Dokumen tersebut membahas permasalahan diskriminasi terhadap Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Bogor. Terdapat perselisihan antara GKI dengan pemerintah kota Bogor terkait izin mendirikan bangunan gereja yang dibekukan lalu dicabut. Meskipun putusan pengadilan menyatakan izin tetap berlaku, pemerintah kota masih menolak membangun gereja tersebut. Solusi yang diajukan antara lain pemer

1. INFORMASI TERKAIT DISKRIMINASI PADA GKI
TAMAN YASMIN
I. Gambaran singkat permasalahan pembangunan GKI Taman Yasmin:
1. Kronologis permasalahan pembangunan GKI Taman Yasmin:
a. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin yang diterbitkan Walikota Bogor
pada tanggal 13 Juli 2006 dibekukan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor
pada tanggal 14 Pebruari 2008 dengan Suratnya Nomor 503/208-DTKP Perihal Pembekuan
Izin, karena adanya tekanan dari kelompok tertentu yang anti terhadap kebhinekaan;
b. Bahwa pembekuan itu telah dinyatakan tidak sah oleh PTUN Bandung dan Tergugat (Kepala
Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor) diperintahkan untuk mencabut Surat
Pembekuan IMB tersebut. Putusan PTUN Bandung itu selanjutnya dikuatkan oleh PT.TUN
Jakarta dan Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
c. Bahwa sebelum putusan PK tersebut terbit, secara lisan maupun melalui pernyataan persnya,
Walikota Kota Bogor berjanji untuk mematuhi putusan PK, apa pun putusannya.
d. Bahwa setelah salinan putusan PK diterima pada tanggal 7 Maret 2011, Walikota Bogor pada
tanggal 8 Maret 2011 menerbitkan SK Nomor 503.45-135 Tahun 2011 tentang Pencabutan
Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor 503/208-DTKP Perihal
Pembekuan Izin Tanggal 14 Pebruari 2008. Yang sesungguhnya diperintah oleh Pengadilan
untuk melaksanakan putusan tersebut di atas adalah Tergugat, yaitu Kepala Dinas Tata Kota
dan Pertamanan Kota Bogor, bukan Walikota Bogor;
e. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, pada tanggal 11 Maret 2011, Walikota Bogor menerbitkan SK
Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 yang mencabut IMB GKI Taman
Yasmin, dengan pertimbangan, sbb: “... adanya kebohongan dalam mengajukan pernyataan
tidak keberatan dari warga ...”;
f. Bahwa kedua SK Walikota di atas pada butir 1.d dan 1.e diterima GKI Taman Yasmin secara
bersamaan pada tanggal 14 Maret 2011, dimana diantara tanggal 8 dan 11 Maret 2011, GKI
Taman Yasmin tidak pernah menerima pemberitahuan apapun tentang diterbitkannya SK
Walikota tertanggal 8 Maret 2011 dan pada kenyataannya pintu gerbang gereja tetap digembok
dan disegel, sehingga pada Minggu 13 Maret 2011 Jemaat GKI Taman Yasmin terpaksa tetap
beribadah di luar bangunan gereja;
2. Bahwa terhadap penerbitan SK Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tertanggal 11
Maret 2011 tersebut, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di halaman 5 Rekomendasinya
Nomor: 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 tertanggal 8 Juli 2011 menegaskan, “... tindakan
Walikota Bogor yang menerbitkan SK Nomor: 645.45-137 Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 ...
adalah merupakan bentuk Maladministrasi berupa perbuatan melawan hukum dan pengabaian
kewajiban hukum serta bertentangan dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI
Nomor: 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010”.
3. Bahwa pertimbangan yang diajukan Walikota dalam menerbitkan SK Nomor 645.45-137 Tahun
2011 tertanggal 11 Maret 2011 tersebut, sebagaimana yang dikutipkan dalam butir 1.e. di atas
1

2. (yaitu “... adanya kebohongan dalam mengajukan pernyataan tidak keberatan dari warga ...”) tidak
beralasan secara hukum, sebab:
a. Yang diduga melakukan kebohongan dalam mengajukan pernyataan tidak keberatan warga
tertanggal 15 Januari 2006 itu bukanlah pihak GKI Taman Yasmin, melainkan bagian dari
aparat pemerintah kota Bogor dalam arti luas, yaitu Lurah setempat Agus Ateng dan Ketua RT
Munir Karta, sehingga andai pun mereka di kemudian hari dinyatakan bersalah dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kesalahan mereka tidak tepat dan
tidak adil “dibebankan” kepada pihak GKI Taman Yasmin dengan mencabut IMB yang telah
diterbitkan; yang seharusnya bertanggung jawab atas kesalahan mereka adalah Pemda Kota
Bogor. Mereka hanyalah melaksanakan perintah atasannya, yaitu Pemerintah Kota Bogor,
sebab Walikota Bogor yang memfasilitasi dan mendorong rencana pembangunan gedung GKI
Taman Yasmin tersebut dalam rangka memfasilitasi Jemaat yang melangsungkan kebaktian
di Ruko-Ruko atau di rumah-rumah di sekitar Taman Yasmin serta mengatasi over capacity
yang terjadi di GKI Jl. Pengadilan No.35 Bogor;
b. Putusan pidana atas nama Terdakwa Munir Karta di Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara
dugaan adanya kebohongan dalam mengajukan pernyataan tidak keberatan dari warga
tersebut pada saat Walikota Bogor menerbitakan SK Nomor 645.45-137 Tahun 2011
tertanggal 11 Maret 2011 tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sebab saat itu Terdakwa
masih menempuh upaya Banding, sehingga Walikota Bogor harus berpedoman pada asas
praduga tak bersalah. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut secara
yuridis belum dapat dirujuk dan belum mempunyai nilai pembuktian. Dalam pada itu, perkara
Agus Ateng hingga kini juga belum dilimpahkan ke Pengadilan.
c. Alasan pencabutan IMB GKI tersebut (yaitu perihal adanya kebohongan dalam mengajukan
pernyataan tidak keberatan dari warga tertanggal 15 Januari 2006) sesungguhnya mengada-
ada dan terlalu dipaksakan, sebab perihal itu baru muncul pada tahun 2010. Sementara itu,
pembekuan IMB telah dilakukan pada awal tahun 2008 dengan berbagai alasan, antara lain:
nama jalan K.H. Abdullah bin Nuh yang menurut Walikota tidak boleh ada gereja di sepanjang
jalan tersebut, karena K.H. Abdullah bin Nuh adalah nama ulama besar. Alasan tersebut
terbantahkan pada tanggal 1 Oktober 2011 pada acara Halal Bihalal dalam rangka peringatan
hari Kesaktian Pancasila di Pesantren Al Gozali milik putra kandung Alm. K.H. Abdullah bin
Nuh. Dalam acara yang diselenggarakan oleh GP. Anshor Pusat dan dihadiri sejumlah tokoh
nasional itu, secara tegas dinyatakan oleh keluarga besar K.H. Abdullah bin Nuh yang diwakili
oleh K.H. Mustofa Abdullah bin Nuh mendukung pembangunan GKI Taman Yasmin.
d. Dokumen pernyataan tidak keberatan warga (tertanggal 15 Januari 2006) yang
dipermasalahkan itu juga tidak pernah digunakan oleh pihak GKI Taman Yasmin sebagai
salah satu persyaratan dalam permohonan penerbitan IMB GKI Taman Yasmin yang telah
diajukan pada Agustus 2005, dengan melampirkan Pernyataan Tidak Keberatan Warga
Tahun 2002 (170 orang) dan Tahun 2003 (97 orang);
e. Dokumen pernyataan tidak keberatan warga tertanggal 15 Januari 2006 tersebut sejak dibuat,
dipegang oleh Lurah Agus Ateng dan baru diserahkannya kepada Kabag Pemerintahan Kota
Bogor Anas S. Resmana pada tanggal 4 Maret 2010. Pihak GKI Taman Yasmin tidak pernah
memegang dokumen tersebut.
2

3. 4. Bahwa ORI dalam suratnya kepada Presiden dan Ketua DPR RI tertanggal 12 Oktober 2011 yang
pada butir 2 suratnya ditegaskan bahwa “... fakta yang terjadi adalah putusan pengadilan pidana
pemalsuan tersebut tidak terkait proses administrasi Izin Mendirikan Bangunan GKI Taman
Yasmin karena surat tidak keberatan yang diajukan jemaat GKI untuk memperoleh IMB adalah
surat pernyataan tidak keberatan warga tanggal 10 Maret 2002 dan bukan surat pernyataan tidak
keberatan warga tanggal 15 Januari 2006 yang dipidanakan”;
II. Usulan Dewan Ketahanan Nasional terkait kasus GKI Yasmin
1. Bahwa pada Februari 2012, Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), sebuah lembaga “think tank”
Kepresidenan mengeluarkan usulan resmi terkait penyelesaian kasus GKI Yasmin. Usulan ini
mengandung dua hal pokok:
a. Bahwa Wali Kota Bogor diminta untuk mematuhi Putusan Mahkamah Agung dan
Rekomendasi Wajib Ombudsman RI
b. Bahwa Wali Kota Bogor juga diminta untuk membangun rumah ibadah lain didekat lokasi
gereja GKI di Taman Yasmin sebagai simbol ke-Bhinneka Tunggal Ika-an bangsa Indonesia
2. Bahwa karena GKI Yasmin sejak awal menyatakan tidak menolak gagasan Wantanas agar Wali
Kota membangun rumah ibadah lain didekat GKI di Taman Yasmin,
3. Bahwa sayangnya, bahkan usulan Wantanas inipun masih ditolak Wali Kota Bogor.
III. Posisi Terkini
1. Bahwa pada 5 Juli 2012, Wali Kota Bogor telah mengirimkan surat resmi pada GKI yang
ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bogor Diani Budiarto, dengan surat bernomor 452.1/1845-
Huk perihal Tawaran Relokasi GKI Taman Yasmin Bogor. Dari perihal surat tersebut, terlihat jelas
tidak adanya itikad baik Wali Kota Bogor untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan
Rekomendasi yang bersifat wajib dari Ombudsman Republik Indonesia. Bahkan, sebuah gagasan
dari lembaga “think tank” Kepresidenan pun, Wantanas, diabaikan Wali Kota Bogor.
2. Bahwa GKI Yasmin menolak tawaran relokasi dari Pemerintah Daerah Kota Bogor.
3. Bahwa sikap patuh hukum yang diambil GKI Yasmin setidaknya memiliki dua alasan utama:
a. Alasan Hukum:
bahwa putusan Mahkamah Agung 9 Desember 2010, Nomor 127 PK/TUN/2009, yang
menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor adalah putusan
pengadilan tertinggi di Republik Indonesia yang dalam UUD 1945 dinyatakan sebagai sebuah
“Negara Hukum”, yang berarti, hukum dan Konstitusi, dalam beragam turunan bentuknya,
dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan bukan didasarkan pada
kekuasaan belaka, baik kekuasan formal pejabat publik, maupun kekuasaan massa yang
dihitung berdasarkan mayoritas-minoritas. Rekomendasi Wajib dari Ombudsman RI, sebuah
lembaga yang dibentuk berdasarkan UU RI, juga harus diletakkan dalam kerangka yang sama
3

4. yaitu penegakkan hukum, meskipun memiliki dimensi yang sedikit berbeda dengan putusan
pengadilan. Maka merelokasi GKI Yasmin kemanapun, kapanpun, sama dengan sebuah
tindakan yang nyata-nyata melawan hukum dan mengabaikan hukum yang dapat menjadi
preseden buruk dikemudian hari dalam kerangka penegakkan hukum di Indonesia yang dapat
menimpa siapapun juga.
b. Alasan Historis:
bahwa janji pejabat publik dalam upaya relokasi, dimana pejabat publik menjanjikan bahwa
ditempat baru akan mudah mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah, adalah sebuah
peristiwa yang sudah pernah terjadi dalam kaitan kasus pendirian gereja Huria Kristen Batak
Protestan (HKBP) di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus tersebut, pejabat publik
didaerah maupun pusat menjanjikan bahwa bila jemaat HKBP Ciketing bersedia pindah ke
tempat ibadah sementara yang disediakan Pemerintah Daerah, maka IMB Gereja HKBP
ditempat yang baru akan segera dikeluarkan. Hingga saat ini, janji itu tidak pernah dipenuhi.
Jemaat HKBP di Ciketing masih beribadah di tempat ibadah “sementara” mereka.
IV. Usulan Solusi dari Pihak GKI Taman Yasmin berkait Kewenangan Pemerintah Pusat yang
Telah Disampaikan dalam Pertemuan-Pertemuan dengan Pemerintah
Bahwa bila Walikota Bogor tidak secara konsisten dan konsekuen mematuhi putusan Mahkamah
Agung dan Rekomendasi wajib ORI tersebut dengan tidak mencabut S.K. Walikota Nomor 645.45-137
Tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011, maka Pemerintah Pusat, c.q. Menteri Dalam Negeri dapat
menerapkan kewenanganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 222 dan Pasal 223
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 45 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005, yaitu: (i) membatalkan S.K. Walikota Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tertanggal
11 Maret 2011 yang mencabut permanen IMB gereja; dan (ii) membuka gembok dan segel yang hingga
kini masih terpasang di pintu gerbang bangunan GKI Taman Yasmin.
Perjalanan panjang, perjuangan doa dan perjuangan jemaat GKI Yasmin telah didukung jaringan
LINTAS IMAN yang senantiasa mendampingan jemaat GKI Yasmin. Kiranya kami semua bisa terus
dikuatkan melalui jalan yang terjal dan berliku ini; bukan hanya “sekedar” untuk persoalan tanah milik
GKI di Taman Yasmin, namun untuk tegaknya hukum dan Konstitusi UUD 1945 di negara Republik
Indonesia.
V. Forum Kerukunan Umat Beragama dan Penegakan Hukum di Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Dalam kasus GKI Yasmin, selalu dinyatakan berulang-kali bahwa permasalahan GKI Yasmin haruslah
mengedepankan penyelesaian kasus hukum, dan tidak ada permaslahan agama apalagi kerukunan
hidup anatar umat beragama. Namun pada kenyataanya, ketika Walikota Bogor tidak memiliki itikad
baik untuk melaksanakan Putusan Hukum MA, tetapi malahan menciptakan permasalah baru dengan
memakai fakta “tidak terkait proses administrasi Izin Mendirikan Bangunan GKI Taman Yasmin..” telah
secara sengaja menciptakan “Ketidak-rukunan” di kalangan warga di Kota Bogor, dan khususnya di
sekitar kompleks Taman Yasmin Bogor.
4