SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 4
Baixar para ler offline
www.hukumonline.com



PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT
     DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAH-MASALAH
           PAJAK DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN
              NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
   (Undang-Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950 Tanggal 30 Desember 1950)

                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

        Bahwa untuk pemungutan pajak-pajak yang penting perlu diadakan peraturan-peraturan
yang seragam untuk seluruh Indonesia;

Menimbang :

       Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan-peraturan ini perlu segera
diadakan;

Mengingat :

       Pasal-pasal 96, 117, 131, 132, 133 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia;

                                    MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-
UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN ORDONANSI-ORDONANSI
MENGENAI     MASALAH-MASALAH  PAJAK,   DIKELUARKAN SEBELUM
PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

                                          Pasal 1

        Undang-undang, Undang-undang darurat, peraturan-peraturan pemerintah dan ordonansi-
ordonansi disebutkan di bawah ini, mulai dengan tanggal I Januari 1951 berlaku untuk seluruh
Indonesia, termasuk daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah-
daerah Swapraja.

1.     Undang-undang quot;Pajak Radioquot; ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu dengan Undang-
       undang Nomor 12 Tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang
       Nomor 21 Tahun 1948;
2.     Undang-undang Pajak Pembangunan I, ditetapkan oleh Republik Indonesia duku dengan
       Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang-
       undang Nomor 20 Tahun 1948;
3.     Undang-undang darurat tentang quot;Pajak Peredaranquot; ditetapkan oleh Pemerintah Republik
       Indonesia Serikat dulu dengan Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1950 dimuat
       dalam Lembaran Negara 1950 Nomor 19;
4.     Ordonansi quot;Pajak Peralihan Tahun 1944quot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda
       dulu dimuat dalam Staatsblad 1944 No. 17 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam
       Staatsblad 1949 Nomor 261;


www.hukumonline.com                                                                       1
www.hukumonline.com



5.     Ordonansi quot;Pajak Upahquot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam
       Staatsblad 1934 Nomor 611 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949
       Nomor 342;
6.     Ordonansi quot;Pajak Rumah Tangga 1908quot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda
       dulu dimuat dalam Staatsblad 1908 Nomor 13 setelah diubah dan ditambah terakhir
       dalam Staatsblad 1949 Nomor 316;
7.     Ordonansi quot;Pajak Kendaraan Bermotor 1934quot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia
       Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 Nomor 718 setelah diubah dan ditambah
       terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 376;
8.     Ordonansi quot;Bea Balik Namaquot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat
       dalam Staatsblad 1924 Nomor 291 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad
       1949 Nomor 48;
9.     Ordonansi quot;Pajak Potong 1936quot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat
       dalam Staatsblad 1936 Nomor 671 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad
       1949 Nomor 317;
10.    Aturan quot;Bea Meterai 1921 quot; (Zegelverordening 1921), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia
       Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1921 Nomor 498, setelah diubah dan ditambah
       terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 251;
11.    Ordonansi quot;Successie 1901 (Successie Ordonantie 1901)quot;, ditetapkan oleh Pemerintah
       Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1901 Nomor 471 setelah diubah dan
       ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 48;
12.    Ordonansi quot;Pajak kekayaan 1932quot; Ordonnantie op de ver- mogensbelasting 1932),
       ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1932 Nomor
       405, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1947 Nomor 24;

                                          Pasal 2

        Undang-undang, Undang-undang darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah atau
Ordonansi-ordonansi, lain dari pada yang dimaksudkan dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Republik
Indonesia dulu, negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat dulu, Pemerintah Swapraja dan
Pemerintah Hindia Belanda dulu yang memuat peraturan-peraturan mengenai masalah-masalah
yang telah diatur dalam Undang-undang, Undang-undang darurat dan Ordonansi-ordonansi
dimaksudkan dalam Pasal I tersebut; dan bagi daerah dari Negara Republik Indonesia dulu
ordonansi quot;Pajak Untung Perang 1939quot; Ordonnantie op de Oorlogswinstbelasting 1939),
ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1939 Nomor 81,
setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1941 Nomor 489 mulai dengan tanggal 1
Januari 1951 tidak berlaku lagi.

                                          Pasal 3

       Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

       Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




www.hukumonline.com                                                                        2
www.hukumonline.com



                              Ditetapkan di Jakarta
                        pada tanggal 30 Desember 1950.
                      PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

                                 SOEKARNO.

                           MENTERI KEUANGAN,

                      SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA.


                             Diundangkan di Jakarta
                         pada tanggal 30 Desember 1950.
                           MENTERI KEHAKIMAN,

                             WONGSONEGORO.


    LEMBARAN NEGARA NOMOR 78 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
          NOMOR 71 TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG




www.hukumonline.com                                         3
www.hukumonline.com



                                       PENJELASAN


        Sebelum 1942 Pemerintah Hindia Belanda mengadakan Ordonansi-ordonansi pajak yang
berlaku di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah Swapraja, Pemerintah daerah Swapraja
yang menurut perjanjian politik biasanya mendapat kekuasaan perundangan pajak, dalam
prakteknya hanya membuat peraturan-peraturan yang sama dengan peraturan-peraturan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

        Selama pendudukan Jepang hampir tiap-tiap pulau malahan di Sumatera tiap-tiap
Keresidenan, mempunyai perundingan pajak sendiri.

        Sejak dari berdirinya, Pemerintah Republik Indonesia (dulu) mengusahakan supaya di
daerah yang dikuasainya hanya berlaku satu perundangan pajak.

       Demikian pula usaha Pemerintah Belanda pada permulaan kembalinya di Indonesia.

         Sejak terbentuknya negara-negara B.F.O. keadaan mulai berubah. Dari Pemerintah Pre-
federal negara-negara mendapat kekuasaan perundangan beberapa macam pajak, sedang daerah-
daerah Swapraja di dalamnya tetap memegang kekuasaannya mengadakan perundangan pajak
sendiri. Dilain pihak Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tetap
mengadakan dan menjalankan perundangannya sendiri.

         Dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka mengingat akan bunyinya pasal 142
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah yang masing-
masing dikuasai oleh perundangan pajak sendiri. Jikalau hak-hak otonomi dari daerah-daerah
telah teratur baik, maka hal demikian, jikalau sesuai dengan hak-hak otonomi tersebut, dapat
dilanjutkan. Pembagian pekerjaan dalam lapangan pemungutan pajak antara Pemerintah pusat
dan Pemerintah daerah dengan sendirinyapun dapat disesuaikan.

        Akan tetapi pada waktu sekarang hak-hak otonomi dari daerah-daerah sama sekali belum
diatur. Melanjutkan keadaan sekarang berarti menyukarkan pekerjaan tata usaha dan membiarkan
perasaan, bahwa pada lapangan pajak tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu maka
Pemerintah berpendapat, bahwa sebaiknya, jikalau pada waktu sekarang mengenai pajak-pajak
yang penting hanya berlaku satu perundangan yang seragam untuk seluruh Indonesia, termasuk
daerah-daerah yang akan atau sedang mendapat kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya
sendiri dan daerah-daerah Swapraja. Satu akibat yang tidak dapat dipandang kecil ialah bahwa
dengan peraturan ini tercapai pula bahwa tekanan pajak di seluruh Indonesia akan dirasakan sama
banyaknya.

        Perundangan tentang pajak perseroan tidak dimasukkan dalam Undang-undang ini, oleh
karena pajak tersebut sejak dulu masuk kekuasaan Pemerintahan pusat dan oleh karenanya telah
seragam untuk seluruh Indonesia.

       Dibekas daerah Prefederal sejak tahun 1946 pajak untung perang tidak dipungut lagi.
Untuk menyamakan tekanan pajak maka pajak tersebut yang sekarang masih berlaku di daerah
Republik Indonesia dulu mulai tahun 1951 ditetapkan tidak berlaku lagi.

        Oleh karena peraturan ini sudah harus dijalankan mulai tanggal 1 Januari 1951, maka
sudah selayaknyalah diatur dengan penetapan Undang-undang Darurat.


www.hukumonline.com                                                                          4

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Uu 1985 12
Uu 1985 12Uu 1985 12
Uu 1985 12
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
UU 012 tahun 1985 Pajak bumi dan bangunan
UU 012 tahun 1985   Pajak bumi dan bangunanUU 012 tahun 1985   Pajak bumi dan bangunan
UU 012 tahun 1985 Pajak bumi dan bangunan
 
UU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasirUU 28 tahun 2009_cintayasir
UU 28 tahun 2009_cintayasir
 
Pp 112 2000
Pp 112 2000Pp 112 2000
Pp 112 2000
 
Makalah pbb
Makalah pbbMakalah pbb
Makalah pbb
 
1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan
1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan
1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan
 
UU 21 1997
UU 21 1997UU 21 1997
UU 21 1997
 
UU 12 th 1994
UU 12 th 1994UU 12 th 1994
UU 12 th 1994
 
UU 20 2000
UU 20 2000UU 20 2000
UU 20 2000
 
Makalah wacana penghapusan pbb
Makalah wacana penghapusan pbbMakalah wacana penghapusan pbb
Makalah wacana penghapusan pbb
 
Uudrt 14 1951
Uudrt 14 1951Uudrt 14 1951
Uudrt 14 1951
 
Uu 05 1959+Pjls
Uu 05 1959+PjlsUu 05 1959+Pjls
Uu 05 1959+Pjls
 
Uu 23 1952
Uu 23 1952Uu 23 1952
Uu 23 1952
 
Uu 10 1952
Uu 10 1952Uu 10 1952
Uu 10 1952
 
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak PenghasilanPajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan dan Subjek Pajak Penghasilan
 
Pwer point
Pwer pointPwer point
Pwer point
 
Uu 14 1951
Uu 14 1951Uu 14 1951
Uu 14 1951
 
Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946
Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946
Uu 32 1954 Jo Uu 22 1946
 
Uudrt 21 1951
Uudrt 21 1951Uudrt 21 1951
Uudrt 21 1951
 

Destaque

Destaque (8)

Uudarurat 08 1950
Uudarurat 08 1950Uudarurat 08 1950
Uudarurat 08 1950
 
Day Power Point
Day Power PointDay Power Point
Day Power Point
 
Uu 08 1952
Uu 08 1952Uu 08 1952
Uu 08 1952
 
8 Facts Fix Final
8 Facts Fix Final8 Facts Fix Final
8 Facts Fix Final
 
Uu 08 1950
Uu 08 1950Uu 08 1950
Uu 08 1950
 
Patrick ten Brink Presentation on Environmental Harmful Subsidies EHS 7 Septe...
Patrick ten Brink Presentation on Environmental Harmful Subsidies EHS 7 Septe...Patrick ten Brink Presentation on Environmental Harmful Subsidies EHS 7 Septe...
Patrick ten Brink Presentation on Environmental Harmful Subsidies EHS 7 Septe...
 
Pengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah IndustriPengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah Industri
 
PtB of IEEP at green growth and competitiveness 29 november 2016 final
PtB of IEEP at green growth and competitiveness 29 november 2016 finalPtB of IEEP at green growth and competitiveness 29 november 2016 final
PtB of IEEP at green growth and competitiveness 29 november 2016 final
 

Semelhante a Uudarurat 36 1950

Semelhante a Uudarurat 36 1950 (20)

Uu 03 1952
Uu 03 1952Uu 03 1952
Uu 03 1952
 
Uu 02 1950
Uu 02 1950Uu 02 1950
Uu 02 1950
 
Uudrt 09 1951
Uudrt 09 1951Uudrt 09 1951
Uudrt 09 1951
 
Uu 05 1951
Uu 05 1951Uu 05 1951
Uu 05 1951
 
Uu 11 1952
Uu 11 1952Uu 11 1952
Uu 11 1952
 
Bab Tata Hukum Indonesia
Bab  Tata Hukum IndonesiaBab  Tata Hukum Indonesia
Bab Tata Hukum Indonesia
 
SEJARAH HTN.pptx
SEJARAH HTN.pptxSEJARAH HTN.pptx
SEJARAH HTN.pptx
 
Uu 34 1953
Uu 34 1953Uu 34 1953
Uu 34 1953
 
Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia
Sejarah Hukum Kepailitan Di IndonesiaSejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia
Sejarah Hukum Kepailitan Di Indonesia
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 
Uudarurat 39 1950
Uudarurat 39 1950Uudarurat 39 1950
Uudarurat 39 1950
 
Uu 14 2002
Uu 14 2002Uu 14 2002
Uu 14 2002
 
Catatan perbandingan pidana
Catatan perbandingan pidanaCatatan perbandingan pidana
Catatan perbandingan pidana
 
Uu 16 1951
Uu 16 1951Uu 16 1951
Uu 16 1951
 
Uudrt 15 1952
Uudrt 15 1952Uudrt 15 1952
Uudrt 15 1952
 
Uu 14 1958
Uu 14 1958Uu 14 1958
Uu 14 1958
 
Uu 05 1953
Uu 05 1953Uu 05 1953
Uu 05 1953
 
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,
Akibat Penjajahan Belanda, Perancis, Inggris,
 
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptxHUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
HUKUM PERDATA DAN BISNIS.pptx
 
Pengantar Teknoloi Mineral
Pengantar Teknoloi MineralPengantar Teknoloi Mineral
Pengantar Teknoloi Mineral
 

Mais de guest150909

Usul Peningkatanstatus S Kampar
Usul Peningkatanstatus S KamparUsul Peningkatanstatus S Kampar
Usul Peningkatanstatus S Kamparguest150909
 
Materi Kebijakan Tentang Kebakaran
Materi Kebijakan Tentang KebakaranMateri Kebijakan Tentang Kebakaran
Materi Kebijakan Tentang Kebakaranguest150909
 
Amandemen Uud Ke4
Amandemen Uud Ke4Amandemen Uud Ke4
Amandemen Uud Ke4guest150909
 
Uudarurat 42 1950
Uudarurat 42 1950Uudarurat 42 1950
Uudarurat 42 1950guest150909
 
Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950guest150909
 
Uudarurat 26 1950
Uudarurat 26 1950Uudarurat 26 1950
Uudarurat 26 1950guest150909
 
Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950guest150909
 
Uudarurat 33 1950
Uudarurat 33 1950Uudarurat 33 1950
Uudarurat 33 1950guest150909
 
Uu 03 1950 Grasi
Uu 03 1950 GrasiUu 03 1950 Grasi
Uu 03 1950 Grasiguest150909
 

Mais de guest150909 (18)

Usul Peningkatanstatus S Kampar
Usul Peningkatanstatus S KamparUsul Peningkatanstatus S Kampar
Usul Peningkatanstatus S Kampar
 
Materi Kebijakan Tentang Kebakaran
Materi Kebijakan Tentang KebakaranMateri Kebijakan Tentang Kebakaran
Materi Kebijakan Tentang Kebakaran
 
Amandemen Uud Ke4
Amandemen Uud Ke4Amandemen Uud Ke4
Amandemen Uud Ke4
 
Keppres 32 1990
Keppres 32 1990Keppres 32 1990
Keppres 32 1990
 
Uudarurat 42 1950
Uudarurat 42 1950Uudarurat 42 1950
Uudarurat 42 1950
 
Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950Uudarurat 41 1950
Uudarurat 41 1950
 
Uudarurat 26 1950
Uudarurat 26 1950Uudarurat 26 1950
Uudarurat 26 1950
 
Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950Uudarurat 31 1950
Uudarurat 31 1950
 
Uudarurat 33 1950
Uudarurat 33 1950Uudarurat 33 1950
Uudarurat 33 1950
 
Uu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 UudsUu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 Uuds
 
Uu 06 1950
Uu 06 1950Uu 06 1950
Uu 06 1950
 
Uu 01 1950
Uu 01 1950Uu 01 1950
Uu 01 1950
 
Uu 04 1950
Uu 04 1950Uu 04 1950
Uu 04 1950
 
Uu 03 1950 Grasi
Uu 03 1950 GrasiUu 03 1950 Grasi
Uu 03 1950 Grasi
 
Perpu 01 1950
Perpu 01 1950Perpu 01 1950
Perpu 01 1950
 
Uudrt 01 1951
Uudrt 01 1951Uudrt 01 1951
Uudrt 01 1951
 
Uu 13 1951
Uu 13 1951Uu 13 1951
Uu 13 1951
 
Uu 15 1951
Uu 15 1951Uu 15 1951
Uu 15 1951
 

Uudarurat 36 1950

  • 1. www.hukumonline.com PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAH-MASALAH PAJAK DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Undang-Undang Darurat Nomor 36 Tahun 1950 Tanggal 30 Desember 1950) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa untuk pemungutan pajak-pajak yang penting perlu diadakan peraturan-peraturan yang seragam untuk seluruh Indonesia; Menimbang : Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan-peraturan ini perlu segera diadakan; Mengingat : Pasal-pasal 96, 117, 131, 132, 133 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG, UNDANG-UNDANG DARURAT DAN ORDONANSI-ORDONANSI MENGENAI MASALAH-MASALAH PAJAK, DIKELUARKAN SEBELUM PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1 Undang-undang, Undang-undang darurat, peraturan-peraturan pemerintah dan ordonansi- ordonansi disebutkan di bawah ini, mulai dengan tanggal I Januari 1951 berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah- daerah Swapraja. 1. Undang-undang quot;Pajak Radioquot; ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1948; 2. Undang-undang Pajak Pembangunan I, ditetapkan oleh Republik Indonesia duku dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947, setelah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 1948; 3. Undang-undang darurat tentang quot;Pajak Peredaranquot; ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu dengan Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1950 dimuat dalam Lembaran Negara 1950 Nomor 19; 4. Ordonansi quot;Pajak Peralihan Tahun 1944quot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1944 No. 17 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 261; www.hukumonline.com 1
  • 2. www.hukumonline.com 5. Ordonansi quot;Pajak Upahquot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 Nomor 611 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 342; 6. Ordonansi quot;Pajak Rumah Tangga 1908quot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1908 Nomor 13 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 316; 7. Ordonansi quot;Pajak Kendaraan Bermotor 1934quot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1934 Nomor 718 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 376; 8. Ordonansi quot;Bea Balik Namaquot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1924 Nomor 291 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 48; 9. Ordonansi quot;Pajak Potong 1936quot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu dimuat dalam Staatsblad 1936 Nomor 671 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 317; 10. Aturan quot;Bea Meterai 1921 quot; (Zegelverordening 1921), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1921 Nomor 498, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 nomor 251; 11. Ordonansi quot;Successie 1901 (Successie Ordonantie 1901)quot;, ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1901 Nomor 471 setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1949 Nomor 48; 12. Ordonansi quot;Pajak kekayaan 1932quot; Ordonnantie op de ver- mogensbelasting 1932), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1932 Nomor 405, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1947 Nomor 24; Pasal 2 Undang-undang, Undang-undang darurat, Peraturan-peraturan Pemerintah atau Ordonansi-ordonansi, lain dari pada yang dimaksudkan dalam Pasal 1, ditetapkan oleh Republik Indonesia dulu, negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat dulu, Pemerintah Swapraja dan Pemerintah Hindia Belanda dulu yang memuat peraturan-peraturan mengenai masalah-masalah yang telah diatur dalam Undang-undang, Undang-undang darurat dan Ordonansi-ordonansi dimaksudkan dalam Pasal I tersebut; dan bagi daerah dari Negara Republik Indonesia dulu ordonansi quot;Pajak Untung Perang 1939quot; Ordonnantie op de Oorlogswinstbelasting 1939), ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dulu, dimuat dalam Staatsblad 1939 Nomor 81, setelah diubah dan ditambah terakhir dalam Staatsblad 1941 Nomor 489 mulai dengan tanggal 1 Januari 1951 tidak berlaku lagi. Pasal 3 Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. www.hukumonline.com 2
  • 3. www.hukumonline.com Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1950. MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO. LEMBARAN NEGARA NOMOR 78 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 71 TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG www.hukumonline.com 3
  • 4. www.hukumonline.com PENJELASAN Sebelum 1942 Pemerintah Hindia Belanda mengadakan Ordonansi-ordonansi pajak yang berlaku di seluruh Indonesia, kecuali di daerah-daerah Swapraja, Pemerintah daerah Swapraja yang menurut perjanjian politik biasanya mendapat kekuasaan perundangan pajak, dalam prakteknya hanya membuat peraturan-peraturan yang sama dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Selama pendudukan Jepang hampir tiap-tiap pulau malahan di Sumatera tiap-tiap Keresidenan, mempunyai perundingan pajak sendiri. Sejak dari berdirinya, Pemerintah Republik Indonesia (dulu) mengusahakan supaya di daerah yang dikuasainya hanya berlaku satu perundangan pajak. Demikian pula usaha Pemerintah Belanda pada permulaan kembalinya di Indonesia. Sejak terbentuknya negara-negara B.F.O. keadaan mulai berubah. Dari Pemerintah Pre- federal negara-negara mendapat kekuasaan perundangan beberapa macam pajak, sedang daerah- daerah Swapraja di dalamnya tetap memegang kekuasaannya mengadakan perundangan pajak sendiri. Dilain pihak Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, tetap mengadakan dan menjalankan perundangannya sendiri. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan, maka mengingat akan bunyinya pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia terbagi atas beberapa daerah yang masing- masing dikuasai oleh perundangan pajak sendiri. Jikalau hak-hak otonomi dari daerah-daerah telah teratur baik, maka hal demikian, jikalau sesuai dengan hak-hak otonomi tersebut, dapat dilanjutkan. Pembagian pekerjaan dalam lapangan pemungutan pajak antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dengan sendirinyapun dapat disesuaikan. Akan tetapi pada waktu sekarang hak-hak otonomi dari daerah-daerah sama sekali belum diatur. Melanjutkan keadaan sekarang berarti menyukarkan pekerjaan tata usaha dan membiarkan perasaan, bahwa pada lapangan pajak tidak ada kepastian hukum. Oleh karena itu maka Pemerintah berpendapat, bahwa sebaiknya, jikalau pada waktu sekarang mengenai pajak-pajak yang penting hanya berlaku satu perundangan yang seragam untuk seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah yang akan atau sedang mendapat kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah-daerah Swapraja. Satu akibat yang tidak dapat dipandang kecil ialah bahwa dengan peraturan ini tercapai pula bahwa tekanan pajak di seluruh Indonesia akan dirasakan sama banyaknya. Perundangan tentang pajak perseroan tidak dimasukkan dalam Undang-undang ini, oleh karena pajak tersebut sejak dulu masuk kekuasaan Pemerintahan pusat dan oleh karenanya telah seragam untuk seluruh Indonesia. Dibekas daerah Prefederal sejak tahun 1946 pajak untung perang tidak dipungut lagi. Untuk menyamakan tekanan pajak maka pajak tersebut yang sekarang masih berlaku di daerah Republik Indonesia dulu mulai tahun 1951 ditetapkan tidak berlaku lagi. Oleh karena peraturan ini sudah harus dijalankan mulai tanggal 1 Januari 1951, maka sudah selayaknyalah diatur dengan penetapan Undang-undang Darurat. www.hukumonline.com 4