Dokumen tersebut membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Pancasila dijelaskan sebagai dasar negara yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang perlu diimplementasikan secara universal demi tercapainya tujuan negara yang adil dan makmur.

1. SELAMAT SIANG 

2. PANCASILA dan IMPLEMENTASI
Oleh Kelompok 6 :
•I Gede Darma Priadi (1207105006)
•Ari Wibowo (1207105016)
•Bernika Julia Sitanggang (1207105027)
•I Made Gunadi Arta (1207105036)
•I Kadek Dwi Purnawirawan (1207105046)
•I Wayan Eka Suandana (1207105056)
•I Gusti Putu Agung Hariyuda (1207105066)
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2012

3. ?

4. Indonesia-ku
tercinta……..

5. PANCASILA
• Pancasila : Sebagai dasar filsafat
atau dasar falsafah negara
(philosophische grondslag) dari
negara Indonesia berupa nilai-nilai
budaya bangsa, dan sebagai ideologi
nasional yang terbuka.
• Pancasila adalah dasar (filsafat)
negara, sedang UUD 1945 adalah
dasar (hukum) negara Indonesia.
• Nilai dasar Pancasila bersifat tetap,
dapat dijabarkan sesuai dengan
dinamika perkembangan dan
tuntutan masyarakat

6. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA
• Pancasila sebagai dasar
(filsafat) negara mengandung
makna bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila
menjadi dasar atau pedoman
bagi penyelenggaraan
bernegara.
• Nilai dasar Pancasila bersifat
abstrak, normatif dan nilai itu
menjadi motivator kegiatan
dalam penyelenggaraan
bernegara.

7. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOLOGI
TERBUKA
• a.
Nilai Dasar
Asas-asas yang kita terima sebagai dalil dam bersifat
mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu
yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi.
• b. Nilai Instrumental
Pelaksanaan umum dari nilai dasar, berbentuk norma
sosial, dan norma hukum yang terkristalisasi dalam
peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
• C. Nilai Praksis
Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam
kenyataan, yang merupakan batu ujian apakah nilai
dasar dan nilai instrumental benar-benar hidup dalam
masyarakat Indonesia.

8. PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA
DAN DINAMIS
• Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber
dari kekayaan budaya masyarakat
sendiri.
• Nilai itu bukan keyakinan sekelompok
orang, tetapi hasil kesepakatan.
• Isinya tidak langsung operasional.

9. DIMENSI IDEOLOGI TERBUKA DAN
DINAMIS
• Dimensi Realitas
Nilai-nilai ideologi bersumber dari nilai-nilai riil yang hidup di
dalam masyarakat Indonesia. Merupakan nilai dasar yang abadi
dan tidak boleh diubah.
• Dimensi Idealitis
Ideologi selain memberi penafsiran atau pemahaman atas
kenyataan, juga mempunyai sifat futuristik yaitu memberi
gambaran akan masa depan yang ingin diwujudkan.
• Dimensi Fleksibilitas
Memiliki keluwesan yang memungkinkan untuk pengembangan
pemikiran-pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan
atau mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung dalam
nilai-nilai dasarnya.

10. IDEOLOGI TERTUTUP
• Nilai-nilai yang terkandung
merupakan cita-cita suatu
kelompok orang untuk mengubah
dan memperbaharui masyarakat,
bukan berasal dari masyarakat
• Berlakunya nilai ideologi
dipaksakan di masyarakat.
• Isinya bukan hanya nilai-nilai dan
cita-cita tertentu, melainkan atas
tuntutan-tuntutan yang konkret,
operasional dan diajukan dengan
mutlak.

11. MAKNA NILAI PANCASILA
• Nilai Ketuhanan
Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa
terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam
semesta. Bangsa Indonesia merupakan bangsa
yang religius bukan bangsa yang ateis. Adanya
pengakuan akan kebebasan untuk memeluk
agama, menghormati kemerdekaan beragama,
tidak ada paksaan serta tidak berlaku
diskriminatif antar umat beragama.
• Nilai Kemanusiaan
Kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan
nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar
tuntutan hati nurani. Manusia perlu
diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya
sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya
dan sama hak dan kewajiban asasinya.

12. • Nilai Persatuan
Usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk
membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Mengakui dan
menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang
dimiliki bangsa Indonesia. Menghayati semboyan Bhineka
Tunggal Ika.
• Nilai Kerakyatan
Suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-
lembaga perwakilan. Demokrasi yang lebih mengutamakan
pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.
• Nilai Keadilan
Sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu terciptanya
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara
lahiriah ataupun batiniah. Negara Indonesia yang
berkeadilan.

13. Pancasila selain berkedudukan
sebagai Staatsfundamentalnorm,
juga sebagai Cita Hukum (rechtidee)
yang menguasai hukum dasar negara
baik tertulis maupun tidak tertulis,
dan merupakan gagasan, pikiran, rasa
dan cipta mengenai hukum yang
seharusnya diinginkan masyarakat.
yang menguasai hukum dasar negara
baik tertulis maupun tidak tertulis.

14. 2 fungsi Pancasila sebagai cita hukum :
• Fungsi regulatif , artinya cita hukum
menguji apakah hukum yang dibuat adil
atau tidak bagi masyarakat;
• Fungsi konstitutif, artinya fungsi yang
menentukan bahwa tanpa dasar cita
hukum maka hukum yang dibuat akan
kehilangan maknanya sebagai hukum.

15. Pengamalan Pancasila Dalam Kehidupan
Bernegara
• Pengamalan secara obyektif : dengan
melaksanakan dan mentaati peraturan
perundang-undangan sebagai norma hukum
negara yang berlandaskan pada Pancasila;
• Pengamalan secara subyektif : dengan
menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud
norma etik secara pribadi atau kelompok
dalam bersikap dan bertingkah laku pada
kehidupan berbangsa dan bernegara.

16. 3 faktor yang membuat Pancasila semakin sulit
dan marginal dalam semua perkembangan yang
terjadi :
1. Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan
rezim ORBA yang menjadikan Pancasila sebagai
alat politik untuk mempertahankan status quo
kekuasaannya;
2. Liberalisasi politik dengan penghapusan
ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya
asas setiap organisasi.
3. Desentralisasi dan otonomisasi daerah yang
sedikit banyak mendorong pengutan sentiment
kedaerahan, sehingga Pancasila kian kehilangan
posisi sentralnya.

17. Radikalisasi (Ruh Baru) Pancasila
(1). Mengembalikan Pancasila sesuai dengan jati
dirinya (memberi visi kenegaraan), yaitu
sebagai ideologi dan dasar negara;
(2). Mengganti persepsi dari Pancasila sebagai
ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu;
(3). Mengusahakan Pancasila mempunyai
konsistensi dengan produk-produk
perundangan, koherensi antar sila, dan
korespondensi dengan realitas sosial, dan;
(4). Pancasila yang semula melayani kepentingan
vertikal menjadi Pancasila yang melayani
kepentingan horizontal.

18. IMPLEMENTASI PANCASILA
1. Implementasi Pancasila dalam bidang Politik
• Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus
mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini di dasarkan
pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek
Negara, oleh karena itu kehidupan politik harus benar-benar
merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.
• Pengembangan politik Negara terutama dalam proses reformasi
dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana
tertuang dalam sila-sila pancasila dam esensinya, sehingga
praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus
segera diakhiri.

19. 2. Implementasi Pancasila dalam bidang Ekonomi
Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang
menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah
pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas
kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih
tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang
humanistic yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan
rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya
mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan, demi
kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi
Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.

20. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang Sosial dan Budaya
• Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya
hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan
nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.
Terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi
di segala bidang dewasa ini. Sebagai anti-klimaks proses
reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai
social budaya dalam masyarakat sehingga tidak mengherankan
jikalau di berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi berbagai
gejolak yang sangat memprihatinkan antara lain amuk massa
yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat
satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah
politik.

21. • Oleh karena itu dalam pengembangan social budaya pada masa
reformasi dewasa ini kita harus mengangkat nilai-nilai yang
dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai yaitu nilai-nilai
pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika pancasila pada
hakikatnya bersifat humanistic, artinya nilai-nilai pancasila
mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan
martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

22. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang Pertahanan dan
Keamanan
• Negara pada hakikatnya adalah merupakan suatu masyarakat
hukum. Demi tegaknya hak-hak warga negara maka diperlukan
peraturan perundang-undangan negara, baik dalam rangka
mengatur ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi
hak-hak warganya.
• Oleh karena pancasila sebagai dasar Negara dan mendasarkan
diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis maka
pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada
tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung
pokok negara. Dasar-dasar kemanusiaan yang beradab
merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara.

23. • Oleh karena itu pertahanan dan keamanan negara harus
mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila
pancasila. Dan akhirnya agar benar-benar negara meletakan
pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan
bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan.

24. TERIMA KASIH
SEMOGA
BERMANFAAT 