1. Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin
Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan
yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi
adalah sebagai berikut.
Gunting Syafruddin
Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang
yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan
oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan
ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19
Maret1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya
orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah
uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan
mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk
mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir
yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini
bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional
(pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:
Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan
bantuan kredit.
Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi
maju.
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan
Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700
perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan
program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin
besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :
Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam
kerangka sistem ekonomi liberal.
Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.
Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara
hidup mewah.
Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara
cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit
anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun
sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono
memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari
golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai
produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.
Nasionalisasi De Javasche Bank

2. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951pemerintah Indonesia
melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat
peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah
Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan
moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor,
serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan
pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.
Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian
kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:
Untuk memajukan pengusaha pribumi.
Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka
merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi
dan non pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai
pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba,
pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada
tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah
menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan
perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.
Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:
Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk
mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih
berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.
Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan
bebas.
Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.
Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan
masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin
oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana
persetujuan Finek, yang berisi:
Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh
perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil
langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan
pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari
keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden
Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum
mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti
menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan
ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa

3. kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan
jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil
menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan
antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957
sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap).
Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :
Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957
dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-
perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang
melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.
Musyawarah Nasional Pembangunan
Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah
tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional
Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana
pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka
panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan
baik karena:
Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.
Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.
Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta
sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia-
Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
Orde Baru
Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia
tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan
moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat
diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran
pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.
Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas
ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang
untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP
nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis
mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan
struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif
untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan.
Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral"
menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman.
Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan
ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan
ekonomi.
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997dengan cepat
berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap
masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan
naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya.
Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai
kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi

4. makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain
Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden
Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada
akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.
Pasca Suharto
Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah
Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada
Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan
melebihin Rp 6300 Trilyun [1]
meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980.
Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling
cepat di antara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.
Ini adalah tabel PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dari tahun ke tahun[2]
oleh IMF
dalam juta rupiah.
Tahun PDB
1980 60,143.191
1985 112,969.792
1990 233,013.290
1995 502,249.558
2000 1,389,769.700
2005 2,678,664.096
2010 6,422,918.230
Kajian Pengeluaran Publik
Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya
rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami
transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat
besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang
dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara
tajam.
Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi
dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi
yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara
pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar"
desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran
belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama
pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat
menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas
makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa
kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar,
pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.
Keputusan tersebut memberikan US$10 miliar [4] tambahan untuk pengeluaran bagi
program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 miliar [5] telah
tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan
ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis
ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 miliar [6] ekstra untuk
dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang
demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak
pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan
pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan

5. keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai
hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.
Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa
dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan
situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap
merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan
subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar [7] dari belanja
pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk
mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar
dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya
pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen
[8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih
tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia,
pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya
yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah
tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang
lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk
fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas
layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi
dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka
dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total
belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar
3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari
PDB pada tahun 2001 [11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0
persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum
sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari
PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran
untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006
[14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.