1. YUS BAIMBANG BILABORA
YUS BAIMBANG BILABORA
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 1

2. SILA KELIMA PANCASILA KEADILAN SOSIAL BAGI
KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA
SELURUH RAKYAT INDONESIA
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 2

3. Pasal 28H ayat (3):
Setiap orang berhak atas JAMINAN
Ketetapan MPR No. TAP-X/MPR/
SOSIAL yang memungkinkan
2001:
pengembangan dirinya secara utuh
Menugaskan Presiden untuk
sebagai manusia yang bermartabat.
membentuk Sistem Jaminan Sosial
Nasional dalam rangka memberikan
Pasal 34 ayat (2):
perlindungan kepastian sosial yang
Negara mengembangkan sistem
menyeluruh dan terpadu bagi seluruh
jaminan sosial bagi seluruh rakyat
rakyat Indonesia.
dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.
Pasal 28I ayat (4):
Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan HAM adalah
tangungjawab negara, terutama
Pemerintah.
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 3

4. PUTUSAN MK NO. 007/PUU-III/
2005 Tgl. 31 Agustus 2005:
Membatalkan Pasal 5 ayat (2), ayat (3)
PASAL 5 AYAT (1) UU NO. 40 TH.
dan ayat (4) UU No. 40 Th. 2004
2004:
Pasal 5 ayat (2): BPJS harus dibentuk dengan UU.
Sejak berlakunya UU ini, BPJS yang (Sejak terbitnya Putusan MK, tgl. 31
ada dinyatakan sebagai BPJS Agustus 2005)
menurut UU ini.
Pasal 1 Angka 6:
Pasal 5 ayat (3): BPJS adalah badan hukum yang
BPJS tsb adalah: dibentuk untuk menyelenggarakan
a.PT (Persero) JAMSOSTEK program jaminan sosial.
b.PT (Persero) TASPEN
c.PT (Persero) ASABRI
d.PT (Persero) ASKES
Pasal 5 ayat (4):
Dalam hal diperlukan BPJS selain
dimaksud pada ayat (3), dapat
dibentuk yang baru dengan UU.
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 4

5. Pemerintah dan DPR RI terhitung sejak terbitnya Putusan MK No. 007/PUU-III/
2005 Tgl. 31 Agustus 2005 hingga lewat dari 18 Oktober 2009 TIDAK
MEMBENTUK UU BPJS sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (1) UU
SJSN.
Pemerintah terhitung sejak UU SJSN diundangkan pada 18 Oktober 2004
hingga lewat dari 18 Oktober 2009 TIDAK MEMBUAT 11 PERATURAN
PEMERINTAH DAN 10 PERATURAN PRESIDEN. Akibatnya, PT JAMSOSTEK, PT
TASPEN, PT ASABRI dan PT ASKES tidak dapat melakukan penyesuaian
berdasarkan ketentuan UU SJSN yang diperintahkan dalam Pasal 52 ayat (2)
UU SJSN sampai lewat 5 (lima) tahun.
DPR RI tidak menjalankan FUNGSI PENGAWASAN terhadap Pemerintah yang
tidak membuat 11 PERATURAN PEMERINTAH DAN 10 PERATURAN PRESIDEN
yang diperintahkan UU SJSN.
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 5

6. NO. PASAL ISI
1 14 ayat (3) PBI untuk fakir miskin dan orang tidak mampu.
2 17 ayat (6) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan oleh Pemerintah untuk fakir miskin dan orang
tidak mampu.
3 33 Manfaat uang tunai, hak ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis bagi peserta yang
mengalami kecelakaan kerja.
4 34 ayat (4) Besaran iuran JKK bagi peserta yang terikat hubungan kerja dan yang tidak ada ikatan
hubungan kerja.
5 37 ayat (5) Pembayaran manfaat JHT kepada peserta, dan kepada ahli waris peserta.
6 38 ayat (8) Besaran iuran JHT untuk peserta yang menerima upah dan yang tidak menerima upah.
7 42 ayat (2) Besaran iuran Jaminan Pensiun untuk peserta yang menerima upah.
8 45 ayat (3) Manfaat Jaminan Kematian.
9 46 ayat (4) Besaran iuran Jaminan Kematian untuk peserta yang menerima upah dan yang tidak
menerima upah.
10 47 ayat (2) Tata cara pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial.
11 50 ayat (2) Kewajiban BPJS membentuk cadangan teknis.
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 6

7. NO. PASAL ISI
1 10 Susunan organisasi dan tata kerja DJSN.
2 12 ayat (2) Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota DJSN.
3 13 ayat (2) Pentahapan pendaftaran pemberi kerja dan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial.
4 21 ayat (4) Masa berlaku kepesertaan Jam-Kes, dan kewajiban pemerintah membayar iuran bagi
peserta yang mengalami PHK, atau mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.
5 22 ayat (3) Manfaat Yan-Kes dan urun biaya untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan
penyalahgunaan pelayanan.
6 23 ayat (5) Kewajiban BPJS memberikan kompensasi kepada peserta yang di daerahnya belum
tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik, dan
fasilitas warat inap.
7 26 Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin BPJS.
8 27 ayat (5) Besarnya Jam-Kes untuk peserta penerima upah, peserta yang tidak menerima upah dan
peserta yang menerima bantuan.
9 28 ayat (2) Tambahan iuran bagi pekerja yang memiliki anggota keluarga lebih dari 5 (lima) orang.
10 41 ayat (4) Manfaat Jaminan Pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun.
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 7

8. RUU BPJS INISIATIF DPR RI RUU BPJS dibahas oleh Pansus
disahkan sebagai RUU BPJS dan Pemerintah mulai 24 Nov.
dalam RAPAT PARIPURNA DPR 2010
RI pada 29 Juli 2010.
Kemudian DPR menetapkan PANSUS
RUU BPJS (Lintas Komisi). Pansus
BPJS diketuai oleh ACHMAD NIZAR
MENTOK
SHIHAB (Fraksi Partai Demokrat)
(DEAD LOCK)
Untuk membahas RUU BPJS,
Presiden menugaskan 8
(delapan) Menteri:
Pembahasan ke-2, 9 Februari
1.Menteri Keuangan
2011
2.Menteri Hukum & HAM
3.Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
4.Menteri BUMN
5.Menteri Kesehatan
6.Menteri Sosial DEAD LOCK
7.Menteri Nakertrans TOTAL
8.Menteri PAN
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 8

9. PEMERINTAH BERSIKUKUH BAHWA UU BPJS HANYA
BERSIFAT PENETAPAN SAJA – TIDAK BERSIFAT
PENGATURAN
PEMERINTAH MENGHENDAKI BPJS TETAP MERUPAKAN
BUMN – DAN KARENANYA MENOLAK BPJS SEBAGAI
BADAN HUKUM PUBLIK WALI AMANAT.
Setelah Anggota DPR akan penggunakan HAK ANGKET karena
ulah Pemerintah yang selalu membuat dead lock pembahasan
RUU BPJS, maka dalam Rapat Koordinasi antara Pimpinan
DPR, Pansus RUU BPJS dan Pemerintah pada 7 April 2011
(malam hari), Pemerintah kembali bersedia melanjutkan
pembahasan RUU BPJS pada 9 Mei 2011 dengan membawa
DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang baru.
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 9

10. Pembahasan RUU PBJS Masa perpanjangan pembahasan
terhitung sejak Pembentukan RUU BPJS tinggal punya waktu
47 HARI KERJA
Pansus hingga 7 April 2011 telah
(9 Mei 2011 s.d 15 Juli 2011)
memasuki 2 x masa persidangan
DPR RI.
Menurut UU MD3 (MPR, DPR, Pasal 20 ayat (3) UUD ‘45:
DPD dan DPRD), setiap RUU Jika RUU itu tidak mendapat
dibahas dalam 2 kali masa persetujuan bersama (baca:
persidangan, dan dapat sampai berakhir waktu
diperpanjang hanya 1 (satu) kali pembahasan), RUU itu tidak
masa persidangan. boleh diajukan lagi dalam
persidangan DPR masa itu
(baca: DPR periode 2009 –
2014).
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 10

11. 11/22/12 INDRA MUNASWAR 11

12.  DISKRIMINATIF
 LIMITATIF
 PROFIT ORIENTED
11/22/12 INDRA MUNASWAR 12

13. DISKRIMINATIF
LIMITATIF
11/22/12 INDRA MUNASWAR 13

14. MASIH PROFIT ORIENTED
11/22/12 INDRA MUNASWAR 14

15. Dana Jaminan Sosial yang dikelola oleh BPJS adalah DANA AMANAT milik
seluruh Peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya
untuk pembayaran manfaat kepada perta dan pembiayaan operasional
penyelenggaraan program jaminan sosial. [Pasal 1 Angka 7 UU SJSN]
Dana Amanat yang berupa iuran beserta hasil pengembangannya adalah DANA
TITIPAN dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta
jaminan sosial. [Penjelasan Pasal 4 huruf h UU SJSN]
Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh PESERTA, PEMBERI
KERJA, dan/atau PEMERINTAH. [Pasal 1 angka 10 UU SJSN]
Prinsip NIRLABA, yaitu dalam pengelolaan usaha mengutamakan penggunaan
hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
seluruh perserta. [Penjelasan Pasal 4 huruf b UU SJSN]
Dari ketentuan tersebut dan terkait dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5
ayat (1) UU SJSN, maka badan hukum yang paling tepat adalah BADAN
HUKUM PUBLIK WALI AMANAT yang memenuhi Unsur Tripartit yaitu:
Peserta (Pekerja/Pegawai Negeri), Pemberi Kerja/Pengusaha dan
Pemerintah. -> BUKAN BUMN atau PT
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 15

16. Penyelenggaraan program jaminan sosial dilaksanakan oleh BEBERAPA BPJS.
[Pasal 1 Angka 2 UU SJSN]
Jika hanya satu BPJS, akan berpotensi terjadinya subsidi silang antar program yang
sulit dikontrol, padahal subsidi silang itu dilarang oleh Pasal 49 ayat (2) UU SJSN.
Dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, iuran berasal dari:
 iuran wajib peserta (pengusaha, pemberi kerja, Pemerintah selaku pemberi
kerja dan pekerja/buruh/pegawai); dan
 iuran wajib pemerintah (APBN) untuk fakir miskin dan orang tidak mampu.
Kedua sumber iuran tersebut tidak bisa begitu saja digabungkan karena berasal
dari sumber berbeda. Harus dipertimbangkan faktor risiko apabila ASKES, TAPSEN,
JAMSOSTEK, ASABRI digabung menjadi BPJS tunggal.
Proses penggabungan 4 BPJS yang berbeda-beda ke dalam satu BPJS akan
memakan waktu yang sangat panjang, seperti kasus Bank Mandiri yang sudah 20
tahun lebih hingga saat ini belum juga tuntas.
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 16

17. Keempat BPJS yang sudah ada telah memiliki infrastruktur (kantor dan tenaga) yang
tersebar di seluruh tanah air, secara nasional. Karena itu, yang terpenting adalah
mengoptimalkan keempat BPJS tersebut dengan menjadikannya BPJS yang difinitif
sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2004, dengan memperluas kepesertaan dan
memperbaiki program oleh masing-masing BPJS sesuai dengan kebutuhan rakyat
keseluruhan tanpa kecuali.
11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 17

18. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 18

19. 11/22/12 Laksanakan JamSos Sekarang Juga 19