1. PERKEMBANGAN GCGPERKEMBANGAN GCG
DI INDONESIADI INDONESIA
Tirmidzi Taridi
MUC Consulting Group
Seminar Nasional “Rejuvenating Our Teaching
Research in Financial Accounting and Modeling GCG in
Indonesia”
Yogyakarta, 1-3 Juli 2009

2. PERKENALAN
Nama : Tirmidzi Taridi, SE, MBA
Pekerjaan:
 Pendiri, MUC Consulting Group, Jakarta
 www.mucglobal.com
 Dosen, Program Magister Manajemen,
Universitas Tarumanagara, Jakarta
Contact:
 Tel: (021) 8403978
 Email: taridi@yahoo.com
 Facebook: Mas Taridi

3. Kejadian di sekitar kita
Sejumlah anggota DPR terkenal, yang
tengah merancang berbagai macam
perundangan, ternyata hanya memikirkan
diri sendiri dan terlibat konflik
kepentingan.

5. Kejadian di sekitar kita (ii)
Seorang pialang terkemuka berhasil
meyakinkan banyak individu dan institusi
terkemuka untuk melakukan investasi di
perusahaan pialang tsb.
Selain karena reputasi sang pialang, investor
yakin uangnya aman dan berkembang karena
selama belasan tahun para investor dapat
menerima return yang stabil sebesar 10% per
tahun.
Miliaran uang mereka kemudian ternyata
tidak bisa ditarik.
Membayar investor lama dengan uang dari
investor baru.

6. Bernard L.
Madoff
Terungkap
karena krisis
•Pendiri dan pernah menjadi Chairman Nasdaq.
•Salah satu dari tiga besar market maker di bursa
Nasdaq pada 2001.
•Setelah pemeriksaan pada tahun 1992 dan lolos,
SEC tak pernah lagi memeriksa Madoff sejak 2006.
•Pada tahun itu, Madoff mulai bergabung dalam
komite SEC
•Juga memimpin komite trading pada Securities
Industries Association di Wall Street.
•Menyumbang para politisi, khususnya kepada
Partai Demokrat.
•Madoff lepas dari pengawasan lantaran dekat
dengan industri, pengawas, dan politisi.
Dia adalah….

7. Good Governance inGood Governance in
IndonesiaIndonesia

8. Good Governance in ASEAN Countries
Source: Tranparency International, 2008
Angka CPI Indonesia Diantara Negara-negara ASEAN

9. Persentase Penyuapan Dalam Pelayanan Publik
Good Governance in the World

10. Bagaimana denganBagaimana dengan GoodGood
Corporate GovernanceCorporate Governance??

11. Janganlah ini yang terjadi di berbagai korporasi di
Indonesia…
Implementasi GCG-lah jawabannya !!
GCG diperlukan untuk menyiapkan sistem dan struktur yang kuat serta
kokoh bagi korporasi Indonesia..Mari bersama melaksanakannya…

12. Good People do not need laws to tell them
to act responsibility while bad people will
find away around the laws.
PLATO

13. Beberapa Tipikal Penyimpangan Korporasi
a. Penggunaan perusahaan sebagai vehicle untuk
mendapatkan dana murah dari masyarakat.
b. Ketidakterbukaan atas informasi bisnis yang berisiko.
c. Penggunaan nama perusahaan untuk pinjaman pribadi.
d. Keputusan bisnis yang diambil karena moral hazard.
e. Intervensi pemegang saham atau pihak lain dalam
kegiatan perusahaan.
f. Adanya praktik perusahaan dalam perusahaan.
g. Perusahaan “highly leveraged” tidak mempertimbangkan
service capacity.
h. Diversifikasi dan ekspansi usaha yang tidak prudensial.
i. Risiko tidak dikelola secara hati-hati.
j. Diabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas.

14. Bad Corporate Governance
Good Corporate Governance
Mengapa GCG harusMengapa GCG harus
diimplementasikan?diimplementasikan?
CompanyCompany
CompanyCompany
Bad Corporate Governance

15. Mengapa Good Corporate Governance diperlukan?
Apabila Perusahaan
Dikelola dengan
Baik/Amanah
•Efficient
•Competitive
•Sustainable Growth
•High Return
•Optimum Value
Prinsip-prinsip GCG

16. • Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan
bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja
korporasi secara sustainable.
• Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang
bertanggungjawab (good corporate citizen) sehingga
meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm).
• Peningkatkan keyakinan investor terhadap korporasi
sehingga menjadi lebih atraktif sebagai target
investasi.
• Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan
asing
• Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntutan
hukum
Manfaat Implementasi GCG

17. Apa itu GCG?Apa itu GCG?
Diterjemahkan sebagai:
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Bertujuan untuk:
Menciptakan nilai tambah bagi seluruh
pemegang kepentingan (stakeholders)

18. Definisi Good Corporate Governance
SISTEM :
Mengatur bagaimana korporasi diarahkan dan dikendalikan
untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara accountable
untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder
lainnya.
STRUKTUR :
Memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan
tanggungjawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas
korporasi, mencakup proses kontrol internal dan eksternal
yang efektif serta menciptakan keseimbangan internal (antar
organ perusahaan) dan keseimbangan eksternal (antar
stakeholders)
(diadaptasi dari OECD)

19. Good Corporate Governance in Simple Terms
In the right way
At the right time
In the right place
By the right people
Doing the right thing
Doing the thing right
For the balanced interests
of shareholders
and other stakeholders
Based on the principles:
Transparency
Accountability
Fairness
Responsibility
Indepedency
MELAKUKAN APA YANG DITULIS DAN
MENULISKAN APA YANG DILAKUKAN
GCG

20. Prinsip-prinsip GCG= TARIF
TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS
RESPONSIBILITAS
INDEPENDENSI
FAIRNESS

21. Prinsip GCG - TARIF
 Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan
informasi yang material dan relevan dengan cara yang
mudah diakses dan dipahami oleh pemangku
kepentingan.
 Akuntabilitas yaitu perusahaan harus dapat
mepertanggungjawabkan kinerjanya secara trasnparan
dan wajar
 Responsibilitas yaitu perusahaan harus mematuhi
peraturan perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
 Independensi yaitu perusahaan harus dikelola secara
independen, dan
 Fairness yaitu perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lainnya

22. Parameter Implementasi GCG
 Compliance (kepatuhan) yaitu sejauh mana
perusahaan telah mematuhi aturan-aturan yang ada
dalam memenuhi prinsip-prinsip GCG;
 Conformance (kesesuaian dan kelengkapan) yaitu
sejauh mana perusahaan telah berperilaku sesuai
dengan berbagai aspek yang menjadi prinsip GCG
dan kelengkapan perangkat dalam memenuhi
kebutuhan implementasi GCG
 Performance (unjuk kerja) yaitu sejauh mana
perusahaan telah menampilkan bukti (evidence) yang
menunjukkan bahwa perusahaan telah mendapatkan
manfaat yang nyata dari perapan prinsip GCG di
dalam perusahaan.

23. Peraturan dan Kelembagaan
GCG di Indonesia

24. Komitmen GCG – Pemerintah dan Bank Indonesia
 Dibentuknya Komite Nasional tentang Kebijakan
Corporate Governance (KNKCG) melalui
Keputusan Menko Ekuin Nomor:
KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan
KNKCG . Menerbitkan Pedoman GCG Indonesia
 Saat ini telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG) sebagai pengganti KNKCG
melalui Surat Keputusan Menko Bidang
Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004.
Terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite
Korporasi.

25. Komitmen GCG – Pemerintah dan Bank Indonesia
(ii)
 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN
Nomor Kep-133/M-PBUMN/1999 tentang
Pembentukan Komite Audit bagi BUMN.
 SE Ketua Bapepam Nomor Se-03/PM/2000 tentang
Komite Audit yang berisi himbauan perlunya Komite
Audit dimiliki oleh setiap Emiten.
 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008
Tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa BUMN.
 Keputusan Menteri BUMN No. 09A/MBU/2005
Tentang Proses Penilaian Fit & Proper Test Calon
Anggota Direksi BUMN

26. Komitmen GCG – Pemerintah dan Bank Indonesia (iii)
 SE Menteri BUMN No. 106 Tahun 2000 dan
Keputusan Menteri BUMN No. 23 Tahun 2000 -
mengatur dan merumuskan pengembangan
praktik good corporate governance dalam
perusahaan perseroan.
 Disempurnakan dengan KEP-117/M-MBU/2002
tentang Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-
117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek
Good Corporate Governance Pada BUMN.
 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.
8/4/PBI/2006 tentang GCG yang dirubah
dengan PBI No. 8/14/GCG/2006.

27. Komitmen GCG – Sektor Swasta
Bursa Efek
• Pada tahun 2000, Bursa Efek Jakarta
(sekarang Bursa Efek Indonesia)
memberlakukan Keputusan Direksi PT Bursa
Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000
perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A
yang antara lain mengatur tentang kewajiban
mempunyai Komisaris Independen, Komite
Audit, memberikan peran aktif Sekretaris
Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban
keterbukaan informasi serta mewajibkan
perusahaan tercatat untuk menyampaikan
informasi yang material dan relevan.

28. Komitmen GCG – Sektor Swasta
• Lahirnya Forum for Corporate Governance in Indonesia
(FCGI).
• Lahirnya Indonesian Institute for Corporate Governance
(IICG)
• Lahirnya Indonesian Institute for Corporate Directorship
(IICD)
• Lahirnya Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI)
yang kegiatannya antara lain mengadakan Forum LKDI untuk
membahas berbagai hal seperti tanggung jawab hukum bagi
Komisaris dan Direksi, undang-undang pencucian uang dsb.
• Lahirnya Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
• Lahirnya Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)
• Lahirnya Asosiasi Auditor Internal (AAI)
• Lahirnya Klinik GCG Kadin
• Annual Report Award
• Berbagai award tentang GCG
• dll

29. Dukungan UU dan Peraturan mengenai GCG di Indonesia
Tidak secara eksplisit
menjelaskan tentang
Penerapan prinsip GCG
Memuat penerapan prinsip
GCG dalam hal pembentukan
Konisaris Independent &
Komite Audit
Memuat penerapan
Prinsip GCG secara
Eksplisit dan
terperinci
Memuat penerapan
Prinsip GCG secara
Eksplisit dan
terperinci
Memuat penerapan
Prinsip GCG secara
Eksplisit
Krisis Ekonomi
1997
•UU No.19/2003
ttg BUMN
•UU No.17/2003
ttg Keuangan
negara
•Kepmen BUMN
No. 117/2002
ttg Penerapan
Praktik GCG
• UU No.30/2002
ttg komisi pemberantasan
tindak pidana korupsi
• PBI
No. 8/4/PBI/2006
Pedoman GCG oleh
Komite Nasional
Kebijakan Corporate
Governance th 2001
Pedoman GCG Perbankan
Tahun 2004
Pedoman Umum GCG
Tahun 2006
•SE-03/PM/2000 Bapepam
Komite Audit
•Tap MPR No. VII/2001
ttg Visi Indonesia
•Peraturan Pencatatan
Efek di Bursa IA
• Kep. Direksi BEJ No. 339/
2001 ttg Komisaris
Independen & Komite
Audit
•UU No.40/2007 tentang PT
•UU No.8/1995 ttg Pasar
Modal
•Letter on intens IMF tahun 1997
•Inpres No.7 thn 1999 ttg ]
akuntabilitas kinerja lembaga
pemerintah
•UU No.28/1999 tentang KKN
•UU No.31/1999 tentang
Pemberantasan korupsi
Kesadaran bagi
Seluruh PT & PT
terbuka
Keharusan bagi PT
terbuka
Himbauan bagi
Seluruh PT
Himbauan/kewajiban
Bagi BUMN dan
Perbankan
Keharusan bagi
BUMN

30. Harapan untuk Perbaikan
Adanya undang-undang atau peraturan yang
mengharuskan implementasi GCG khususnya
bagi perusahaan swasta.
Peningkatan governance bagi instansi
pemerintah terutama yang berkaitan dengan
pelayanan publik dan penegakan hukum - Ditjen
Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, BPN, Institusi yang
mengeluarkan perizinan, dan institusi penegak
hukum.
Mengingat rendahnya tingkat implementasi GCG
di BUMD, maka perlu dipertimbangkan untuk
menyusun mekanisme yang dapat “memaksa”
BUMD untuk mengimplementasikan GCG.
Misalnya UU yang mengatur BUMD.

31. Harapan untuk Perbaikan (ii)
Sosialisasi dan asistensi tentang GCG
khususnya kepada perusahaan yang belum
go public.
Penerapan GCG yang dikaitkan dengan
upaya pencegahan korupsi di sektor
swasta.
Bapepam LK dan BEI perlu memberlakukan
aturan GCG yang lebih luas untuk semua
perusahaan yang go public.
Menjadikan GCG sebagai Corporate Culture.

32. Pedoman
Umum
GCG
Hukum &
Peraturan
yang
berlaku
Visi
Misi
Sasaran
Korporasi
Corporate/
Industry
Best
Practices
Internal
Best
Practices
Good Corporate Governance
Code
Peraturan Teknis / Pelaksanaan
Internalisasi / Sosialisasi
Implementasi
R
e
v
i
e
w
Corporate Culture
GCG SEBAGAI CORPORATE CULTURE

33. TERIMA KASIH
“ GCG Implementation For
Our Better Future "
Email: taridi@yahoo.com
Facebook: Mas Taridi