1. Dampak Perdagangan Bebas (Globalisasi)
Terhadap Ekonomi Politik Indonesia
Serta Antisipasinya
July 30, 2012
Written by Alrisa Ayu Candra Sari – Mahasiswa Administrasi
Negara FISIP Universitas Jember
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Era globalisasi dewasa ini menjadi kenyataan yang
harus dihadapi oleh setiap negara, tidak terkecuali Indonesia.
Proses interaksi dan saling pengaruh-mempengaruhi, bahkan
pergesekan kepentingan antar bangsa terjadi dengan sangat cepat
dan menyangkut masalah yang semakin kompleks. Batas-batas
teritorial negara pun sekarang tidak lagi menjadi pembatas bagi
kepentingan masing-masing negara. Di bidang ekonomi dan politik
terjadi persaingan seperti perdagangan bebas yang semakin ketat,
sehingga semakin mempersulit posisi negara-negara miskin.
Sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia pasti tidak dapat
dan tidak akan mengasingkan diri dari pergaulan internasional
itu, terutama dalam perdagangan bebas. Andaikata terasingkan
pun, tentunya Indonesia tidak akan mampu memenuhi segala
kebutuhannya sendiri. Yang artinya, bahwa di dalam hubungan
internasional itu ada suatu hubungan serta ketergantungan
antara satu negara dengan negara yang lainnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya memberikan tekanan
global tersendiri bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia

2. khususnya. Yang mana akan memberikan efek ataupun dampak
positif maupun negatif. Dan dari dampak-dampak tersebut
diperlukan suatu antisipasi agar keadaan ekonomi politik
Indonesia mengalami stabilitas serta tidak mengalami
kemunduran yang lebih jauh. Maka dari itu, penulis akan
membahas dan mengkaji dampak-dampak perdagangan bebas
terhadap bidang ekonomi politik serta bagaimana cara
mengantisipasinya, dimana cara atau upaya antisipasi tersebut
ada yang sudah terealisasi untuk diterapkan dan ada juga yag
belum, di dalam makalah yang berjudul “Dampak Perdagangan
Bebas terhadap Ekonomi Politik Indonesia serta Antisipasinya”.
1.2. Rumusan Masalah
Adapun karena terdapat ketentuan yang membatasi penulisan
makalah ini dan adanya keterbatasan waktu, maka penulis
memfokuskan permasalahan makalah ini hanya pada:
1.2.1. Apa sajakah dampak-dampak perdagangan bebas terhadap
bidang ekonomi politik Indonesia?
1.2.2. Bagaimana upaya Indonesia dalam mengantisipasi dampak-
dampak perdagangan bebas terhadap bidang ekonomi politik itu
sendiri?
1.3. Tujuan Penulisan
1.3.1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja dampak-
dampak akibat adanya perdagangan bebas terhadap bidang
ekonomi politik di Indonesia.
1.3.2. Mengetahui bagaimana upaya yang ditempuh Indonesia
dalam mengantisipasi dampak-dampak euforia perdagangan bebas

3. agar tidak sampai mengganggu stabilitas ekonomi politik
Indonesia.
1.4. Manfaat Penulisan
1.4.1. Dapat mengetahui dan memahami apa saja dampak-
dampak terhadap bidang ekonomi politik akibat adanya
perdagangan bebas di Indonesia.
1.4.2. Memberikan pengetahuan dan pengalaman pada pembaca,
tentang upaya apa saja yang ditempuh Indonesia, baik itu yang
sudah terealisasi untuk diterapkan maupun belum dalam
mengatasi dampak-dampak dari perdagangan bebas di bidang
ekonomi politik agar tidak sampai mengganggu stabilitas
nasional, sehingga dapat untuk perbaikan Indonesia ke depan.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Globalisasi
Perbincangan tentang globalisasi mulai ramai dibicarakan sekitar
tahun 1980-an. Kataglobalize dan globalism diperkenalkan oleh
sebuah buku kecil yang terbit pada tahun 1944, sementara
kata globalization masuk ke dalam kamus untuk pertama kalinya
pada tahun 1961 (Reiser dan Davies. 1944:212, 219; Webster.
1961; Ikbar. 2006). Banyak definisi dari globalisasi ini, salah
satunya menurut Martin Khor (dalam Ikbar, 2006: 205)
mengatakan, “Globalisasi adalah apa yang oleh kita dari Dunia
Ketiga selama beberapa abad dikenal dengan kolonialisasi.” [1]
Dari definisi tersebut ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah
proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa . Dari sudut
pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kolonialisasi atau
kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara

4. yang kuat dan kaya pasti akan mengendalikan ekonomi dunia
dan negara-negara berkembang dan tertinggal makin tidak
berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi
cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia.
2.2. Perdagangan Bebas
Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang
mengacu kepadaHarmonized Commodity Description and
Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs
Organization yang berpusat di Brussels , Belgium . penjualan
produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan
perdagangan lainnya.
Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya
hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam
perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-
perusahaan yang berada di negara yang berbeda.[2]
2.3. Ekonomi Politik
Dalam penggunaannya secara tradisional, istilah ekonomi politik
dipakai sebagai sinonim atau nama lain dari istilah ilmu ekonomi.
Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena
ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih
spesifik , yaitu menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi
dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang
berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya
interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.[3]Adanya
kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak kalangan
ilmuwan dari kedua belah pihak-berusaha untuk mempertemukan
titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk
mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan pendekatan-

5. pendekatan dalam ekonomi politik.[4] Dalam upaya
memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh
terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan. Terkait
dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada,
terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua
kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorentasi pasar
(ekonomi liberal ) dengan sistem ekonomi terencana atau yang
lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis ).
BAB III. PEMBAHASAN
3.1. Perdagangan Bebas sebagai Dampak Globalisasi
Di zaman yang serba modern seperti saat ini, perdagangan bebas
telah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Hampir
seluruh negara di dunia telah dipengaruhi oleh sistem ekonomi
perdagangan bebas, atau yang dikenal dengan free trade ini. Perlu
kita ketahui bahwa globalisasi ini merupakan sebuah sistem yang
berani menembus ruas dunia sehingga menghilangkan batas-
batas negara. Namun, perlu dicatat pula bahwa globalisasi tidak
akan pernah ada jika negara itu benar-benar tidak ada.
Dalam globalisasi sebenarnya peran negara yang paling utama
adalah sebagai „alat pengukur‟, yang bisa menyebabkan seseorang
tahu globalisasi tengah berperan jika dia tidak sedang
berhubungan dengan temannya yang berada di negara lain atau
bisa juga jika dia tidak sedang menggunakan produk dari negara
lain. Maka dari itu, negara mempunyai peran besar yaitu sebagai
pengukur keberadaan sistem globalisasi ini. Di samping itu, peran
negara adalah menjalankan sedikit urusan yang tidak bisa
dikerjakan sendiri oleh individu, yaitu memaksimalkan
kesejahteraan individu seperti dengan pembentukan sistem
hukum, jaminan keamanan nasional, dan pembuatan uang.

6. Pertumbuhan perdagangan dunia pun meningkat secara drastis.
Akselerasi trend ini yang diharapkan terjadi oleh kaum liberal
seiring dengan semakin meningkatnya teknologi informasi dan
telekomunikasi. Dengan semakin terintegrasinya perdagangan
dunia, maka hubungan perekonomian negara-negara akan
semakin interdependen. Akan tetapi proyeksi ini menyimpan
beberapa permasalahan terutama dengan semakin
berkembangnya praktek neomerkantilisme oleh Amerika Serikat,
hegemoni dunia yang sedang menuruni puncak popularitas
ekonomi akibat krisis finansial global yang belum lama ini
melanda.
3.2. Perdagangan Bebas di Indonesia
Wacana perdagangan bebas sebagai jalan menuju kesejahteraan
masih terus diperdebatkan khususnya di Indonesia. Di media
massa masih sering termuat berbagai retorika politisi maupun
pemain industri dalam negeri yang meneriakkan pentingnya
proteksionisme. Kemudian meskipun telah banyak literatur ilmu
ekonomi yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa
perdagangan bebas membawa lebih banyak manfaat bagi banyak
orang dari pada sebaliknya, namun tampaknya hal itu saja belum
cukup untuk membimbing pembuatan kebijakan publik yang lebih
cenderung tunduk pada kekuatan lobi pro proteksi. Meski
demikian, sebagian dari pengambil kebijakan Indonesia
(pemerintah) percaya pada manfaat perdagangan bebas juga,
terbukti dari tarik-ulur yang kadangkala muncul di media massa
kita. Perhitungan ekonomi politik pastilah penyebab tarik-menarik
ini. Harus diakui pembuatan kebijakan memang perlu
perencanaan dan perhitungan yang matang.
Seiring dengan munculnya perdagangan bebas itu, nasionalisme
dan proteksionisme menjadi lebih terlihat. Apalagi Indonesia juga

7. akan memasuki era perdagangan bebas wilayah ASEAN
atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tahun 2015.[5] Jadi, isu
nasionalisme dalam konteks perdagangan pun semakin penting.
Hal ini bertujuan agar produk Indonesia bisa menjadi tuan rumah
di negeri sendiri. Memang kesepakatan Indonesia dalam perjanjian
organisasi perdagangan bebas yang biasa disebut World Trade
Organization (WTO) masih menuai kontroversi. Karena sebagian
kalangan menilai Indonesia belum layak turut serta dalam
perdagangan bebas. Namun, karena Indonesia terlanjur
menyetujui perjanjian WTO, maka mau tidak mau Indonesia harus
menyiapkan diri menyongsong perdagangan bebas. Inilah harga
yang harus dibayar akibat menganut sistem ekonomi terbuka.
Meskipun dalam prakteknya justru produk-produk asing terutama
produk Cina yang membanjiri pasar Indonesia.
Era globalisasi yang telah dimulai bukan saja berpengaruh pada
hubungan luar negeri bangsa ini, namun lebih dari itu, asumsi
dasar perekonomian nasional juga sebenarnya telah semakin
bergeser. Indonesia yang memiliki basis perekonomian kerakyatan,
tentunya mengalami tantangan terhadap paham ekonomi liberal
yang berasaskan kompetisi bebas dan bersifat individu maupun
kelompok. Era perdagangan bebas yang menjadi salah satu
senjata dari ekonomi liberal, saat ini telah ada di depan mata, dan
Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasinya.
Harapan kita sekarang hanyalah adanya kesiapan dan
kemampuan secara mental, sistem sosial budaya, politik, serta
ekonomi bangsa kita dalam menghadapi ancaman globalisme-
kapitalistik ini. Sehingga tidak memudahkan pengintegrasian
perekonomian Negara Indonesia ke dalam genggaman para
pemodal negara-negara kaya.[6]

8. 3.3. Dampak Perdagangan Bebas terhadap Ekonomi Politik
Indonesia
Dengan adanya perdagangan bebas, perusahaan-perusahaan
transnasional dan pasar modal dunia membebaskan bisnis dari
kekuasaan politik tanpa distorsi oleh intervensi negara.
Dikonklusikan bahwa aktivitas bisnis yang primer dan kekuasaan
politik tidak mempunyai peran lain kecuali perlindungan sistem
terhadap perdagangan bebas dunia. Akibatnya, peran negara
sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat semakin tereduksi
oleh kekuatan pasar yang tidak mempunyai agenda sosial dan
usaha pengentasan kemiskinan. Kondisi ini berimplikasi terhadap
relasi sosial yang selalu diukur dari pendekatan dan solusi pasar,
serta prinsip ekonomi pasar yang juga dijadikan tolok ukur untuk
mengevaluasi berbagai kebijakan, yang selanjutnya akan
melahirkan arogansi kekuatan kapital dan negara berperan
sebagai „tukang stempel‟ bagi mereka. Yang mana dalam hal ini
akumulasi modal menjadi prasyarat isi material kelembagaan
negara.
Selain itu dengan adanya perjanjian-perjanjian dengan organisasi
perdagangan versi WTO dapat menyebabkan adanya hambatan
nontarif yang sangat merugikan, dimana hal ini sengaja
diciptakan seperti yang terjadi saat ini. Kebijakan nontarif impor
ini memaksa penghapusan satu-satunya bentuk proteksi yang
tersisa oleh negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia
terhadap penetrasi pasar dalam negeri oleh kekuatan-kekuatan
imperialis. Tetapi negara-negara imperialis dapat membatasi
penetrasi terhadap pasar dalam negeri mereka terhadap ekspor
dari negara-negara dunia ketiga melalui penerapan serangkaian
hambatan-hambatan nontarif yang kokoh.

9. Sedangkan pada negara dunia ketiga atau Indonesia, dengan
adanya hambatan nontarif sudah tentu akan menyebabkan
banjirnya barang impor karena mudahnya barang luar negeri
masuk ke pasar dalam negeri serta adanya peralihan impor dari
yang tadinya ilegal menjadi legal. Maka dengan ini agenda
pemberdayaan ekonomi rakyat akan semakin terpuruk akibat
desakan kuat dari komoditas-komoditas asing yang notabene telah
mengekspansi secara simultan, dan benturan antara
pemberdayaan ekonomi rakyat dengan pasar bebas pun tidak
dapat terelakkan. Yang semua ini menyebabkan semakin
banyaknya angka pengangguran dan akhirnya melumpuhkan
perekonomian nasional. Sebenarnya dibalik semua ini ada
kepentingan dari negara-negara maju, yaitu agenda penaklukan
kembali pasar dalam negeri negara-negara dunia ketiga. Yang
mana inilah tujuan mendasar dibalik tekanan kekuatan negara-
negara imperialis terhadap pasar bebas.
Di lain sisi dampak positif yang dapat diambil dari liberalisasi
perdagangan versi WTO ini tidak mempunyai peran signifikan
dalam usaha peningkatan sumber daya yang ada maupun produk
yang akan dihasilkan. Selain itu dengan adanya perdagangan
bebas hanya akan lebih dinikmati oleh segelintir orang atau
kelompok tertentu saja yang mempunyai kekuatan kapital kuat
dan sebagian besar lainnya lebih dirugikan. Karena mereka
dijadikan tidak produktif dan hanya dijadikan sebagai konsumen
yang baik saja.[7]
3.4. Upaya Antisipasi Indonesia dalam Menghadapi
Perdagangan Bebas
Melihat dampak yang lebih banyak merugikan tersebut, kiranya
perlu dilakukan antisipasi yang cepat dan menyeluruh. Dalam
mengantisi dampak-dampak perdagangan bebas yang cenderung

10. kurang menguntungkan bagi Indonesia tersebut, ada beberapa
upaya yang telah ditempuh maupun belum ditempuh oleh
pemerintah. Beberapa bentuk upaya antisipasi yang belum
maupun sudah ditempuh Indonesia antara lain:
1. Memberikan pendidikan kepada masyarakat
untuk lebih mencintai produk dalam negeri
dengan terus meningkatkan mutu produk-
produk dalam negeri agar lebih berkualitas.
Misalnya dengan menggiatkan program Aku
Cinta Produk Indonesia (ACI ). [8]
2. Melakukan negosiasi ulang kesepakatan
perdagangan bebas itu atau minimal
menundanya, terutama untuk sektor-sektor
yang belum siap.
3. Melakukan seleksi produk untuk melindungi
industri nasional.
4. Mencabut pungutan retribusi yang
memberatkan dunia usaha di daerah, agar
industri lokal menjadi lebih kompetitif.
5. Pengetatan pemeriksaan barang masuk di
pelabuhan harus dilakukan juga, karena negara
lain juga melakukan hal yang sama.
6. Memberikan kemudahan dalam bentuk
pendanaan, dengan cara kredit usaha dengan
bunga yang rendah.
7. Mengaktifkan rambu-rambu nontarif, seperti
pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI),
ketentuan label, dan sejumlah peraturan lainnya
terkait dengan pengamanan pasar dalam
negeri.[9]

11. 8. Memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi untuk
menghadapi perdagangan bebas.
Tetapi secara jangka panjang langkah-langkah tersebut tidak bisa
digunakan secara permanen. Sebagai bagian dari masyarakat
dunia, bangsa ini tidak bisa mengelak dari kebijaksanaan global
tersebut. Masyarakat industri harus berjuang dengan keras untuk
memenangkan persaingan global yang semakin mengancam
tersebut, maka di sini dibutuhkan suatu kejelian. Oleh karena itu,
negara dunia ketiga harus saling membahu dalam menciptakan
tata dunia yang adil dengan menggalang seluruh kekuatan yang
tersedia, baik dalam bentuk kebijakan maupun koalisi untuk
penyusunan skenario ekonomi dunia yang adil agar eksploitasi
tidak kembali terjadi.
BAB IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Dari pembahasan dalam bab sebelumnya, dapatlah ditarik suatu
kesimpulan seperti di bawah ini:
4.1.1. Dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya
perdagangan bebas di Indonesia terhadap bidang ekonomi politik,
seperti memperluas pasar dan menambah keuntungan serta
adanya transfer teknologi, ternyata tidak dirasakan secara
signifikan oleh segala kalangan. Justru yang dirasakan
adalah pertama peran negara sebagai alat untuk mensejahterakan
rakyat semakin tereduksi oleh kekuatan pasar yang tidak
mempunyai agenda sosial dan usaha pengentasan
kemiskinan. Kedua, Adanya hambatan nontarif yang
menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan,
ketidakseimbangan, dan lumpuhnya perekonomian nasional.

12. 4.1.2. Beberapa upaya yang telah maupun belum terealisasi
ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak-
dampak dari perdagangan bebas di bidang ekonomi politik, antara
lain yang paling mendasar dan pokok ialah dengan memperbaiki
kebijakan ekonomi politik Indonesia terkait dengan perdagangan
bebas, menanamkan pendidikan cinta produk dalam negeri sejak
dini, serta meningkatkan kualitas produk-produk di dalam negeri.
4.2. Saran
Saran dari penulis yang mungkin dapat memberikan sedikit
masukan ialah:
4.2.1. Pemerintah perlu memperhitungkan kembali sistem
ekonomi Indonesia yang Bebas Aktif, serta harus bisa bertindak
tegas dan berpedoman pada falsafah Bangsa Indonesia yaitu
Pancasila dalam setiap mengambil kebijakan.
4.2.2. Kemudian upaya antisipasi yang belum terealisasi tersebut
hendaknya segera dilaksanakan apabila dirasa dapat menstabikan
ekonomi politik Indonesia.
4.2.3. Serta sebaiknya pengalaman dalam sejarah perkembangan
bangsa Indonesia yang telah lalu dijadikan guru yang terbaik.
DAF TAR PUSTAKA
Ikbar, Yanuar. 2006. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL- KONSEP
DAN TEORI (JILID 1). Bandung: PT Refika Aditama.
Ikbar, Yanuar. 2007. EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL 2-
IMPLEMENTASI KONSEP DAN TEORI . Bandung: PT Refika
Aditama.

13. Indiahono, Dwiyanto. 2006. REFORMASI “BIROKRASI AMPLOP”:
MUNGKINKAH?. Yogyakarta: Gava Media.
Jemadu, Aleksius. 2008. Politik Global dalam Teori dan
Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rachbini, Didick J. 2002. Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori
Pilihan Publik.Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
Staniland, Martin. Apakah Ekonomi Politik Itu? Sebuah Studi Teori
Sosial dan Kelatarbelakangan. Terjemahan. 2003. Jakarta:
Rajawali.
Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Wibawa, Samodra. 2005. Reformasi Administrasi. Yogyakarta:
Gaya Media.
Arsip Berita. 2010. Pemerintah Pantau Dampak Buruk
ACFTA.http://arsipberita.com/ show/pemerintah-pantau-
dampak-buruk-acfta-56035.html [27 desember 2010].
Benyamin, Maria. 2010. Hambatan nontarif perlu
dioptimalkan. http://www.bsn.go.
id/news_detail.php?news_id=2481 [28 DEsember 2010].
Fajribudi. 2010. Pengaruh Global China, ACFTA, & Posisi
Indonesia.http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/05/1
2/pengaruh-global-china-acfta-posisi-indonesia/ [27 Desember
2010].
Prayitno, Edy. 2007. “ANALISIS KONDISI EKONOMI POLITIK
INDONESIA TAHUN 1945 –
2007″.http://tulisan2.blog.dada.net/post/688123/ANALISIS

14. +KONDISI+EKONOMI + POLITIK+INDONESIA+TAHUN+1945+-
+2007 [28 Desember 2010].
Widodo, Slamet. 2008. Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan
Politik.http://learning-
of.slametwidodo.com/2008/02/01/pertumbuhan-ekonomi-
dan-pembangunan-politik/ [27 Desember 2010].
http://arsipberita.com/show/pasar-bebas-gagal-atasi-
kemiskinan-dunia-10520.html [27 Desember 2010].
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/05/12/pengaru
h-global-china-acfta-posisi-indonesia/ [27 Desember 2010].
http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_ekonomi_politik
[26 Desember 2010].
http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas [26 Desember
2010].
http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=2481[29 Dese
mber 2010]