Dokumen tersebut membahas tentang persiapan implementasi Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (JKSN) di Indonesia, mencakup 6 pokja utama Kementerian Kesehatan (Kemkes) yaitu: 1) fasilitas kesehatan dan rujukan, 2) pembiayaan dan transformasi lembaga, 3) regulasi, 4) SDM dan capacity building, 5) sosialisasi dan advokasi, 6) farmasi dan alat kesehatan. Dokumen ini juga membahas tentang paket man
2. • UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN
• UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
- BPJS-1 (BPJS Kesehatan)
- BPJS-2 (BPJS Ketenaga-kerjaan)
Implementasi JK SJSN t.m.t 1 Januari 2014
PT Askes (Persero) ditransformasikan menjadi BPJS
Kesehatan
Masa penyiapan, transisi dan transformasi
penyelenggaraan 2012-2013
Kemkes mempunyai peran dominan pada penyiapan
implementasi JK SJSN dan penyiapan BPJS Kesehatan
3. Pendahuluan (2)
Komitmen Menteri
Kesehatan Pada Rakor
Kesra Tgl 10 Pebr 2012
Ruang J.Leimena Kemkes
Penyelesaian 6 urusan pokok yang menjadi tugas Kemkes
3 Urusan perlu dukungan penelitian/kajian/analisis
4. Pokja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan
Pokja Fasilitas Kesehatan, Sistem Rujukan dan
1 Infrastruktur
Infrastruktur
a. Menyiapkan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan
b. Menyiapkan Pedoman Sistem Rujukan
c. Melakukan kerja sama dengan fasilitas pelayanan
Kesehatan
d. Melakukan penyusunan standar pelayanan (+)
e. Menyiapkan sistem informasi kesehatan serta
pendukung lainnya (+)
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 4
5. Pokja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan
Pokja Pembiayaan, Transformasi Kelembagaan
2 dan Program
dan Program
a. Menyiapkan penyusunan manfaat paket pelayanan
b. Membuat Pedoman tarif
c. Melakukan Penyusunan sistem pembayaran termasuk case
mix dan INA CBG’s
d. Melakukan evaluasi, monitoring, dan koordinasi pelaksanaan
transformasi kelembagaan dan program PT. Askes (Persero)
menjadi BPJS Kesehatan
e. Menyiapkan sistem monitoring pembiayaan kesehatan,
f. Melakukan penghitungan dana dan sumber dana
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 5
6. 3 Pokja Regulasi
Pokja Regulasi
a. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melakukan harmonisasi
peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem jaminan
kesehatan
b. Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
c. Menyusun rancangan Peraturan perundang-undangan
berkenaan dengan transformasi kelembagaan dan program PT.
Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan,
d. Menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan
pelaksanaan BPJS Kesehatan
e. Menyusun Ppres Jaminan Kesehatan
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 6
7. 4 Pokja Sumber Daya Manusia & Capacity Building
Pokja Sumber Daya Manusia & Capacity Building
a. Membuat perencanaan kebutuhan sumber daya
manusia beserta jenis-jenisnya dalam berbagai
tingkatan
b. Melakukan penyiapan pendidikan dan pelatihan
sumber daya manusia,
c. Menyusun kebutuhan dan pemenuhan tenaga
verifikator dan tenaga pendukung lain dalam
penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 7
8. 5 Pokja Sosialisasi dan Advokasi
Pokja Sosialisasi dan Advokasi
a. Membuat perencanaan sosialisasi yang efektif
dan efisien
b. Melakukan sosialisasi konsep SJSN bidang
kesehatan ke semua stake holder, masyarakat
dan sektor.
c. Melakukan advokasi ke Pemda,
d. Mendirikan sistem Keluhan (Grivance)
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 8
9. 6 Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan
Pokja Farmasi dan Alat Kesehatan
a. Membuat sistem kendali harga obat dan alat
kesehatan
b. Membuat sistem kendali logistik
c. Membuat sistem penggunaan obat rasional
d. Pengkajian Teknologi
TIM PENYIAPAN PELAKSANAAN BPJS 9
10. PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMILIKI
ASURANSI KESEHATAN SOSIAL / PEMBIAYAAN PUBLIK
DI BEBERAPA NEGARA*
*Tahun 2003
11/22/12 www.jpkm-online.net 10 8
11. Proporsi Penduduk yang memiliki Jaminan
Kesehatan (asuransi kesehatan)
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
JAMKESDA telah ada di 250 Kab/Kota,
dilaksanakan secara bervariasi, oleh:
- PT Askes : 195 Kab/Kota
- Kelola Sendiri: 65 Kab/Kot Distribusi Penduduk yang memiliki
Jaminan Kesehatan (asuransi
Propinsi Universal Coverage:
kesehatan) menurut Jenis Jaminan
1.Prop Sumatra Selatan
2.Prop Sulawesi Selatan tahun 2010
3.Prop Bali
4.NAD, 5. Bangka belitung
12. JAMKESMAS JAMKESDA JAMSOSTEK ASKES
Orang miskin Pengangguran Pekerja Informal Pekerja Formal Swasta PNS/TNI/Polri
Bantuan Iuran Membayar Iuran
Selain Jamkesmas, skema benefit sangat bervariasi, relatif masih rendah Skema benefit sudah tinggi dan komprehensif
dan sporadis
Cakupan perlindungan sangat ter-fragmentasi:
baik kepesertaan, program maupun skema
manfaat
12
13. Pendahuluan(4) Findings:
Pembelajaran Dari Jamkesmas: Disparitas Manfaat & Akses Fisik
Rate Pemanfaatan Rawat Inap di Puskesmas
Berdasarkan Region, 2004-2010
Seluruh Peserta Jamkesmas
.002 .004 .006 .008 .01 .012 .014 .016 .018 .02
.002 .004 .006 .008 .01 .012 .014 .016 .018 .02
Nusa Tenggara
Nusa Tenggara
Rate pemanfaatan
Rate pemanfaatan
Papua
Jawa-Bali
Papua
Jawa-Bali Maluku
Sulawesi
Kalimantan Sulawesi Kalimantan
Maluku Sumatera
Sumatera
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
tahun tahun
Sumber: SUSENAS 2004-2010
14. Pendahuluan (5) Findings:
Pembelajaran Dari Jamkesmas: Disparitas Partisipasi RS Swasta
Rate Pemanfaatan Rawat Jalan di Rumah Sakit
Berdasarkan Jenis Rumah Sakit, 2004-2010
Seluruh Peserta Jamkesmas
.015
.015
Semua Rumah sakit
Semua Rumah sakit
.01
.01
Rate pemanfaatan
Rate pemanfaatan
RS Pemerintah
RS Pemerintah
.005
.005
RS Swasta
RS Swasta
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
tahun tahun
Sumber: SUSENAS 2004-2010
15. Pendahuluan (6)Findings:
Pembelajaran Dari Jamkesmas: Kelompok Usia Penerima Manfaat
Rate Pemanfaatan Rawat Jalan di Rumah Sakit
Berdasarkan kelompok umur (tahun), 2004-2010
Seluruh Peserta Jamkesmas
.03
.03
.025
.025
50+
50+
.02
.02
Rate pemanfaatan
Rate pemanfaatan
.015
.015
0-5
0-5
15-49
.01
.01
15-49
6-14
.005
.005
6-14
0
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
tahun tahun
Sumber: SUSENAS 2004-2010
17. Paket Manfaat Dasar (1)
UU 40/2004 pasal 22 :
1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang
mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis
pakai yang diperlukan.
2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan
penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.
18. Paket Manfaat Dasar (1)
UU 40/2004 pasal 22 :
1. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan
berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan
bahan medis habis pakai yang diperlukan.
2. Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan
penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.
Paket Manfaat Dasar :
1. Komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)
2. Sesuai kebutuhan medis
3. Untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
19. Paket Manfaat Dasar (2)
Manfaat JK-
SJSN
(sinkronisasi)
Askes PNS Jamkesda Jamsostek Jamkesm as
20. Perlu dilakukan analisis review paket manfaat
menurut draft RPerpres
how comprehensive the comprehensiveness?
Perlu dilakukan analisis variasi paket manfaat
‘existing benefit” (PT Askes, Jamsostek, TNI/Polri,
Jamkesmas dan Jamkesda)
sinkronisasi paket manfaat dasar ?
kesenjangan (positif/negatif) terhadap paket
manfaat dasar dan implikasinya
Perlu dilakukan analisis C.O.B antar manfaat
berbagai skema asuransi
22. Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Rasio per Rasio per Rasio per
No Jenis Tenaga
100.000 Jumlah 100.000 Jumlah 100.000 Jumlah
penduduk penduduk penduduk
1 Dokter Spesialis 10,50 25.181 11,25 27.298 12,00 29.452
2 Dokter Umum 39,00 93.528 43,50 105.551 48,00 117.808
3 Dokter Gigi 11,00 26.380 11,00 26.691 11,00 26.998
4 Perawat 158,00 378.909 158,00 383.381 158,00 387.785
5 Bidan 75,00 179.862 75,00 181.984 75,00 184.075
6 Perawat Gigi 16,00 38.371 16,00 38.823 16,00 39.269
7 Apoteker 10,50 25.181 11,25 27.298 12,00 29.452
8 Asisten Apoteker 21,00 50.361 22,50 54.595 24,00 58.904
9 SKM 10,00 23.982 11,00 26.691 12,00 29.452
10 Sanitarian 12,50 29.977 13,75 33.364 15,00 36.815
11 Gizi 21,00 50.361 22,50 54.595 24,00 58.904
12 Keterapian Fisik 5,00 11.991 5,50 13.346 6,00 14.726
13 Keteknisan Medis 7,50 17.986 8,25 20.018 9,00 22.089
Sumber data: Pusrengun BPSDM (2011)
23. SDM Dan Fasilitas Kesehatan (2)
Ketersediaan FasilitasKesehatan
Jenis Faskes Jumlah
Rumah Sakit 1.722
Puskesmas 9.133
Puskesmas Pembantu 22.100
Posyandu 212.629
Hasil Rifaskes ??
sbr data: http://rs.upayakesehatan.info
24. SDM Dan Fasilitas Kesehatan (3)
Distribusi RS Menurut Kepemilikan dan Jenis RS
Sbr data: http//rs.upayakesehatan.info
25. SDM Dan Fasilitas Kesehatan (4)
Distribusi Kelas Pelayanan Rawat Inap RS Pemerintah
dan Swasta Di Indonesia
Sbr data: http//rs.upayakesehatan.info
26. SDM Dan Fasilitas Kesehatan (5)
Kebutuhan Tempat Tidur di RS
Rasio Ideal
Keadaan Saat
1:1000 Kekurangan
Ini
(WHO)
Kebutuhan Tempat
237.641 124.875 112.766
Tidur Total
26
27. Perlu dilakukan analisis; adekuasi, distribusi dan
pemerataan sisi supply :
a. SDM kesehatan
b. Fasilitas kesehatan
c. Jumlah TT RS
dikaitkan dengan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan
(dengan mempertimbangkan berbagai aspek; geografis,
kapasitas fiskal daerah, dll)
Perlu dilakukan analisis variasi kemampuan pemberian
layanan RS menurut kelas RS untuk memastikan
berjalannya strukturisasi sistem rujukan
Perlu dilakukan analisis kesiapan RS menjadi BLU/BLUD
29. Kelembagaan (1)
Transformasi Jamkesmas
Tahapan peralihan Jamkesmas ke BPJS:
1.Penugasan Pengelolaan Manajemen Kepesertaan
Jamkesmas kepada PT Askes pada tahun 2012
2.Penugasan Penyelenggaraan Jamkesmas kepada
PT Askes (dalam masa transisi sebelum menjadi
BPJS) pada tahun 2013.
3.Pengalihan Program Jamkesmas kepada BPJS
kesehatan, t.m.t 1 Januari 2014
30. Mendorong Percepatan Perubahan status PT
ASKES (Persero) menjadi Badan Hukum Publik
PT Askes menuju Penyesuaian manajemen,
terutama pengalihan aset dan liabilitas, pegawai
serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke
BPJS Kesehatan.
Transformasi Program-Progran Jaminan Kesehatan
Sosial
31. Perlu dilaksanakan analisis kesiapan PT Askes
(Persero) dalam transformasi menjadi BPJS
Kesehatan (berbagai-bagai aspek: SDM, badan
hukum, manajemen, prospective payment INA-
CBGs dll)
Perlu dilakukan kajian kebijakan, penguatan peran
Kemkes dalam MONEV penyelenggaraan JK
SJSN
32. Menteri Kesehatan telah berkomitmen
menyelesaikan 6 urusan yg menjadi tugas
Kemkes dalam penyiapan implementasi JK SJSN
dan 3 urusan memerlukan dukungan
analisis/informasi berbasis bukti
Dukungan penelitian/kajian/analisis tsb
mencakup:
- Paket manfaat dasar
- SDM dan Faskes
- Transformasi kelembagaan
Kepesertaan Jaminan Keehatan Sampai dengan 31 Desember 2010: Proporsi Penduduk Indonesia yang telah mempunyai Jaminan Kesehatan adalah 59,07% atau sebesar 139,4 juta penduduk; Sehingga tinggal 40,93% penduduk yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Terdapat 139,4 juta penduduk yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan (Asuransi Kesehatan) Dari 139juta atau 59,07% penduduk Indonesia yang telah mempunyai jaminan kesehatan , Jamkesmas berkontribusi sebesar 54,8%; dan Jamkesda berkontribusi 22,6%, sedangkan Askes PNS, TNI POLRI 12,4%, Jamsostek berkontribusi 3,5%, Jaminan Kesehatan Perusahaan 4,6%, Asuransi Swasta lainnya 2% Jumlah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan mencapai 250 kab/kota atau 51% dari jumlah Kab/kota yang ada di Indonesia; Dengan model pengelolaan bervariasi, yaitu dikelola sendiri ada 65 kab/kota sedangkan yang 185 kab/kota menyerahkan pengelolaannya kepada PT Askes
file d: litbang/donald SJSN
file d: litbang/donald SJSN
file d: litbang/donald SJSN
file d: litbang/donald SJSN
file d: litbang/donald SJSN
file d: litbang/donald SJSN
Hadirin yang saya hormati, Dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, telah diproyeksikan estimasi kebutuhan berbagai jenis tenaga kesehatan. Slide ini menggambarkan estmasi kebutuhan tenaga kesehatan dari berbagai jenis tenaga kesehatan yang barangkali tidak perlu kami uraikan secara mendetail. Tetapi, beberapa program Kemkes yang menyangkut produksi, distribusi dan pemerataan tenaga kesehatan antara lain adalah; beasiswa pendidikan tenaga dokter spesialis, dokter pegawai tidak tetap, dll. file d: litbang/donald SJSN
Kementerian Kesehatan akan mempersiapkan sisi supply tentang ketersediaan sarana fasilitas kesehatan. Pada saat ini total RS yang tersedia sejumlah 1.722, Puskesmas sebanyak 9.133, Pustu sebanyak 22.100 dan Posyandu sebanyak 212.629 file d: litbang/donald SJSN
file d: litbang/donald SJSN
file d: litbang/donald SJSN
Peningkatan akses masyarakat terhadap RS terutama untuk perawatan Inap memerlukan jumlah tempat tidur yang cukup banyak. Ratio ideal tempat tidur RS menurut WHO adalah sebesar 1:1000. Oleh karena itu kebutuhan tempat tidur RS sebesar 237.641 TT sedang yang sudah terpenuhi adalah sebesar 12 4 . 875 TT, sehingga masih kekurangan 1 12 . 766 TT. file d: litbang/donald SJSN
Bapak Menko Kesra, Bapak/Ibu para Menteri dan hadirin sekalian, Dalam pandangan kami, tahapan peralihan Jamkesmas ke BPJS akan dibuat melalui tahapan sebagai berikut: Melanjutkan p enugasan Pengelolaan Manajemen Kepesertaan Jamkesmas, termasuk cetak dan distribusi kartu baru kepada PT Askes , pada tahun 2012. Database kepesertaan menggunakan data baru mengacu kepada data unifikasi (basis data terpadu) untuk program perlindungan sosial yang dikeluarkan oleh TNP2K bekerjasama dengan BPS. 2. Penugasan Penyelenggaraan Jamkesmas kepada PT A skes (dalam masa transisi sebelum menjadi BPJS) pada tahun 2013, dengan dasar pertimbangan : Kelancaran peralihan pengelolaan Jamkesmas termasuk peralihan administratif dan keuangan ke BPJS pada saatnya di tahun 2014, termasuk PT Askes sebagaimana amanah Unda n g-Undang BPJS telah ditetapkan akan menjadi BPJS kesehatan Bahwa PT Askes sebagai BUMN diperkena n kan untuk menerima penugasan dari P emerintah sebagaimana di a manahkan dalam Undang-Undang N omor 19 tahun 2003 tentang B adan U saha M ilik N egara PT Askes selama ini telah melaksanakan penugasan pengelolaan Manajamen kepesertaan Jamkesmas 3. Pengalihan Program Jamkesmas sepenuhnya kepada PT Askes selaku BPJS kesehatan pada awal Januari 2014 file d: litbang/donald SJSN
Hal-hal lain yang akan dilakukan adalah: Kementerian Kesehatan bersama-sama Kementerian/Lembaga terkait akan mendorong proses transformasi PT Askes ke BPJS : Menjadi Badan Hukum Publik sebagaimana diamanatkan UU BPJS Melibatkan PT Askes didalam pengembangan INA-CBS’s untuk diterapkan sebagai mekanisme cara bayar Mendorong Kesiapan PT Askes menuju Penyesuaian manajemen, terutama penyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan Sejalan dengan itu, transformasi Program-Progran Jaminan Kesehatan Sosial PNS/ Pensiunan/ Veteran yang dikelola oleh PT Askes, dan JPK Tenaga Kerja yang dikelola oleh Jamsostek, dan Jaminan Kesehatan bagi TNI/Polri yang dikelola oleh TNI/Polri dilakukan agar sesuai dengan yang telah dijadwalkan, dapat dikelola oleh B PJS Kesehatan pada tahun 2014. file d: litbang/donald SJSN