Konsep Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA

Konsep Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada awal tahun dua ribu muncul arus perubahan paradigmatik, orientasi dan kebijakan
pendidikan yang amat mendasar, yang kemudian melahirkan kebijakan pendidikan
berorientasi kecakapan hidup (life skill) dengan pendekatan pendidikan berbasis luas
(broad based education). Secara teoritik, perubahan paradigma, orientasi dan perspektif
pendidikan kecakapan hidup ini bukanlah kebijakan yang dilandasi oleh pragmatisme
sesaat, akan tetapi lebih merupakan upaya reinventing school–berupa penemuan
kembali jati diri sekolah yang mesti dilakukan di dunia pendidikan. Oleh karena itu
Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2002 mulai mengimplementasikan
pendidikan berorientasi kecakapan hidup pada semua jenis, jenjang dan satuan
pendidikan baik di dalam maupun luar sekolah, termasuk di SMA.

Tujuan pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup memiliki tiga dimensi (Hari :
2005), yaitu :
1. Tujuan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan dan pemilikan
kecakapan proses (methodolodycal objectives)
2. Tujuan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan dan pemilikan konsep
keilmuaan ( content objectives)
3. Tujuan pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan penerapan konsep
keilmuan (life skill objectives)

Program pendidikan kecakapan hidup yang dikembangkan di SMA mengacu pada dua
dimensi, yaitu kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill) dan kecakapan
hidup spesifik (specific life skill). Dimensi generik meliputi kecakapan akademik,
kesadaran diri, kecakapan berpikir dan bernalar, serta kecakapan bekerja sama. Semua
kecakapan ini dapat dikembangkan pada berbagai mata pelajaran.

Sedangkan dimensi spesifik, yaitu kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan
tertentu, berupa kecakapan vokasional. Kecakapan akademik terkait dengan konten
akademik mata pelajaran tertentu, misalnya fisika, biologi, geografi dan lain-lain.
Sedangkan kecakapan vokasional terkait dengan kejuruan tertentu, seperti tata boga,
tata busana, grafika dan lain-lain. Untuk pelaksanaan program ini Direktorat Pembinaan
SMA (Dikmenum, waktu itu) melalui Bagian Proyek BBE Life Skill selama tiga tahun
(2002-2004) telah membantu sejumlah sekolah dengan dana block grant.

Sebagai pengembangan dan perluasan program kecakapan hidup, khususnya yang
bersifat vokasional sekaligus peningkatan mutu SMA di wilayah pesisir dan pantai, pada
tahun 2006 dirintis SMA Berbasis Keunggulan Lokal Kelautan (BKLK). Semula program ini
didesain bahwa aktivitas pembelajaran di SMA rintisan tersebut berorientasi kelautan.
Artinya bahan ajar yang disampaikan guru diambil bernuansa kelautan, misalnya materi
pembelajaran biologi diambil topik-topik yang berkaitan dengan tumbuhan di daerah
pesisir dan biota laut. Begitu pula mata pelajaran olahraga, yang dikembangkan adalah
olahraga air dan pantai. Di samping itu terdapat pula program vokasional, seperti budi
daya hasil laut, perikanan, rumput laut dan lain-lain. Namun implementasi di sekolah
berbeda, yang terjadi adalah hampir seluruh kegiatan pada program BKLK berisi
vokasional.

Belajar dari berbagai pengalaman pada masa lalu menunjukkan bahwa program
pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA, dalam rangka mengakomodasi
berbagai kebutuhan dan potensi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA
ternyata tidak serta merta berjalan dengan baik. Seperti penyelenggaraan BBE-Life Skill

©2010, Dit. Pembinaan SMA-Ditjen. Mandikdasmen 1-27


dan SMA Berbasis Keunggulan Lokal Kelautan di sejumlah SMA juga belum memperoleh
hasil yang optimal dan tidak berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena unsur
pendidik dan tenaga kependidikan belum sepenuhnya memahami program tersebut. Di
samping itu, program yang dilaksanakan tersebut pembelajarannya bukan menjadi
bagian dari struktur kurikulum.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, BAB XIV, pasal 50, ayat (5) menyatakan bahwa
Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta
Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). Selain itu PP 19 tahun 2005, BAB III, pasal
14 ayat (1) menyatakan bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat
dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Oleh karena itu sejak tahun dua ribu tujuh pemerintah melalui Direktorat Pembinaan
SMA (Dit. PSMA), Ditjen. Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
menggulirkan program Pendidikan Berbasis Keungguluan Lokal dengan cara memilih
sejumlah sekolah guna menjadi sekolah rintisan PBKL. Tujuan dari program tersebut
adalah:
1. Mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agar mencapai
kondisi memenuhi/hampir memenuhi standar nasional pendidikan;
2. Memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan SKM/SSN dan PBKL.
Bentuk bimbingan teknis yang diberikan meliputi asistensi dan sinkronisasi program
pencapaian SNP dan PBKL, bantuan dana block grant, peningkatan kompetensi guru
dalam pengembangan bahan ajar dan bahan ujian berbasis TIK.

Setelah tiga tahun berjalan ternyata masih terdapat sekolah-sekolah yang belum
mencapai hasil maksimal hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
1. Adanya perbedaan pemahaman terhadap konsep mengenai Pendidikan Berbasis
Keunggulan Lokal oleh sekolah-sekolah dan pemerintah, baik itu pemerintah pusat
maupun daerah.
2. Adanya anggapan bahwa sekolah RPBKL adalah sekolah dengan “level terbawah”
berbeda dengan RSKM atau RSBI

Memperhatikan hal tersebut maka Direktorat PSMA menganggap perlu untuk membuat
naskah Konsep dan Strategi Implementasi PBKL ini yang isinya penyempurnaan dari
naskah sejenis sebelumnya, agar sekolah dan pemerintah baik kabupaten/kota maupun
provinsi memiliki persepsi yang sama dalam implementasi PBKL. Selain itu dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan Pasal 56 ayat 1 menyebutkan bahwa Satuan atau program pendidikan yang
telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat merintis dirinya
untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan bertaraf internasional
dan/atau berbasis keunggulan lokal. Hal ini jelas menghilangkan anggapan bahwa
sekolah PBKL merupakan sebuah sekolah dengan “level terbawah”.

Dengan hadirnya naskah Konsep dan Strategi Implementasi PBKL ini dan terbitnya PP
Nomor 17 tahun 2010 diharapkan Implementasi PBKL di sekolah semakin jauh lebih baik.
Karena dengan implementasi PBKL yang baik dan tepat di sekolah, diharapkan peserta
didik mampu memahami sekaligus mempertahankan nilai dan budaya daerahnya agar
menjadi anggota masarakat yang memiliki karakter yang baik serta memiliki
kepercayaan diri yang tinggi dalam membangun daerah sekaligus membangun bangsa.

Naskah Konsep dan Strategi Implementasi PBKL ini pada dasarnya berisi tentang
pengertian, profil, karakteristik, dan strategi implementasi PBKL. Untuk memudahkan
penerapan konsep ini, Direktorat Pembinaan SMA juga menyusun naskah-naskah lain
diantaranya Panduan Penyelenggaraan PBKL, serta perangkat pendukung lainnya yang
diperlukan.



B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Konsep PBKL di SMA adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 huruf b dan huruf f, bab IX pasal 35.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi
8. Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
9. Permendiknas Nomor 6 tahun 2007, sebagai Penyempurnaan Permendiknas Nomor
24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006
10. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
11. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
12. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Pendidikan
13. Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
14. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan

C. LANDASAN OPERASIONAL

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada BAB III pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa Pendidikan
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural dan
kemajemukan bangsa.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 BAB X pasal 36 ayat 2
dinyatakan bahwa Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan
dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan,
potensi daerah, dan peserta didik, dan pada pasal yang sama ayat 3 butir c
menyatakan bahwa Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan keragaman
potensi daerah dan lingkungan. Serta pasal 37 ayat 1 menyatakan bahwa Kurikulum
pendidikan dasar dan menengah wajib memuat Keterampilan/Kejuruan (butir i)
dan muatan lokal (butir j).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 BAB XIV pasal 50 ayat 5
yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar
dan menengah, serta Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 BAB III pasal 14 ayat 1 menyatakan
bahwa untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan
pendidikan berbasis keunggulan lokal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pada penjelasan pasal 91 ayat 1
menyatakan bahwa dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah
pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, pemerintah dan
pemerintah daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan
pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 34 Pendidikan berbasis
keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi



Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif
dan/atau komparatif daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 35 ayat 2 menyatakan
Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan
program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar
Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan
pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa
penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melaksanakan dan/
atau memfasilitasi perintisan satuan atau program pendidikan yang sudah atau
hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi
satuan atau program pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis
keunggulan lokal.

D. LANDASAN TEORI

Implementasi PBKL di sekolah berlandaskan dengan teori-teori pembelajaran antara lain
dari David P. Ausubel (Ausubel, 1978) dan Jerome S. Bruner (Bruner, 1977) yang
mengatakan bahwa proses pembelajaran dalam pendidikan akan menjadi lebih menarik,
memberi kegairahan pada semangat belajar peserta didik, jika peserta didik melihat
kegunaan, manfaat, makna dari pembelajaran guna menghadapi berbagai persoalan
kehidupan yang dihadapinya saat ini bahkan di masa depan.

Selain itu pembelajaran akan memberikan suasana yang menyenangkan (joyful learning)
jika berkait dengan potensi, minat, hobi, bakat peserta didik, dan penerimaan peserta
didik tentang apa yang dipelajarinya akan berguna bagi kehidupannya di masa depan
karena peserta didik merasa mendapatkan keterampilan yang berharga untuk
menghadapi hidup.

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) juga melandasi
implementasi PBKL secara teori. Pembelajaran ini merupakan pendekatan pembelajaran
yang melibatkan peserta didik secara penuh untuk menemukan konsep dan
menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong peserta didik
untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka (Saefudin : 2008). Salah satu prinsip
contextual teaching and learning (CTL) adalah prinsip saling ketergantungan (the
principle of interdependence).

Prinsip saling ketergantungan menyadarkan pendidik tentang saling ketergantungannya
satu sama lain, kepada peserta didik, kepada masyarakat di sekitar dan dengan bumi
tempatnya berpijak (termasuk potensi lokal yang terkandung dalam bumi). Mereka
berada dalam suatu jaringan saling ketergantungan yang menciptakan lingkungan
belajar. Dalam suatu lingkungan belajar yang setiap orang menyadari
ketergantungannya, maka pembelajaran kontekstual mudah berkembang (Johnson,
2002).

Di samping itu bahkan pembahasan keunggulan lokal terkait dengan teori
konstruktivisme menurut Bettencourt (dalam Suparno, 1997) menyatakan bahwa kita
tidak pernah mengerti realitas yang sesungguhnya secara ontologis, yang kita mengerti
adalah struktur konstruksi kita akan sesuatu objek. Dalam konteks ini realitas yang ada
di sekeliling peserta didik sehari-hari, misalnya yang berupa potensi daerah yang
menjadi keunggulan lokal, akan membantu mempercepat peserta didik untuk
mengkonstruksi pemikirannya menjadi suatu pengetahuan yang bermakna bagi dirinya.
Potensi daerah atau keunggulan lokal adalah potensi yang kontekstual yang dapat
diangkat sebagai bahan pembelajaran yang menarik di sekolah.



E. LANDASAN EMPIRIS

Konsep ini didasari dari pengalaman Program BBE-Life Skill yang digulirkan oleh
pemerintah pada tahun 2002 sampai dengan 2004 yang hasilnya ternyata kurang yang
optimal karena Program BBE-Life Skill tidak masuk ke dalam struktur kurikulum. Di
tambah dengan pengalaman peluncuran Program SMA Berbasis Keunggulan Lokal
Keluatan (BKLK) pada tahun 2005 yang lebih menekankan vokasional dianggap kurang
tepat karena peserta didik di SMA diharapkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi. Di samping itu bahwa program BKLK hanya diberikan bagi SMA yang
berada di wilayah pesisir/pantai.

Pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada setiap sekolah sejak
tahun 2007 akan berimbas pada keunikan proses pembelajaran di tiap sekolah. Setiap
sekolah akan melaksanakan proses pembelajaran berbeda-beda dengan didasari oleh
kemampuan dan sumber daya yang ada pada sekolah atau daerah tempat sekolah itu
berada. Memperhatikan hal tersebut maka dapat di simpulkan KTSP dapat
mengakomodir implementasi PBKL di sekolah.

Pelaksanaan program Sekolah Rintisan PBKL sejak tahun 2007 ternyata mampu memacu
sekolah untuk memenuhi 8 Standar Pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu
pendidikan di sekolah walaupun di beberapa komponen masih belum optimal antara lain
Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

F. TUJUAN
Naskah Konsep PBKL di SMA bertujuan :
1. Memberikan pemahaman yang sama secara menyeluruh mengenai konsep dan
strategi implementasi PBKL oleh warga sekolah, pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat
2. Memberikan arahan kepada warga sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Provinsi dalam upaya mengimplementasikan PBKL, sehingga tercipta
kebersamaan langkah dan terhindar dari penafsiran yang berbeda-beda
3. Menjadi referensi awal bagi sekolah yang akan mengimplementasikan PBKL sebagai
upaya peningkatan mutu sekolah

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Konsep PBKL di SMA adalah :

1. Terbentuknya pemahaman yang sama mengenai konsep dan implementasi PBKL
oleh warga sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Pusat
2. Terciptanya kebersamaan langkah dalam implementasi PBKL antara warga
sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
3. Terhindarnya dari penafsiran yang salah serta berbeda-beda terhadap konsep PBKL
oleh warga sekolah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi
4. Setiap sekolah memiliki pengetahuan dasar mengenai konsep PBKL dan strategi
implementasinya

H. SASARAN

Sasaran Konsep PBKL di SMA adalah :
1. Seluruh sekolah yang akan mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Keunggulan
Lokal.
2. Masyarakat yang ingin mengetahui konsep dasar mengenai Pendidikan Berbasis
Keunggulan Lokal serta implementasinya di sekolah.



BAB II
KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS
KEUNGGULAN LOKAL (PBKL) DI SMA

A. PENGERTIAN

1. Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan adalah upaya tranformasi budaya dari satu generasi ke
generasi berikutnya. Perkembangan pendidikan saat ini nampaknya mengacu pada
empat pilar pendidikan UNESCO (1999) yaitu learning to know, learning to do,
leraning to be dan learning to live together. Ke-empat pilar tersebut nampaknya
perlu dilihat sebagai upaya memahami pendidikan secara komprehensif dimana
ke-empat pilar tersebut merupakan pondasinya.

Sementara pemerintah mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan seperti tercantum
pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Sementara dalam konteks Indonesia pilar-pilar pendidikan tersebut ditambah atau
diperluas dengan memasukkan dimensi spiritual keagamaan, sebagaimana terdapat
dalam Panduan KTSP pendidikan dasar dan menengah yaitu :
a. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Belajar untuk memahami dan menghayati
c. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif
d. Belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan
e. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar
yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
Penambahan aspek keimanan dan ketakwaan mengindikasikan bahwa Pendidikan di
Indonesia harus menjadi bagian dari upaya membangun, meningkatkan dan
memperbaiki manusia agar lebih berkualitas dalam perilaku kehidupannya. Proses
pendidikan dalam tataran mikro dilaksanakan oleh institutsi sekolah sehingga
sekolah menempati posisi penting, karena di lembaga inilah setiap anggota
masyarakat dapat mengikuti proses pendidikan dengan tujuan mempersiapkan
mereka dengan berbagai ilmu dan keterampilan agar lebih mampu berperan dalam
kehidupan masyarakat.
Kedudukan sekolah yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pada
dasarnya tidak terlepas dari fungsi sekolah sebagai lembaga yang menentukan
dalam perkembangan masyarakat. Adapun fungsi sekolah adalah (Morris. Et el.
1962:113) :
a. School give opportunity for self-development an social mobility
b. School develop the individual’s comptence as aworker, citizen and parent
c. school contribute to the economic growth of a society
d. School help to solve pressing social problem

Sejalan dengan pengertian-pengertian tersebut Sagala (2005:8-9) menyatakan
bahwa “Sekolah dapat dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah khususnya
prestasi siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam (1) prestasi akademik
(2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan, dan mampu
mengapresiasi nilai-nilai budaya, dan (3) memiliki tanggung jawab yang tinggi dan
kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dasar ilmu yang
diterima disekolah”



Keunggulan lokal merupakan bagian dari sumber daya lokal/daerah tertentu dan
sumber daya memiliki kriteria mengandung nilai pengetahuan, teknologi dan
keterampilan (skill) dalam memanfaatkannya. Sumberdaya dipandang memiliki
nilai ekonomi, bermanfaat bagi kehidupan manusia, aset (sumber persediaan),
kemampuan untuk memenuhi dan menangani sesuatu dan sarana yang dihasilkan
oleh kemampuan atau pemikiran seseorang (Fauzi : 2006).

Sumber lain mengatakan bahwa keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni,
tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau
lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Dedidwitagama,2007). Dari
beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Keunggulan Lokal (KL)
adalah suatu proses dan realisasi peningkatan nilai dari suatu potensi daerah
sehingga menjadi produk/jasa atau karya lain yang bernilai tinggi, bersifat unik,
memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Keunggulan lokal merupakan ciri khas daerah yang mencakup aspek ekonomi,
budaya, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi dan dikembangkan dari
potensi daerah. Potensi daerah adalah potensi sumber daya spesifik yang dimiliki
suatu daerah yang merupakan bagian dari ruang lingkup perencanaan
pembangunan wilayah tersebut. Sebagai contoh potensi Kota Batu Jawa Timur,
memiliki potensi budi daya apel dan pariwisata. Pemerintah dan masyarakat kota
Batu dapat melakukan sejumlah upaya dan program, agar potensi tersebut dapat
diangkat menjadi keunggulan lokal kota Batu sehingga ekonomi di wilayah kota
Batu dan sekitarnya dapat berkembang dengan baik.

Konsep pengembangan keunggulan lokal diinspirasikan dari berbagai potensi, yaitu
potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), geografis, budaya
dan historis. Uraian masing-masing sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam dan
dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi
dua, yaitu: sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam
yang tidak dapat diperbarui.Sumber daya alam yang dapat diperbarui ialah
sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat
dimanfaatkan secara terus-menerus, contohnya: air, udara, tanah, hutan,
hewan, dan tumbuhan.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) didefinisikan sebagai manusia dengan segenap
potensi yang dimilikinya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk
menjadi makhluk sosial yang adaptif dan transformatif dan mampu
mendayagunakan potensi alam di sekitarnya secara seimbang dan
berkesinambungan (Wikipedia, 2006). Pengertian adaptif artinya mampu
menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perubahan IPTEK dan perubahan
sosial budaya. Bangsa Jepang, karena biasa diguncang gempa merupakan
bangsa yang unggul dalam menghadapi gempa, sehingga cara hidup, sistem
arsitektur yang dipilihnya sudah diadaptasikan bagi risiko menghadapi gempa.
Kearifan lokal (indigenous wisdom) semacam ini agaknya juga dimiliki oleh
penduduk pulau Simeulue di Aceh, saat tsunami datang yang ditandai dengan
penurunan secara tajam dan mendadak muka air laut, banyak ikan
bergelimpangan menggelepar, mereka tidak turun terlena mencari ikan,
namun justru terbirit-birit lari ke tempat yang lebih tinggi, sehingga selamat
dari murka tsunami. Pengertian transformatif artinya mampu memahami,
menerjemahkan dan mengembangkan seluruh pengalaman dari kontak



sosialnya dan kontaknya dengan fenomena alam, bagi kemaslahatan dirinya di
masa depan, sehingga yang bersangkutan merupakan makhluk sosial yang
berkembang berkesinambungan.

SDM secara kualitas dan kuantitas merupakan penentu utama dalam
pemberdayaan semua potensi keunggulan lokal. SDM sebagai sumberdaya,
bisa bermakna positif dan negatif, tergantung kepada paradigma, kultur dan
etos kerja. Dengan kata lain tidak ada realisasi dan implementasi konsep
keunggulan lokal tanpa melibatkan dan memposisikan manusia dalam proses
pencapaian keunggulan. SDM dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas
SDA, mencirikan identitas budaya, mewarnai sebaran geografis, dan dapat
berpengaruh secara timbal balik kepada kondisi geologi, hidrologi dan
klimatologi setempat akibat pilihan aktivitasnya, serta memiliki latar sejarah
tertentu yang khas. Pada masa awal peradaban, saat manusia masih amat
tergantung kepada alam, ketergantungannya yang besar terhadap air telah
menyebabkan munculnya peradaban pertama di sekitar aliran sungai besar
yang subur.

c. Geografis

Geografis berhubungan dengan lokasi dan variasi keruangan atas fenomena
fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Ruang lingkup dari potensi
geografis adalah: bumi sebagai tempat tinggal, hubungan manusia dengan
lingkungannya (interaksi),dimensi ruang dan dimensi pendekatan historis,
spasial (keruangan), ekologi (kelingkungan) dan regional (kewilayahan).

Objek geografis antara lain meliputi, objek formal dan objek material. Objek
formal geografis adalah fenomena geosfer yang terdiri dari, atmosfer bumi,
cuaca dan iklim, litosfer, hidrosfer, biosfer (lapisan kehidupan fauna dan
flora), dan antroposfer (lapisan manusia yang merupakan tema sentral).
Sidney dan Mulkerne (Tim Geografi Jakarta, 2004) mengemukakan bahwa
geografi adalah ilmu tentang bumi dan kehidupan yang ada di atasnya.
Pendekatan studi geografi bersifat khas. Pengkajian keunggulan lokal dari
aspek geografi dengan demikian perlu memperhatikan pendekatan studi
geografi. Pendekatan itu meliputi; (1) pendekatan keruangan (spatial
approach), (2) pendekatan lingkungan (ecological approach) dan (3)
pendekatan kompleks wilayah (integrated approach). Pendekatan keruangan
mencoba mengkaji adanya perbedaan tempat melalui penggambaran letak
distribusi, relasi dan inter relasinya. Pendekatan lingkungan berdasarkan
interaksi organisme dengan lingkungannya, sedangkan pendekatan kompleks
wilayah memadukan kedua pendekatan tersebut.

Tentu saja tidak semua objek dan fenomena geografi berkait dengan konsep
keunggulan lokal, karena keunggulan lokal dicirikan oleh nilai guna fenomena
geografis bagi kehidupan dan penghidupan yang memiliki, dampak ekonomis
dan pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Contoh
tentang angin fohn yang merupakan bagian dari iklim dan cuaca sebagai
fenomena geografis di atmosfer. Angin fohn adalah angin jatuh yang sifatnya
panas dan kering. Angin fohn terjadi karena udara yang mengandung uap air
gerakannya terhalang oleh gunung atau pegunungan. Contoh angin fohn di
Indonesia adalah angin Kumbang di wilayah Cirebon dan Tegal karena
pengaruh Gunung Slamet, angin Gending di wilayah Probolinggo yang terjadi
karena pengaruh gunung Lamongan dan pegunungan Tengger, angin Bohorok
di daerah Deli, Sumatera Utara karena pengaruh pegunungan Bukit Barisan.



Seperti diketahui angin semacam itu menciptakan keunggulan lokal Sumber
Daya Alam, yang umumnya berupa tanaman tembakau, bahkan tembakau Deli
berkualitas prima dan disukai sebagai bahan rokok cerutu. Semboyan Kota
Probolinggo sebagai kota Bayuangga (bayu = angin, anggur dan mangga)
sebagai proklamasi keunggulan lokal tidak lepas dari dampak positif angin
Gending.

d. Budaya

Secara singkat definisi budaya adalah segala kegiatan orang atau masyarakat
yang melampaui dirinya dan melakukan pembaharuan terus, diartikan sebagai
hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (Kuntjaraningrat).

Budaya adalah sikap, sedangkan sumber sikap adalah kebudayaan. Agar
kebudayaan dilandasi dengan sikap baik, masyarakat perlu memadukan
antara idealisme dengan realisme yang pada hakekatnya merupakan
perpaduan antara seni dan budaya. Ciri khas budaya masing-masing daerah
tertentu (yang berbeda dengan daerah lain) merupakan sikap menghargai
kebudayaan daerah sehingga menjadi keunggulan lokal. Beberapa contoh
keunggulan lokal menghargai kebudayaan setempat yaitu upacara Ngaben di
Bali, Malam Bainai di Sumatera Barat, Sekatenan di Yogyakarta dan Solo dan
upacara adat perkawinan di berbagai daerah, tari saman dari Aceh, mamaos
Cianjuran, rampak bedug dari Pandeglang, (variasi nusantara).Sebagai
ilustrasi dari keunggulan lokal yang diinspirasi oleh budaya, misalnya di
Kabupaten Jombang Jawa Timur, telah dikenal antara lain: Teater “Tombo
Ati” (Ainun Najib), Musik Albanjari (Hadrah), Kesenian Ludruk Besutan,
Ritualisasi Wisuda Sinden (Sendang Beji)

e. Historis

Historis (Sejarah) berhubungan dengan riwayat kejadian masa lampau yang
benar-benar terjadi atau riwayat asal usul keturunan (terutama untuk raja-
raja yang memerintah).

Keunggulan lokal dalam konsep historis merupakan potensi sejarah dalam
bentuk peninggalan benda-benda purbakala maupun tradisi yang masih
dilestarikan hingga saat ini. Konsep historis jika dioptimalkan pengelolaannya
akan menjadi tujuan wisata yang bisa menjadi asset, bahkan menjadi
keunggulan lokal dari suatu daerah tertentu. Pada potensi ini, diperlukan
akulturasi terhadap nilai-nilai tradisional dengan memberi kultural baru agar
terjadi perpaduan antara kepentingan tradisional dan kepentingan modern,
sehingga aset atau potensi sejarah bisa menjadi aset/potensi keunggulan
lokal.

Salah satu contoh keunggulan lokal yang diinspirasi oleh potensi sejarah,
adalah tentang kebesaran “Kerajaan Majapahit”, antara lain: Pemerintah
Kabupaten Mojokerto secara rutin menyelenggarakan Perkawinan ala
Majapahit sebagai acara resmi yang disosilaisasikan kepada masyarakat.
Contoh lain adalah benteng Vor de Cock dan Lubang Jepang di Bukit Tinggi,
Benteng Surosowan Kesultanan Banten, Gua Selarong di Bantul, Sanghian
Dengdek di Pandeglang.



2. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL)

Mengkaji pengertian pendidikan dan pengertian keunggulan lokal pada uraian
tersebut maka PBKL merupakan usaha sadar yang terencana melalui penggalian
dan pemanfaatan potensi daerah setempat secara arif dalam upaya mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki keahlian, pengetahuan dan sikap dalam upaya ikut
serta membangun bangsa dan negara.

Selain itu pada Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP, ditulis bahwa pendidikan
berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan
keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya,
bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dll, yang semuanya
bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan PBKL di SMA adalah
pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada SMA sesuai dengan
kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber
daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang
bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat
dan minat peserta didik.

Jadi Implementasi PBKL merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas
layanan pendidikan yang bermuara pada peningkatan kompetensi peserta didik
yang lebih baik agar mampu mencapai atau melampaui Standar Kompetensi yang
ada pada Standar Isi yang telah di tetapkan pemerintah.

Sementara itu kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan/
keterampilan dan sikap kerja plus atribut kepribadian yang dimiliki oleh seseorang
yang mencakup kemampuan berpikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasan
emosional, pengalamaan daya juang, sikap positif, keterampilan kerja serta kondisi
kesehatan yang lebih baik.

Konsep kompetensi secara luas dan lengkap dalam kontesk sukses pribadi dibahas
dalam buku “How to develope Competency Using I Keep Cash Approach by willy
Susilo” yaitu kemampuan seseorang yang dapat diperagakan untuk melaksanakan 9
elemen kompetensi dalam upaya merealisasikan sukses yang menjadi impiannya.
Sembilan elemen kompetensi tersebut terdiri dari:
a. Imajinasi (Immagination)
b. Pengetahuan (Knowledge)
c. Pengalaman (Experience)
d. Emosi (Emotion)
e. Hasrat (Passion)
f. Karakter (Character)
g. Sikap (Attitude)
h. Keterampilan (Skill)
i. Kesehatan (Health)
Dari sembilan elemen kompetensi tersebut lima elemen yaitu imajinasi, emosi,
hasrat, karakter, dan sikap adalah termasuk dalam kompetensi lunak (soft
competence). Sedangkan sisanya termasuk kompetensi keras (hard competence).
Implementasi PBKL di sekolah idealnya menyentuh ke-sembilan elemen
kompetensi peserta didik secara utuh.



Adapun hubungan kompetensi ideal dan proses implementasi PBKL di sekolah di
tunjukkan lewat bagan berikut:

IMAJINASI EMOSI SIKAP

PENGETAHUAN KETERAMPILAN KARAKTER

PENGALAMAN KESEHATAN KEMAUAN

KOMPETENSI
AWAL

IMPLEMENTASI PBKL

KOMPETENSI
AKHIR

KEPERCAYAAN DIRI
MEMILIKI VISI KECINTAAN PADA
DAERAH

PENINGKATAN
KETERAMPILAN BUDI PEKERTI
PENGETAHUAN YANG LEBIH BAIK

LEBIH BANYAK KESEHATAN YANG KEMAUAN
PENGALAMAN LEBIH BAIK

KECAKAPAN HIDUP

Bagan 1. Hubungan antara kompetensi ideal siswa dengan implementasi PBKL

Pada diagram tersebut terlihat bahwa implentasi PBKL berakhir pada upaya
memperkaya kecakapan hidup peserta didik. Semakin banyak elemen kompetensi
yang ditingkatkan maka akan semakin banyak kecakapan hidup yang dimiliki oleh
siswa.

Melalui implementasi PBKL terjadi peningkatan kompetensi peserta didik pada
seluruh elemen. Pada elemen Imagination (imajinasi) melalui PBKL diharapkan
peserta didik memiliki sebuah visi yang jelas tentang kehidupannya di masa yang
akan datang. Pengalaman yang lebih banyak diterima, pengendalian emosi dan
kecintaan pada daerah, keterampilan yang lebih baik, kepercayaan diri, budi
pekerti, ditambah kemauan dan kesehatan yang baik merupakan hasil akhir yang
menjadi tujuan dari implemetasi PBKL di sekolah. Ke-sembilan elemen tersebut
akan menjadi modal “kecakapan hidup” peserta didik.



Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Adurrahman Asy’ari (2000) yang
menyatakan bahwa “belajar hendaknya mampu memberikan bekal “life skills”
yang memungkinkan siswa “survive” dalam kondisi yang bagaimanapun...”.

Dari ke-sembilan komponen kompetensi yang telah dijelaskan dapat
disederhanakan menjadi hanya tiga elemen saja yaitu pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill) dan sikap (attitude).

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki peserta didik berkenaan
dengan fakta, konsep, dan hubungan antar fakta. Sementara sikap (attitude)
merupakan dan refleksi dari nilai-nilai yang diyakininya. Pembawaan itu terbentuk
dari faktor genetik dan proses interaksi keluarga, sekolah, kondisi sosial budaya
masyarakat di mana peserta didik berada. Sedangkan keterampilan (skill) adalah
kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan attitude ke dalam suatu
pekerjaan.

B. KARAKTERISTIK

Sekolah yang mengimplementasikan PBKL memiliki karakteristik:

1. Memiliki visi, misi atau strategi yang mengakomodasi keungggulan lokal
2. Melaksanakan pembelajaran yang mengintegrasikan keunggulan lokal dalam mata
pelajaran relefan atau memiliki mata pelajaran keterampilan tertentu atau
muatan lokal yang mencirikan keunggulan lokal sekolah tersebut.
3. Memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya
dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
4. SI dan SKL diperkaya dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan yang
merupakan hasil analisis dan sesuai dengan keunggulan lokal.

C. PROFIL

Profil PBKL mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang terdiri dari 8
komponen, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar penilaian, dan standar pembiayaan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif
dan/atau komparatif daerah. Setiap komponen terdiri dari beberapa aspek dan
indikator. Berikut ini diuraikan secara garis besar komponen, aspek dan indikator yang
menggambarkan profil PBKL.

1. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan

Sekolah memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang
memuat komponen yang dipersyaratkan dan telah disahkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi. Penyusunan KTSP dilakukan secara mandiri dengan membentuk Tim KTSP
dan Tim PBKL. Komponen KTSP memuat tentang visi, misi, tujuan, struktur dan
muatan KTSP, yang mengakomodasi adanya program Pendidikan Berbasis
Keunggulan Lokal (PBKL). KTSP dilengkapi dengan silabus yang penyusunannya
melibatkan seluruh guru dari sekolah yang bersangkutan dan memuat program
keunggulan lokal terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan, muatan lokal atau
mata pelajaran keterampilan. Aspek dan indikatornya adalah :



a. Memiliki dokumen Kurikulum

1). Melakukan analisis program keunggulan lokal dengan kegiatan:
§ Penelusuran potensi daerah yang mencirikan keunggulan lokal, yang
mencakup :
- Potensi Sumber Daya Alam (SDA)
- Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
- Potensi Geografis
- Potensi Budaya
- Potensi Historis
§ Penelusuran kebutuhan peserta didik dan bakat/minat yang
bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik
§ Pengkajian jenis pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dapat
dilaksanakan oleh sekolah

b. Komponen KTSP, memuat:

1). Visi, misi, tujuan satuan pendidikan dan strategi (mencerminkan upaya
untuk mencapai hasil belajar peserta didik yang berkualitas, dan
didukung dengan suasana belajar dan suasana sekolah yang
memadai/kondusif/menyenangkan dan mencirikan adanya program
keunggulan lokal)
2). Struktur dan muatan KTSP, yang mengimplementasikan PBKL melalui:
§ Muatan Lokal
§ Mata Pelajaran Keterampilan
§ Pengembangan Diri
§ Terintegrasi dalam mata pelajaran Tertentu

c. Penyusunan/Pengembangan Silabus

1). Silabus disusun/dikembangkan dengan memperhatikan SI/SKL yang telah
diperkaya dengan kompetensi-kompetensi yang diperlukan.
2). Silabus disusun/dikembangkan dengan memperhatikan SI/SKL dengan
mengintegrasikan dengan materi keunggulan lokal pada mata pelajaran
tertentu yang relevan
3). Silabus disusun/dikembangkan melalui proses penjabaran SK/KD
menjadi indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan
penilaian hasil belajar untuk seluruh mata pelajaran, yang terdiri dari:
§ Mata pelajaran umum dan ciri program, dengan mengintegrasikan
bahan kajian keunggulan lokal, pada mata pelajaran tertentu yang
relevan
§ Muatan lokal
§ Mata pelajaran keterampilan
4). Silabus yang disusun telah mencakup seluruh mata pelajaran, baik yang
SK/KD nya ditetapkan oleh pemerintah maupun yang disusun sekolah
sesuai dengan kebutuhannya

2. Standar Proses

Sekolah mempunyai perencanaan pembelajaran yang telah mengintegrasikan
program pendidikan berbasis keunggulan lokal, dalam melaksanakan pembelajaran
sesuai dengan rencana, melakukan penilaian dengan berbagai cara, melakukan
pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh proses pendidikan yang terjadi di
sekolah untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan
pembelajaran mengacu pada tujuh prinsip pelaksanaan kurikulum. Aspek dan
indikatornya adalah:



a. Penyiapan perangkat pembelajaran

1). Adanya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), untuk seluruh mata
pelajaran yang terdiri dari :
bahan kajian keunggulan lokal, pada mata pelajaran yang relevan
§ Muatan lokal
2). RPP sekurang-kurangnya berisi/memuat tentang : Bahan cetak (modul,
hand out, LKS, dll)
§ Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran,
sumber belajar dan penilaian hasil belajar
§ Materi keunggulan lokal secara terintegrasi menjadi materi
pembelajaran dalam mata pelajaran tertentu atau menjadi mata
pelajaran muatan lokal dan atau keterampilan
§ Pemanfaatan perpustakaan secara terintegrasi dalam proses
pembelajaran terutama dlm mendukung materi PBKL
§ Pemanfaatan laboratorium secara terintegrasi dalam proses
pembelajaran, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran
3). Adanya bahan ajar dalam bentuk cetakan (modul, hand out, LKS dll),
untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri dari:
bahan kajian keunggulan lokal, pada mata pelajaran tertentu yang
relevan
§ Muatan lokal
4). Adanya bahan ajar berbasis TIK (modul, hand out, LKS, audio,visual, dll)
untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri dari:
bahan kajian keunggulan lokal, pada mata pelajaran yang relevan
§ Muatan lokal

b. Pelaksanaan proses pembelajaran

1). Pembelajaran di sekolah diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang dan memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif dengan menjadikan keunggulan lokal sebagai sarana
pencapaian kompetensi dasar.
2). Melakukan penelusuran bakat dan minat peserta didik, dalam rangka
pemilihan program keunggulan lokal oleh peserta didik
3). Proses Pembelajaran PBKL diselenggarakan melalui:
§ Pengintegrasian bahan kajian keunggulan lokal kedalam mata
pelajaran umum dan atau mata pelajaran yang menjadi ciri program
yang relevan
§ Muatan lokal (sebagai mata pelajaran tersendiri) sesuai dengan
karakteristik PBKL yang diselenggarakan
§ Mata pelajaran Ketrampilan, sesuai dengan karakteristik PBKL yang
diselenggarakan
4). Proses pembelajaran PBKL harus dapat membekali peserta didik
tentang: pengetahuan atau keterampilan dan sikap menghargai
sumberdaya dan potensi daerah setempat, serta mampu menggali dan
memanfaatkannya agar dapat digunakan sebagai bekal hidup di masa
datang.
5). Proses Pembelajaran PBKL dapat dilakukan secara terintegrasi pada:
§ Seluruh pembelajaran dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan



§ Sebagian pembelajaran dilaksanakan melalui kerjasama dengan
satuan pendidikan formal lain
satuan/lembaga pendidikan nonformal

3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh kualitas
dan kuantitas sumberdaya manusia sekolah yang terdiri dari pendidik dan tenaga
kependidikan. Tenaga pendidik secara kualitas harus memenuhi kualifikasi
akademik, sertifikasi profesi dan kesesuaian pendidikan dengan mata pelajaran
yang diajarkan. Sedangkan secara kuantitas harus memenuhi ketentuan rasio guru
dan peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri dari
Kepala Sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium
dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan sekolah harus memenuhi persyaratan
kompetensi yang dibutuhkan. Aspek dan indikatornya adalah :

a. Kualifikasi akademik tenaga pendidik

1). Melakukan analisis kualifikasi pendidik dan kependidikan untuk
mendukung program pendidikan berbasis keunggulan lokal
2). Adanya pendidik untuk program PBKL yang memiliki kualifikasi keahlian
dan kompetensi sesuai dengan bidang PBKL yang diselenggarakan oleh
satuan pendidikan
3). Adanya tenaga ahli/pengajar dari satuan pendidikan formal lain atau
lembaga pendidikan non formal di lingkungan setempat, yang dapat
membantu pelaksanaan pembelajaran PBKL di sekolah

b. Tenaga kependidikan

1). Seluruh tenaga pendidik memiliki keinginan dan pengetahuan yang sama
dalam upaya implementasi PBKL

4. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana pendidikan meliputi: satuan pendidikan, lahan,
gedung dan kelengkapan sarana prasarana. Aspek dan indikatornya adalah:

a. Satuan pendidikan

1). Adanya program dan upaya optimalisasi sarana dan prasarana guna
mendukung implementasi PBKL

b. Ruang perpustakaan

1). Buku (buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan,
buku referensi, bahan ajar, dan sumber belajar lain) yang dapat
mendukung PBKL

c. Ruang guru

1). Pengaturan ruang guru memungkinkan untuk mobilitas MGMP rumpun
mata pelajaran yang menunjang PBKL



5. Standar Pengelolaan

Pengelolaan sekolah didasarkan pada perencanaan program, pelaksanaan rencana
kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi
manajemen. Sekolah mengembangkan perencanaan program mulai dari penetapan
visi, misi, tujuan, dan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja sekolah
didasarkan pada struktur organisasi dan pedoman pengelolaan secara tertulis
dibidang kepeserta didikan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidikan dan
tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan. Disamping
itu pelaksanaannya juga mempertimbangkan budaya dan lingkungan sekolah, serta
melibatkan peran serta masyarakat. Aspek dan indikatornya adalah:

a. Program kerja sekolah

1). Memiliki Dokumen Program Kerja sekolah yang mencakup program rutin
dan program PBKL,
2). Memiliki program kerja sekolah dalam rangka pengembangan dan
penyempurnaan implementasi PBKL secara berkelanjutan

b. Penyiapan perangkat/panduan operasional oleh satuan pendidikan

1). Menyusun panduan penyelenggaraan program rintisan PBKL, yang
dilakukan secara terintegrasi dengan cara :
§ Seluruh pembelajaran dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan
satuan pendidikan formal lain
satuan/lembaga pendidikan nonformal
2). Menyusun panduan pembelajaran dan penilaian program PBKL yang
dilaksanakan melalui: Pengintegrasian keunggulan lokal pada mata
pelajaran yang relevan, Mata Pelajaran Keterampilan dan Muatan Lokal.
3). Menyusun panduan pelaksanaan penelusuran dan analisis potensi dan
keunggulan daerah
4). Menyusun panduan penetapan jenis program PBKL yang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan ketersediaan daya
dukung dan minat, bakat serta kebutuhan peserta didik
5). Menyusun Panduan penelusuran minat, bakat dan potensi peserta didik
6). Menyusun panduan pemilihan jenis program PBKL bagi peserta didik
7). Menyusun Dokumen kemitraan dengan lembaga formal/non formal
lainnya dalam pelaksanaan program keunggulan lokal

c. Melaksanakan pengelolaan ketenagaan

1). Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan/kemitraan guru
dari lembaga formal/non formal lainnya untuk pelaksanaan program
rintisan PBKL
2). Menyusun/menetapkan Tim Pengembang &Pengelola program rintisan
PBKL

d. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana

1). Memiliki jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan yang menunjang Implementasi PBKL
2). Melaksanakan program pemberdayaan/kemitraan dengan lembaga
formal/non formal lainnya dalam rangka pemanfaatan sarana prasarana
untuk mendukung pelaksanaan program rintisan PBKL



e. Supervisi dan evaluasi keterlaksanaan program

1). Melakukan program supervisi dan evaluasi diri terhadap Implementasi
PBKL di Sekolah
2). Memiliki Tim Supervisi dan Evaluasi Diri terhadap Implementasi PBKL di
Sekolah
3). Menyusun dokumen laporan hasil supervisi dan evaluasi diri
Implementasi PBKL di Sekolah

6. Standar Pembiayaan

Pembiayaan Sekolah didasarkan pada rancangan biaya operasional program kerja
tahunan meliputi investasi, operasi, bahan atau peralatan dan biaya personal.
Sumber pembiayaan sekolah dapat berasal orang tua peserta didik, masyarakat,
pemerintah dan donatur lainnya. Penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan
dan dikelola secara transparan dan akuntabel. Aspek dan indikatornya adalah :

a. Jenis dan sumber pembiayaan

1). Sekolah mengalokasikan biaya pendidikan untuk biaya investasi dalam
upaya Implementasi PBKL (penyediaan sarana prasarana, pengembangan
SDM, dan modal kerja tetap), biaya operasi (gaji pendidik dan tenaga
kependidikan), bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, biaya
operasi pendidikan tak langsung), dan biaya personal (biaya pendidikan
dari peserta didik)
2). Memliki program dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta
memanfaatkan dana dari berbagai sumber dalam Implementasi PBKL
(orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur lainnya)
melalui laporan pertanggung-jawaban secara akuntabel dan transparan
3). Sekolah memiliki pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional
yang mengacu pada standar pendidikan dalam upaya Implementasi PBKL

b. Rencana anggaran, program dan biaya sekolah (RKAS)

1). Menyusun program dan strategi sekolah menggali dan mengelola serta
memanfaatkan dana dari berbagai sumber termasuk upaya implementasi
PBKL (orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah dan donatur
lainnya) melalui laporan pertanggung-jawaban secara akuntabel dan
transparan
2). Menyusun program dan strategi pengelolaan biaya investasi dan
operasional termasuk upaya implementasi PBKL yang mengacu pada SNP

7. Standar Penilaian Pendidikan

Sekolah melaksanakan penilaian pendidikan melalui proses pengumpulan dan
pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.
Penilaian mengacu pada prinsip penilaian dengan menggunakan teknik dan
instrumen penilaian yang sesuai berdasarkan mekanisme dan prosedur penilaian
terstandar. Penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.



BAB III
STRATEGI IMPLEMENTASI

Implementasi PBKL di sekolah dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi pendidikan. Inovasi
pendidikan adalah inovasi dalam pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Inovasi
pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai
sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok baik berupa hasil invensi atau diskoveri, yang
dipakai untuk memecahkan masalah pendidikan .

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan sebuah inovasi adalah bagaimana sebuah
inovasi itu dipahami dan dimengerti baik maksud, tujuan, maupun manfaatnya. Hal itu
tergantung kepiawaian para agen inovasi dalam hal ini kepala sekolah dan tim
pengembang/panitia pelaksana untuk melakukan penyebaran informasi sehingga seluruh
warga sekolah mengerti dan mengikuti atau menerima inovasi tersebut. Agar implementasi
PBKL di sekolah berhasil dengan baik maka implementasinya harus memperhatikan teknik dan
tahapan implementasi dari sebuah inovasi.

A. LANGKAH KERJA

Langkah kerja dalam implementasi PBKL di sekolah di bagi dua bagian yaitu langkah
kerja “PBKL sebagai sebuah inovasi” dan langkah kerja implementasi program PBKL itu
sendiri.

1. Langkah Kerja “ PBKL sebagai sebuah inovasi”
Adapun langkah kerja pada bagian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengetahuan Persuasi Keputusan

Konfirmasi Implementasi

Gambar 2. Tahapan implentasi PBKL sebagai sebuah inovasi

Adapun penjelasan dari gambar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pengetahuan (knowlwdge)
Pada tahap ini diharapkan seluruh warga sekolah dapat menggali dan mencari
semua informasi dan pengetahuan mengenai PBKL. Sehingga warga sekolah
memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PBKL secara utuh sebelum
melaksanakannya. Hadirnya naskah ini diharapkan dapat membantu warga
sekolah memiliki pengetahuan mengenai PBKL secara utuh.
b. Tahap Persuasi
Tahap ini diharapkan warga sekolah yang telah memiliki pengetahuan PBKL
secara utuh menyampaikan informasi dan pengetahuannya kepada warga
sekolah yang lain dengan cara menyampaikan tujuan dan manfaat dari
program PBKL.



c. Tahap Keputusan
Pada tahap ini Kepala Sekolah menetapkan keputusan untuk
mengimplementasikan PBKL dengan cara membentuk panitia pelaksana
dengan tugas dan fungsi yang telah di tentukan dan mensosialisasikan
keputusan tersebut kepada warga sekolah.

d. Tahap Implementasi
Tahap ini adalah tahapan pelaksanaan PBKL di sekolah.

e. Tahap Konfirmasi
Tahap ini adalah tahapan seluruh warga sekolah selalu mencari informasi dan
perkembangan mutakhir mengenai Implementasi PBKL.
Informasi ini dapat di peroleh melalui literatur, mass media, sekolah
penyelenggara PBKL lain, Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Dir. PSMA
sebagi pembina.

2. Langkah Kerja Implementasi Program PBKL

Langkah kerja dalam mengimplementasikan PBKL di sekolah dapat digambarkan
sebagai berikut:

EKSTERNAL INTERNAL

KEUNGGULAN LOKAL:
SDA, SDM, BUDAYA, SEJARAH
GEOGRAFIS

ANALISIS

MP K
TEMA
KL
SKILL

MU
MP

JENIS KOMPETENSI KNOWLEDGE IMP
KL
MU

MP

ATTITUDE BS

PD

Gambar 2. Tahapan implementasi PBKL di sekolah



Keterangan:
SDA =
Sumberdaya alam
SDM =
Sumberdaya manusia
KL =
Keunggulan Lokal
MP K =
Mata Pelajaran Keterampilan
MU =
Muatan Lokal
MP =
Mata Pelajaran yang Relefan
BS =
Budaya Sekolah
PD =
Pengembangan Diri
IMP =
Implementasi
TEMA KL =
Tema Keunggulan Lokal adalah tema yang akan di usung oleh
sekolah dalam implementasi KL
JENIS KL = Jenis Keunggulan Lokal adalah jenis kompetensi yang akan di
berikan kepada peserta didik. Jenis KL ini akan memperkaya
SKL
KOMPETENSI = Beberapa kompetensi yang harus dimiliki untuk mencapai
kompetensi dari Jenis Keunggulan Lokal Kompetensi ini akan
memperkaya SI

Tahapan Program Implementasi PBKL di sekolah dapat dibagi menjadi 8 tahap
yaitu:

a. Tahap Inventarisasi Keunggulan Lokal
b. Tahap Analisis
c. Tahap Penentuan Tema Keunggulan Lokal
d. Tahap Penentuan Jenis Keunggulan Lokal
e. Tahap Inventarisasi Kompetensi
f. Tahap Penjabaran Kompetensi
g. Tahap Strategi Implementasi
h. Tahap Analisis Kesiapan
i. Tahap Implementasi PBKL

Adapun penjelasan dari tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Tahap Inventarisasi Keunggulan Lokal

Pada tahap ini panitia menginventarisasi seluruh keunggulan lokal yang ada di
daerah. Keunggulan lokal dari setiap aspek yaitu aspek Sumber Daya Manusia,
Sumber Daya Alam, Geografis, Sejarah dan Budaya diinventarisasi melalui
teknik observasi, wawancara, dan studi literatur.

b. Tahap Analisis

Tahap ini menganalisis semua keunggulan lokal yang ada dari pelbagai aspek
dengan cara mengelompokkan keunggulan lokal yang saling berkaitan satu
sama lain. Dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, dan hambatan
serta tantangan dari internal dan eksternal sekolah serta menganalisis semua
kesiapan dan kebutuhan guna mengimplementasikan program PBKL dengan
strategi yang dipilih antara lain:
1). Sumberdaya manusia dalam hal ini tenaga pendidik
2). Sarana dan prasarana penunjang
3). Dukungan internal dan eksternal (seluruh warga sekolah dan
masyarakat)



Jika terjadi kesenjangan antara kesiapan dan kebutuhan maka harus dicari
solusi guna mempersempit kesenjangan tersebut. Misalnya dengan pelatihan
tenaga didik, pengadaan sarana dan prasarana dan lain-lain.

c. Tahap Penentuan Tema Keunggulan Lokal

Setelah setiap keunggulan lokal dikelompokkan maka berlanjut pada tahap
menentukan tema yang akan di angkat dalam implementasi PBKL.
Kemungkinan akan mendapat lebih dari satu tema dapat terjadi. Tema ini
bersifat sebagai sebuah ide pokok dari keunggulan lokal yang akan di usung
dan lebih bersifat sebagai sebuah label.

d. Tahap Penentuan Jenis Keunggulan Lokal

Setelah tema ditentukan maka langkah selanjutnya adalah penentuan Jenis
Keunggulan Lokal. Jenis Keunggulan Lokal adalah kompetensi yang akan
diberikan pada peserta didik sebagai ciri khas dari sekolah tersebut.
Kompetensi ini akan memperkaya SKL yang telah ada.

e. Tahap Inventarisasi Kompetensi

Langkah selanjutnya adalah menginventarisasi kompetensi yang diharapkan
dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diinginkan dalam
Jenis Keunggulan Lokal. Ini adalah tahap yang paling penting dalam
implementasi PBKL di sekolah. Kegiatan ini diharapkan dapat melibatkan
sebanyak mungkin tenaga pendidik atau para ahli di bidang tema PBKL
tersebut. Diharapkan kompetensi-kompetensi ini dapat memperkaya
kompetensi yang ada di Standar Isi.

f. Tahap Penjabaran Kompetensi

Pada tahap ini kompetensi yang ada di petakan ke pada tiga elemen
kompetensi yaitu Knowledge (Pengetahuan), Skill (keterampilan), Attitude
(sikap). Pada pelaksanaannya tahap ini dapat dilaksanakan secara bersama
sekaligus dengan tahap sebelumnya yaitu tahap inventarisasi kompetensi.

g. Tahap Strategi Implementasi

Setelah seluruh kompetensi dipetakan pada ke-tiga elemen maka langkah
selanjutnya adalah menentukan strategi implementasi. Untuk kompetensi
pada elemen Knowledge (Pengetahuan) maka strateginya adalah dengan cara
mengintegrasikan pada mata pelajataran yang relefan atau melalui Muatan
Lokal.

Untuk kompetensi pada elemen Skill (Keterampilan) maka strateginya adalah
dengan menetapkan Mata Pelajaran Keterampilan. Sementara untuk elemen
Attitude (Sikap)dapat dilakukan dengan cara Pengembangan Diri, Mata
Pelajaran PKn, Mata Pelajaran Agama atau Budaya Sekolah. Strategi
implentasi disesuaikan dengan kemampuan masing masing sekolah sebagai
hasil analisis faktor eksternal dan internal.

h. Tahap Implementasi PBKL

Pada tahapan implementasi maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan
sesuai dengan strategi yang dipilih.



1). Melalui Integrasi

Beberapa hal yang harus dilaksanakan dalam strategi ini adalah:
a). Memilih KD dari kelas X sampai kelas XII yang dapat
mengintegrasikan keunggulan lokal dengan cara membandingkan
SI dengan Daftar Kompetensi hasil dari inventarisasi kompetensi
b). Menambah KD baru jika KL belum terakomodir di SK/KD yang ada
c). Menyempurnakan silabus SK/KD terpilih untuk mengintegrasikan
keunggulan lokal dengan cara menambah substansi KD atau
menyisipkan ke dalam indikator
d). Menyempurnakan RPP
e). Membuat bahan ajar cetak/TIK
f). Merencanakan dan melaksanakan penilaian

2). Melalui Mata Pelajaran Keterampilan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi ini adalah;
a). Penentuan SK-KD (kalau tidak termuat pada SI)
b). Pengembangan Silabus
c). Penyusunan RPP
d). Penyusunan bahan ajar cetak/TIK
e). Penyusunan bahan penilaian
f). Mengadakan kerja sama dengan lembaga lain yang “capable”
g). Pelaksanaan Mata Pelajaran Keterampilan secara kontinyu mulai
dari kelas X sampai dengan kelas XII.

3). Melalui Muatan Lokal

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi ini adalah;
a). Penentuan SK-KD (kalau tidak termuat pada SI)
b). Pengembangan Silabus
c). Penyusunan RPP
d). Penyusunan bahan ajar cetak/TIK
e). Penyusunan bahan penilaian
f). Pelaksanaan Muatan Lokal dapat berganti pada tiap semester
sesuai kebutuhan.

4). Melalui Budaya Sekolah

Pada strategi ini dibutuhkan komitmen yang tinggi dari setiap warga
sekolah untuk melaksanakan budaya dan menciptakan iklim tertentu di
sekolah sesuai dengan Tema Keunggulan Lokal yang telah ditetapkan
sekolah.

5). Melalui Pengembangan Diri

Pada strategi ini dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui
Bimbingan dan Konseling (BK) atau Ekstra Kurikuler (Ekskul) yang
dilaksanakan di sekolah. Penyusunan program BK dan program Ekskul
yang tepat serta pelaksanaan yang kontinyu adalah kunci keberhasilan
dari strategi ini.

Pada prinsipnya setiap strategi implementasi memiliki kelebihan dan
kekurangan tersendiri, berikut disampaikan kelebihan dan kekurangan dari
setiap strategi implementasi.



STRATEGI
KELEBIHAN KEKURANGAN
IMPLEMENTASI
Terintegrasi pada Mata § SK-KD tersedia sehingga § Substansi RPBKL belum
Pelajaran yang relefan tidak perlu menyusun sesuai dengan SK/KD mata
SK-KD baru pelajaran yang relevan
Mata Pelajaran § Menghasilkan produk, § Memerlukan kelengkapan
Keterampilan § Meningkatkan nilai jual sarana prasarana
sekolah di masyarakat, § Memerlukan tenaga ahli di
§ Ada rasa kebanggaan bidang vokasional
pada diri peserta didik § SK/KD keterampilan yg
sdh tersedia belum tentu
sesuai
Muatan Lokal § Materinya fleksibel, § Tidak tersedia SK/KD
tidak harus § Tidak mudah mengem
berkelanjutan bangkan SK/KD muatan
lokal
Pengembangan Diri § Tidak membutuhkan § Penilaian kualitatif
sarana dan prasarana § Tidak nampak dari luar
yang rumit § Sehingga tidak dapat
dijadikan “nilai jual”
pada masyarakat
Budaya Sekolah § Tidak membutuhkan § Penilaian kualitatif
sarana dan prasarana § Membutuhkan komitmen
yang rumit yang tinggi dari semua
§ Akan membentuk pihak
karakter siswa dengan § Membutuhkan waktu yang
baik cukup lama untuk melihat
hasilnya

B. PROGRAM PEMBINAAN

1. Pola Pembinaan Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dilakukan melalui
kegiatan :

a. Membentuk Tim Pengembang/Tim Pembina tingkat Kabupaten/Kota, yang
bertugas untuk :
1). Membantu mempercepat proses pencapaian SNP oleh Satuan Pendidikan
2). Menyusun rencana kerja, jadwal dan sasaran/target yang terukur dan
jelas, setiap tahun
3). Menyusun uraian tugas yang jelas untuk setiap Tim Pengembang/
Pembina
b. Melakukan inventarisasi kesiapan Satuan Pendidikan di tingkat Kabupaten/
Kota untuk menyelenggarakan PBKL
c. Menetapkan Satuan Pendidikan sebagai penyelenggara PBKL secara mandiri
d. Memberikan layanan konsultasi kepada Satuan Pendidikan, berupa :
1). Menentukan skala prioritas pencapaian SNP secara sistematis dan
bertahap
2). Menyusun program pemenuhan kebutuhan SNP untuk jangka panjang,
menengah dan tahunan
3). Menginventarisasi kondisi pencapaian setiap SNP pada Satuan
Pendidikan
e. Memfasilitasi ketenagaan dan sarana kepada sekolah
f. Menyusun laporan pelaksanaan PBKL di tingkat Kabupaten/Kota untuk
disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi.



2. Pola Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada tingkat sekolah :

a. Mengidentifikasi kesiapan Satuan Pendidikan untuk menyelenggarakan PBKL
b. Membantu Satuan Pendidikan dalam menyusun rencana program PBKL
c. Memberikan rekomendasi pelaksanaan PBKL pada Satuan Pendidikan
d. Melakukan monitoring keterlaksanaan program PBKL pada Satuan Pendidikan
e. Memberikan layanan profesional dalam bentuk pendampingan dengan
melibatkan pengawas pembina Satuan Pendidikan atau unsur lain yang
kompeten.

3. Pola Pembinaan Tingkat Satuan Pendidikan

Sekolah sesuai dengan kedudukannya sebagai pelaksana PBKL bertugas untuk :

a. Melakukan sosialisasi dan menginventarisasi kesiapan dalam melaksanakan
program PBKL mengacu pada profil dan Standar Nasional Pendidikan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan internal kepada semua guru, tata usaha, serta
peserta didik. Sedangan sosialisasi eksternal dilakukan dengan komite
sekolah, orang tua siswa, masyarakat serta stakeholder lainnya.

Kegiatan inventarisasi kesiapan sekolah dapat dilakukan dengan menganalisis
kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dilakukan oleh tim kerja
yang mencakup potensi dan daya Dukung Internal dan eksternal Sekolah
dalam pemenuhan SNP, daya dukung stakeholders dalam pemenuhan SNP
(kebijakan, program, pembiayaan, sarana prasarana dll), potensi dan
Kebutuhan peserta didik. Dalam kegiatan inventarisasi kesiapan sekolah
tersebut dilakukan pula menganalisis potensi keunggulan lokal yang dapat
dikembangkan menjadi program PBKL.

b. Melakukan perencanaan dan penyusunan program, dengan kegiatan :
1). Membentuk tim kerja tetap, dengan melibatkan warga sekolah, komite
sekolah, alumni dll. (di luar Struktur Organisasi Sekolah)
2). Menyusun Uraian Tugas yang jelas untuk setiap Anggota/Kelompok Tim
Kerja
3). Menyusun rencana kerja dan sasaran/target yang terukur dan jelas.
4). Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan selama 1 (satu) tahun pelajaran
5). Menyusun dan menganalisis daftar kebutuhan pemenuhan SNP (Standar
Isi, Kompetensi Lulusan, Proses, Pendidik dan Tendik, Sarpras,
Pengelolaan, Penilaian dan Pembiayaan) yang dilakukan oleh tim kerja,
mengacu pada profil PBKL yang telah disiapkan oleh Direktorat yang
mencakup: Komponen, Aspek, Indikator.
6). Menyusun dan menentukan skala prioritas pemenuhan kebutuhan SNP
jangka panjang, menengah dan tahunan, dengan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :
a). Tim pengkajian mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai pada
tiap Standar Nasional
b). Tim pengkaji mengkonversikan rancangan program dengan profil
PBKL
c. Melaksanakan program PBKL, dengan cara :
1). Memberi tugas dan tanggungawab pelaksanaan program kepada setiap
tim/koordinator setiap pencapaian Standar Nasional yang dibantu oleh
beberapa asisten pelaksana
2). Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, LPMP,
Perguruan Tinggi, pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola
program



3). Melakukan kerjasama dengan sekolah PBKL terdekat atau sekolah yang
sudah lebih baik pengelolaannya yang dilakukan antar penanggung
jawab/antar koordinator/atau antar guru mata pelajaran
4). Melakukan berbagai kegiatan pendukung berupa workshop/IHT secara
rutin yang melibatkan seluruh warga sekolah, sekurang-kurangnya 6
(tiga) bulan sekali, (b) workshop/IHT MGMP Sekolah secara rutin
(Mingguan, 2 mingguan, Bulanan, dst.nya), (c) mengundang narasumber
/fasilitator dari Dinas Provinsi/Kab/Kota/sekolah setempat, secara
periodik sesuai kebutuhan, (d) memanfaatkan sarana TIK melalui
website, email, chating yang tersedia untuk berkomunikasi, sharing
informasi atau konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya :
BSNP, Direktorat PSMA, atau Satuan Pendidikan Lainnya.
d. Melakukan evaluasi dengan cara :
1). Mengadakan pertemuan dengan anggota Tim, secara rutin dan terjadwal
sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk mengevaluasi
perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran/target,
serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan
pemecahan permasalahan yang terjadi, maupun untuk mengidentifikasi
perkembangan dan permasalahan program yang sudah maupun yang
belum dilaksanakan
2). Menyusun evaluasi persentase keberhasilan tiap program
3). Mengidentifikasi saran dan masukan dari anggota Tim Kerja
4). Mencatat seluruh hasil pertemuan dalam bentuk kesepakatan dan
berbagai komitmen yang telah disepakati dalam menyelesaikan kegiatan
5). Mengembangkan sistem reward kepada anggota Tim yang berprestasi
dan punishment kepada anggota Tim yang tidak konsisten terhadap
komitmen yang telah disepakati
6). Menyusun kegiatan tindak lanjut atas hasil identifikasi dan evaluasi
keberhasilan maupun permasalahan



BAB IV
PENUTUP

1. Sebagai suatu sistem sekolah terdiri dari bagian-bagian yang berinteraksi dan bersinergi
dalam menjalankan peran dan fungsinya guna mencapai tujuan pendidikan. Menurut
Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, (2001:23) unsur-unsur kunci dari suatu sistem sosial
sekolah adalah struktur, individu, budaya dan politik. Unsur-unsur tersebut berinteraksi
dalam suatu proses transformasi input menjadi output dalam suatu lingkungan tertentu.

2. Bila kita merujuk pada pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proses
implementasi PBKL di sekolah adalah adanya kerjasama yang baik antara ke-empat sub-
sistem yang ada pada sekolah tersebut yaitu struktur, individu, budaya dan politik.

3. Terdapat beberapa faktor yang menentukan dari keberhasilan implementasi PBKL di
sekolah, antara lain :
a. Kadar daya usaha yang gigih dari seluruh warga sekolah
b. Kemampuan berorientasi kepala sekolah, guru dan karyawan
c. Tema PBKL yang betul-betul dirasakan manfaatnya oleh peserta didik
d. Pembinaan yang berkelanjutan dari Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Direktorat
e. Kerjasama dengan faktor eksternal sekolah
f. Kredibilitas dan kewibawaan

4. Selain itu harus dicermati apa yang di sampaikan Ronald Brandt dalam Educational
Leadership (Maret, 1993) yaitu hampir semua usaha reformasi dalam pendidikan seperti
pembaharuan kurikulum dan penerapan metode mengajar baru, akhirnya tergantung
pada guru. Tanpa mereka menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar,
tanpa mereka dapat mendorong siswanya untuk belajar sungguh-sungguh guna mencapai
prestasi yang tinggi, maka segala upaya peningkatan mutu pendidikan tidak akan
mencapai maksimal.

5. Sebagai sebuah inovasi di bidang pendidikan, implementasi PBKL di sekolah akan
memberikan berbagai manfaat baik untuk peserta didik, sekolah maupun pemerintah.

6. Manfaat PBKL untuk peserta didik antara lain :
a. Memberikan rasa percaya diri, hal ini dapat terjadi karena peserta didik akan
memiliki kompetensi yang spesifik dan berbeda dengan kompetensi peserta didik
dari sekolah lain
b. Pengetahuan yang mendalam akan lingkungan sekitar sehingga akan memiliki
keterampilan memecahkan masalah yang ada disekitar lingkungan
c. Memahami nilai-nilai budaya daerah sehingga akan membentuk karakter yang baik
pada setiap peserta didik, dll.

7. Manfaat PBKL untuk sekolah diantaranya :
a. Terciptanya kebersamaan pada warga sekolah karena memiliki komitmen yang
sama untuk mengusung “Tema PBKL”
b. Terbentuknya iklim dan budaya sekolah yang ukup baik
c. Terwujudnya suasana belajar mengajar yang cukup kondusif
d. Memiliki nilai jual kepada masyarakat, dll.



8. Manfaat untuk pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang adalah:
a. Kecintaan terhadap daerah yang akan sekaligus berdampak mengurangi arus
urbanisasi
b. Mengurangi angka pengangguran, karena lulusan dari sekolah yang
mengimplentasikan PBKL akan memiliki jiwa entrepreneurship yang cukup tinggi,
dll.

9. Memperhatikan manfaat-manfaat tersebut maka diharapkan implementasi PBKL di
sekolah dapat berjalan dengan baik. Dokumen Konsep PBKL ini diharapkan dapat
menjadi acuan bagi sekolah dalam upaya mewujudkan sekolah yang bermutu dengan cara
implementasi PBKL. Selain itu penyusunan dokumen panduan ini dilakukan sebagai upaya
memudahkan bagi semua pihak yang terkait untuk mengetahui dan mendalami konsep
PBKL di sekolah.


Konsep Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Konsep Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA

Similar to Konsep Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA (20)

More from Guru Online

More from Guru Online (20)

Konsep Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di SMA