah akuntansi sektor publik
makalah akuntansi sektor publikmakalah akuntansi sektor publik
makalah akuntansi sektor publikNova Amelia
 
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111anhynurhayani77
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
 
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...YuliaGita
 
Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanBarmed Studio
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKDesi Nurmalasari
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxWien Sotya
 
7. CALK sgr.docx
7. CALK sgr.docx7. CALK sgr.docx
7. CALK sgr.docxpkmsegarau
 

Semelhante a Presentation3 (20)

PPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptxPPT PALP XI AKL.pptx
PPT PALP XI AKL.pptx
 
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHSTANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
 
Kerangka konseptual by Andani Blogger
Kerangka konseptual by Andani BloggerKerangka konseptual by Andani Blogger
Kerangka konseptual by Andani Blogger
 
Kerangka konseptual by http://diahandani.blogspot.com/
Kerangka konseptual by http://diahandani.blogspot.com/Kerangka konseptual by http://diahandani.blogspot.com/
Kerangka konseptual by http://diahandani.blogspot.com/
 
Kerangka konseptual
Kerangka konseptualKerangka konseptual
Kerangka konseptual
 
Makalah akpem
Makalah akpemMakalah akpem
Makalah akpem
 
Kata pengantar
Kata pengantarKata pengantar
Kata pengantar
 
makalah akuntansi sektor publik
makalah akuntansi sektor publikmakalah akuntansi sektor publik
makalah akuntansi sektor publik
 
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
Penilaian aset-tetap-dalam-perspektif-sap-141111
 
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahAnalisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
PPT AKPEM KEL. VI - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Pemerintah D...
 
Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi Pemerintahan
 
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSTANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
 
7. CALK sgr.docx
7. CALK sgr.docx7. CALK sgr.docx
7. CALK sgr.docx
 

Presentation3

  • 1. HAERATI 361 11 004 FATIMAH SYAHRAH MUKHTAR 361 11 007 NUR AWALIAH 361 11 006 ELVIONITA TALANTAN 361 11 026 KARTINI ARIF 361 11 027
  • 2. PENGERTIAN KERANGKA KONSEPTUAL Kerangka konseptual akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi sektor publik yang disusun oleh sebuah komite perumus standar independen dan merupakan rejukan penting bagi komite standar akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam penyataan standar akuntansi sektor publik
  • 3. Tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik Tujuannya adalah sebagai acuan bagi: 1. Penyusuan standar akuntansi sektor publik dalam melaksanakan tugas perumusan standar 2. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah nasabah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi 3. Pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik 4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi pada laporan keuangan yang disusun sesuai dgn SAP
  • 4. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK -Tujuan laporan keuangan - karakteristik yang dibutuhkan dari suatu informasi akuntansi keuangan - asumsi-asumsi akuntansi - Prinsip dasar untuk pengakuan dan pelaporan - kendala-kendala - unsur-unsur laporan keuangan
  • 5. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA -Tujuan kerangka konseptual - Lingkungan akuntansi pemerintahan - Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna - Entitas pelaporan - Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum - Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menetukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi, dan definisi, pengakuan, dan pengukuran unsurunsur yang membentuk laporan keuangan
  • 6. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sbb: 1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan 2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengadilan
  • 7. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN a. Pemakaian laporan keuangan, masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, pemerintah b. Kebutuhan informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pemakai
  • 8. ENTITAS PELAPORAN Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan pertauran perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari: a. Pemerintah pusat b. Pemerintah daerah c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan dengan satuan oerganisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan
  • 9. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN Peranan pelaporan keuangan: setiap entitas pelopran mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas b. Manajemen c. Transparansi d. Keseimbangan anatar generasi
  • 10. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN a. Menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi digunakan dalam kegiatan entitas pelporan serta hasil-hasil yang telah dicapai d. Menyediakan informasi mengenai bagaimna entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
  • 11. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka penjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
  • 12. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN a. b. c. d. Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan
  • 13. ASUMSI DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN a. Asumsi kemandirian antitas b. Asumsi kesinambungan entitas c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang
  • 14. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH a. b. c. d. e. f. g. Relevan Andal Penyajian jujur Dapat diverifikasi Netralitas Dapat dibandingkan Dapat dipahami
  • 15. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merinci laporan keuangan yang harus disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan keuangan, yaitu : 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) 3) Neraca 4) Laporan Operasional (LO) 5) Laporan Arus Kas (LAK) 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7) Catatan Atas Laporan Keuangan
  • 16. Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis akuntansi Akrual untuk pemgakuan : pendapatan (pd Lap. Operasional), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Penggunaan Basis Kas masih memungkinkan bila ada peraturan perundang-undangan mewajibkan demikian, misalnya pada LRA.
  • 17. PRINSIP AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN a. b. c. d. e. f. g. h. Basis akuntansi Prinsip nilai historis Prinsip realisasi Prinsip substansi mengungguli Prinsip periodisitas Prinsip konsistensi Prinsip pengungkapan lengkap Prinsip penyajian wajar
  • 18. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL a. Materialitas b. Pertimbangan biaya dan manfaat c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
  • 19. PENGakuan UNSUR LAPORAN KEUANGAN Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. a. Keandalan pengukuran b. Pengakuan aset c. Pengakuan kewajiban d. Pengakuan pendapatan e. Pengakuan belanja
  • 20. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Standar tersebut dikembangkan dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
  • 21. Terdiri atas : PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 : Laporan Arus Kas PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP 05 : Akuntansi Persediaan PSAP 06 : Akuntansi Investasi PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban PSAP10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 : Laporan Operasional
  • 22. PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
  • 23. TUJUAN PSAP 01  Tujuan PSAP 01 adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum.  Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan (Par 1)
  • 24. RUANG LINGKUP  Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual  Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah
  • 25. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: •Aset; •Kewajiban; •Ekuitas; •Pendapatan-LRA; •Belanja; •Transfer; •Pembiayaan; •Saldo anggaran lebih •Pendapatan-LO; •Beban; dan •Arus kas.
  • 26. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN Komponen laporan keuangan pokok:  Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan SAL  Neraca  Laporan Operasional (LO)  LAK  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  CaLK
  • 27. PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
  • 28. RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No. 02  PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas;  LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatanLRA, belanja, transfer, surplus/defisitLRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
  • 29. DEFINISI LRA Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.
  • 30. BASIS AKUNTANSI PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS KAS”: Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
  • 31. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LRA   Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan LRA. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan; Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  • 33. Arti Penting LAK Laporan Arus Kas (LAK):  Memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas baik yang dianggarkan/tidak dianggarkan;  Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi perbendaharaan;
  • 34. Pengertian LAK Laporan yang memberi informasi:  Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan pembiayaan, penerimaan PFK);  Arus keluar kas (belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran PFK);  Saldo awal kas;  Saldo akhir kas.
  • 35. Manfaat LAK     Indikator yang akan datang; Alat menilai kecermatan estimasi penerimaan kas; Alat pertanggungjawaban; Bahan evaluasi aktiva bersih/ekuitas.
  • 36. Struktur LAK Penyajian berdasarkan aktivitas:  operasi;  investasi aset nonkeuangan;  pembiayaan;  nonanggaran.
  • 37. Penyajian LAK    Hanya dibuat oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; Metode: Langsung dan tidak langsung; Hubungan antara saldo-saldo awal dan akhir di LAK sama dengan yang ada dalam akun yang sama di Neraca.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 43. PERSEDIAAN Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan.
  • 44. CAKUPAN PERSEDIAAN     Barang atau perlengkapan untuk operasional; Bahan atau perlengkapan untuk proses produksi; Barang dalam proses produksi; Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
  • 45. PENGAKUAN PERSEDIAAN   Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah
  • 46. PENGUKURAN PERSEDIAANPENGUKURAN PERSEDIAAN    Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.