SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
O L E H :
1 . H U S I E N A R M A N S Y A H .
2 . A G U S S U S A N T O .
3 . E N D A N G U L S A F .
4 . S Y A I F U L H U D A .
PRESENTASI KELOMPOK 2
BENTUK-BENTUK USAHA PEMBELAAN
NEGARA
 INDIKATOR:
1. Menjelaskan pengertian bela negara.
2. Menyebutkan berbagai ancaman, gangguan,
hambatan dan tantangan yang di hadapi bangsa
dan negara Indonesia.
3. Menyebutkan bentuk-bentuk/keikutsertaan warga
negara dalam pembelaan negara.
4. Menjelaskan sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta.
Pengertian Bela Negara
1. Upaya Bela Negara
Penjelasan pasal 9 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002
“adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara, yang merupakan bukan hanya sebagai kewajiban dasar
manusia tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai
wujud pengabdian dan rela berkorban kepada bengsa dan negara.”
2. Pertahanan-Keamanan Negara
Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002
“adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah
NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan terhadap bangsa dan negara.”
BERBAGAI ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN
YANG DI HADAPI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
1. Menurut bentuknya
a. Ancaman militer
Adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap
bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari luar
negeri.
• Dari luar negeri meliputi : agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain,
spionase (mata-mata), sabotase, aksi teror dari jaringan internasional.
• Dari dalam negeri meliputi : pemberontakan bersenjata, konflik
horizontal, aksi teror dari dalam negeri, sabotase dari dalam negeri.
b. Ancaman non-militer
Adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika di biarkan
akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa.
2. Menurut sifatnya
a. Ancaman tradisional
Adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa
agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan negara,
dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Ancaman non-tradisional
Adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara, berupa
aksi teror, perompakan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi,
perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, penangkapan ikan
secara ilegal, pencurian kayu secara ilegal (ilegal logging), dan pencurian
kekayaan lainya.
Bentuk-bentuk/Keikutsertaan Warga Negara
Dalam Pembelaan Negara
Dalam UUD No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 2
ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi:
1. Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 No. 20 tahun 2003 tentang
Sisdiknas, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan
dasar, menengah, dan tingkat.
2. Pelatihan dasar kemiliteran
Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat
pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam
organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Setelah memasuki
resimen tersebut harus mengikuti latihan dasar kemiliteran.
3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib
Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat
pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki
tugas untuk :
• Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
• Melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa.
• Melaksanakan operasi militer selain perang.
• Ikut serta secara aktif dalam tugas perdamaian regional dan
internasional. (pasal 10 ayat 3 UU No. 3 tahun 2002)
4. Pengabdian sesuai dengan profesi
Adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu
untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam
menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh
perang, bencana alam atau bencana lainnya.
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) adalah sistem
pertahanan yang mengikutsertakan seluruh kekuatan/potensi yang ada
pada rakyat. Dalam sishankamrata kekuatan inti pertahanan
keamanan ada pada TNI dan Polri, sedangkan rakyat sebagai kekuatan
pendukung/cadangan nasional.
Secara terperinci kekuatan sishankamrata adalah sebagai berikut :
1. TNI dan Polri
Dalam sishankamrata, TNI atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia merupakan kekuatan Utama atau Inti.
2. Rakyat
Rakyat dalam sishankamrata adalah sebagai kekuatan pendukung
atau kekuatan cadangan nasional. Dalam bunyi pasal 30 UUD 1945
dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk pembelaan negara diatur
dengan undang-undang. Undang-undang tentang pertahanan negara
menyebutkan bahwa TNI adalah kekuatan inti sedangkan rakyat
terlatih sebagai kekuatan cadangan.
a. Perwira cadangan, adalah mereka yang memperoleh pendidikan
Sepacad (Sekolah Perwira Cadangan).
b. Purnawirawan TNI maupun Polri, adalah mereka yang telah selesai
melaksanakan tugasnya sebagai TNI atau Polri.
c. Veteran, adalah mereka yang telah berjasa dalam perjuangan
kemerdekaan, maupun berjuang dalam mempertahankan
kemerdekaan.
d. Hansip (Hanra, Wanra, Kamra, dan Linmas), yaitu pertahanan sipil
yang terdiri dari masyarakat umum non TNI/Polri baik yang
berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun swasta.
e. Resimen Mahasiswa (Menwa), yaitu satuan organisasi mahasiswa
yang memperoleh pendidikan dasar militer (Diksar, Suskalak,
Suskapin).
TERIMA KASIH
 Thank you
 Arigatou gozaimasu
 Kamsa humnida
 Matur nuwun
 Merci
 Danke Sehr

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela NegaraBentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela NegaraLia Letifah
 
Arti definisi pkn
Arti definisi pknArti definisi pkn
Arti definisi pknAzkhad_v
 
Bela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negaraBela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negaraNita NTD
 
Ancaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahananAncaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahananmaranathatesa
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negaraputrireza
 
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan NegaraPartisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negaradaryaninolywijaya
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraIkhsan D'Zuheldy
 
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945Asep Wahyudin
 
Pentingnya bela negara
Pentingnya bela negaraPentingnya bela negara
Pentingnya bela negaraAlivia Zahra
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaChristina Dwi Rahayu
 
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan NegaraUU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan NegaraPenataan Ruang
 
Sistem pertahanan dan keamanan negara republik indonesia
Sistem pertahanan dan keamanan negara republik indonesiaSistem pertahanan dan keamanan negara republik indonesia
Sistem pertahanan dan keamanan negara republik indonesiaghinahuwaidah
 
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3Ervina Nurjanah
 
Bela Negara
Bela NegaraBela Negara
Bela NegaraBbe Mee
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
 

Mais procurados (20)

Bentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela NegaraBentuk Usaha Bela Negara
Bentuk Usaha Bela Negara
 
Pkn kelompok 6
Pkn kelompok 6Pkn kelompok 6
Pkn kelompok 6
 
Arti definisi pkn
Arti definisi pknArti definisi pkn
Arti definisi pkn
 
Bela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negaraBela negara keamanan dan pertahanan negara
Bela negara keamanan dan pertahanan negara
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
Ancaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahananAncaman bidang keamanan dan pertahanan
Ancaman bidang keamanan dan pertahanan
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan NegaraPartisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
Partisipasi Warga Negara dalam Usaha Pembelaan Negara
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negara
 
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
 
Slide bela negara
Slide bela negaraSlide bela negara
Slide bela negara
 
Pentingnya bela negara
Pentingnya bela negaraPentingnya bela negara
Pentingnya bela negara
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan NegaraUU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 
Sistem pertahanan dan keamanan negara republik indonesia
Sistem pertahanan dan keamanan negara republik indonesiaSistem pertahanan dan keamanan negara republik indonesia
Sistem pertahanan dan keamanan negara republik indonesia
 
Pertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negaraPertahanan dan keamanan negara
Pertahanan dan keamanan negara
 
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
 
Bela Negara
Bela NegaraBela Negara
Bela Negara
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
Uu 03 2002 Pjls
Uu 03 2002 PjlsUu 03 2002 Pjls
Uu 03 2002 Pjls
 

Semelhante a Bentuk Bela Negara

Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraSeptian Muna Barakati
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraOperator Warnet Vast Raha
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanannatal kristiono
 
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaPeran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesiaafifahdhaniyah
 
Hand out mengajar
Hand out mengajarHand out mengajar
Hand out mengajarshintaUms
 
KEWAJIBAN BELA NEGARA.pptx
KEWAJIBAN BELA NEGARA.pptxKEWAJIBAN BELA NEGARA.pptx
KEWAJIBAN BELA NEGARA.pptxshikaaisyah
 
Hand out siswa
Hand out siswaHand out siswa
Hand out siswashintaUms
 
Kewaspadaan nasional kel 8
Kewaspadaan nasional kel 8Kewaspadaan nasional kel 8
Kewaspadaan nasional kel 8Muhammad Luthfan
 
Kelompok 5 ketahanan nasional
Kelompok 5 ketahanan nasionalKelompok 5 ketahanan nasional
Kelompok 5 ketahanan nasionalnatal kristiono
 
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaBab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaNurmah Wijayanti
 
Babb6 161111120308
Babb6 161111120308Babb6 161111120308
Babb6 161111120308rafiwildan
 

Semelhante a Bentuk Bela Negara (20)

Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
Presentasi Bela Negara
Presentasi Bela NegaraPresentasi Bela Negara
Presentasi Bela Negara
 
makalah Bela negara
makalah Bela negaramakalah Bela negara
makalah Bela negara
 
BELA-NEGARA 2018.pptx
BELA-NEGARA 2018.pptxBELA-NEGARA 2018.pptx
BELA-NEGARA 2018.pptx
 
Bela negara
Bela negaraBela negara
Bela negara
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
 
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaPeran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
Peran Serta Warga Negara Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
 
Jeane
JeaneJeane
Jeane
 
pertahanan semesta
pertahanan semestapertahanan semesta
pertahanan semesta
 
Hand out mengajar
Hand out mengajarHand out mengajar
Hand out mengajar
 
Kelompok6
Kelompok6Kelompok6
Kelompok6
 
Bela negara 2
Bela negara 2Bela negara 2
Bela negara 2
 
KEWAJIBAN BELA NEGARA.pptx
KEWAJIBAN BELA NEGARA.pptxKEWAJIBAN BELA NEGARA.pptx
KEWAJIBAN BELA NEGARA.pptx
 
Hand out siswa
Hand out siswaHand out siswa
Hand out siswa
 
PKN
PKNPKN
PKN
 
Kewaspadaan nasional kel 8
Kewaspadaan nasional kel 8Kewaspadaan nasional kel 8
Kewaspadaan nasional kel 8
 
Kelompok 5 ketahanan nasional
Kelompok 5 ketahanan nasionalKelompok 5 ketahanan nasional
Kelompok 5 ketahanan nasional
 
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaBab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Babb6 161111120308
Babb6 161111120308Babb6 161111120308
Babb6 161111120308
 

Bentuk Bela Negara

  • 1. O L E H : 1 . H U S I E N A R M A N S Y A H . 2 . A G U S S U S A N T O . 3 . E N D A N G U L S A F . 4 . S Y A I F U L H U D A . PRESENTASI KELOMPOK 2
  • 2. BENTUK-BENTUK USAHA PEMBELAAN NEGARA  INDIKATOR: 1. Menjelaskan pengertian bela negara. 2. Menyebutkan berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang di hadapi bangsa dan negara Indonesia. 3. Menyebutkan bentuk-bentuk/keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara. 4. Menjelaskan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
  • 3. Pengertian Bela Negara 1. Upaya Bela Negara Penjelasan pasal 9 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002 “adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang merupakan bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan rela berkorban kepada bengsa dan negara.” 2. Pertahanan-Keamanan Negara Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002 “adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara.”
  • 4. BERBAGAI ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN YANG DI HADAPI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA 1. Menurut bentuknya a. Ancaman militer Adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari luar negeri. • Dari luar negeri meliputi : agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase (mata-mata), sabotase, aksi teror dari jaringan internasional. • Dari dalam negeri meliputi : pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror dari dalam negeri, sabotase dari dalam negeri. b. Ancaman non-militer Adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika di biarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
  • 5. 2. Menurut sifatnya a. Ancaman tradisional Adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Ancaman non-tradisional Adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara, berupa aksi teror, perompakan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi, perdagangan narkotika dan obat-obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, pencurian kayu secara ilegal (ilegal logging), dan pencurian kekayaan lainya.
  • 6. Bentuk-bentuk/Keikutsertaan Warga Negara Dalam Pembelaan Negara Dalam UUD No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi: 1. Pendidikan Kewarganegaraan Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat. 2. Pelatihan dasar kemiliteran Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Setelah memasuki resimen tersebut harus mengikuti latihan dasar kemiliteran.
  • 7. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk : • Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. • Melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa. • Melaksanakan operasi militer selain perang. • Ikut serta secara aktif dalam tugas perdamaian regional dan internasional. (pasal 10 ayat 3 UU No. 3 tahun 2002) 4. Pengabdian sesuai dengan profesi Adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya.
  • 8. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) adalah sistem pertahanan yang mengikutsertakan seluruh kekuatan/potensi yang ada pada rakyat. Dalam sishankamrata kekuatan inti pertahanan keamanan ada pada TNI dan Polri, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung/cadangan nasional. Secara terperinci kekuatan sishankamrata adalah sebagai berikut : 1. TNI dan Polri Dalam sishankamrata, TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kekuatan Utama atau Inti. 2. Rakyat Rakyat dalam sishankamrata adalah sebagai kekuatan pendukung atau kekuatan cadangan nasional. Dalam bunyi pasal 30 UUD 1945 dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Undang-undang tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa TNI adalah kekuatan inti sedangkan rakyat terlatih sebagai kekuatan cadangan.
  • 9. a. Perwira cadangan, adalah mereka yang memperoleh pendidikan Sepacad (Sekolah Perwira Cadangan). b. Purnawirawan TNI maupun Polri, adalah mereka yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai TNI atau Polri. c. Veteran, adalah mereka yang telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, maupun berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. d. Hansip (Hanra, Wanra, Kamra, dan Linmas), yaitu pertahanan sipil yang terdiri dari masyarakat umum non TNI/Polri baik yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun swasta. e. Resimen Mahasiswa (Menwa), yaitu satuan organisasi mahasiswa yang memperoleh pendidikan dasar militer (Diksar, Suskalak, Suskapin).
  • 10. TERIMA KASIH  Thank you  Arigatou gozaimasu  Kamsa humnida  Matur nuwun  Merci  Danke Sehr