Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di 33 Provinsi dalam
wilayah Republik Indonesia pada tahun 2011 dilaksanakan kembali oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerjasama dengan berbagai
perguruan tinggi di Indonesia. Tim Evaluasi dari Universitas Sriwijaya kembali dipercaya
untuk melakukan kegiatan EKPD di Provinsi Sumatera Selatan.

Konsolidasi, persiapan dan pelaksanaan awal kegiatan telah dilaksanakan oleh
Tim berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu telah mulai pula dilakukan pengumpulan data dan
informasi dari instansi terkait maupun langsung dari aparat yang berwenang. Karena
pada tahun 2011 ada satu tambahan aspek yaitu berupa analisis tematik, akan dilakukan
pula pengumpulan dan penelusuran dokumen hasil kajian yang bersifat evaluatif terhadap
kinerja pembangunan daerah dengan tema tertentu yang pernah dilakukan oleh
Universitas Sriwijaya atau perguruan tinggi lain bekerjasama Pemerintah Daerah atau
lembaga donor lain. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai tambahan masukan bagi
peningkatan kinerja pembangunan daerah Sumatera Selatan maupun pembangunan
nasional di masa mendatang.

Laporan awal kegiatan EKPD 2011 ini memuat uraian rencana kerja tim mengacu
pada panduan dari Bappenas yang dalam pelaksanaannya meliputi tiga komponen
kegiatan utama yaitu (1) evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan sampai
dengan 2010 dan 2011 sesuai dengan RPJMN 2010 – 2014, (2) relevansi isu strategis,
sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010 – 2014, dan (3)
evaluasi tematik

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas atas kepercayaannya kepada
Universitas Sriwijaya untuk melaksanakan EKPD 2011 di Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, Juni 2011

Rektor Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Badia Perizade, MBA.

i
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)
Provinsi Sumatera Selatan, 2011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI Ii

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Evaluasi 1

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi 3

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Selatan 4

II. RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI SUMATERA SELATAN 5

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010-2011 5

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi 7
Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014
C. Evaluasi Tematik 15

III. PENUTUP 16

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Komponen indikator kinerja pembangunan daerah yang 8
dievaluasi

Tabel 2. Isu-isu strategis dan analisa relevansinya 13

Tabel 3 . Analisis relevansi terhadap sasaran dalam RKP dan 14
RKPD

Tabel 4. Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi 14
pengembangannya

iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Langkah kerja evaluasi terhadap prioritas nasional 2010- 7
2014

Gambar 2 Langkah kerja terhadap isu strategis, sasaran, arah 12
kebijakan dan starategi pengembangan dalam RPJMN

Gambar 3 Langkah kerja evaluasi tematik dalam EKPD 2011 15

iv

1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Evaluasi

Saat ini pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam era Kabinet Indonesia
Bersatu periode 2009 – 2014 telah memasuki tahun kedua. Program-program
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010 - 2014 telah pula dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) sebagai pengejawantahan rencana aksi pembangunan tahunan pemerintah, dan
juga dirujuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) baik di provinsi maupun di
kabupaten/kota. RKP merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode satu
tahun yang memuat rincian rencana pembangunan tahunan dari RPJMN dan memuat
rancangan kerangka ekonomi makro, antara lain adalah arah kebijakan fiskal dan
moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. RKP memungkinkan adanya pemutakhiran program prioritas
Presiden serta penetapan kebijakan baru. RKP yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Presiden menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (RAPBN). Sementara itu, RKPD, selain menjabarkan RPJMD juga
seyogyanya mengacu pada rencana pembangunan tahunan nasional yang dituangkan
dalam RKP agar terdapat relevansi dan sinkronisasi antar keduanya baik dalam
perencanaan maupun implementasi pembangunan.

Pemnbangunan nasional dan pembangunan daerah pada dasarnya tidak hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif
masyarakat. Oleh karena itu evaluasi terhadap kinerja pembangunan tidak hanya
dilakukan terhadap apa sudah dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan
tugasnya, tetapi juga menilai sejauhmana peran dan partisipasi masyarakat dalam proses

1
Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)

pembangunan dan pencapaian keberhasilan, atau sebaliknya menjadi kendala dan
penyebab kegagalan pembangunan tersebut. Tentu tidak mudah untuk melakukan
evaluasi untuk memperoleh jawaban dari fenomena tersebut. Namun demikian langkah-
langkah kerja yang makin komprehensif telah diupayakan oleh Bappenas bekerja sama
dengan 33 Perguruan Tinggi Negeri untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan
yang dilaksanakan di 33 Provinsi yang telah dimulai sejak tahun 2006

Dengan demikian kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2011
merupakan kegiatan rutin Kementerian PPN/ Bappenas yang dikoordinasikan oleh
Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD). Pelaksanaan evaluasi ini
menitikberatkan pada penilaian pencapaian target yang telah ditetapkan
dalam RPJMN dan dijabarkan dalan RKP dan RKPD di setiap provinsi. Hasil pencapaian
kemudian dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi hasil evaluasi akan
menjadi bahan masukan untuk rencana pembangunan tahun yang akan datang.

Lebih rinci lagi, evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) pada tahun 2011 ini
difokuskan untuk menilai sejauh mana relevansi dan keselarasan perkembangan
perencanaan dan kegiatan pembangunan di daerah dan nasional, terutama yang terkait
dengan yang telah menjadi prioritas. RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional
dan 3 prioritas lainnya, yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2) Pendidikan, (3)
Kesehatan, (4) Penanggulangan (5) Kemiskinan, (6) Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur,
(7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik, (11)
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Selain itu ada 3 prioritas lainnya, yaitu
(1) Kesejahteraan Rakyat, (2) Politik, Hukum, dan Keamanan, dan (3) Perekonomian.

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN
2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja
RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,
arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi
daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah. Aspek yang ketiga merupakan tambahan
analisis untuk lebih memantapkan hasil evaluasi dan untuk mengakomodasi rekomendasi
dari hasil kajian selain dari hasil kegiatan EKPD, sehingga diharapkan pemerintah dan
pemerintah daerah akan memperoleh masukan maupun umpan balik yang lebih

2

komprehensif untuk menyusun dan memperbaiki rencana pembangunan nasional dan
daerah selanjutnya.

Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh hasil dan
masukan yang lebih independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan
hal tersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan
kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama dengan 33
Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah.
Untuk Provinsi Sumatera Selatan masih dipercayakan kepada Tim Evaluasi dari
Universitas Sriwijaya.

B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 di Provinsi Sumatera Selatan ini
disusun dengan tujuan untuk:
1. Melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas
nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah;
2. Mengetahui relevansi isu strategis,sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan
3. Mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:
1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas
nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah;
2. Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa
langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah
daerah
3. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau
ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.
4. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan
revisi RPJMD oleh pemerintah daerah;
5. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap
daerah

3

6. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam
merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi
tematik di tiap daerah.

Sementara keluaran dari evaluasi ini berupa :
1. Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian
prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010 - 2014 di tiap daerah.
2. Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi
daerah.
3. Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap
daerah.

C. Anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana dimulai tahun tahun lalu, anggota inti Tim Evaluasi EKPD 2011
Provinsi Sumatera Selatan dari Universitas Sriwijaya berjumlah 8 orang sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan Bappenas. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim ini dibantu
asisten dan tenaga lapangan sesuai dengan kebutuhan Nama-nama anggota tim
evaluasi tersebut adalah :
Koordinator Tim Evaluasi : Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc.
2. Prof. Dr. Didik Susetyo, M.S.
3. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H, M.H.
4. Dr. Hilda Zulkifli, D.E.A.
5. Drs. Moelyanto, M.A.
6. Ir. Ika Yuliantina, M.T.
7. Riswani, SP. M.Si.

4

2 RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI

A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011

Untuk dapat melakukan dan memperoleh hasil evaluasi yang baik terhadap
capaian prioritas pembangunan nasional perlu dikemukakan beberapa pengertian dan
metode yang relevan. Menurut PP No. 39 Tahun 2006, evaluasi adalah rangkaian
kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap rencana dan standar. Adapun kinerja adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional, evaluasi
harus dilakukansecara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi
sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan
nasional terhadap target-target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pembangunan
nasional harus didukung oleh kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu
kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya.
Indikator merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif, dalam perumusan indikator yang
harus memenuhi asumsi keterukuran. Dalam EKPD 2011, indikator kinerja dari
tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impact) yang
pencapaiannya didukung melalui pencapaian indikator hasil (outcome). Untuk
menentukan indikator tersebut, maka suatu parameter harus memenuhi lima kaidah,
yaitu:
a. Specific. Indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;
b. Measurable. Jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang
disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;
c. Attainable. Dapat dicapai;

5

d. Relevant. Mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara
target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta
antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang
ditetapkan; dan
e. Timely. Tepat Waktu.

Setelah melalui pengelompokan dan pemilihan, serangkaian indikator-indikator
yang terpilih selanjutnya akan dijadikan patokan dalam melakukan pengukuran kinerja
pada tahapan selanjutnya.

Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah berdasarkan
sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN 2010 – 2014 dengan
komponen sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Selain itu, terdapat pula 3 prioritas nasional lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat;
2. Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
3. Perekonomian.

Secara diagramatik langkah kerja untuk evaluasi kinerja terhadap capaian prioritas
pembangunan nasional di daerah dikemukakan dalam Gambar 1.

6

Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas RPJMN 2010-2014

Identifikasi Capaian 2009, 2010, 2011 dan Target 2010 dan 2011

Analisis capaian 2010 dibanding- Analisis capaian 2010 dibanding
kan capaian 2009 dan capaian kan target 2010 dan capaian
2011 dibandingkan capaian 2010 2011 dibandingkan target 2011

Rekomendasi Berdasarkan 11 +3 Prioritas Nasional Lainnya

Gambar 1. Langkah kerja evaluasi terhadap prioritas nasional 2010-2014

Langkah 1: Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011

Tim Sekretariat Nasional, telah mengidentifikasi sejumlah indikator yang akan
dievaluasi serta telah mengidentifikasi capaian 2009, 2010 dan 2011 dari masing-masing
indikator tersebut. Tim EKPD Provinsi akan melengkapi data yang belum terisi dalam
tabel indikator. Cara pengisian data akan dilakukan dengan dua alternatif, yaitu :
1) Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan
sumber data yang sama, atau
2) Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan 2011
yang sama.

Langkah 2: Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010 – Capaian 2011 dan Target
2011

Indikator kinerja yang memiliki target kinerja tahunan dalam RPJMN 2010-2014
akan diidentifikasi oleh Tim Sekretariat Nasional. Beberapa indikator yang memiliki target
kinerja 2010 dan 2011 dalam RPJMN adalah (a ) Pertumbuhan ekonomi, (b) Tingkat
Kemiskinan (c) Angka Pengangguran, (d) Angka kematian bayi, (e) Rata-rata lama
sekolah, dan (f) Angka harapan hidup. Sumber data target kinerja untuk indikator di atas
adalah RKP 2010 dan RKP 2011
7

Tabel 1. Komponen indikator kinerja pembangunan daerah yang dievaluasi

No Prioritas Indikator Satuan Keterangan
Nasional Indikator
1 Reformasi Persentase kasus korupsi yang % U
Birokrasi dan tertangani dibandingkan dengan
Tata Kelola yang dilaporkan
Persentase kab/ kota yang % U
memiliki peraturan daerah
pelayanan satu atap
Persentase kab/kota yang % U
memiliki pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Persentase kab/kota yang telah % U
memiliki e-procurement
Persentase kab/kota yang telah % U
memiliki Perda Transparansi
2 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Tahun U
Angka Partisipasi Murni (SD/MI) % P
Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) % P
Angka melek aksara 15 tahun % P
keatas
Angka Kematian Bayi per 1000 U
3 Kesehatan
kelahiran
Angka Harapan Hidup Tahun U

Persentase penduduk ber-KB % U
(contraceptive prevalence rate)
Laju pertumbuhan penduduk % P

Persentase penduduk miskin % U

4 Penanggulangan Tingkat pengangguran terbuka % U
Kemiskinan
PDRB Sektor Pertanian Rp U
Nilai Tukar Petani Rp P
5 Ketahanan
Produksi Padi Ton P
Pangan
Jumlah Penyuluh Pertanian Orang P

8

Tabel 1. (Lanjutan)

Prioritas Keterangan
No Indikator Satuan

6 Infrastruktur l
N i % panjang jalan Baik % I dik t
U
nasional dalam kondisi: Sedang % U
Buruk % U
Jumlah Pembangunan Rumah Unit U
Sederhana/Provinsi
Perda RTRW Provinsi Unit U
Persentase kab/kota yang telah % P
mensahkan Perda RTRW
7 Iklim Investasi Persentase kredit UMKM % U
dan Iklim Usaha Nilai Realisasi Investasi PMA US$ Juta U
Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp Milyar U
Jumlah alokasi kredit perbankan Rp M P
Jumlah tabungan masyarakat Rp M P

8 Energi Rasio Elektrifikasi % U

9 Lingkungan Persentase luas lahan rehabilitasi % U
Hidup dan dalam hutan terhadap lahan kritis
Pengelolaan Frekuensi terjadi bencana Kali/Thn P

Bencana
Persentase ruang terbuka hijau % P
(RTH) di Ibukota Provinsi
Persentase pembentukan Badan % P
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) di kab/kota/provinsi
10 Daerah Indeks Gini U
Tertinggal, Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab U
Terdepan, Kemiskinan % P

Terluar, dan
Pasca Konflik
Jumlah paten (HAKI) Unit U
11 Kebudayaan,
Kreatifitas, Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang P
Inovasi dan Jumlah perpustakaan Buah P
Teknologi
Jumlah hasil riset dari lembaga Buah P
Riset

9

Tabel 1. (Lanjutan)

Prioritas Keterangan
No Indikator Satuan
N i l I dik t
Prioritas Lainnya
1 Kesejahteraan IPM Indeks U

rakyat Pendapatan per kapita Rp juta / U

t h
Penyandang masalah sosial % P

Gizi Buruk % P

2 Politik, Hukum, Indeks kriminalitas Indeks U

dan Keamanan Persentase penyelesaian kasus % P

k j h k i l
Persentase penyelesaian kasus % P

k j h i l
3 Perekonomian Pertumbuhan ekonomi % U

Inflasi % P

Perkembangan PAD % P

Pertumbuhan Ekspor % P

Pertumbuhan Impor % P

Catatan :
a. Keterangan indikator
- U = Utama
- P = Pendukung
b. Indikator utama adalah merupakan fokus analisis
c. Indikator pendukung adalah indikator yang mendukung analisis terhadap
indikator utama.
d. Indikator dan target kinerja per provinsi akan di berikan terpisah dari panduan
ini.

10

Langkah 3: Analisis

1. Untuk indikator yang ada target kinerjanya pada tahun 2010 dan 2011, maka
dilakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 
  a .Faktor-faktor penyebab tercapai atau tidaknya target kinerja tersebut (untuk
target dan capaian 2010) dijelaskan secara detail dengan komponen analisis terdiri
dari :
• Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti
anggaran, kebijakan daerah dan lainnya. Misalnya untuk menganalisis
pencapaian indikator penurunan persentase penduduk miskin, dapat
menganalisis dengan menggunakan indicator pendukung pertumbuhan
ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, persentase penurunan
pengangguran, anggaran dan migrasi penduduk.
• Untuk capaian 2011 menggunakan data laporan triwulan paling akhir yang
datanya tersedia.
b. Faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak tercapainya target 2011 diakhir
tahun 2011 dijelaskan secara detail berdasarkan data pertengahan tahun yang
telah diidentifikasi.
2. Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya dillakukan analisis dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Faktor-faktor penyebab naik atau turunnya kinerja tahun 2010 dibandingkan
dengan capaian 2009 disertai penjelasan yang rinci.
• Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti
anggaran, kebijakan daerah dan lainnya. Misalnya untuk menganalisis
pencapaian indikator penurunan persentase penduduk miskin, dapat
menganalisis dengan menggunakan indikator pendukung pertumbuhan
ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, persentase penurunan
pengangguran, anggaran dan migrasi penduduk.

Langkah 4: Rekomendasi

Rekomendasi dari capaian kinerja dengan pendekatan analisis seperti tersebut
diatas adalah rekomendasi yang berdasarkan prioritas pembangunan 2010 dan 2011
untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya.
Dalam rekomendasi diharapkan berisi usulan-usulan konkrit terhadap prioritas
11

pembangunan.

12

B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014

Secara garis besar langkah-langkah yang akan dilakukan pada komponen ini
dapat dilihat pada Gambar 2.

Relevansi Isu Strategis dsb dalam RPJMN 2010-2014

Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014

Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan
strategi pengembangan dengan kondisi provinsi

Rekomendasi Tindaklanjut atau Perbaikan Sasaran, Kebijakan dan
strategi pengembangan

Gambar 2. Langkah kerja terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan
dan strategi pengembangan dalam RPJMN

Langkah 1: Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan RPJMN 2010-2014

Tim Sekretariat Nasional sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis, sasaran,
arah kebijakan dan strategi pengembangan berdasarkan wilayah pada RPJMN 2010-
2014

Langkah 2: Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan dengan kondisi provinsi

Tim EKPD Provinsi melakukan analisis sebagai berikut:
1. Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk
mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.

13

2. Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk
mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan sasaran yang
ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.
3. Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada dalam Buku
III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan dan strategi
pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.

Adapun format analisis untuk kegiatan tersebut disusun secara tabulasi yang
ditampilkan seperti dalam Tabel 2 – Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 2. Isu-isu strategis dan analisis relevansinya

(1) (2) (3) (4) (5)
RPJMN 2010-2014 RKPD 2010 RKPD 2011 Analisis Rekomendasi
Relevansi Isu Strategis
RKP/RKPD 2013

(masukkan isu Isu strategis Isu strategis (Lakukan  Re kom e nda s i is u
yang relevan: yang relevan:
strategis analisis strategis ke
berdasarkan  (ide ntifika s i  (ide ntifika s i relevansi pemerintah:
isu strategis isu
wilayah ke dalam berdasarkan isu  Re kom e nda s i is u
dalam RKPD strategis
kolom ini. Lihat 2010 yang dalam strategis pada strategis ke
relevan RKPD
Lampiran 1) kolom (1), (2), pemerintah provinsi:
dengan isu 2011
strategis yang dan (3))
dalam relevan
RPJMN dengan isu
2010-2014) strategis
dalam
Isu strategis RPJMN
yang tidak 2010-2014)
relevan:
Isu strategis
 (ide ntifika s i yang tidak
isu strategis relevan:
yang ada
dalam RKPD  (ide ntifika s i
2010 namun Isu strate-
tidak ada gis yang
dalam ada dalam
RPJMN RKPD 2011
2010-2014) namun
tidak ada
dalam
RPJMN
2010-2014)

14

Tabel 3. Analisis relevansi terhadap sasaran dalam RKP dan RKPD

Rekomendasi
RPJMN 2010- Analisis
RKPD 2010 RKPD 2011 Sasaran
2014 Relevansi
RKP/RKPD 2013
Idem dengan isu

Tabel 4. Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan

Rekomendasi
Analisis
RPJMN 2010-2014 RKPD 2010 RKPD 2011 Kebijakan dan Strategi
Relevansi
RKP/RKPD 2013
Idem dengan isu

Langkah 3: Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan sasaran, arah kebijakan dan
strategi pengembangan

Adapun arah rekomendasi dari ketiga komponen tersebut adalah:

1. Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya berupa
perbaikan isu strategis, akan diuraikan rumusan perbaikannya.
2. Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa
perbaikan sasaran,akan diuraikan rumusan perbaikannnya.
3. Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan.
Jika rekomendasinya berupa perbaikan arah kebijakan dan strategi
pengembangan,akan diuraikan rumusan perbaikannya.

15

C. Evaluasi Tematik

Evaluasi tematik merupakan perangkat baru yang dilakukan pada kegiatan EKPD
pada tahun 2011. Secara garus besar langkah kerjanya dapat dilihat pada Gambar 3.

Evaluasi Tematik

Identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah dilaksanakan

Penyusunan Laporan Hasil Identifikasi Dokumen

Rekomendasi kebijakan sesuai dengan isi dokumen hasil evaluasi
yg telah dilaksanakan oleh PT sebelumnya

Gambar 3. Langkah kerja evaluasi tematik dalam EKPD 2011

Hasil evaluasi isu terpenting yang bersifat strategis di daerah yang merupakan
hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau bekerjasama dengan
pihak lainnya. Apabila bekerjasama dengan pihak lainnya akan dicantumkan sumberdana
dan pihak lainnya tersebut.

Tujuan dari evaluasi tematik adalah :

1. Mengakomodasi usulan kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah dari
hasil kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.
2. Menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya.

16

3 PENUTUP

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di Sumatera Selatan
hingga pertengahan bulan Juni 2011 ini telah melakukan beberapa tahapan kegiatan
sebagai langkah awal dalam proses evaluasi yang dilakukan. Pada tahapan awal ini, Tim
EKPD Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tahapan kegiatan awal evaluasi
sebagai berikut :

1. Tiga kali rapat konsinyering Tim, yang membahas hasil kegiatan pembekalan
di Jakarta, mempelajari jenis data yang dibutuhkan dan menginventarisasi
instansi yang kemungkinan merupakan sumbernya, persiapan dan tindak
lanjut koordinasi awal dengan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan sekaligus
menentukan personil dari instansi tersebut yang menjadi penghubung kedua
belah pihak sehubungan dengan keperluan data, informasi, fasilitasi dan
aksesibilitas ke berbagai instansi dalam lingkup Provinsi ini.
2. Membagi fokus tugas bagi setiap anggota tim dalam menganalisis dan
membahas kinerja pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai
dengan bidang-masing agar draft laporan dapat disusun dengan cepat, namun
disepakati akan dilakukan sinkronisasi dan pembahasan bersama oleh seluruh
anggota Tim dalam rapat konsinyering, sebagaimana diterapkan pada tahun-
tahun sebelumnya.
3. Setiap anggota tim yang sudah mempunyai jaringan kerja dan komunikasi
dengan berbagai pihak atau instansi yang relevan, telah pula berupaya
mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam bidangya untuk
melengkapi data dan informasi yang diperoleh secara formal melalui Bappeda.
Terhadap data-data untuk aspek yang sama, namun berlainan angkanya telah
diupayakan untuk diklarifikasi pada pihak atau instansi yang relevan dan
berwenang.

17

4. Melakukan pengolahan data awal yang terkumpul untuk memperoleh hasil
perhitungan beberapa capaian indikator dari aspek/bidang yang menjadi
penilaian dalam EKPD 2011

Akhirnya, langkah awal yang telah dilakukan ini akan menjadi basis dalam
melaksanakan tahapan kegiatan evaluasi selanjutnya sesuai dengan pedoman tahapan
kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2011 yang telah ditetapkan.

18

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan

Similar to Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan