Otonomi daerah
•Transferir como PPTX, PDF•
0 gostou•1,051 visualizações
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut juga membahas sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia serta prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (18)
Semelhante a Otonomi daerah
Semelhante a Otonomi daerah (20)
Otonomi daerah
- 1. Safira Umar 14510116 Amro’atus Sholikhah 14510137
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
- 4. Arti penting Otonomi Daerah-Desentralisasi Untuk terciptanya efisiensi-efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai sarana pendidikan politik. Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan Stabilitas politik Kesetaraan politik (Political equality) Akuntabilitas publik
- 5. sistem otonomi Dalam literatur pemerintahan dikenal adanya tiga sistem otonomi, yakni Otonomi formil Otonomi materil Otonomi Riil
- 6. Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2004 •Otonomi Daerah yang luas •Otonomi yang nyata; dan •Otonomi yang bertanggungjawab
- 7. Sejarah Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia Warisan kolonial Pemerint ah Daerah menurut UUD 1945 dan UU No.1 tahun 1945 Pemerint ah Daerah menurut UU No.1 tahun 1957 Pemerint ah Daerah menurut UU No.18 tahun 1956 Pemerint ah Daerah Menurut UU No.22 tahun 1948 Pemerin tah Daerah menuru t UU No.22 tahun 1999 Pemerint ah Daerah menurut UU No.32 tahun 2004
- 8. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi DaerahKELEBIHAN Dapat lebih memberdayakan dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam melakukan pengelolaan pembangunan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Struktur organisasi dan personil dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi penggemukan Dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Mempercepat terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Meningkatkan sosial budaya KELEMAHAN Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pemerintah di daerah. Penyerahan urusan sebagian belum diikuti dengan penyerahan pembiayaan, personil dan peralatan. Rendahnya tingkat pendapatan asli di beberapa daerah. Bias ekonomi, bias luar jawa dan bias sumber daya alam. Anggapan keseragaman kesiapan daerah, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia. Aspirasi masyarakat yang berlebihan dapat menyebabkan tidak terjadi integrasi antara kepentingan daerah dengan kepentingan nasional. Tidak ada hirarkhi antara kabupaten/kota dengan propinsi Terdapat ambivalensi dan
- 9. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIAPasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: “Negara Indoesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.” Pasal 18 yang berbunyi: “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk sususnan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undangdengan memandang dan mengingati dasar pemusyawaratan dalam sistem pemeritahan negaradan hak-hak asal-ususk dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 dinyatakan antara lain: “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek and loccale rechts gemeenschappen) atau bersifat derah administrative
- 10. Menela’ah Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 • Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menganut prinsip pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, seperti halnya tertuang dalam pasal Konsideran Menimbang Huruf b, Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan sisa atau residu kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada Pemerintah Daerah, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2) • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Hal ini tertuang pada pasal 10 ayat (3) mengenai urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dipetegas pada