Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat

2. DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ....................................................................................................... i
Daftar Isi .................................................................................................................. ii
Bab I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Latar Belakang Evaluasi ........................................................................ 1
B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi .............................................. 2
C. Anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Barat ....................................... 3
Bab II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI ................................................ 5
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 ................. 7
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 …………….. ...................... 11
C. Evaluasi Tematik ……………………………………………………………. 12
Bab III PENUTUP ………………………………………………………………………… 13
Lampiran

3. KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas terlaksananya
penyusunan Laporan Awal dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2011 ini.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011
merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional. EKPD Tahun
2011 ini dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menilai kinerja
pembangunan nasional yang telah dilaksanakan tahun 2006–2011 secara sektoral dan
regional. Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Barat akan melakukan 3 tahapan evaluasi yaitu
mengevaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN
2010-2014 yang terjabar pada 20 indikator utama dan 25 indikator pendukung yang
terbagi atas 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya; melakukan evaluasi relevansi isu
strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014
dan terakhir melakukan evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik hasil
kajian Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat.
Dari hasil kegiatan EKPD Tahun 2011 di Provinsi Sumatera Barat ini nantinya tersedia
dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas
nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 Provinsi Sumatera Barat,
evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014 dan evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi
tematik di Provinsi Sumatera Barat.
Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 ini disusun untuk
menyampaikan rencana kerja, kemajuan dan persiapan yang dilakukan Tim EKPD
Universitas Andalas. Laporan Awal dalam rangka menyelesaikan tugas evaluasi ini
secara menyeluruh sesuai dengan yang dijadwalkan.
Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas
segala bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan laporan awal ini. Terutama sekali
ucapan terima kasih kepada Bappenas melalui Deputi Bidang Evaluasi Kinerja
Pembangunan atas kepercayaan dan kerjasamanya. Terima kasih juga kami sampaikan
kepada jajaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan kami masih mengharapkan
bantuannya dimasa yang akan datang demi kelancaran penyusunan laporan EKPD 2011
sampai selesai.
Padang, Juni 2011
Rektor Universitas Andalas
Dr. H. Werry Darta Taifur, SE.,MA
Surat Kuasa Rektor : 6336/UN16/TU/2011
i

4. ii

5. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Evaluasi
Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan
sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi
antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi
antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat
dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut di atas, maka dalam Rencana Strategis
(Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas
mencakup 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil
kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank, dan (4)
administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan
hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran
tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang di
dalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014 mutlak diperlukan, demikian
juga pencapaian ditiap daerah. RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3
prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
1

6. 3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Serta 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-
2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja
RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,
arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi
daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.
Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan
agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam
proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja
Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.
B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi
Tujuan kegiatan ini adalah:
1. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas
nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.
Sasaran yang ingin dicapai tujuan kegiatan ini adalah :
a. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas
nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.
b. Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa
langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah
daerah.
2

7. Keluaran yang diharapkan dari tujuan kegiatan ini adalah dokumen data dasar
evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan
2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.
2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.
Sasaran yang ingin dicapai tujuan kegiatan ini adalah :
a. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau
ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.
b. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan
revisi RPJMD oleh pemerintah daerah.
Keluaran yang diharapkan dari tujuan kegiatan ini adalah dokumen hasil evaluasi
relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.
3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.
Sasaran yang ingin dicapai tujuan kegiatan ini adalah :
a. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di
tiap daerah.
b. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam
merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi
tematik di tiap daerah.
Keluaran yang diharapkan dari tujuan kegiatan ini adalah dokumen hasil evaluasi
terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.
C. Anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Barat
Anggota Tim EKPD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, M.S
2. Prof. Dr. H. Nurzaman Bachtiar, M.Sc
3. Drs. H. Syahrial Syarif, MBA
4. Prof. Dr. Afrizal, MA
5. Dr. Munzir Busniah
6. Dr. H. Werry Darta Taifur, SE., MA
3

8. 7. Dr. Yossyafra, M.Eng.Sc
8. Yuslim, SH., MH.
4

9. BAB II
RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI SUMATERA BARAT
Setelah mengikuti seminar pembekalan EKPD untuk 33 PTN yang dilaksanakan
oleh Bappenas di Park Lane Hotel di Jakarta pada tanggal 3 – 4 Mei 2011, maka Tim
EKPD Universitas Andalas Padang, telah menyusun rencana kegiatan sebagai berikut :
No Waktu/Jadwal Kegiatan Penjelasan
1 1 Juni – 29 Juli Pengumpulan data Untuk melengkapi data daerah
2011 yang belum lengkap, dikumpulkan
data dari berbagai sumber. Untuk
data sekunder, sumber data dari
Badan Pusat Statistik (BPS),
SKPD, hasil kajian, penelitian dan
internet. Untuk data primer
diperoleh dari Focuss Group
Discussion (FGD) dengan
Stakeholders pembangunan
daerah.
2 24 Mei 2011 Rapat/Konsinyiring Dilaksanakan di Ruang Sidang S2
Pertama Rendik Gedung 3 Fakultas
Ekonomi, Kampus Limau Manis,
Universitas Andalas, Padang.
Rapat untuk mendiskusikan dan
membahas tentang menyamakan
metoda analisis, membahas
kemajuan penulisan, data yang
telah tersedia dan mendiskusikan
yang dirasa perlu.
3 21 Juni 2011 Pengiriman Laporan Hard copy dikirim melalui Titipan
Awal ke Bappenas Kilat dan dan soft copy dikirim
melalui email.
Rapat/Konsinyiring Dilaksanakan di Ruang Sidang S2
Ketiga Rendik Gedung 3 Fakultas
Ekonomi, Kampus Limau Manis,
Universitas Andalas, Padang.
Rapat untuk mendiskusikan dan
membahas tentang menyamakan
metoda analisis, membahas dan
menganalisa kemajuan penulisan,
data yang telah tersedia.
5

10. No Waktu/Jadwal Kegiatan Penjelasan
5 12 Juli 2011 Rapat/Konsinyiring Dilaksanakan di Ruang Sidang S2
Keempat Rendik Gedung 3 Fakultas
Ekonomi, Kampus Limau Manis,
Universitas Andalas, Padang.
Rapat untuk mendiskusikan dan
membahas tentang metoda
analisis, membahas dan
menganalisa kemajuan penulisan
Draft Laporan Akhir, data yang
telah tersedia dan mendiskusikan
yang dirasa perlu.
6 2 Agustus 2011 Rapat/Konsinyiring Dilaksanakan di Ruang Sidang S2
Kelima Rendik Gedung 3 Fakultas
Ekonomi, Kampus Limau Manis,
Universitas Andalas, Padang.
Rapat untuk mendiskusikan dan
membahas tentang metoda
analisis, membahas dan
menganalisa kemajuan penulisan
Draft Laporan Akhir, data yang
telah tersedia dan mendiskusikan
yang dirasa perlu
7 9 September Focuss Group Dilaksanakan di Ruang Rapat,
2011 Discussion Bappeda Provinsi Sumatera Barat
yang rencananya akan dihadiri oleh
stakeholder dan SKPD terkait.
FGD ditujukan untuk meminta
masukan bahan, data dan saran
atas penulisan Draft Laporan Akhir
dan informasi lain yang dirasa
perlu.
8 14 – 16 Konsinyiring Rencana akan diselenggarakan di
September 2011 Mess Unand, Jalan Perintis
Kemerdekaan Padang.
Tujuan konsinyiring adalah diskusi
intensif antar anggota Tim Evaluasi
Provinsi untuk mengintegrasikan
dan menjaga kesinambungan isi
serta perampungan penulisan Draft
Laporan Akhir.
6

11. No Waktu/Jadwal Kegiatan Penjelasan
9 20 September Pengiriman Draft Hard copy dikirim melalui Titipan
2011 Laporan Akhir ke Kilat dan dan soft copy dikirim
Bappenas melalui email.
10 November 2011 Mengikuti Seminar Tim Evaluasi Provinsi menyajikan
Laporan Akhir di hasil evaluasi untuk mendapatkan
Jakarta masukan dari pemangku
kepentingan pembangunan pusat
dan daerah.
11 14 - 30 Revisi dan penyempurnaan
November 2011 Laporan Akhir dan Ringkasan
Eksekutif
12 15 Desember Pengiriman Laporan Hard copy dikirim melalui Titipan
2011 Akhir dan Kilat dan dan soft copy dikirim
Ringkasan Eksekutif melalui email.
ke Bappenas
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang
SPPN merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan nasional,
yang meliputi: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian
pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.
Menurut PP No. 39 Tahun 2006, monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini
mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
Adapun kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu
organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.
Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional, evaluasi harus
dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi sampai
sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan nasional
7

12. terhadap target-target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pembangunan nasional
harus didukung oleh kinerja pembangunan daerah.
Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang
akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator merupakan
ukuran kuantitatif dan kualitatif, dalam perumusan indikator yang harus memenuhi asumsi
keterukuran.
Dalam EKPD 2011, indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah
merupakan indikator dampak (impact) yang pencapaiannya didukung melalui pencapaian
indikator hasil (outcome). Untuk menentukan indikator tersebut, maka suatu parameter
harus memenuhi lima kaidah, yaitu:
• Specific. Indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;
• Measurable. Jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang
disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;
• Attainable. Dapat dicapai;
• Relevant. Mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara
target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
• Timely. Tepat Waktu.
Setelah melalui pengelompokan dan pemilihan, serangkaian indikator-indikator yang
terpilih selanjutnya akan dijadikan patokan dalam melakukan pengukuran kinerja pada
tahapan selanjutnya.
Indikator utama dan indikator pendukung nantinya akan dianalisis untuk memperoleh
rekomendasi dari capaian kinerja. Rekomendasi yang berdasarkan prioritas
pembangunan 2010 dan 2011 untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran
pembangunan periode berikutnya.
Komponen indikator yang dievaluasi lebih jelasnya sebagai berikut :
8

13. INDIKATOR EKPD 2011 PROVINSI SUMATERA BARAT
Agenda Keterangan
No. Indikator Satuan
Pembangunan Indikator
1 Reformasi Birokrasi dan Persentase kasus korupsi yang % U
Tata Kelola tertangani dibandingkan dengan
yang dilaporkan
Persentase kabupaten/ kota yang % U
memiliki peraturan daerah
pelayanan satu atap
Persentase Kab/Kota yang % U
memiliki pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Persentase Kab/Kota yang telah % U
memiliki e-procurement
Persentase Kab/Kota yang telah % U
memiliki Perda Transparansi
2 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Tahun U
Angka Partisipasi Murni (SD/MI) % P
Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) % P
Angka melek aksara 15 tahun % P
keatas
3 Kesehatan Angka Kematian Bayi per U
1.000
kelahiran
hidup
Angka Harapan Hidup Tahun U
Persentase penduduk ber-KB % U
(Contraceptive Prevalence Rate)
Laju pertumbuhan penduduk % U
4 Penanggulangan Persentase penduduk miskin % U
Kemiskinan
Tingkat pengangguran terbuka % U
5 Ketahanan Pangan PDRB Sektor Pertanian Rp U
Nilai Tukar Petani Rp P
Produksi Padi Ton P
Jumlah Penyuluh Pertanian Orang P
9

14. No. Agenda Indikator Satuan Keterangan
Pembangunan Indikator
6 Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam % U
kondisi Baik
% panjang jalan nasional dalam % U
kondisi Sedang
% panjang jalan nasional dalam % U
kondisi Buruk
Jumlah Pembangunan Rumah Unit U
Sederhana/Provinsi
Perda RTRW Provinsi Unit U
Persentase Kab/Kota yang telah % P
mensahkan Perda RTRW
7 Iklim Investasi dan Iklim Persentase kredit UMKM % U
Usaha
Nilai Realisasi Investasi PMA US $ U
Juta
Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp U
Milyar
Jumlah alokasi kredit perbankan Rp M P
Jumlah tabungan masyarakat Rp M P
8 Energi Rasio Elektrifikasi % U
9 Lingkungan Hidup dan Persentase luas lahan % U
Pengelolaan Bencana rehabilitasi dalam hutan terhadap
lahan kritis
Frekuensi terjadi bencana Kali/Thn P
Persentase ruang terbuka hijau % P
(RTH) di Ibukota Provinsi
Persentase pembentukan Badan Rp M P
Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) di
kab/kota/provinsi
10 Daerah Tertinggal, Indeks Gini U
Terdepan, Terluar dan Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab U
Pasca Konflik
Kemiskinan % P
11 Kebudayaan, Jumlah paten (HAKI) Unit U
Kreativitas, Inovasi dan
Tehnologi Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang P
Jumlah perpustakaan buah P
Jumlah hasil riset dari lembaga buah P
riset
10

15. No. Agenda Indikator Satuan Keterangan
Pembangunan Indikator
Prioritas Lainnya
1 Kesejahteraan Rakyat IPM Indeks U
Pendapatan per kapita Rp juta / U
tahun
Penyandang masalah sosial % P
Gizi buruk % P
2 Politik, Hukum dan Indeks kriminalitas Indeks U
Keamanan
Persentase penyelesaian kasus % P
kejahatan konvensional
Persentase penyelesaian kasus % P
kejahatan transnasional
3 Perekonomian Pertumbuhan ekonomi % U
Inflasi % P
Perkembangan PAD % P
Pertumbuhan Ekspor % P
Pertumbuhan Impor % P
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014
Untuk kegiatan ini, Tim EKPD Provinsi akan mengidentifikasi sejumlah isu strategis,
sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan berdasarkan wilayah pada RPJMN
2010-2014.
Setelah mengidentifikasi, Tim EKPD Provinsi melakukan analisis sebagai berikut:
1. Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk
mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.
2. Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk
mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan sasaran yang
ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.
3. Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada dalam Buku
III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan dan strategi
pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.
11

16. Langkah akhir, Tim Provinsi melakukan Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan
sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan yaitu :
a. Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya berupa
perbaikan isu strategis, maka akan diuraikan rumusan perbaikannya.
b. Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa
perbaikan sasaran, maka akan diuraikan rumusan perbaikannnya.
c. Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan.
Jika rekomendasinya berupa perbaikan arah kebijakan dan strategi pengembangan,
maka akan diuraikan rumusan perbaikannya.
Isu strategis, sasaran dan arah kebijakan dan strategi pengembangannya lebih jelas
terlihat pada Lampiran 1.
C. Evaluasi Tematik
Hasil evaluasi isu terpenting yang bersifat strategis di daerah yang merupakan hasil
penelitian yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi di Sumatera Barat atau hasil
penelitian yang merupakan kerjasama dengan pihak lain
Tujuan dari evaluasi tematik hasil penelitian tersebut terutama berasal dari kegiatan
penelitian lembaga penelitian Universitas Andalas dan lembaga penelitian dibawah
Fakultas yang ada dilingkungan Universitas Andalas adalah:
1. Mengakomodasi usulan kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah dari hasil
kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.
2. Menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya.
12

17. BAB III
PENUTUP
Sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, telah dilaksanakan rapat tim
evaluasi Universitas Andalas pada tanggal 24 Mei 2011. Saat ini Anggota Tim Evaluasi
Provinsi Sumatera Barat telah mulai melakukan pengumpulan data dan bahan tulisan
laporan serta menulis laporan. Anggota Tim mulai melengkapi data indikator kinerja
pembangunan daerah tahun 2006-2011 sebagai evaluasi terhadap capaian prioritas
nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014. Tim juga telah mulai
mengumpulkan bahan untuk evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan
strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan melakukan identifikasi
dokumen RKPD terkait untuk indentifikasi prioritas dan program, analisis relevansi dan
rekomendasi.
13

18. Lampiran 1
ISU STRATEGIS, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat
RKPD RKDP Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah
Komoditas unggulan wilayah Sumatera yang berperan strategis secara
wilayah ataupun nasional diantaranya kelapa sawit, karet, pulp, tanaman
pangan dan hortikultura. Namun, nilai tambah komoditas tersebut masih
relatif kecil bagi wilayah penghasilnya karena belum berkembangnya mata
rantai industri pengolahan. Bentang alam wilayah Sumatera juga memiliki
keindahan alam yang sangat potensial dikembangkan sebagai tujuan wisata
nasional. Jika mengingat lokasi geografisnya yang sangat strategis,
pengembangan sektor dan komoditas tersebut berpotensi menjadi
penggerak utama pertumbuhan wilayah bahkan nasional dalam kerangka
perekonomian regional ASEAN yang semakin terintegrasi.
2. Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung
pengembangan ekonomi local
Kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera sudah sangat
mendesak untuk ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja,
seringkali terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah
pengembangan wilayah Sumatera sebagai pusat pengembangan industri
pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak membutuhkan pasokan
energi listrik yang andal dengan sistem jaringan yang terintegrasi untuk satu
wilayah.

19. RKPD RKDP Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
3. Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah
Keragaman potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi-provinsi di
wilayah Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik
dan menghasilkan sinergi pengembangan industri unggulan wilayah. Untuk
itu, dukungan jaringan transportasi wilayah menjadi sangat strategis. Kondisi
saat ini menunjukkan belum optimalnya kapasitas jaringan jalan lintas
Sumatera serta belum berkembangnya integrasi jaringan transportasi jalan,
kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara.
4. Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan
Sebagai wilayah dengan peranan terpenting kedua bagi perekonomian
nasional setelah Jawa dan Bali, serta mempertimbangkan arah
pengembangan ke depan sebagai pusat industri pengolahan di luar Jawa,
dukungan kualitas sumber daya manusia yang unggul menjadi sangat
strategis. Seiring dengan transformasi struktural perekonomian wilayah,
kualitas angkatan kerja yang dituntut tidak lagi sekadar bersaing di tingkat
nasional, tetapi di tingkat regional ASEAN bahkan global. Di sisi lain, upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan berat,
terkait masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi: Nanggroe
Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dengan
demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan
akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rumah tangga miskin
merupakan isu strategis yang saling melengkapi.
5. Kualitas birokrasi dan tata kelola
Kualitas birokrasi dan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan daya
tarik dan daya saing daerah. Melalui penyederhanaan perijinan dan
kejelasan regulasi, investasi di daerah akan berpeluang meningkat.
Meningkatnya aktivitas ekonomi akan menyerap tenaga kerja yang
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan
kesejahteraan juga dimungkinkan melalui menurunnya biaya yang harus
dikeluarkan rumah tangga miskin dalam mengakses pelayanan publik.

20. RKPD RKDP Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
6. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan
terpencil
Letak geografis wilayah Sumatera yang berada di jalur pelayaran
internasional sangat berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas
negara, berupa penyelundupan barang dan manusia, pencurian ikan dan
gangguan keamanan lain. Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya
perjanjian perbatasan antarnegara yang berpotensi konflik klaim atas pulau-
pulau terdepan. Tantangan utama dalam menjaga keutuhan kedaulatan
negara adalah kesenjangan tingkat kesejahteraan dengan wilayah negara
tetangga.
7. Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup
Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi
dan lintasan gunung api aktif (ring of fire). Dinamika lempeng bumi dalam
mencari keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi
khususnya di sepanjang pesisir barat
wilayah Sumatera. Potensi gempa bumi juga diikuti potensi terjadinya
bencana tsunami. Kejadian bencana di Provinsi NAD pada akhir tahun 2004
dan di Padang pada tahun 2009 memberi dampak kerusakan yang luas bagi
perekonomian wilayah. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan
oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang melebihi
daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada bencana banjir bandang
dan kebakaran hutan.

21. Sasaran Provinsi Sumatera Barat
RKPD RKDP Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera yang ditunjukkan dengan
membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup,
pengangguran serta pendapatan per kapita;
meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan,
perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera;
berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah
Sumatera;
berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan
lumbung energi;
berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara
sebagai pusat perkebunan dan agribisnis;
terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara,
bagian selatan, dan pesisir pantai.

22. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
RKPD RKDP Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
1. Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan
perkebunan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produktivitas
sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan,
hortikulutura, sawit, dan karet;
2. Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan
strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut;
3. Pengembangan gugus (cluster) industri unggulan dilakukan dengan
strategi mengembangkan PKN Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang
sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra
produksi; .
4. Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung
energi nasional dilakukan dengan strategi:
a. mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara;
b. mengembangkan sumber energi alternatif.
5. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan
strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur
wisata terpadu;
6. Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi:
a. meningkatkan kapasitas pembangkit listrik;
b. mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik;
c. diversifikasi sumber energi pembangkit listrik.

23. RKPD RKDP Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
7. Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan
strategi:
a. meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera:
Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur;
b. meningkatkan kapasitas pelabuhan laut;
c. meningkatkan kapasitas pelabuhan udara;
d. mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai
8. Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan
berdaya saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi:
a. meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;
b. memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah
tangga miskin;
c. meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja.
9. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi
meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam
menjangkau rumah tangga miskin.
10. Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi:
a. meningkatkan kualitas legislasi;
b. meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi;
c. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel.
11. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah
nasional dilakukan dengan strategi:
a. meningkatkan stabilitas kemanan dan ketertiban kawasan perbatasan;
b. mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan.

24. RKPD RKDP Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
12. Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung
lingkungan dilakukan dengan strategi:
a. meningkatkan mitigasi bencana alam;
b. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan
hidup.