Kejaksaan Republik Indonesia bertugas sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Tugas utamanya meliputi penuntutan kasus pidana, pengawasan putusan hukum, dan penyidikan tindak pidana tertentu. Kejaksaan juga berperan dalam bidang perdata, ketertiban umum, dan penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi.

1. KELOMPOK 2
( PERAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA )
creative by :
Ade nurliana
Darus salam
Ilhamframadhan
Reka yuliana
2
T
K
J
2

2. PERANKEJAKSAANREPUBLIK INDONESIA
Kejaksaan Republik Indonesia adalahlembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan
tindakan Jaksauntuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalamhal dan menurut cara yangdiatur dalam undang- undang
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
Pengadilan. Pelaku pelanggaranpidana yang akandituntut adalahyang benar
bersalah dan telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang disangkakan
dengan didukung oleh barangbukti yang cukup dan didukung oleh mininimal 2
(dua) orang saksi.

3. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang- Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang KejaksaanRepublik
Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu
lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalammenegakkan
supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi
manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
PERANKEJAKSAANREPUBLIK INDONESIA

4. KejaksaanRepublik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas,
dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah danpengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas
dan wewenang Kejaksaandikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu:
 Di bidang pidana
 Di bidang perdata dan tata usaha negara
 Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum :
PERAN KEJAKSAANREPUBLIK INDONESIA

5. Di bidangpidana
1. melakukan penuntutan;
2. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang- undang;
5. melengkapi berkas perkara tertentu danuntuk itu dapat melakukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

6. Di bidangperdata dan tata usaha negara
Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalammaupun di
luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupemerintah.

7. Dalambidangketertibandanketenteramanumum
1. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. pengawasan peredaran barang cetakan;
4. pengawasan alirankepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat
dan negara;
5. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.