Penjelasan UU tentang ASN

1. UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PENATAAN PEMERINTAH DAERAH
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

2. 2
LATAR BELAKANG UU ASN
•Rendahnya kinerja dan buruknya pelayanan
•Lemahnya pengukuran kinerja
•Rekrutmen & promosi tdk fair nuansa
kedekatan, ekonomi, politis
•Lemahnya penegakan integritas
•Tidak fleksibel/dinamis

3. 3
TUJUAN UU ASN
Meningkatkan:
•Independensi dan Netralitas
•Kompetensi
•Kinerja/ Produktivitas Kerja
•Integritas
•Kesejahteraan
•Kualitas Pelayanan Publik
•Pengawasan Dan Akuntabilitas

4. RINGKASAN DAFTAR 4
PERATURAN PEMERINTAH PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
1. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
2. R-PP TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
3. R-PP TENTANG DISIPLIN, UPAYA ADMINISTRATIF, DAN BADAN
PERTIMBANGAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
4. R-PP TENTANG CUTI PEGAWAI ASN
5. R-PP TENTANG PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
6. KORP PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

5. 5
DAFTAR
PERATURAN PRESIDEN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
NO RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
1
R-Perpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Tugas, Wewenang,
dan Tanggung Jawab ASN
2 R-Perpres tentang Fungsi, Tugas, dan Kewenangan LAN
3 R-Perpres tentang Fungsi, Tugas, dan Kewenangan BKN
4 R-Perpres tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi PPPK
DAFTAR
PERATURAN MENTERI PAN DAN RB PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
NO RANCANGAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB
1 R-Permen tentang Seleksi dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi KASN

6. 6
PEGAWAI ASN
PEGAWAI ASN
PNS PPPK
• Berstatus pegawai tetap dan
Memiliki NIP secara Nasional;
• Menduduki jabatan pemerintahan.
• Diangkat dengan perjanjian kerja
sesuai kebutuhan instansi dan
ketentuan Undang-Undang.
• Melaksanakan tugas pemerintahan.
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
• berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
• melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
• harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

7. JABATAN UU ASN 7
PIMPINAN TINGGI
UTAMA
MADYA
PRATAMA
JABATAN ADMINISTRASI
ADMINSTRATOR
Eselon III
PENGAWAS
Eselon IV
PELAKSANA
Eselon V dan
JF umum
JABATAN FUNGSIONAL
 Utama
 Madya
 Muda
 Pertama
 Utama
 Madya
 Muda
 Pertama
KEAHLIAN
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
KETERAMPILAN

8. 8
JABATAN, PANGKAT, DAN JENJANG PNS
NO JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
NOMENKLATUR PANGKAT JENJANG
1 2 3 4 5
1 PIMPINAN TINGGI
Kepala LPNK 21 UTAMA
1. Sekjen
2. Sesmen
3. Sestama
4. Deputi
5. Dirjen
6. Irjen
7. Sekda Prop. 19
1. Ka. Biro
20 MADYA
18
PRATAMA
2. Direktur
3. Asisten Deputi
4. Sekda Kab/Kota 17
5. Asisten Daerah 16
6. Kepala Dinas
2
FUNGSIONAL KEAHLIAN
1. Ahli Utama 15
ADMINISTRASI
2. Ahli Madya 14
3. Ahli Muda 13 4. Ahli Pertama 12 ADMINISTRATOR
FUNGSIONAL KETERAMPILAN
1. Penyelia 11 PENGAWAS 2. Mahir 10
3. Terampil 9 PELAKSANA 4. Pemula 8

9. KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN 9
MANAGEMEN ASN
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:
Þ KemPAN merumuskan kebijakan
Þ LAN melaksanakan diklat dan kajian
Þ BKN mengelola pegawai ASN
Þ KASN menjamin perwujudan sistem merit
PRESIDEN
KKEEMMEENNPPAANN-R-RBB
KASN
LLAANN BBKKNN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN

10. KEWENANGAN 10
PENGANGKATAN
Presiden memilih di antara salah seorang dari tiga orang
calon yang diajukan PPK dan menetapkan
pengangkatannya bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Utama
dan Madya.
PPK memilih di antara salah seorang dari tiga orang calon
yang diajukan PYB dan menetapkan pengangkatannya
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

11. 11
MANAJEMEN PNS
Manajemen PNS meliputi:
1.penyusunan dan penetapan kebutuhan;
2.pengadaan;
3.pangkat dan jabatan;
4.pengembangan karier;
5.pola karier;
6.promosi;
7.mutasi;
8.Penilaian kinerja
9.penggajian dan tunjangan;
10.penghargaan;
11.disiplin;
12.pemberhentian;
13.pensiun dan tabungan hari tua; dan
14.perlindungan.

12. 12
MANAJEMEN PPPK
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. gaji dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.

13. 13
Penataan Perangkat
Daerah
1

14. MENENTUKAN ASUMSI DASAR 14
Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara
Reformasi Mendasar :
Mewujudkan PNS dan PPPK sebagai :
1. Jalur karir profesional yang mendorong perwujudan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pelaksana penyediaan layanan publik yang berkualitas prima,
dengan efisien dan secara konsisten;

15. 15
1. Tujuan:
ELEMEN DASAR KELEMBAGAAN
Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara
Mewujudkan Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN Sejalan dengan
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
2. Strategi:
• Pelaksanaan proses manajemen PNS dan PPPK secara terintegrasi dengan
“arahan strategis kelembagaan” (mandat, visi, misi, nilai-nilai);
• Memposisikan PNS dan PPPK sebagai jalur karir profesional, dengan
keseimbangan optimum dalam pelaksanaan manajemen kinerja – manajemen
karir – manajemen reward
2. Rasional:
• Penataan tatakelola dan tatalaksana (kebijakan strategis, teknis) bagi pelaksanaan
manajemen PNS dan PPPK;
• Pengembangan kapasitas dinamik SDM pelaku pelaksanaan kebijakan UU ASN dan
turunannya;
• Membangun kesadaran dan akseptansi PNS untuk menerima dan siap melakukan
perubahan (paradigma);

16. 16
PROSES TRANSFORMASI
Pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara
1. “Loyalitas pada atasan”;
2. Pola karir “urut kacang”/“senioritas”;
3. Kualitas pelayanan tidak terukur;
4. Kinerja = penyerapan anggaran;
1. Loyal pada pencapaian visi dan
pelaksanaan misi;
2. Pola karir “terbuka” lintas K/L/D;
3. Layanan dengan Standar
Pelayanan Minimum (SPM);
4. Kinerja = Transparan,
Akuntabel,
Profesional (TAP)
“Scarcity Mentality”
(“mentalitas kekurangan”)
“Abundance Mentality”
(“mentalitas berkelimpahan”)

17. Lembaga yang Terlibat dalam 17
KEBERHASILAN Pelaksanaan UU ASN
Komite Aparatur
Sipil Negara
Level – 1 (KASN)
INSTANSI PUSAT
Lembaga
Administrasi Negara
(kementerian, lembaga non kementerian,
kesekretariatan lembaga negara,
kesekretariatan lembaga non struktural)
(LAN)
Pejabat yang berwenang dalam
pengangkatan, pemindahan
Pejabat yang berwenang dalam
pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian
dan pemberhentian
Badan Pemeriksa
Keuangan dan
Pembangunan
(BPKP)
INSTANSI DAERAH
(perangkat pemerintah daerah:
provinsi, kabupaten, kota)
Pejabat pembina kepegawaian
(berwenang menetapkan
pengangkatan, pemindahan
Pejabat pembina kepegawaian
(berwenang menetapkan
pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian)
dan pemberhentian)
Kementerian Pendayagunaan
Kementerian Pendayagunaan
Apartaur Negara
Apartaur Negara
dan Reformasi Birokrasi
dan Reformasi Birokrasi
(KEMENPANRB)
(KEMENPANRB)
Badan Kepegawaian Negara
Badan Kepegawaian Negara
(BKN)
(BKN)
INSTANSI PUSAT
(kementerian, lembaga non kementerian,
kesekretariatan lembaga negara,
kesekretariatan lembaga non struktural)
INSTANSI DAERAH
(perangkat pemerintah daerah:
provinsi, kabupaten, kota)
Lembaga
Administrasi Negara
(LAN)
Badan Pemeriksa
Keuangan dan
Pembangunan
(BPKP)
Komite Aparatur
Sipil Negara
(KASN)
Level – 2
Level – 3
Level – 4
Driver Power
Rendah
Driver Power
Tinggi
Strategic
Enabler
Performance
Driver

18. 18
Lembaga yang Terlibat dalam
KEBERHASILAN Pelaksanaan UU ASN
Keterlibatan atau peran para pemangku kepentingan dalam keberhasilan
pelaksanaan UU ASN dapat dijelaskan sebagai berikut:
1."Kementerian PAN dan RB" dan "BKN" memiliki merupakan driver power utama
yang berpengaruh bagi keberhasilan pelaksanaan UU ASN. Secara spesifik dua
lembaga ini "menjaga" konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaannya, baik pada
level strategik maupun teknis;
2.Sedangkan keberhasilan operasionalisasi dan implementasi pada instansi pusat
maupun instansi daerah sangat ditentukan oleh "Pejabat yang berwenang dalam
pengangkatan, pemindahan“ dan "Pejabat pembina kepegawaian". Secara lebih
spesifik kondisi ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:
a. Tingkat pemahaman atas substansi peraturan dan kebijakan;
b. Dukungan SDM yang kompeten dalam pelaksanaannya, serta
c. “niat dan kepatuhan” untuk secara konsisten dan konsekuen
melaksanakan ketentuan UU ASN dan kebijakan pelaksanaannya;

19. 19
Rekomendasi Pelaksanaan
1. Pelaksanaan ANJAB dan ABK kerja merupakan "langkah strategis" dalam rangkaian
pelaksanaan manajemen PNS dan PPPK yang harus dijaga keselarasannya (tidak
terpisahkan) dengan arahan strategis (mandat, visi, misi, tujuan);
2. Ketersediaan desain organisasi, struktur organisasi dan bisnis proses, serta
pelaksanaan ANJAB dan ABK merupakan persyaratan awal bagi pelaksanaan
manajemen PNS dan manajemen PPPK;
3. Pemangku utama yang sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan UU ASN
adalah :
a. Kementerian PAN dan RB; dan BKN, dalam "menjaga" konsistensi antara kebijakan dan
pelaksanaannya, baik pada level strategik maupun teknis;
b. Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan; dan Pejabat pembina
kepegawaian, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan dan penerapan pada tingkat
organisasi/lembaga secara konsisten dan konsekuen;

20. 20
Rekomendasi Pelaksanaan # 2
4. Dalam pemetaan antara 19 (6) sub-elemen yang "mewakili" kebutuhan kebijakan
pelaksanaan (turunan UU ASN) dengan "praktek" lazim (bisnis proses) manajemen
SDM, dapat dikemukakan :
a. Dari 19 (6) pernyataan UU ASN yang menyatakan kebutuhan peraturan pelaksanaan,
tidak selalu berarti diperlukannya 19 Peraturan Pemerintah (6). Karena pengaturan
untuk substansi yang terkait erat dapat digabungkan dalam 1 Peraturan Pemerintah
yang sama;
b. Apabila memperhatikan praktek terbaik yang ada (lazim dalam manajemen SDM),
maka masih diperlukan pengaturan beberapa hal (lingkup proses), walaupun lingkup
tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam UU ASN;
4. Kebijakan atau peraturan yang akan diterbitkan sebaiknya mengatur pemberian
sanksi kepada lembaga/organisasi yang tidak melaksanakan ANJAB dan ABK;
5. Pelaksanaan ANJAB dan ABK harus dilakukan dengan komitmen pejabat tinggi
organisasi/lembaga dan dilaksanakan oleh SDM yang kompeten;

21. 21
Disain
Organisasi
MMaannddaatt Disain
Organisasi
Struktur
Organisasi
Struktur
Organisasi
Proses
Bisnis
Proses
Bisnis
Analisis
Jabatan
Analisis
Jabatan
Uraian
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Spesifikasi
Jabatan = Harmonis
Jabatan
Disain
Organisasi
xx Disain
Organisasi
Struktur
Organisasi
Struktur
Organisasi
Proses
Bisnis
Proses
Bisnis
Analisis
Jabatan
Analisis
Jabatan
Uraian
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Spesifikasi
= Tidak
Jabatan Jabatan
Efektif
Struktur
Organisasi
MMaannddaat t xx Struktur
Organisasi
Proses
Bisnis
Proses
Bisnis
Analisis
Jabatan
Analisis
Jabatan
Uraian
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Spesifikasi
= Salah
Jabatan Jabatan
Langkah
Disain
Organisasi xx Proses
MMaannddaat t Disain
Organisasi
Proses
Bisnis
Bisnis
Analisis
Jabatan
Analisis
Jabatan
Uraian
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Spesifikasi
Jabatan = Frustasi
Jabatan
Disain
Organisasi
MMaannddaat t Disain
Organisasi
Struktur
Organisasi xx Analisis
Struktur
Organisasi
Analisis
Jabatan
Jabatan
Uraian
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Spesifikasi
= Tidak
Jabatan Jabatan
Terarah
Disain
Organisasi
MMaannddaat t Disain
Organisasi
Struktur
Organisasi
Struktur
Organisasi
Proses
Bisnis xx Uraian
Proses
Bisnis
Uraian
Jabatan
Jabatan
Spesifikasi
Spesifikasi
Jabatan = Bingung
Jabatan
Disain
Organisasi
MMaannddaat t Disain
Organisasi
Struktur
Organisasi
Struktur
Organisasi
Proses
Bisnis
Proses
Bisnis
Spesifikasi
Jabatan = “Chaos”
Analisis
Jabatan xx Spesifikasi
Analisis
Jabatan
Jabatan
Disain
Organisasi
MMaannddaat t Disain
Organisasi
Struktur
Organisasi
Struktur
Organisasi
Proses
Bisnis
Proses
Bisnis
Analis
Jabatan
Analis
Jabatan
Uraian
Uraian
Jabatan xx Tidak
Jabatan
= Efisien
Proses ANALIsIs JABATAN
1
2
3
4
5
6
7
21

22. 22
PRAKTEK ANALISIS JABATAN YANG TIDAK BAIK
Praktek
MMaannddaat t Disain
Disain
Spesifikasi
Organisasi
Jabatan =Harmonis Organisasi
Struktur
Organisasi
Struktur
Organisasi
Proses
Bisnis
Proses
Bisnis
Analisa
Jabatan
Analisa
Jabatan
Uraian
Jabatan
Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Jabatan
Terbaik
“lompatan proses”
Kesenjangan
Mandat ? Struktur
Organisasi ? ? Uraian
Jabatan
Spesifikasi
Jabatan = ?
“lompatan proses”
Kondisi
Saat Ini
1. Adanya “lompatan proses” pada praktek yang dilakukan selama ini;
2. Tanpa melakukan pemetaan binis proses dan analisis jabatan terlebih
dahulu, cenderung menghasilkan uraian jabatan yang “seragam”;
3. Uraian jabatan yang “seragam” akan menyulitkan dalam
mengidentifikasi indikator kinerja (KPI) secara spesifik dan terukur;

23. 23
Proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Arah Pembangunan
Arah Pembangunan
(RPJMN dan RPJMD) & Visi, Misi
(RPJMN dan RPJMD) & Visi, Misi
Pembangunan
Pembangunan
DDeessaainin O Orgrgaannisisaassi i
SStrturukktutur rO Orgrgaannisisaassi i
BBuussinineessss P Prorocceessss
AANNAALLISISISIS J AJABBAATTAANN
UUraraiaiann J aJabbaatatann SSppeessifiifkikaassi iJ aJabbaatatann
AANNAALLISISISIS B BEEBBAANN K KEERRJAJA
PPeererennccaannaaaann P Peeggaawwaai i
RReekkrurutmtmeenn d daann S Seelelekkssi i

24. 24
 Siapa yang bertanggung jawab terhadap Anjab & ABK
 Rekrutmen, penempatan dan evaluasi kinerja belum berdasarkan
Analisis Jabatan & ABK ?
 Seberapa besar peta jabatan sesuai dengan fungsi & tugas organisasi ?
 Seberapa besar ketidak seimbangan antara beban kerja dengan jumlah
SDM ?
 Langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mengatasi ketidak
seimbangan itu ?

25. 25
Surat Edaran Kementerian PANRB
Nomor : B- 2156 /M.PAN.RB/7/2013 tanggal 30 Mei, 2014
Penerapan Sistem e-Formasi.
Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen
ASN diperlukan sistem informasi ASN kebijakan perencanaan pegawai ASN. Selanjutnya
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyampaikan/edit data Profil masing-masing
instansi melalui e-Formasi.
Adapun Data yang perlu dimuat dalam e-Formasi antara lain :
1.Peta jabatan pada setiap unit organisasi melalui analisis jabatan (nama jabatan, ikhtisar
jabatan, tugas jabatan, kompetensi jabatan, dst);
2.Jumlah kebutuhan pegawai dalam jangka waktu tertentu minimal lima (5) tahun yaitu dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 pada setiap unit organisasi melalui hasil analisis
beban kerja;
3.Jumlah riil pegawai pada setiap unit organisasi;
4.Jumlah pegawai yang akan mencapai batas usia pensiun setiap tahunnya dari tahun 2014
sampai dengan tahun 2018;
5.Perkiraan kekurangan/kelebihan pegawai pada setiap unit organisasi.

26. 26 SISTEM INFORMASI

27. 27
KAB/KOTA : Kota ……
Luas Wilayah : ……………..
Jumlah Penduduk : …………….
% Belenja Aparatur - APBD : …….%
NO NAMA SATUAN ORGANISASI (ABK)
PNS
TH
2013
REALI
SASI
CPNS
TH
2013
RIIL PEGAWAI ASN
KELEBI
HAN
USUL
FORMA
SI
FORMA
SI
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN KET.
RIIL
PNS
(TH
2014)
PNS BUP, PINDAH, DLL KEKURANGAN
TH
2014
TH
2015
TH
2016
TH
2017
TH
2018
TH
2014
TH
2015
TH
2016
TH
2017
TH
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
I Sekretariat Daerah Kota ..........
Eselon II/ Pimpinan Tinggi Madya
Sekretaris Daerah Kota .......... 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 0
Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staf Ahli Walikota Bidang Hukum dan Politik 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staf Ahli Walikota Bidang Pembangunan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan
SDM 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Keuangan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A Asisten Pemerintahan 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eselon III/Administrator
1 Kabag Administrasi Pemerintahan Umum 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eselon IV/ Pengawas
a
Kasubbag Otonomi Daerah dan
Kerjasama Antar Daerah 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1) Fungsional Umum/Pelaksna 4 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 1
a) pengadministrasian umum 2 3 0 3 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 1 1
b) operator komputer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 -2 0
b Kasubbag Pemerintahan Umum 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1) Fungsional Umum/Pelaksna 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 -2 2
a) pengadministrasian umum 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 1
b) operator komputer 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 -1 1
27
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL …………..
“lompatan proses”
Penyusunan formasi selama ini belum ada peta jabatan + belum ada ABK + Penempatan PNS belum jelas posisinya

28. Terima
Kasih