Menjelaskan mengenai seluk beluk pengalokasian DAK dan BOS 2012 sebagai Dana Perimbangan

1. Kementerian
Keuangan R.I.
PENGELOLAAN DAK DAN DAN BOS
TA. 2012

2. PENGELOLAAN DAK 2012

3. UU No 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
PP No 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan
Permenkeu tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK
PMK DAK 2012 : Nomor 209/PMK.07/2011 tanggal 12 Desember 2011
PMK tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke
Daerah
PMK Nomor 06/PMK.07/2012
Permen Teknis tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK
Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan
DAK di Daerah

4. Pengertian Dana Alokasi Khusus (1)
 dana yang bersumber dari Pendapatan APBN
 dialokasikan kepada daerah tertentu
 untuk membantu
 mendanai kegiatan khusus
 yang merupakan urusan daerah
 sesuai prioritas nasional
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat,
dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.

5. Pengertian Dana Alokasi Khusus (2)
 Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah yang
dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria
khusus, dan kriteria teknis.
 Membantu dalam arti “bukan penyediaan dana yang utama”
dan/atau “bukan menggantikan yang semua sudah ada”. Demikian
juga hanya “diberikan kepada daerah/bidang yang menurut
kebijakannnya harus dibantu”
 Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan
kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan
dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar
masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk
pengadaan sarana fisik penunjang.

6. Pengertian Dana Alokasi Khusus (3)
 Kewenangan daerah, bukan kewenangan pusat/
Kementerian/lembaga.
 Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana
dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun
anggaran bersangkutan. RKp disetujui DPR,selanjutnya
dimuat dalam Nota Keuangan dan RAPBN.

7. ALOKASI DAK 2003 - 2012
30
25 26.1
24.8 25.2
21.2
20 21.1
Triliun rupiah
17.1
15
11.6
10
5
4.0
2.3 2.8
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
RAPBN '12
2012

8. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9
No Bidang DAK % Rp (Triliun)
1. Pendidikan 38,4 10,041.3
2. Kesehatan 11,5 3,005.9
3. Infrastruktur Jalan 15,4 4,012.8
4. Infrastruktur Irigasi 5,2 1,348.5
5. Infrastruktur Air Minum 1,9 502.5
6. Infrastruktur Sanitasi 1,8 463.7
7. Prasarana Pemerintah 1,7 444.5
8. Kelautan dan Perikanan 5,9 1,547.1
9. Pertanian 7,2 1,879.6
10. Lingkungan Hidup 1,8 479.7
11. Keluarga Berencana 1,5 392.3
12. Kehutanan 1,9 489.8
13. Perdagangan 1,3 345.1
14. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 1,4 356.9
15. Listrik Pedesaan 0,7 190.6
16. Perumahan dan Permukiman 0,7 191.2
17. Transportasi Perdesaan 0,6 171.4
18. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 0,4 121.4
19. Keselamatan Transportasi Darat 0,5 131.6

9. Mekanisme Pengalokasian DAK

10. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK
 DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program
yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP
tahun anggaran bersangkutan.
 Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan
didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi
dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional,
sesuai dengan RKP.
 Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang
kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

11. Penghitungan Alokasi DAK
• (Pasal 53 PP 55 tahun 2005)
Setelah menerima usulan kegiatan khusus dari Menteri Teknis terkait, Menteri
Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK
• (Pasal 54 PP 55 tahun 2005)
Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing Daerah.
Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria
umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
11

12. Formula Perhitungan DAK Per Daerah
1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
Kriteria KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD
Umum (KU) Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional
adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK
Berupa :
Kriteria a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
Khusus (KK) penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan
seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.
b. Karakteristik daerah, meliputi:
(1) Daerah Tertinggal;
(2) Daerah perbatasan dengan negara lain;
(3) Daerah rawan bencana;
(4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan;
(5) Daerah ketahanan pangan;
(6) Daerah pariwisata
Kriteria berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat
Teknis (KT) menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan
didanai dari DAK
2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT

13. PAD T- 2 Daerah & KemKeu
Kriteria DAU T- 2 KemKeu
Umum
DBH T-2 KemKeu
Belanja Gaji PNSD T-2 Daerah & KemKeu
Daerah Tertinggal T-1 Kem PDT
Daerah Perbatasan T-1 Kem Dalam Negeri
Kriteria
Khusus Daerah Rawan Bencana T-1 BNPB
Da Ketahanan Pangan T-1 Kem Pertanian
Da Potensi Pariwisata T-1 Kem Bud Par
Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & Per
Kriteria
Teknis Kondisi Infrastruktur T-1 K/L terkait
Per Bidang Per daerah

14. BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria Teknis
Kriteria Umum Kriteria Khusus 2
PERATURAN YES INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
KEMAMPUAN
PERUNDANGAN
KEUANGANDAERAH NO
(IFN < 1) NO 4 INDEKS TEKNIS
IT = (Indikator Teknis)
KARAKTERISTIK
YES 1 DAERAH (IKW)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT)
INDEKS FISKAL & WILAYAH
(IFW) = (IFN-1 + IKW)
IFWT-1 > 1
YES NO
3 IFW > 1 NO
DAERAH
YES
TIDAK LAYAK
DAERAH
LAYAK
INDEKS TEKNIS DAERAH TIDAK LAYAK
IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 No
UNTUK BIDANG TERTENTU
Yes
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT)
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang
(BD) = IFWT-2 * IKK
ALOKASI DAK Utk DAERAH
ALOKASI DAK per BIDANG
(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) 14
(ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG

15. Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK
■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per
daerah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan
■ Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan tersebut, Menteri Teknis
menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan
DAK

16. Rekapitulasi Penyelesaian Petunjuk Teknis
DAK TA. 2012
NO. BIDANG NOMOR JUKNIS TANGGAL
DITETAPKAN
1. Pendidikan
a. SD Permendikbud Nomor 56 Tahun 2011 13 Desember 2011
b. SMP Permendikbud Nomor 57 Tahun 2011 13 Desember 2011
2. Kesehatan Permenkes Nomor 2494/Menkes/PER/XII/2011 15 Desember 2011
3. Keluarga Berencana Per Kepala BKKBN Nomor 272/PER/B1/2011 15 Desember 2011
4. Kelautan dan Perikanan Permen KP Nomor 50/MEN/SJ/2011 15 Desember 2011
5. Kehutanan Permenhut Nomor P.69/Menhut-II/2011 22 Desember 2011
6. Pertanian Permentan Nomor 91 Tahun 2011 27 Desember 2011
7. Perdagangan Permendag Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 20 Desember 2011
8. Lingkungan Hidup Permen LH Nomor 17 tahun 2011 29 Desember 2011
9. Infrastruktur Permen PU Nomor 15/PRT/M/2010 1 November 2010
10. Sarpras Daerah Tertinggal Masih Proses
11. Prasarana Pemerintahan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011
12. Listrik Pedesaan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2012 13 Januari 2012
13 Perumahan dan Pemukiman Permenpera Nomor 30 Tahun 2011 23 Desember 2011
14 Keselamatan Transportasi Darat Permenhub Nomor 3 Tahun 2012 06 Januari 2012
15 Transportasi Pedesaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011
16 Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Permendagri Nomor 73 Tahun 2011 30 Desember 2011

17. Penganggaran DAK
PP 55/2005 Pasal 60
 Daerah penerima DAK wajib
mencantumkan alokasi dan penggunaan
DAK di dalam APBD.
 Penggunaan DAK dilakukan sesuai
dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
 DAK tidak dapat digunakan untuk
mendanai administrasi kegiatan,
penyiapan kegiatan fisik, penelitian,
pelatihan, dan perjalanan dinas.

18. DANA PENDAMPING UU 33/2004 Pasal 41
PP 55/2005 Pasal 61
 Daerah penerima DAK wajib
menganggarkan Dana Pendamping
dalam APBD sekurang-kurangnya 10%
(sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK
yang diterimanya.
◦ Kewajiban penyediaan Dana Pendamping
menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang
kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan
kewenangan daerah.
 Dana Pendamping digunakan untuk
mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan
fisik.
◦ Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan
diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan
penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian,
kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai
daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

19. OPTIMALISASI Pasal 29
PMK 06/2012
 Daerah penerima DAK dapat melakukan optimalisasi
penggunaan DAK dengan merencanakan dan menganggarkan
kembali kegiatan DAK dalam APBD Perubahan tahun berjalan
apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DAK lebih
kecil dari pagu bidang DAK tersebut.
 Optimalisasi penggunaan DAK sebagaimana dimaksud
dilakukan untuk kegiatan-kegiatan pada bidang DAK yang
sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan
19

20. SISA DAK Pasal 29
PMK 06/2012
 Dalam hal terdapat sisa DAK pada kas daerah saat tahun
anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa DAK
tersebut untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang
sama tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk
teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran
berjalan.
 Sisa DAK sebagaimana dimaksud tidak dapat digunakan
sebagai dana pendamping DAK.
 Pemerintah daerah menyampaikan Laporan Penggunaan Sisa
DAK sebagaimana dimaksud pada kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Perimbangan
setelah kegiatan yang didanai dari sisa DAK selesai
20

21. PELAPORAN DAK
1. DALAM RANGKA PENYALURAN
• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri
Keuangan
• Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
• Merupakan Syarat Penyaluran
• Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah
2. DALAM RANGKA REALISASI FISIK
• Dilakukan setiap triwulanan kepada :
1. Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan
2. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
(merupakan kompilasi seluruh bidang).
• Format pelaporan berdasarkan Juknis
• Dapat dijadikan salah satu indikator kriteria teknis
• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan

22. PEMANTAUAN, EVALUASI,DAN PENGAWASAN DAK
 Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi
dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di
daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan
kewenangan masing-masing
 Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi pengelolaan keuangan DAK
 Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

23. Pola penyaluran DAK sesuai PMK 06/PMK.07/2012
• Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB, 2.Laporan DAK
tahun sebelumnya, 3. Laporan Realisasi DAK tahap 3, 4. Rekap SP2D, 5.
1 Surat Pernyataan Dana Pendamping, diterima DJPK
• Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah
2
• Disalurkan secara bertahap
• Tahap 1 : 30%
3 • Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10%
• Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10%
• Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan Penyerapan yang
diterima DepKeu
4
• Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja sebelum
Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan sekaligus di akhir tahun
5

24. Tranparansi dan Akuntabilitas Pengalokasian DAK
 Mekanisme pengalokasian DAK, termasuk didalamnya kriteria dan dasar perhitungan
alokasi DAK, dimuat secara jelas dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta
PP nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
 Data dasar yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAK diperoleh dari sumber
yang jelas (K/L, Daerah dan Kemenkeu) serta simulasi perhitungan alokasi dilakukan
secara bersama antara Kemenkeu dan K/L terkait.
 Pengalokasian DAK dibahas dan ditetapkan dalam rapat terbuka pembahasan di
DPR, disahkan dalam rapat paripurna, yang kemudian dimuat dalam UU APBN.
 Setiap Tahun BA 999.05 yaitu Transfer Ke Daerah (termasuk DAK) diaudit oleh BPK
atas Kebijakan, Pengalokasian dan Penyalurannya termasuk Data-Data dan Kriteria
yang digunakan.
• LKPP Tahun 2008, Predikat Untuk transfer ke daerah adalah WDP untuk Dana
Perimbangan dan WTP untuk Dana Otonomi Khusus
• Untuk LKPP Tahun 2009 dan LKPP tahun 2010, transfer ke daerah mendapat
predikat WTP.
 Penetapan Alokasi DAK bisa diunduh di website www.djpk.depkeu.go.id

26. UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN
TA. 2012
PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS
PMK BOS 2012 : Nomor 201/PMK.07/2011 tanggal 9 Desember 2011
PMK tentang Pedoman Umum dan Alokasi BOS untuk Sekolah Di daerah
Terpencil
PMK Nomor 26/PMK.07/2012 tanggal 8 Februari 2012
Permendiknas tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Laporan
Keuangan BOS
Permendiknas Nomor 51 Tahun 2011
Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Dana BOS
Permendagri Nomor 62 Tahun 2011

27. Alokasi dan Penerima BOS
• Dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi
• Dianggarkan dalam APBD Provinsi
• Oleh Provinsi disalur ke sekolah dalam bentuk Hibah
• Penerima BOS meliputi satuan pendidikan yang terdiri dari:
o SD/SDLB
o SMP/SMPLB/SMPT,
o SD &SMP Satu Atap (SATAP)
o Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM)
• Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri
maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
• Besaran alokasi terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012, yaitu:
o SD/SDLB sebesar Rp580 ribu per siswa per tahun;
o SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp710 ribu per siswa per tahun.

28. BOS dalam APBN dan APBD
• Komponen Transfer ke Daerah dalam APBN 2012 Bagian
Anggaran 999.05
• Bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan dalam
(APBD Provinsi 2012 atau APBD -P 2012 pada kelompok
Lain-lain Pendapatan yang Sah.
• Dimanfaatkan terutama untuk stimulus bagi daerah dan
bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk
menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD baik untuk
BOS Daerah (BOSDA) dan atau Bantuan Operasional
Pendidikan.
• Penggunaan BOS agar tetap bersinergi dengan BOS Daerah
(BOSDA) dan atau Bantuan Operasional Pendidikan.

29. Besaran alokasi dan Jumlah Murid
Alokasi BOS sebesar Rp23.59 triliun, terdiri dari:
o Dana BOS sebesar Rp22.44 triliun untuk 36.579.003 murid
 SD 27.153.667 murid
 SMP 9.425.336 murid
o Dana cadangan BOS (Buffer fund) sebesar Rp1.15 triliun
yang dipergunakan untuk mengantisipasi bertambahnya
jumlah murid pada tahun anggaran berjalan (karena tahun
ajaran baru).

30. PUSAT PROVINSI
• RKUN • RKUD Provinsi
SD/SDLB
SMP/SMP
LB/SMPT
SD/SMP
Satu Atap
PENYALURAN TKBM

31. Penyaluran
• Melalui pemindahbukuan dana dari RKUN ke RKUD Provinsi untuk
diteruskan ke satuan pendidikan dasar dalam bentuk hibah.
• Penyaluran BOS dilakukan secara triwulanan, yaitu:
o Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 14 hari kerja pada awal
Januari 2012;
o Triwulan II (April sd Juni) paling lambat 7 hari kerja pada awal April
2012;
o Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja pada awal
Juli 2012; dan
o Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 7 hari kerja pada
awal Oktober 2012.
• Penyaluran Triwulan I, II, III, IV masing-masing sebesar 25% alokasi
BOS.
• Provinsi wajib menyalurkan BOS ke setiap sekolah paling lambat 7 hari
kerja setelah BOS diterima di RKUD Provinsi.

32. Pelaporan
• Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan:
• Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q.
DJPK
• Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ DikDas.
• Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran:
• akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I;
• akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II;
• akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III
• akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.

33. Kurang dan Lebih Salur
• Kurang salur, terjadi jika terdapat selisih kurang antara dana yang di
transfer dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada
triwulan bersangkutan;
• Lebih salur, terjadi jika terdapat selisih lebih antara dana yang di
transfer dengan realisasi pembayaran BOS kepada setiap sekolah pada
triwulan bersangkutan;
• Dalam hal terdapat kurang/lebih salur, Provinsi menyampaikan
perhitungan kurang/lebih salur BOS kepada Kemdikbud dalam Laporan
Penggunaan BOS.
• Kemdikbud menyampaikan rekomendasi kurang/lebih salur BOS
kepada KemKeu
• Rekomendasi kurang/lebih salur BOS diterima oleh KemKeu paling
lambat 30 hari kerja sebelum triwulan berjalan berakhir.

34. Dana Cadangan BOS
• Dalam hal terjadi kurang salur maka Dana cadangan BOS dapat dicairkan secara
triwulanan:
o Triwulan I (Januari sd Maret) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan I berakhir;
o Triwulan II (April sd Juni) paling lambat 7 hari kerja sebelum Triwulan II berakhir;
o Triwulan III (Juli sd September) paling lambat 7 hari kerja sebelum triwulan III
berakhir; dan
o Triwulan IV (Oktober sd Desember) paling lambat 14 hari kerja sebelum triwulan IV
berakhir.
• Dalam hal terdapat lebih salur maka:
 lebih salur diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran alokasi BOS
triwulan berikutnya; atau
 Lebih salur pada Triwulan IV diperhitungkan sebagai pengurang dalam
penyaluran Triwulan I tahun anggaran berikutnya berdasarkan rekomendasi dari
KemDikBud.

35. Penyaluran BOS bagi Daerah Terpencil
• Alokasi BOS untuk sekolah penerima BOS di daerah terpencil berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a) penyaluran BOS dilakukan secara semesteran;
b) alokasi BOS tersebut merupakan bagian dari alokasi BOS per provinsi;
c) rincian alokasi BOS dihitung berdasarkan data sekolah penerima BOS di
daerah terpencil dan jumlah siswa yang ditetapkan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan;
d) Kriteria Penetapan sekolah di daerah terpencil didasarkan kepada
kecamatan yang mayoritas sekolah di daerah tersebut memerlukan biaya
yang mahal dan atau waktu tempuh lama untuk mengambil dana ke bank
penyalur yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
• Ketentuan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS untuk sekolah
penerima BOS daerah terpencil diatur tersendiri dengan PMK Nomor
26/2012.

36. Kementerian
Keuangan R.I.
Alamat :
Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445
Website: www.djpk.depkeu.go.id
36