1. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0244/KLAl0259.2010/M -15N1/2010
Lamp : 1 (satu) berkas
Jakarta, 08 Juni 2010
Kepada Yth,
Walikota Bogar
di Bogor-Jawa Barat
Perihal : Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
41/G/PTUN-BDG oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor
Dengan harm at,
Bersama ini kami beritahukan bahwa Ombudsman RI telah menerima laporan dari Sdr.
Yohanes Saragih warga Jemaat.Gereja Kristen Indonesia yang beralamat di JI. Pengadilan No.
35, Bogar, Jawa Barat, pada pokoknya menyampaikan tentang pelaksanaan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/G/PTUN-BDG yang belum dilaksanakan
oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogar.
Adapun penjelasan Pelapor sebagai berikut:
1. Tahun 2002 sid 2006, Panitia Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) melakukan
sosialisasi kepada warga perumahan Taman Yasmin berkenaan rencana pembangunan
Gereja di JI. K.H. Abdullah bin Nuh No. 31 Taman Yasmin, Kel. Curug Mekar, Kec. Bogar
Barat, Kota Bogor.
2. Setelah itu, pertemuan dilakukan dengan Forum Pemuda Kelurahan Curug Mekar, to 0
rnasyarakat, warga RW I,II,III,IV dan VI, Ketua RT/RW, RW VIII, pengurus Dewan
Kemakmuran Masjid (DKM). Dari pertemuan tersebut, telah ditandatangani berita acara
tentang tidak keberatan atas pembangunan gereja dimaksud. Kemudian, Panitia
Pembangunan GKI mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan kepada Walikota
Bogar.
3. Tanggal 13 Juli 2006Walikota Bogar menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.8-372
Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Isinya memberikan izin kepada GKI jalan
Pengadilan Bogar, untuk mendirikan bangunan gereja di lokasi JI. KH. Abdullah bin Nuh
No. 31, Taman Yasmin Bogar.
4. Tanggal 19 Agustus 2006, dilakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja yang
dihadiri oleh dinas terkait Kota Bogar, jajaran Kecamatan, jajaran Kelurahan, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Panitia. Pembangunan gereja belum selesai,
justru tanggal 14 Februari 2008 Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogar
mengeluarkan surat Nomor: 503/208-DTKP perihal pembekuan izin atas pembangunan
gereja dimaks~cL
5. Atas surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor tersebut, tanggal 04
September 2008 Panitia Pembangunan gereja mengajukan gugatan ke Pengadilan Ta a
Usaha Negara Bandung Nomor: 41/G.l2008/PTUN.BDG. Dan telah diputus dengan amar
putusan menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor
nomor: 503/208-DTKP perihal pembekuan izin tertanggal 14 Februari 2008,
memerintahkan Kepala Dinas Tata Ko a dan Pertamanan Kota Bogor untuk mencabut
surat tersebut.
JI. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telepo (021) 351-0 Fax (02 ) 351-0081

2. 6. Selanjutnya, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengajukan Banding
ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 241/B/2008/PT.TUN.JKT, dengan amar
putusan menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
Kemudian, Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mengajukan Kasasi ke
Mahkamah Agung RI.
7. Tanggal 11 Juni 2009 Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui surat
Nomor: W2.TUN2696/HK.06NI/2009 isinya sesuai surat Direktur Pranata dan Tata
Laksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor:
B/8/DJMT.5/SKIV/2009 bulan Mei 2009 isinya permohonan kasasi tidak memenuhi syarat
formal untuk diajukan Kasasi dan tidak diteruskan pemeriksaannya dalam tingkat Kasasi.
8. Tetapi justru, tanggal 25 Februari 2010 Walikota Bogor menerbitkan surat pembatalan
rekomendasi vide Nomor: 503/367 -Huk isinya rekomendasi Walikota Bogor Nomor:
601/389-Pem tanggal 15 Februari 2006 perihal rekomendasi pembangunan Gereja
dinyatakan batal dan tidak berlaku. Hingga laporan ini disampaikan kepada Ombudsman
Republik Indonesia, laporan tersebut belum memperoleh penyelesaian.
Memperhatikan uraian di atas, Ombudsman Republik Indonesia mengharapkan Walikota Bogor
melakukan penelitian serta memberikan penjelasan mengenai:
1. Alasan pembatalan rekomendasi Nomor: 601/389-Pem tanggal 15 Februari 2006
melalui surat Walikota Bogor Nomor: 503/367 -Huk tanggal 25 Februari 2010, mengingat
isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 41/G/PTUN-BDG adalah
membatalkan Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor:
503/208-DTKP tentang pembekuan izin tertanggal 14 Februari 2008, b a
membatalkan rekomendasi Nomor: 601/389-Pem.
2. Upaya yang dilakukan dalarn penyelesaian permasalahan tersebut. Menginga re ca a
pembangunan gereja telah memperoleh dukungan dari warga sekitar se a e a
memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
Kiranya penjelasan dapat kami terima dalam waktu tidak terlalu lama dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,
yang mewajibkan Terlapor memberikan penjelasan secara tertulis dalam waktu 14 (empa
belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan penjelasan ini.
~~mr.~·~ln, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
w~
M N REPUBLIK INDONESIA
Tembusan:
1. Yth. Gubernur Jawa Barat, di Bandung
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Ko a S r di Sogor, Jawa Sarat
3. Yth. Kepala KantorSatuan Polisi Pamong Praja °a::l or, Jawa Sarat
~ Yth. Sdr. Yohanes Saragih d/a. JI. Pengadilan .~::: B _ a a Sarat,