2. PENGERTIAN KERANGKA KONSEPTUAL
Kerangka konseptual akuntansi sektor publik
adalah
prinsip-prinsip
yang
mendasari
penyusunan
dan
pengembangan
standar
akuntansi sektor publik yang disusun oleh sebuah
komite perumus standar independen dan
merupakan rejukan penting bagi komite standar
akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan
pemeriksa dalam mencari pemecahan atas
sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas
dalam penyataan standar akuntansi sektor publik
3. Tujuan kerangka konseptual
akuntansi sektor publik
Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
1. Penyusuan standar akuntansi sektor publik dalam
melaksanakan tugas perumusan standar
2. Penyusunan
laporan
keuangan
dalam
menanggulangi masalah nasabah akuntansi yang
belum diatur dalam standar akuntansi
3. Pemeriksaan dalam memberikan pendapat
mengenai apakah laporan keuangan disusun
sesuai dengan standar akuntansi sektor publik
4. Para pengguna laporan keuangan dalam
menafsirkan informasi pada laporan keuangan
yang disusun sesuai dgn SAP
4. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
-Tujuan laporan keuangan
- karakteristik yang dibutuhkan dari suatu
informasi akuntansi keuangan
- asumsi-asumsi akuntansi
- Prinsip dasar untuk pengakuan dan pelaporan
- kendala-kendala
- unsur-unsur laporan keuangan
5. RUANG LINGKUP KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN INDONESIA
-Tujuan kerangka konseptual
- Lingkungan akuntansi pemerintahan
- Pengguna dan kebutuhan informasi para
pengguna
- Entitas pelaporan
- Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta
dasar hukum
- Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang
menetukan manfaat informasi dalam laporan
keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala
informasi akuntansi, dan
definisi, pengakuan, dan pengukuran unsurunsur yang membentuk laporan keuangan
6. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang
perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan
akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sbb:
1. Ciri utama struktur pemerintahan dan
pelayanan yang diberikan
2. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi
pengadilan
7. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
a. Pemakaian laporan keuangan, masyarakat,
para wakil rakyat, lembaga pengawas dan
lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi dan
pinjaman, pemerintah
b. Kebutuhan informasi-informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan bertujuan umum
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari
semua kelompok pemakai
8. ENTITAS PELAPORAN
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut
ketentuan
pertauran
perundangundangan
wajib
menyampaikan
laporan
pertanggung jawaban berupa laporan keuangan
yang terdiri dari:
a. Pemerintah pusat
b. Pemerintah daerah
c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah
pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika
menurut
peraturan
perundang-undangan
dengan satuan oerganisasi dimaksud wajib
menyajikan laporan keuangan
9. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN
KEUANGAN
Peranan pelaporan keuangan:
setiap
entitas
pelopran
mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:
a. Akuntabilitas
b. Manajemen
c. Transparansi
d. Keseimbangan anatar generasi
10. TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN
a. Menyediakan informasi mengenai kecakupan
penerimaan periode berjalan untuk membiayai
seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara
memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan
c. Menyediakan
informasi
mengenai
jumlah
sumberdaya ekonomi digunakan dalam kegiatan
entitas pelporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimna entitas
pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya
11. e. Menyediakan informasi mengenai posisi
keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan
dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka
pendek maupun jangka penjang, termasuk yang
berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan
posisi keuangan entitas pelaporan, apakah
mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai
akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.
14. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Relevan
Andal
Penyajian jujur
Dapat diverifikasi
Netralitas
Dapat dibandingkan
Dapat dipahami
15. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan
merinci laporan keuangan yang harus disusun
dan disajikan oleh entitas pelaporan
keuangan, yaitu :
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(LP-SAL)
3) Neraca
4) Laporan Operasional (LO)
5) Laporan Arus Kas (LAK)
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7) Catatan Atas Laporan Keuangan
16. Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan
laporan keuangan untuk tujuan umum disusun
dan disajikan dengan menggunakan Basis
akuntansi Akrual untuk pemgakuan :
pendapatan (pd Lap. Operasional), beban, aset,
kewajiban, dan ekuitas.
Penggunaan Basis Kas masih memungkinkan
bila
ada
peraturan
perundang-undangan
mewajibkan demikian, misalnya pada LRA.
17. PRINSIP AKUNTANSI DAN LAPORAN
KEUANGAN
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Basis akuntansi
Prinsip nilai historis
Prinsip realisasi
Prinsip substansi mengungguli
Prinsip periodisitas
Prinsip konsistensi
Prinsip pengungkapan lengkap
Prinsip penyajian wajar
18. KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN
DAN ANDAL
a. Materialitas
b. Pertimbangan biaya dan manfaat
c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
19. PENGakuan UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses
penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu
kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur
aset,
kewajiban,
ekuitas
dana,
pendapatan,
belanja,
dan
pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada
laporan
keuangan
entitas
pelaporan
yang
bersangkutan.
a. Keandalan pengukuran
b. Pengakuan aset
c. Pengakuan kewajiban
d. Pengakuan pendapatan
e. Pengakuan belanja
20. Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan
dalam
rangka
penyusunan
laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD
berupa laporan keuangan.
Standar
tersebut
dikembangkan
dengan
mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan.
21. Terdiri atas :
PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran
PSAP 03 : Laporan Arus Kas
PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan
PSAP 05 : Akuntansi Persediaan
PSAP 06 : Akuntansi Investasi
PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan
PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban
PSAP10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa
PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12 : Laporan Operasional
23. TUJUAN PSAP 01
Tujuan PSAP 01 adalah untuk mengatur
penyajian laporan keuangan untuk tujuan
umum.
Laporan keuangan untuk tujuan umum
adalah laporan keuangan yang ditujukan
untuk
memenuhi
kebutuhan
bersama
sebagian besar pengguna laporan termasuk
lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan peraturan perundangundangan
(Par 1)
24. RUANG LINGKUP
Laporan keuangan untuk tujuan umum
disusun dan disajikan dengan basis akrual
Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas
pelaporan
dalam
menyusun
laporan
keuangan
suatu
entitas
pemerintah
pusat, pemerintah daerah dan laporan
keuangan konsolidasian, tidak termasuk
perusahaan negara/daerah
25. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai entitas pelaporan dalam hal:
•Aset;
•Kewajiban;
•Ekuitas;
•Pendapatan-LRA;
•Belanja;
•Transfer;
•Pembiayaan;
•Saldo anggaran lebih
•Pendapatan-LO;
•Beban; dan
•Arus kas.
26. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
Komponen laporan keuangan pokok:
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Perubahan SAL
Neraca
Laporan Operasional (LO)
LAK
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
CaLK
28. RUANG LINGKUP DAN MANFAAT PSAP No.
02
PSAP No. 02 diterapkan dalam penyajian
Laporan Realisasi Anggaran yang disusun
dan
disajikan
dengan
menggunakan
anggaran berbasis kas;
LRA menyediakan informasi mengenai
realisasi
pendapatanLRA,
belanja,
transfer,
surplus/defisitLRA, dan pembiayaan dari suatu entitas
pelaporan
yang
masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya.
29. DEFINISI LRA
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan
salah satu komponen laporan keuangan
pemerintah yang menyajikan informasi tentang
realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara
tersanding untuk suatu periode tertentu.
30. BASIS AKUNTANSI
PENCATATAN LRA MENGGUNAKAN “BASIS
KAS”:
Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada
rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran
dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum
Daerah
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat
diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas
Umum Daerah
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Kas
Umum Daerah
31. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LRA
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi
pendapatan menurut jenis pendapatan LRA.
Rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan pada Catatan atas Laporan
Keuangan;
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi
belanja menurut jenis belanja dalam LRA.
Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
33. Arti Penting LAK
Laporan Arus Kas (LAK):
Memuat
seluruh
penerimaan
dan
pengeluaran kas baik yang dianggarkan/tidak
dianggarkan;
Hanya disajikan unit yang memiliki fungsi
perbendaharaan;
34. Pengertian LAK
Laporan yang memberi informasi:
Arus masuk kas (pendapatan, penerimaan
pembiayaan, penerimaan PFK);
Arus
keluar kas (belanja, pengeluaran
pembiayaan, pengeluaran PFK);
Saldo awal kas;
Saldo akhir kas.
35. Manfaat LAK
Indikator yang akan datang;
Alat
menilai
kecermatan
estimasi
penerimaan kas;
Alat pertanggungjawaban;
Bahan evaluasi aktiva bersih/ekuitas.
37. Penyajian LAK
Hanya dibuat oleh unit yang mempunyai
fungsi perbendaharaan;
Metode: Langsung dan tidak langsung;
Hubungan antara saldo-saldo awal dan akhir
di LAK sama dengan yang ada dalam akun
yang sama di Neraca.
43. PERSEDIAAN
Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah atau
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan
atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari
tanggal pelaporan.
44. CAKUPAN PERSEDIAAN
Barang atau perlengkapan untuk operasional;
Bahan atau perlengkapan untuk proses
produksi;
Barang dalam proses produksi;
Barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintahan.
45. PENGAKUAN PERSEDIAAN
Persediaan diakui pada saat potensi
manfaat ekonomi masa depan diperoleh
oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau
biaya yang dapat diukur dengan andal
Persediaan diakui pada saat diterima atau
hak
kepemilikannya
dan/atau
kepenguasaannya berpindah