1. Politik dan Kebijakan Publik

2. prolog
 Ilmu politik tidak pernah lepas dari persoalan pengambilan
keputusan, inheren dalam ilmu politik.
 Bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan banyak
kesulitan yang dihadapi.
 Kesulitan tersebut tergantung dari beberapa hal:
1. Sederhana atau kompleksnya persoalan yang tengah
terjadi, akan berdampak pada resiko pengambilan
keputusan.
2. Ketersediaan informasi (Stiglitz:2002&2003) mengatakan
pembusukan ekonomi yang dapat berimbas pada
kemandekan politik dapat disebabkan oleh informasi
yang asimetris, yaitu informasi yang timpang antara
warga masyarakat sehingga terjadi ketidaksempurnaan
dalam pengambilan keputusan.
3. Kedewasaan pengambil keputusan, dapat berlaku netral
untuk melihat suatu kejadian politik yang mungkin juga
menyangkut kepentingan golongan, partai atau agama.

3. mendefinisi kebijakan publik
 Kebijakan publik atau yang dikenal dengan sebutan
public policy merupakan salah satu dari core function
dalam studi Ilmu Administrasi Negara. Paradigma yang
selama ini berkembang pada umumnya sering
mempersepsikan kebijakan publik identik dengan
peraturan yang sifatnya tertulis dan administratif.
Pendapat semacam itu tidaklah sepenuhnya salah. Hal
yang perlu dilakukan pelurusan adalah dengan
pergeseran paradigma Administrasi Negara tersebut
bahwa negara sebagai satu-satunya aktor yang berhak
mengeluarkan keputusan yang menyangkut
kemaslahatan umum, juga mesti melibatkan pasar dan
masyarakat dalam proses perumusan keputusan politik
yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing
pihak yang memiliki kepentingan terhadap persoalan

4. Lanjutan…
 Banyak sekali pakar yang mengemukakan
tentang definisi kebijakan publik. Antara pakar
yang satu dengan pakar yang lain mendefinisikan
kebijakan publik secara berbeda-beda sesuai
dengan pendekatan yang menjadi mainstream
logika berpikir pakar tersebut. Riant Nugroho D
menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah
keputusan yang dibuat negara sebagai sebuah
strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang
bersangkutan. Dari definisi tersebut kebijakan
publik adalah sebuah fakta strategis daripada
fakta politis ataupun teknis. Dalam kebijakan
publik menurut ahli ini sudah merangkum
preferensi-preferensi politis aktor yang terlibat
dalam proses kebijakan Nugroho D, Riant. 2008.

5.  Sementara itu, Syahrin Narhasy (2006)
mengungkapkan bahwa kebijakan publik
merupakan studi tentang bagaimana dan apa
efek dari tindakan aktif dan pasif dari
pemerintah. Definisi tersebut agak berbeda
dengan apa yang dikemukakan oleh pendapat
ahli sebelumnya dimana Syahrin Narhasy
melihat bahwa persoalan teknis dari kebijakan
publik lebih penting bila dibandingkan dengan
administrasinya. Hal tersebut dikarenakan
kebijakan publik lebih menyangkut persoalan
sejauh mana pemerintah tanggap terhadap
aspirasi masyarakat yang menuntut pemerintah
untuk segera memberikan solusi untuk
menyelesaikannya.

6. Lanjutan…
 Harold J. Laswell menyatakan bahwa Kebijakan
Publik merupakan suatu program yang
diproyeksikan pada tujuan, nilai, dan praktek
tertentu. Apabila dicermati, pernyataan definisi
tersebut mengedepankan aspek teknokratis
dimana kebijakan publik lebih dipahami sebagai
sebuah rancangan program, tidak hanya bersifat
administratif saja seperti yang tertuang dalam
peraturan tertentu.

7.  Lain lagi halnya dengan apa yang dikemukakan
oleh Carl J. Friedrich. Kebijakan publik menurut
ahli ini dimaknai sebagai serangkaian tindakan
yang diusulkan seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu, dengan ancaman dan peluang yang
ada dimana kebijakan yang diusulkan tersebut
ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan
sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam
rangka mencapai tujuan tertentu.

8. lanjutan
 Di sisi yang lain, George C. Edward dan Ira Sharkansky
mengatakan bahwa kebijakan publik adalah menyangkut
persoalan apa yang dilakukan dan apa yang tidak
dilakukan oleh pemerintah serta hal tersebut merupakan
tujuan akhir dari program pemerintah. Definisi ini mirip
dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye
bahwa kebijakan publik merupakan persoalan
pemerintah untuk mengambil pilihan untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga pakar tersebut
mengedepankan prinsip pilihan rasional (rational choice)
dimana pemerintah diminta untuk mengambil suatu
pilihan antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Hal ini jika dikaji lebih jauh ada keterkaitan dengan
persoalan pengelolaan konflik dimana sebuah pilihan
yang diambil akan menentukan arah yang akan ditempuh

9.  H. Hugh Heclo mengatakan bahwa kebijakan publik
merupakan sebuah analisa untuk mengkarakterisasi
apa yang terdapat dalam studi pemerintahan tentang
persoalan publik. Apa yang dipikirkan oleh Heclo
terkait dengan definisi kebijakan publik cenderung
bersifat administratif. Hal ini dikarenakan bahwa
kebijakan publik dianggap sebagai sebuah kajian
teoritis mengenai ciri khas dalam setiap persoalan
publik yang dihadapi oleh suatu pemerintahan.

10. Lanjutan…
 Definisi tersebut mengacu kepada pernyataan
Edward dan Sharkansky yang menyatakan
bahwa “.… Public Policy is what government say
and do, to do not do, it is the goals or purposes of
government programs. “
 Bedakan antara definisi kebijakan publik yang
dikemukakan oleh Thomas R. Dye dengan
Edward & Sharkansky. Thomas Dye menyatakan
bahwa “Public Policy means what the
government choose to do or not to do. “ Thomas
Dye tidak menyebutkan bahwa kebijakan publik
sebagai sebuah tujuan akhir dari suatu program
pemerintah, sementara Edward &
Sharkansky menyatakan hal yang sebaliknya.

11.  Pakar lain yang memiliki definisi tersendiri
mengenai kebijakan publik adalah E. S. Quade.
Menurutnya, kebijakan publik merupakan
seperangkat analisa yang umumnya
mempresentasikan sejumlah informasi sebagai
langkah untuk basis pengembangan bagi
pembuat kebijakan guna memberikan
keputusan. Pernyataan tersebut mengisyaratkan
bahwa kebijakan publik lebih dipahami sebagai
suatu hal yang sifatnya cenderung teknokratis.
Ini terlihat dari sejumlah aturan yang telah
dihasilkan dimana aturan tersebut menuntut
adanya suatu tindak lanjut dalam wujud praktis
yang terlihat dari adanya sejumlah presentasi

12. Lanjutan…
 Begitu juga halnya dengan apa yang dikemukakan
oleh William N. Dunn mengenai konsep dasar dari
kebijakan publik. Dunn mengatakan bahwa kebijakan
publik merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial
terapan yang menggunakan berbagai macam
metodologi dan sejumlah argumentasi guna
menghasilkan dan transformasi informasi kebijakan
yang relevan yang akan digunakan dalam peraturan
politik untuk mengatasi persoalan kebijakan. Definisi
tersebut lebih mengedepankan sifatnya yang
teknokratis, hal tersebut terlihat dari adanya
keharusan untuk transformasi segala macam
informasi yang terdapat di dalam sebuah kebijakan
yang sagat diperlukan untuk menyelesaikan

13.  E. S. Quade, dalam Dunn, William N. 1981. Public
Policy Analysis; An Introduction. New Jersey: Hal.
35. Quade menyatakan bahwa “ … Policy is any
type of analysis that generates and presents
information in such a way as to improve the basic for
policy makers to exercise their judgement.“
 “Policy is an applied social science discipline which
uses multiple methods of inquiry and argument to
produce and transform policy relevant information
that may be utilized in political settings to resolve
policy problems.“ untuk lebih jelasnya lihat Ibid.

14. Lanjutan..
 Definisi lain tentang kebijakan publik menurut
Dimock, salah seorang pakar yang concern dengan
berbagai macam persoalan publik.
Menurutnya, kebijakan publik lebih didefinisikan
sebagai sebuah rekonsiliasi dan kristalisasi dari
pandangan serta keinginan dari sejumlah orang
maupun kelompok tertentu dalam sebuah struktur
sosial. Adanya rekonsiliasi sebagai sebuah
pendekatan yang dikedepankan oleh Dimock
mengisyaratkan bahwa perlu adanya penggunaan
pendekatan pengelolaan konflik. Hal ini penting
dikarenakan setiap kebijakan yang dihasilkan oleh
pemerintah, dampaknya akan dirasakan secara
langsung oleh masyarakat selaku pemegang otoritas
tertinggi dalam pemerintahan yang demokatis.

15. Teori pengambilan keputusan
1. Teori rasional komprehensif (the rational comprehensive
theory), langkah dan unsurnya sbb:
 Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah yg
tidak dapat dipisahkan dg masalah lain atau ada
masalah yg diprioritaskan sbg pertimbangan
 Tujuan, nilai, atau sasaran yg menjadi pedoman
pengambil keputusan dijelaskan dan diranking menurut
kepentingannya
 Bermacam-macam alternatif yg berhubungan dg
masalah yg diteliti secara seksama

16. Lanjutan…
 Konsekuensi (biaya&manfaat) yg akan
ditimbulkan oleh setiap alternatif yg diteliti.
 Masing-masing alternatif dan akibat yg
menyertai dibandingkan dg alternatif yg lain.
 Pembuat keputusan akan memilih
alternatif, konsekuensi yg mendorong
pencapaian tujuan, nilai atau objeknya.

17. Lanjutan…..
 Mendapat kritikan seperti Lindbloom
(1977), pengambilan keputusan seringkali tidak
dihadapkan pada masalah yg kongkrit yg mampu
didefinisikan secara jelas
 Tidak realistis (stiglitz mengatakan kekomplitan data
susah untuk didapatkan)
 Aspek nilai juga menerima kritikan, karena susah
untuk melakukan perbandingan dan pembobotan
dalam konflik yang terjadi susah membedakan nilai
bersifat pribadi atau umum.

18. Teori pengambilan keputusan
2. Teori inkremental, perevisian (tambal sulam), merunut
sbb:
 Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris
dari tindakan yg diperlukan utk mencapainya lebih
bersifatt saling menjalin daripada terpisah-pisah satu
sama lain.
 Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan bbrp
alternatif yg bhubungan dg permasalahannya, dan hal
ini dibedakan hanya yg bersifat menambah kebijakan
yg ada
 Utk masing-masing alternatif hanya akibat
(konsekuensi) yg penting yg akan dilakukan evaluasi

19. Lanjutan…
 Permasalahan yg dihadapi pembuat keputusan
secara kontinyu didefinisikan kembali
 Tidak akan terdapat kputusan tunggal atau
pemecehan yg benar utk suatu masalah
 Pembuatan keputusan yg bsifat menambahkan
sesungguhnya merupakan perbaikan dan lebih sesuai
utk kemajuan saat ini, lebih menunjukkan
ketidaksempurnaan sosial yg kongkrit daripada utk
peningkatan tujuan sosial di masa yg akan datang

20. Teori pengambilan keputusan
3. Mixed scanning theory
 Merupakan kritik thd dua teori sebelumnya, sependapat dg kritik
thd teori rasional komprehensif dan kritik thd inkrementalis
keputusan yg diambil cenderung membela kepentingan
mayoritas (kuat&terorganisir) dan menafikan masyarakat
marjinal.
 Dimungkinkan penggunaan teori rasional atau inkremental
dalam keadaan yg berbeda, memperhitungkan kemampuan si
pengambil keputusan, merupakan kompromi yg menggunakan
kombinasi dari rasional dan inkremental (et
zioni)

21. Faktor yg mempengaruhi
pengambilan keputusan
Anderson (1984:13-15), 5 kategori yg
mempengaruhi
1. Political values
2. Organization values
3. Personal values
4. Policy values
5. Dan, ideological values

22. Mengapa belajar kebijakan publik
dalam studi ilmu politik
Dye (1995) dan Anderson (1984)
1. Pertimbangan ilmiah, menambah pengetahuan
yang lebih mendalam
2. Pertimbangan profesional, menerapkan ilmu
pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial
secara praktis.
3. Pertimbang politis, agar setiap perundangan dan
regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai
tujuan yang sesuai dengan target yg dituju.

23. Beberapa pendekatan dalam studi
kebijakan publik
1. Pendekatan kelompok
 Suatu kelompok merupakan sekumpulan individu yang diikat oleh tingkah laku
atau kepentingan yang sama. Individu akan dianggap penting jika ia bertindak
mengatasnamakan kelompok kepentingannya.
 Sehingga kelompok dapat dijadikan penghubung antara inividu dengan
pemerintah. Kelompok tersebut memiliki tujuan, secara langsung atau melalui
media massa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk
mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan.
 Pada saat-saat tertentu kebijakan publik merupakan usaha yang menjaga
keseimbangan yang dicapai di dalam kelompok. Keseimbangan ini ditentukan
oleh pengaruh dari kelompok kepentingan, pengaruh ini diharapkan dapat
menghasilkan perubahan dalam kebijakan publik.
 Pendekatan kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi
kebijakan, yang di dalamnya kelompok kepentingan berusaha untuk
mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

24. Pendekatan Kelembagaan
 Struktur organisasi pemerintah merupakan fokus dari pendekatan ini karena kegiatan-kegiatan
politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, seperti pada lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Kebijakan publik ditentukan, dilaksanakan dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga-
lembaga pemerintahan tersebut.
 Kegiatan individu-individu dan kelompok-kelompok secara umum diarahkan kepada lembaga-
lembaga pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dan lembaga pemerintah dilihat memiliki
hubungan yang sangat erat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik sebelum
kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah.
 Ada tiga karakteristik kebijakan publik:
1. Pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan, namun hanya kebijakan
pemerintah sajalah yang mampu melibatkan semua warga negara untuk mematuhinya sebagai
kewajiban yang sah
2. Kebijakan-kebijakan pemerintah membutuhkan universalitas, kebijakan pemerintah mampu
menjangkau semua masyarakat, bukan sebagian dari masyarakat
3. Pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat, hanya pemerintah yang memegang hak
monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan-kebijakan kepada anggota
masyarakat, sehingga pemerintah dapat memberikan sanksi kepada mereka yang tidak
mentaatinya.

25. Pendekatan Fungsional
 Pendekatan ini memusatkan perhatian pada berbagai kegiatan fungsional yang
terjadi dalam proses kebijakan. Ada tujuh kategori analisis fungsional menurut
Harold Lasswell, yaitu:
 Inteligensi, pengumpulan dan pemrosesan informasi tentang masalah-masalah
kebijakan
 Rekomendasi, pembuatan dan pengembangan alternatif-alternatif untuk
mengatasi suatu masalah
 Preskripsi, tentang bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan atau
diterapkan dan siapa yang menerapkannya
 Permohonan, penentuan perilaku tertentu yang bertentangan dengan peraturan
atau undang-undang serta penggunaan pearturan atau undang-undang
 Aplikasi, penerapan dan diberlakukannya undang-undang dan peraturan
 Penilaian, pelaksanaan kebijakan (berhasil atau tidak)
 Terminasi, penghentian atau dilanjutkannya peraturan-peraturan

26. Pendekatan Elite
 Masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pemegang
kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Semua
lembaga politik dan lembaga masyarakat lainnya didominasi oleh
sekelompok individu yang sangat kuat. Kebijakan publik merupakan produk
elit yang merefleksikan nilai-nilai mereka untuk penguatan kepentingan
mereka. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada peran kepemimpinan
dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik.
 Elit bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan serta mampu bertindak
dalam suatu lingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang
apatis, kerancuan informasi sehingga massa menjadi pasif. Pejabat
pemerintah hanyalah sekedar pelaksana dari kebijakan yang telah
ditetapkan oleh elit tadi. Massa buta terhadap informasi tentang kebijakan.
Maka, elit lebih banyak mempengaruhi massa daripada massa
mempengaruhi elit. Akibatnya, kebijakan tidak begitu banyak mencerminkan
keinginan rakyat, tetapi keinginan elit. Artinya tanggungjawab kesejahteraan
massa berada di tangan elit dan bukan pada massa. Kelemahan dari
pendekatan ini adalah kebijakan-kebijakan tidak selalu mementingkan
kesejahteraan masyarakat.

27. Pendekatan Sistem
 Ada tiga komponen yang terdapat dalam pendekatan
ini, yaitu input, proses dan output. Input merupakan
desakan atau tekanan dari lingkungan yang
mempengaruhi sistem politik, yang terdiri atas dua hal
yaitu tuntutan dan dukungan. Output dari suatu sistem
politik itu sendiri adalah alokasi nilai-nilai yang otoritatif
dari suatu sistem. Kebijakan merupakan hasil atau output
dari suatu sistem (politik).
 Pendekatan sistem menggambarkan kebijakan publik
sebagai suatu output dari suatu sistem politik. Sistem
mengandung arti serangkaian institusi dalam masyarakat
dan aktivitasnya mudah diidentifikasi. Lembaga-lembaga
ini melakukan fungsi transformasi dari beberapa tuntutan
ke dalam suatu keputusan yang otoritatif. Usaha
transformasi ini membutuhkan dukungan seluruh
masyarakat.
 Kelemahan dari teori ini adalah terpusatnya perhatian