1. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI
Jakarta, Juni 2014
pajak 2014
1 Juli
2014
1 Juli
2015
1 Juli
2016
Pengusaha Kena
Pajak
Tertentu
Pengusaha Kena
Pajak
di Pulau Jawa-Bali
Pengusaha Kena
Pajak
seluruhnya
Sosialisasi
FAKTUR PAJAK
ELEKTRONIK
2. Kepatuhan PKP menurun
Penerimaan PPN kurang
optimal
Non PKP Menerbitkan FP
FP Tidak/Terlambat Terbit
Faktur Pajak Fiktif
Faktur Pajak Ganda
Latar Belakang
1. Penyalahgunaan
PKP/Faktur
Pajak
Biaya kepatuhan dan beban
pengawasan
PKP aktif 500 ribu
Faktur Pajak per tahun 200 juta
SPT per tahun 2 juta
Pelaporan sebagian manual
2. Beban
Administrasi
Faktur Pajak
Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak
Beban Administrasi Faktur Pajak
2012
• SegmentasiPKP
2011
2014
2013
• Evaluasi eSPT
• Peraturan eSPT
• Kebijakan Pengukuhan
PKP
• Peningkatan
Penggunaan eSPT
• Registrasi Ulang PKP
• Tim Kajian Komprehensif
• Memperluas basis eSPT
• Validasi Faktur Pajak
• eTaxInvoice: Pilot Project
e-Faktur Pajak
3. Approval DJP
Validasi FP dapat diketahui oleh
pihak pembeli
Tandatangan elektronik
Tidak perlu printout
Satu kesatuan dengan
pelaporan SPT
Kenyamanan Pengusaha
Manfaat
Proteksi dari
penyalahgunaan pihak yang
tidak bertanggungjawab
Bagi PKP
Mempercepat pemeriksaan
Mempercepat pelaporan
Mempercepat pemberian nomor
seri FP
Validasi PK-PM
Data lengkap FP Mempermudah pengawasan
Mempermudah pelayanan
Bagi DJP
4. Roadmap Implementasi e-Faktur
E-NoFa Intranet KPP
Client Application
Web Application
ERP/ASP
2014 2015 2016
E-NoFa via Web/Online
2013
Development
Sosialisasi
PKP di LTO, Khusus, Madya 100 PKP
LTO, Khusus, Madya WAJIB
Pratama JAWA-BALI
NASIONAL
Pilot Project dan TOT
Development
Development
Nomor
seri FP
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Metode
Pemilihan
PKP wajib
e-Faktur
Channel
e-Faktur
Ditunjuk
dengan
Peraturan
Dirjen
Pajak
oktJulimar Juli Juli JuliJan Jan JanJanJan
5. Dasar Hukum Pembuatan e-Faktur
Pasal 13 (8 ) UU PPN
(Tata Cara Pembuatan FP diatur
dengan atau berdasarkan PMK)
UU PPN
Pasal 19 PMK
151/PMK.03/2013
(Tata Cara Pembuatan FP
elektronik lebih lanjut diatur
dengan Perdirjen)
PMK
SE-20/PJ/2014
Tata cara pemberian Sertifikat elektronik
Tata cara aktivasi Akun WP
SE-21/PJ/2014
Tata cara permintaan data FP ke
DJP dalam hal data PKP hilang
Tata cara keadaan tertentu dalam
hal PKP tdk dpt membuat e-
Faktur
SE DIRJEN
PER-17/PJ/2014
Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:
- Petugas Khusus di KPP
- website DJP/eNOFA online
Wadah layanan perpajakan elektronik
(Akun WP & Sertifikat elektronik)
PER-16/PJ/2014
Membuat FP elektronik dengan
Aplikasi/Sistem DJP
Saat Pembuatan FP elektronik
Pelaporan FP & approval DJP
PERDIRJEN
KEP-136/PJ/2014
Tahapan implementasi e-Faktur:
1 Juli 2014 PKP ttn
1 Juli 2015PKP Jawa-Bali
1 Juli 2016seluruh PKP
KEPDIRJEN
6. Materi Perdirjen Pembuatan e-Faktur
Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
pajak 2014
Aplikasi/sistem yang ditentukan dan
disediakan oleh DJP berikut manual
usernya.
Faktur Pajak elektronik dibuat untuk
Penyerahan BKP dan atau
Penyerahan JKP
Faktur Pajak elektronik dibuat pada
saat penyerahan BKP/JKP atau
pembayaran/penerimaan termin/saat lain
Keterangan pada Faktur Pajak elektronik
paling sedikit sesuai dengan Pasal 13(5) UU
PPN. Tanda tangan=elektronik
SIAPA
SAAT
JENIS
TRANSAKSI
DIGITAL
SIGNATURE
APLIKASI/
SISTEM DJP
LAPOR &
APPROVAL
Faktur Pajak elektronik wajib
dilaporkan oleh PKP ke DJP untuk
memperoleh persetujuan dari DJP.
7. Perbedaan Faktur Pajak Kertas & Elektronik
pajak 2014
No Keterangan Faktur Pajak Kertas Faktur Pajak elektronik
1 Format/lay out Bebas tidak ditentukan dan
dapat mengikuti contoh di
lampiran per-24
Ditentukan oleh
aplikasi/sistem yang
ditentukan dan atau
disediakan oleh DJP
(terlampir)
2 Tanda tangan
pegawai/pejabat yg
ditunjuk oleh PKP
Tanda tangan basah diatas FP
kertas
Tanda tangan elektronik
berbentuk QR code
(terlampir)
3 Bentuk dan jumlah lembar Diwajibkan berbentuk kertas
dan jumlah lembar diatur
Tidak diwajibkan untuk
dicetak dalam bentuk kertas
4 PKP yang membuat Seluruh PKP PKP yang ditetapkan oleh
Dirjen Pajak
5 Jenis Transaksi seluruh Penyerahan BKP/JKP saja
6 Prosedur Lapor/upload dan
persetujuan DJP
- e-faktur dilaporkan ke DJP
dengan cara upload dan
mendapat persetujuan DJP
7 Pelaporan SPT PPN Menggunakan aplikasi
tersendiri
Menggunakan aplikasi yang
sama dengan aplikasi
pembuatan e-Faktur
8. Gambaran Umum Pembuatan e-Faktur
pajak 2014
Faktur
Pajak
elektronik
.csv
SPT PPN
PKP
Proses 1: PKP menutup kontrak/kesepakatan
penyerahan, membuat Faktur Pajak , dan melakukan
pencatatan baik secara manual/dengan sistem
Proses 2: PKP memasukan
data faktur pajak secara
manual atau dengan impor
data ke aplikasi e-Faktur
Proses 3: PKP melaporkan
FP ke DJP via e-faktur + online
Proses 4: DJP memberikan
persetujuan/approval FP
Proses 5: PKP membuat
SPT PPN dalam aplikasi e-
Faktur
Proses 6: PKP
melaporkan SPT PPN
langsung ke KPP atau
via e-filling
Pengusaha Kena Pajak Direktorat Jenderal Pajak
Proses 8: DJP
melakukan pengelolaan
data e-faktur untuk
pelayanan dan pengawasan
Proses 7: KPP
membuat tanda
terima SPT Masa PPNKeterangan: Ilustrasi di atas adalah gambaran
umum pembuatan e-Faktur melalui aplikasi client
9. E-FAKTUR Client Application
PKP PENJUAL
E-FAKTUR/E-NOFA DJP
E-FAKTUR CLIENT
INTERNET
PKP PEMBELI
INTERNET
INTERNET
Permohonan
Nomor Seri
Faktur
5
Konfirmasi
Faktur Pajak
INTERNET
Generate
Approval Code
Generate NTTE
Pelaporan SPT
Penerbitan
Faktur Pajak6
3 8
1
Faktur
Pajak
Nomor
Seri
Faktur
Upload FP
Send e-SPT
Generate
Nomor Seri
Faktur
2
7
4
Send Approval Code
Faktur
Pajak
Elektronik
Download NTTE
Cetak FP
Send melalui email
NTTE