SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 11
PERAN BAPPENAS DALAM KEBIJAKAN REHABILITASI NASIONAL Direktorat Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS Jakarta, 4 Agustus 2010
Pola Pikir : RPJMN 2020-2025 RPJMN 2015-2019 RPJMN 2010-2014 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],RPJPN 2005 - 2025 RPJMN 2005-2009
MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI,  YANG ADIL DAN DEMOKRATIS, DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN YANG LEBIH BAIK MEMANTAPKAN PENATAAN KEMBALI NKRI; MENINGKATKAN KUALITAS SDM,  MEMBANGUN KEMAMPUAN IPTEK, MEMPERKUAT DAYA SAING PEREKONOMIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RPJMN RPJMN 2005-2009 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2015-2019 RPJMN 2020-2025 ? ? ?
STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2010-2014 : 1. MEMPERHATIKAN PENCAPAIAN DARI  RPJMN 2005-2009; 2. MERUPAKAN KELANJUTAN DARI RPJMN 2005-2009; 3. MERUPAKAN SATU KETERPADUAN DENGAN RPJMN SEBELUMNYA  + VISI, MISI & ARAH PEMBANGUNAN  SESUAI KAMPANYE PRES & WAPRES TERPILIH
Bidang Hankam : APA YANG  TELAH  DICAPAI PADA 2005-2009 PRIORITAS & FOKUS PEMBANGUNAN BIDANG HANKAM DALAM RPJMN 2010-2014 APA YANG  AKAN DIKERJAKAN PADA 2010-2014
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HANKAM FOKUS PRIORITAS PRIORITAS BIDANG INDIKATOR IMPACT GOAL Peningkatan Kemampuan Pertahanan  Menuju  Minimum Essential Force Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Pencegahan  d an  P enanggulangan Gangguan Keamanan  d an Pelanggaran Hukum  d i Laut (Perompakan, Illegal Fishing  d an Illegal Logging) Peningkatan Rasa Aman  d an Ketertiban Masyarakat Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Peningkatan  Daya Penggentar Sistem Pertahanan Indonesia Peningkatan  kekayaan negara Peningkatan kemandirian alutsista TNI dan alat Polri Masyarakat dan dunia  usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman Peningkatan keamanan dalam negeri Peningkatan efektivitas pengelolaan keamanan nasional  Peningkatan kemampuan pertahanan negara; dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif; sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
KONDISI SAAT INI Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) semakin intensif dilakukan, wilayah Indonesia yang sebelumnya hanya dijadikan daerah pemasaran dan transit, saat ini sudah menjadi tempat produksi
TANTANGAN ,[object Object],NO. LEMBAGA TUGAS POKOK  5. Bad an Narkotika Nasional Mengkoordinasikan Penyusunan dan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
PRIORITAS DAN FOKUS ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
DUKUNGAN ANGGARAN Alokasi BNN : 2010 : 346,90 Miliar 2011 : 723,61 Miliar (meningkat 208,6 %) Kegiatan Prioritas Sasaran Alokasi 2010-2014       Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Instansi Pemerintah Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah 279             Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Komponen Masyarakat 69.8      
TERIMA KASIH

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a PERAN BAPPENAS

Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siberPermenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siberMelwin Syafrizal
 
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnasLAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnasYani Antariksa
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNDadang Solihin
 
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI Yani Antariksa
 
Paparan gerakan nasional revolusi mental
Paparan gerakan nasional revolusi mentalPaparan gerakan nasional revolusi mental
Paparan gerakan nasional revolusi mentalNurliana Umar
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxImanuellpmukp
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxbayu silvat
 
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan NasionalInovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan NasionalTri Widodo W. UTOMO
 
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)Kurniawan Saputra
 
materi latsar asn dosen
materi latsar asn dosenmateri latsar asn dosen
materi latsar asn dosenNouvanMoulia
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Dadang Solihin
 
Politik Strategi Nasional
Politik Strategi NasionalPolitik Strategi Nasional
Politik Strategi Nasionalpjj_kemenkes
 
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATANPENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATANtemanna #LABEDDU
 
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI temanna #LABEDDU
 
Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia
Analisa Industri dan Pengupahan IndonesiaAnalisa Industri dan Pengupahan Indonesia
Analisa Industri dan Pengupahan IndonesiaPenerbit Manggu
 
Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010IdnJournal
 

Semelhante a PERAN BAPPENAS (20)

Pedoman Anti Korupsi Madrasah
Pedoman Anti Korupsi MadrasahPedoman Anti Korupsi Madrasah
Pedoman Anti Korupsi Madrasah
 
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siberPermenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
Permenhan no.-82-tahun-2014-tentang-pertahanan-siber
 
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnasLAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
LAKSMA TNI DR YANI Membangun sinergitas uu siar dan arsip dalam rangka padnas
 
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMNKeterkaitan RPJMD dan RPJMN
Keterkaitan RPJMD dan RPJMN
 
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
Manfaat SNPK dalam padnas DR YANI
 
Paparan gerakan nasional revolusi mental
Paparan gerakan nasional revolusi mentalPaparan gerakan nasional revolusi mental
Paparan gerakan nasional revolusi mental
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
 
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan NasionalInovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
Inovasi Dalam Kerangka Agenda Pembangunan Nasional
 
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
RB Summit Deputi Balaks(Rini Widianto,SH,MPH)
 
materi latsar asn dosen
materi latsar asn dosenmateri latsar asn dosen
materi latsar asn dosen
 
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
Pembinaan dan Pemberdayaan Menwa guna Peningkatan Bela Negara dalam rangka Ke...
 
Modul 4 kwn kb 1
Modul 4 kwn kb 1Modul 4 kwn kb 1
Modul 4 kwn kb 1
 
Politik Strategi Nasional
Politik Strategi NasionalPolitik Strategi Nasional
Politik Strategi Nasional
 
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATANPENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENCEGAHAN KORUPSI PROVINSI SULAWESI SELATAN
 
Manajemen Pembangunan #1
Manajemen Pembangunan #1Manajemen Pembangunan #1
Manajemen Pembangunan #1
 
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF ANTI KORUPSI
 
Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia
Analisa Industri dan Pengupahan IndonesiaAnalisa Industri dan Pengupahan Indonesia
Analisa Industri dan Pengupahan Indonesia
 
Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010Inpres no. 1 tahun 2010
Inpres no. 1 tahun 2010
 
AKSI_SEKOLAH_BERSIH_NARKOBA.pptx
AKSI_SEKOLAH_BERSIH_NARKOBA.pptxAKSI_SEKOLAH_BERSIH_NARKOBA.pptx
AKSI_SEKOLAH_BERSIH_NARKOBA.pptx
 

Mais de Herrupribadi77

Harm reduction atma jaya
Harm reduction   atma jayaHarm reduction   atma jaya
Harm reduction atma jayaHerrupribadi77
 
Children of the drug war, atma
Children of the drug war, atmaChildren of the drug war, atma
Children of the drug war, atmaHerrupribadi77
 
Bahan seminar di bnn agustus 2010
Bahan seminar di bnn agustus 2010Bahan seminar di bnn agustus 2010
Bahan seminar di bnn agustus 2010Herrupribadi77
 
Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahgunaPeranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahgunaHerrupribadi77
 
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERAN   DIREKTORAT   JENDERAL   PEMASYARAKATANPERAN   DIREKTORAT   JENDERAL   PEMASYARAKATAN
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATANHerrupribadi77
 
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIV
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIVDrug use, Treatment, Rehabilitation and HIV
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIVHerrupribadi77
 
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA NASIONAL
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA  NASIONALTRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA  NASIONAL
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA NASIONALHerrupribadi77
 
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk NapzaAspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk NapzaHerrupribadi77
 

Mais de Herrupribadi77 (8)

Harm reduction atma jaya
Harm reduction   atma jayaHarm reduction   atma jaya
Harm reduction atma jaya
 
Children of the drug war, atma
Children of the drug war, atmaChildren of the drug war, atma
Children of the drug war, atma
 
Bahan seminar di bnn agustus 2010
Bahan seminar di bnn agustus 2010Bahan seminar di bnn agustus 2010
Bahan seminar di bnn agustus 2010
 
Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahgunaPeranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
 
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERAN   DIREKTORAT   JENDERAL   PEMASYARAKATANPERAN   DIREKTORAT   JENDERAL   PEMASYARAKATAN
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
 
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIV
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIVDrug use, Treatment, Rehabilitation and HIV
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIV
 
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA NASIONAL
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA  NASIONALTRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA  NASIONAL
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA NASIONAL
 
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk NapzaAspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza
 

PERAN BAPPENAS

  • 1. PERAN BAPPENAS DALAM KEBIJAKAN REHABILITASI NASIONAL Direktorat Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS Jakarta, 4 Agustus 2010
  • 2.
  • 3. MENATA KEMBALI NKRI; MEMBANGUN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI, YANG ADIL DAN DEMOKRATIS, DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN YANG LEBIH BAIK MEMANTAPKAN PENATAAN KEMBALI NKRI; MENINGKATKAN KUALITAS SDM, MEMBANGUN KEMAMPUAN IPTEK, MEMPERKUAT DAYA SAING PEREKONOMIAN STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RPJMN RPJMN 2005-2009 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2015-2019 RPJMN 2020-2025 ? ? ?
  • 4. STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2010-2014 : 1. MEMPERHATIKAN PENCAPAIAN DARI RPJMN 2005-2009; 2. MERUPAKAN KELANJUTAN DARI RPJMN 2005-2009; 3. MERUPAKAN SATU KETERPADUAN DENGAN RPJMN SEBELUMNYA + VISI, MISI & ARAH PEMBANGUNAN SESUAI KAMPANYE PRES & WAPRES TERPILIH
  • 5. Bidang Hankam : APA YANG TELAH DICAPAI PADA 2005-2009 PRIORITAS & FOKUS PEMBANGUNAN BIDANG HANKAM DALAM RPJMN 2010-2014 APA YANG AKAN DIKERJAKAN PADA 2010-2014
  • 6.
  • 7. KONDISI SAAT INI Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) semakin intensif dilakukan, wilayah Indonesia yang sebelumnya hanya dijadikan daerah pemasaran dan transit, saat ini sudah menjadi tempat produksi
  • 8.
  • 9.
  • 10. DUKUNGAN ANGGARAN Alokasi BNN : 2010 : 346,90 Miliar 2011 : 723,61 Miliar (meningkat 208,6 %) Kegiatan Prioritas Sasaran Alokasi 2010-2014       Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Instansi Pemerintah Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Instansi Pemerintah 279             Pelaksanaan Pengembangan Rehabilitasi Berbasis Komponen Masyarakat Meningkatnya fasilitas rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola Komponen Masyarakat 69.8