Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia, termasuk definisi, jenis, ciri-ciri, contoh pelanggaran di Indonesia, upaya pemajuan dan penegakannya, serta tantangan yang dihadapi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia disebutkan sebagai lembaga penting yang berperan dalam pemantauan, penyuluhan, dan mediasi kasus-kasus pelanggaran HAM.

1. HAK ASASI MANUSIA
Disusun Oleh :
-An Nisa’ May Fitri
-Aulia Natasha
-M. Fakhurrozi
-Rafika Indry Pradina
-Riska Hardiati .N.
-Zuneva Noor .S.

2. Pengertian Hak Asasi
Manusia
Hak Asasi Manusia adalah hak yang
melekat pada diri manusia sejak lahir
yang bersifat kodrati dan
fundamental sebagai suatu anugrah
Tuhan Yang Maha Esa yang harus di
hormati, dan dilindungi, baik oleh
setiap individu, masyarakat, maupun
negara.

3. MACAM-MACAM HAM
•
•
•
1.Hak asasi pribadi(personal right)
Contohnya :
Hak mengemukakan pendapat
Hak memeluk agama
Hak beribadah
Hak kebebasan berorganisasi/berserikat
2. Hak asasi ekonomi (property right)
Contohnya :
Hak memiliki sesuatu
Hak membeli dan menjual
Hak mengadakan suatu perjanjian/kontrak
Hak memilih pekerjaan
3.Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan
yang sama dalam keadilan hukum
dan pemerintahan(right of legal equality)
Contohnya :
Hak persamaan hukum
Hak asas praduga tak bersalah
Hak untuk diakui sebagai WNI
Hak ikut serta dalam pemerintahan
Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu
Hak mendirikan partai politik

4. • 4. Hak asasi politik(political right)
Contohnya :
Hak untuk diakui sebagai WNI
Hak ikut serta dalam pemerintahan
Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu
Hak mendirikan partai politik
• 5.Hak asasi sosial dan budaya(social and cultural
right)
Contohnya :
Hak untuk memilih pendidikan
Hak mendapat pelayana kesehatan
Hak mengembangkan kebudayaan
• 6. Hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara
peradilan dan perlindungan hukum
(procedural right)
Contohnya :
Hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam
penggeledahan,penangkapan,peradilan dan pembelaan
hokum

5. Ciri-ciri Hak Asasi Manusia
• Bersifat Hakiki: HAM sudah ada sejak manusia lahir
• Bersifat universal: HAM berlaku umum untuk dan mengenai semua
orang, di mana saja dan kapan saja, tanpa memandang jenis kelamin dan
kondisi psikosomatis, ras, agama, suku bangsa, negara, pandangan hidup,
dan pandangan politik.
• Kepemilikannya bersifat kodrati, dan karena itu spiritual. Maksudnya,
HAM itu inheren dalam kodrat kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan
Tuhan, sejak kita diciptakan dan dilahirkan, dan karena itu hak-hak asasi
itu dipandang sebagai karunia pemberian Sang Pencipta. Ciri kodrati dan
spiritual ini tampak dalam kenyataan bahwa manusia tidak bisa menjalani
kehidupannya sebagaimana layaknya tanpa hak-hak itu, dan dengan hakhak itu manusia dapat lebih memuliakan Tuhan Sang Penciptanya. Karena
bersifat kodrati, HAM tidak dapat diserahkan pada pihak lain dan tidak
dapat dibagi-bagi.

6. • Bersifat supralegal dan menuntut dengan
keras pemenuhannya dari pihak lain, termasuk
negara. Maksudnya, hak-hak asasi tidak
pernah boleh dan tidak pernah bisa dilanggar,
diperkosa, dibatasi dan ditiadakan/dihapus
oleh pihak mana pun termasuk Negara.

7. Contoh Kasus
Pelanggaran HAM di
Indonesia
• 1. Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1984 dengan jumlah korban
sebanyak 74 orang. Peristiwa ini ditandai dengan
penyerangan terhadap masa yang berunjuk rasa, dan
penyelesaiannya sudah berlangsung di Pengadilan HAM ad
hoc Jakarta pada tahun 2003 hingga 2004.
• 2. Penculikan Aktivis 1998
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1984-1998 dengan jumlah
korban sebanyak 23 orang. Peristiwa ini ditandai dengan
penghilangan secara paksa oleh pihak Militer terhadap para
aktivis pro-demokrasi. Penyelesaian kasus ini sudah
dilakukan di Pengadilan Militer untuk anggota tim mawar.

8. • 3. Penembakan Mahasiswa Trisakti
Kasus penembakan mahasiswa Trisakti terjadi pada tahun
1998 dengan jumlah korban sekitar 31 orang. Peristiwa ini
tidandai dengan penembakan aparat terhadap mahasiswa
yang sedang berunjuk rasa. Penyelesaian kasus ini sudah
dilaksanakan di Pengadilan Militer bagi pelaku lapangan.
• 4. Kerusuhan Timor-Timur Pasca JajakPendapat
Peristiwa ini terjadi pada tahun 1999 dengan jumlah korban
sebanyak 97 orang. Peristiwa ini ditandai dengan Agresi
Militer dan penyelesaiannya sudah dilakukan di Pengadilan
HAM ad hoc Jakarta pada tahun 2002 hingga 2003.
• 5. Peristiwa Abepura,Papua
Kasus pelanggaran HAM ini terjadi pada tahun 2000 dengan
jumlah korban sebanayak 63 orang. Peristiwa ini ditandai
dengan penyisiran secara membabi buta terhadap pelaku
yang diduga menyerang Mapolsek Abepura. Penyelesaian
kasus ini sudah dilakukan di Pengadilan HAM di Makassar.

9. Proses Upaya Pemajuan, Penghormatan dan
Penegakan HAM di Indonesia
Proses Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di Indonesia terdiri dari
upaya penyelesaian masalah dan perlindungan HAM, penyusunan kerangka aksi HAM,
dan pengembangan dan pemberdayaan institusi HAM.
a) Upaya Penyelesaian Masalah dan Perlindungan HAM
1. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993;
2. Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Ratifikasi International Covenant on Political Rights (ICCPR) dan International
Convention on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESR).
b) Penyusunan Kerangka Aksi HAM
c) Pengembangan dan Pemberdayaan Institusi HAM.
d) Pengembangan dan pemberdayaan institusi HAM

10. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM di Indonesia tak luput dari sejarah pembentukan pengadilan HAM di
Indonesia dan karakteristik pengadilan HAM di Indonesia.
a) Karakteristik Pengadilan HAM di Indonesia
1. Struktur dan juridiksi/ Kewenangan Pengadilan HAM di Indonesia
a) Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan
peradilan umum.
b) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten/daerah kota yang daerah
hukum nya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
c) Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM yang berat
d) Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM
berat yang dilakukan warga Negara Indonesia yang dilakukan diluar batas wilayah
Negara RI.
e) Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran berat
HAM yang dilakukan oleh orang yang berumur dibawah 18 tahun. Pelanggaran
HAM berat yang dilakukan seseorang yang berumur dibawah 18 tahun diperiksa
dan diputus oleh pengadilan negeri.

11. Pelanggaran berat HAM meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan
genosida.
Pelanggaran dan Penegakan HAM di Indonesia
Pelanggaran HAM berat meliputi :
1. Kejahatan Genosida
Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelopok
bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agam. Kejahatan genosida
dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok suatu bangsa,
mengakibatkan pernderitaan fisik atau mental yang berat terhadap
anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok
atau sebagainya.
2. Kejahatan Kemanusiaan
Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang ditunjukan secara langsung terhadap
penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan
kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik, bentuk pelecehan seksual
lainya yang setara dengan penganiayaan terhadap suatu kelompok
tertentu.

12. a.
b.
c.
d.
Hambatan dan Tantangan Dalam Upaya Pemajuan,
Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia
Era 1945 s.d. 1955, bangsa Indonesia banyak disibukkan oleh
perjua-ngan untuk mempertahankan kemerdekaan dan
terjadinya rongrongan oleh berbagai pemberontakan sehingga
masalah HAM masih terabaikan.
Era Orde Lama (1955-1965) hingga peristiwa G 30S PKI 1965,
masih terjadi krisis politik & kekacauan sosial sehingga persoalan HAM tidak memperoleh perhatian.
Era Orde Baru (1966-1998), dalam perjalanannya rezim ini kurang konsisten terhadap masalah HAM. Meskipun telah
berhasil membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM).
Era Reformasi, telah banyak melahirkan produk peraturan
perundangan tentang hak asasi manusia :

13. TANTANGAN PENEGAKAN HAM
1. Prinsip Universal, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat
fundamental dan memiliki keberlakuan
universal, karena jelas tercantum dalam piagam PBB dan oleh karenanya
merupakan bagian dari keterikatan setiap
anggota PBB
2. Prinsip Pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan
sosial melalui keberhasilan pembangunan
nasional dapat membantu tercapainya tujuan peningkatan demokrasi dan
perlindungan terhadap asasi manusia
.
3. Prinsip Kesatuan hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau
kategori hak-hak asasi manusia, yang
meliputi hak-hak sipil dan politik disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial
dan kultural dipihak lain.
4. Prinsip Objektivitas atau Non Selektivitas, yaitu penolakkan terhadap
pendekatan atau penilaian terhadap
pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hannya
menonjolkan salah satu jenis hak asasi
manusia saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainya.

14. • 5. Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan dan
keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hakhakmasyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat
manusia sebagai makhluk individual dan makhluk
sosial sekaligus.
6. Prinsip Kompetensi nasional, yaitu bahwa
penerapan dan perlindungan hakhak asasi manusia merupakan kompetensi dan
tanggung jawab nasional.
7. Prinsip Negara Hukum, yaitu bahwa jaminan
terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara
dituangkan dalam
aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun
hukum tidak tertulis.

15. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)
Pada awalnya dibentuk dengan Kepres. No. 50 tahun 1993. Terbentuknya
UU HAM pada 1999 membuat
Komnas HAM harus menyesuaikan diri dengan UU tersebut. Tujuan
komnasHAM adalah:
1)
Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
HAM
2)
Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan partisipasi dalam
berbagai bisang kehidupan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM menjalankan fungsinya
sebagai berikut:
1)
Pengkajian dan Penelitian
Meliputi; mengkaji dan meneliti instrument internasional HAM
(kemungkinan aksesi dan ratifikasi) dan instrument nasional HAM
(rekomendasi pembentukan, perubahan dan pencabutan per-UUan)
2)
Penyuluhan
Meliputi; menyebarluaskan wawasan HAM kepada masyarakat,
peningkatan kesadaran HAM dalam lembaga formal dan non-formal,
dan kerjasama dengan organisasi lain dalam bidang HAM

16. 3) Pemantauan
Meliputi; pengamatan dan penyusunan laporan hasil
pengamatan terhadap pelaksanaan HAM, penyelidikan dan
pemeriksaan peristiwa pelanggaran HAM dalam
masyarakat, pemanggilan kepada pelapor atau korban atau
atau saksi atau yang diadukan terkait pelanggaran HAM,
peninjauan lokasi pelanggaran HAM, pemanggilan pihak
terkait dan pemeriksaan setempat terhadap suatu tempat
atau bangunan yang dimiliki pihak tertentu dengan izin
pengadilan dan pemberian pendapat erdasar persetujuan
ketua pengadilan dalam kasus HAM
4) Mediasi
Meliputi; perdamaian, penyelesaian perkara, pemberian
saran untuk menempuah jalan pengadilan,
penyampaian rekomendasi kepada pemerintah DPR RI
untuk ditindaklanjuti

17. Terima Kasih