2. Parameter Sukses
Penyelenggaraan Pemilu
Keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan
dengan teknis kepemiluan
Terwujudnya pelaksanaan Pemilu yang Luber
Jurdil dan Aman
Keberhasilan
Pemilu
Para pemimpin rakyat yang dihasilkan dari
proses Pemilu berkualitas
Partisipasi masyarakat yang tinggi dan
rasional
BY GEBRIL DAULAI (7 Sept 2013
3. Kunci Sukses Penyelenggaraan Pemilu
Penyelenggara
Kompeten, Kredibel
dan Berintegritas
Partai
Politik/Kandidat
Berintegritas
Pemilih
Berintegritas
Dukungan
Pemerintah yang
Berintegritas
Masyarakat Sipil
yang Berintegritas
BY GEBRIL DAULAI (7 Sept 2013
4. Kebijakan Strategis Sukses Pemilu
Mendorong
partisipasi
penyelenggaraan tahapan
masyarakat
dalam
Terbuka dan akuntabel dalam melaksanakan semua
tahapan penyelenggaraan Pemilu
Memberikan informasi tentang penyelenggaraan Pemilu
secara rutin kepada masyarakat
Membuka helpdesk untuk memberikan pelayanan
informasi dan konsultasi kepada peserta Pemilu
Membangun kemitraan yang baik dengan media massa
dan organisasi masyarakat sipil (OMS)
BY GEBRIL DAULAI (7 Sept 2013
5. Problem Partisipasi
Tren Partisipasi Pemilu dan Pemilukada Menurun
Hasil survei Indonesia Network Election Survey (INES)
baru 63,3 persen mengetahui Pemilu 9 April 2014
KPU sampai ke tingkat PPS memiliki kewajiban
melakukan sosialisasi Pemilu
Waktu yang tersisa untuk melakukan sosialisasi sebelum
9 April 2014 tinggal 7 bulan
Pemilih yang tahu dengan Pemilu 9 April 2014 belum
tentu menggunakan hak pilihnya (berbeda tahu dengan
tahu dan memilih)
BY GEBRIL DAULAI (7 Sept 2013
7. Strategi Sosialisasi untuk Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Struktural
Mengoptimalkan
peran
penyelenggara
mulai dari KPU
sampai PPS
Horizontal
Membangun
Kemitraan
dengan Media
Massa dan OMS
BY GEBRIL DAULAI (7 Sept 2013
Perlu Memahami
Ragam Media di
Daerah untuk
Mengetahui Media
yang Efektif untuk
Sosialisasi dan
Pendidikan Pemilih
8. Tahapan Krusial Pemilukada
Tahap Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
Tahap Pencalonan
Tahapan Penghitungan dan Pemungutan Suara
BY GEBRIL DAULAI (7 Sept 2013
9. Perubahan Aturan Daftar Pemilih
Pada Pemilukada
1.
2.
Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 menegaskan Pasal 69 ayat
(1)
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak
terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4
Putusan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Edaran KPU RI
bernomor 186/KPU/III/2013 perihal penjelasan tindak lanjut
putusan MK nomor 85/PUU-X/2012 tertanggal 27 Maret 2013
BY GEBRIL DAULAI (7 Sept 2013
10. Tata Cara Mengakomodir
Pemilih Diluar DPT
1.
2.
3.
4.
5.
Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau
nama sejenisnya
Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau
nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya
Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan
terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat
Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam
sebelum selesainya pemungutan suara di TPS
Pemilih yang menggunakan hak pilih tersebut dicatat dalam Formulir
C1-KWK pada kolom pemilih dari TPS lain dan juga dicatat pada
Formulir C3 (pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang
berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara
Pemilukada di TPS)
BY GEBRIL DAULAI (7 Sept 2013
