Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas impor barang, pembelian barang oleh pemerintah dan BUMN, serta penjualan barang tertentu. PPh Pasal 22 dapat dipungut pada saat impor, pembelian, atau penjualan barang dengan tarif berbeda-beda sesuai jenis barang dan pelaku usaha. PPh Pasal 22 wajib disetor dan dilaporkan ke kantor pajak dalam jangka waktu tertentu.

1. Muh. AsriMuh. Asri

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yaitu pajak
yang dipungut oleh :
Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi
atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga
negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran
atas penyerahan barang;
Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah
maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan
barang yang tergolong sangat mewah.
Pengertian PPh Pasal 22

3. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas
impor barang;
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Bendahara
Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas
pembelian barang;
BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana
yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja
daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan
Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia
(Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda
Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-
bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya
bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN;
Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 (a)

4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang industri semen, industri
rokok, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang
ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan
hasil produksinya di dalam negeri;
Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk
keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang
tergolong sangat mewah.
Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 (b)

5. Tarif PPh Pasal 22(a)
o Menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah
persen) dari nilai impor;
oTidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor;
oYang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan
tidak final.
A. Atas Impor
B. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah,
BUMN/BUMD
C. Atas penjualan hasil produksi
Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final)
Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final)
Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final)
Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final)
Rokok = 0.15% x DPP PPN (Tidak Final)
D. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari
pedagang pengumpul
2,5 % dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

6. F. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir
bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
Tarif PPh Pasal 22(b)
E. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang
menggunakan API sebagaimana dimaksud pada huruf A point pertama
0,5% (setengah persen) dari nilai impor.
 Premium untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp
2.100,00/KL, dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25 % dari
penjualan atau Rp 1.750,00/KL;
 Solar untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp
1.140,00/KL dan untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25 % dari
penjualan atau Rp 950,00/KL;
 Premix untuk SPBU Swastanisasi sebesar 0,3 % dari penjualan dan untuk
 SPBU Pertamina sebesar 0,25 % dari penjualan;
 Minyak tanah sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 912,00/KL;
 Gas LPG sebesar 0,3 % dari penjualan atau Rp 2.250,00/KL;
 Pelumas sebesar 0,3 % dari penjualan.

7. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi
dari tarif PPh Pasal 22
 Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00
 Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari
Rp10.000.000.000,00
 Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih
dari Rp10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2.
 Apartemen,dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari
Rp10.000.000.000,00 dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2.
 Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang
berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv),
minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
G. Atas Penjualan
Catatan:
Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen
bersifat tidak final.
Tarif PPh Pasal 22(c)

8. • Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak terutang PPh, dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas
(SKB).
• Impor barang yang dibebaskan dari Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai;
dilaksanakan oleh DJBC.
• Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali,
dan dilaksanakan oleh Dirjen BC.
• Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lainnya yang jumlahnya
paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang
terpecah-pecah.
• Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-
benda pos.
• Emas batangan yang akan di proses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas
untuk tujuan ekspor, dinyatakan dengan SKB.
• Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial oleh Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara.
• Impor kembali (re-impor) dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah
diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang memenuhi syarat
yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
• Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog.
Pengecualian Pemungutan
PPh Pasal 22

9. Saat Terutang dan
Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

10. • PPh Pasal 22 atas impor barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 1) disetor
oleh importir dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pabean
(SSPCP). PPh Pasal 22 atas impor barang yang dipungut oleh DJBC harus disetor ke
bank devisa, atau bank persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah pemungutan pajak dan dilaporkan ke KPP
secara mingguan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak
berakhir.
• PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk
dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22 atas impor harus
dilunasi saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Dilaporkan ke KPP
paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
• PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 2)
disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau
Kantor Pos pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan
barang. Pemungut menerbitkan bukti pungutan rangkap tiga, yaitu :
– lembar pertama untuk pembeli;
– lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan ke Kantor Pelayanan Pajak;
– lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan, dan dilaporkan ke
KPP paling lambat 14 (empat belas ) hari setelah masa pajak berakhir.
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,
dan Pelaporan PPh Pasal 22(a)

11. • PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 3)
disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau
Kantor Pos paling lama tanggal 10 sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak
berakhir. Dilaporkan ke KPP paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir.
• PPh Pasal 22 atas pembelian barang (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 butir 4 )
disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak penjual ke bank persepsi atau
Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan
menggunakan formulir SSP dan menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat 20 (dua
puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
• PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 5, dan 7 ) dan hasil penjualan barang sangat mewah (Lihat Pemungut dan Objek PPh
Pasal 22 butir 8) disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau
Kantor Pos paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya dengan
menggunakan formulir SSP. Pemungut menyampaikan SPT Masa ke KPP paling lambat
20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,
dan Pelaporan PPh Pasal 22(b)

12. • PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi (Lihat Pemungut dan Objek PPh Pasal 22
butir 6) disetor oleh pemungut ke bank persepsi atau Kantor Pos paling lama tanggal
10(sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Pemungut wajib
menerbitkan bukti pemungutan PPh Ps. 22 rangkap 3 yaitu:
– lembar pertama untuk pembeli;
– lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak;
– lembar ketiga untuk arsip Pemungut Pajak yang bersangkutan.
• Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling
lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 22
bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran
atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Tata Cara Pemungutan, Penyetoran,
dan Pelaporan PPh Pasal 22(c)

13. CONTOH SOAL
A. Atas Impor
PT. DELL, memiliki nomor API, melakukan impor komputer dari Amerika Serikat dengan
perincian sebagai berikut :
Harga Komputer (Cost) US $ 20.000
Asuransi US $ 1.000
Biaya Angkut (Freight) US $ 4.000
Harga Pabean US $ 25.000
Pungutan :
Bea Masuk 20% US $ 5.000
Bea Masuk Tambahan 10% US $ 2.500
NILAI IMPOR US $ 32.500
Nilai Kurs US $ 1.00 = Rp. 10.000, maka :
Dasar Pengenaan PPh Pasal 22 :
US $ 32.500 X Rp. 10.000 = Rp. 325.000.000
PPh Pasal 22 yang harus dipungut memiliki API :
Rp. 325.000.000 x 2,5 % = Rp. 8.125.000
PPh Pasal 22 yang harus dipungut tidak memiliki API :
Rp. 325.000.000 x 7,5 % = Rp. 24.375.000

14. CONTOH SOAL
B. Atas Penggunaan Dana APBD
Kantor Walikota Makassar membeli inventaris kantor berupa meja karyawan
sebanyak 20 buah dengan harga Rp 5.500.000 / buah. Hargayang yang
dibayarkan sudah termasuk dengan PPn sebesar 10%, berapakah tarif PPh
pasal 22 yang harus dipungut?
Harga Barang = Rp 5.500.000 x 20 = Rp 110.000.000
PPn = 10 x Rp 110.000.000
110
= Rp 10.000.000
DPP = Rp 110.000.000 – Rp 10.000.000
= Rp 100.000.000
PPh pasal 22 yang harus dipungut :
= 1.5 % x Rp 100.000.000
= Rp 1.500.000

15. CONTOH SOAL
C1.Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Kertas
PT Mentari Dunia menjual hasil produksinya berupa kertas sebanyak 1.500
pack kepada PT. Agung Lestari dengan harga Rp 45.000 / pack .Harga yang
dibayarkan belum termasuk PPn 10%. Berapakah PPh pasal 22 yang harus
dipungut atas penjualan barang tersebut ?
Dasar Pengenaan Pajak :
1.500 x Rp. 45.000 = Rp 67.500.000
Rp 67.500.000 x 10 % = Rp 6.750.000 +
Rp 74.350.000
PPh pasal 22 yang dipungut :
0.25% x Rp 74.350.000 = Rp 185.875

16. CONTOH SOAL
C2.Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Semen
PT Semen Tonasa menjual hasil produksinya sebanyak 5.000 sak dengan
harga Rp 150.000,-/ sak kepada CV. Karya Abadi. Berapakah PPh pasal 22
yang harus dipungut atas penjualan barang tersebut jika harga barang belum
termasuk PPn?
Dasar Pengenaan Pajak :
5.000 x Rp. 150.000 = Rp 750.000.000
Rp 750.0000.000 x 10 % = Rp 75.000.000 +
Rp 825.000.000
PPh pasal 22 yang dipungut :
0.25% x Rp 825.000.000 = Rp 2.062.500

17. CONTOH SOAL
C3.Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Baja
PT IRVAN menjual hasil produksinya sebanyak 15 ton dengan harga
Rp 9.700,-/ kg kepada CV ADI . Berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut
atas penjualan barang tersebut jika harga barang belum termasuk PPn?
Dasar Pengenaan Pajak :
15 ton = 15.000 kg
15.000 Kg x Rp. 9.700 = Rp 145.500.000
Rp 145.500.000 x 10 % = Rp 14.550.000 +
Rp 160.050.000
PPh pasal 22 yang dipungut :
0.3% x Rp 160.050.000 = Rp 480.150

18. CONTOH SOAL
C4.Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Otomotif
NV. Honda menjual hasil produksinya berupa sebuah sepeda motor tipe Beat
dengan harga Rp 13.000.000 (sudah termasuk PPn) kepada Tuan Hardi .
Berapakah PPh pasal 22 yang harus dipungut atas penjualan barang
tersebut ?
Dasar Pengenaan Pajak :
Rp 13.000.000
PPh pasal 22 yang dipungut :
0.45% x Rp 13.000.000 = Rp 58.500

19. CONTOH SOAL
Atas Penjualan Hasil Produksi Atau Penyerahan Barang oleh Produsen Atau
Importir Bahan Bakar Minyak, Gas, Dan Pelumas
Pertamina menjual hasil produksinya berupa solar dengan harga Rp 6.900/Ltr
(tidak termasuk PPn) kepada Tn Yusran 7.000 liter. Berapakah PPh pasal 22
yang harus dipungut atas penjualan solar tersebut ?
Dasar Pengenaan Pajak :
Harga Penjualan Rp. 6.900 x 7.000 Liter = Rp. 48.300.000
Pajak Pertambahanan Nilai 10% * Rp. 48.300.000= 4.830.000
PPh pasal 22 yang dipungut :
0.45% x Rp 13.000.000 = Rp 58.500

20. CONTOH SOAL
C4.Atas Penjualan Hasil Produksi Industri Rokok
PT Sampoerna menjual hasil produksinya berupa rokok kretek sebanyak 900
pack dengan harga 15.000/pack kepada Toko Harapan . Berapakah PPh pasal
22 yang harus dipungut atas penjualan barang tersebut jika harga barang
belum termasuk PPn?
Dasar Pengenaan Pajak :
900 pack x Rp 15.000 = Rp 13.600.000
Rp 13.600.000 x 10 % = Rp 1.360.000 +
Rp 14.960.000
PPh pasal 22 yang dipungut :
0.15% x Rp 14.960.000 = Rp 22.440

21. CONTOH SOAL
G.Atas Penjualan Barang Mewah
PT Angkasa Flight menjual sebuah jet pribadi dengan tipe RX - 23 seharga
Rp 25.000.000.000 kepada Ny. Syahrini. Berapakah tarif PPh pasal 22
yang harus dikenakan jika BKP (Barang Kena Pajak) sudah termasuk PPn
10 % dan PPnBm ?
Dasar Pengenaan Pajak = Barang Kena Pajak - PPn - PPnBm
PPn =
PPh pasal 22 yang harus dikenakan :
= 5% x Rp 25.000.000.000
= Rp1.250.000.000