SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
1


                                          BAB I

                                   PENDAHULUAN


A. Latar Belakang


          Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan
pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
(2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar
waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya
penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
          Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4
peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy
maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran
penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut telah
diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-
ante, on-going, dan ex-post.
          Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap
daerah.




                                         1
2


RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi


3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian


        Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-
2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN
pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan,
dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3)
evaluasi tematik di tiap daerah.
        Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan
agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses
yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan
akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama
dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal
3


B.   Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi


          Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2010 dilaksanakan untuk :
1. Melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional
     2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.
2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
     pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.
3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah
Dengan sasaran :Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian
prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah, Tersedianya
informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan
segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah,
Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014
dengan kondisi daerah.
Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi
RPJMD oleh pemerintah daerah.
Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah
dan Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam
merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap
daerah.
Selanjutnya evaluasi ini diharapkan mempunyai keluaran berupa :
1. Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas
     nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.
2. Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan
     strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah
3. Dan Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap
     daerah.
4


C. Angggota Tim Evaluasi Provinsi

Adapun anggota tim EKPD Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd. ( Rektor Universitas Negeri Makassar )
2. Prof. Dr. Husain Syam, M.Pd.
3. Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
4. Dr. H. Salamun Pasda, M.Si.
5. Dr. Chalik Imran Musa, M.Si
6. Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.si
7. Dra. Hj. Herlina Sukawati. M.Si.
8. Muhammad Darwis, S.Pd., M.Pd.
5


                                        BAB II

              RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI


A. Evaluasi Terhadap Capaian Priorias Nasional 2010 dan 2011
         Evaluasi terhadap capaian prioritas RPJMN 2010 – 2011 dengan indicator kinerja
yang memiliki target kinerja : pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, angka
pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup.
Selanjutnya menganalisis factor penyebab tercapai atau tidaknya target. Sedangkan un
tuk factor yang tidak ada target kinerjanya dianalisis dengan memberikan penjelasan
penyebab naik/turunya kinerja tahun 2010 dibanding tahun 2009.


B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
   dalam RPJMN 2010 – 2014
         Melakukan identifikasi isu strategi, sasaran dan arah kebijakan serta strategi
pengembangan RPJMN 2010 – 2014 dengan kondisi provinsi, untuk mengetahui
kaitannya dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sulawesi Barat dan selanjutnya
untjuk    mengetahui    apakah   sasaran       pembangunan   relevan   dengan   sasaran
pembangunan pada RKPD 2010 – 2014 di Provinsi Sulawesi Barat.


C. Evaluasi Tematik
         Evaluasi tematik ini ditujukan untuk mengakomodasi usulan kebijakan yang akan
disampaikan ke pemerintah dari hasil kajian yang telah dilaksanakan yang selanjutnya
menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya.




                                           5
6


                                   BAB III

                               PENUTUP


       Pada dasarnya tim EKPD Sulawesi Barat telah siap untuk melakukan
pengumpulan data sekunder, di lapangan,   Data primer untuk melengkapi data yang
dibutuhkan akan diperoleh melalui kegiatan FGD antara tim EKPD dengan SKPD
Provinsi Sulawesi Barat




                                          6
7
EKPD SB

More Related Content

What's hot

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - UncenLaporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - UncenEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloEKPD
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh - Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi acehEKPD
 
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010infosanitasi
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahEKPD
 
Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017heli supardi
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanDadang Solihin
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDDadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dadang Solihin
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Randy Wrihatnolo
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
 
Renstra SATPOL PP Kota Balikpapan
Renstra SATPOL PP Kota BalikpapanRenstra SATPOL PP Kota Balikpapan
Renstra SATPOL PP Kota BalikpapanOddie ZSafari
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungEKPD
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD93220872
 

What's hot (19)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - UncenLaporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi GorontaloLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Gorontalo
 
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
 - Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh - Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
- Laporan awal ekpd 2011 provinsi aceh
 
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TengahLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Tengah
 
Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017Riviu renstra 2017
Riviu renstra 2017
 
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen PerencanaanKeterkaitan Dokumen Perencanaan
Keterkaitan Dokumen Perencanaan
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
 
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN
 
Renstra SATPOL PP Kota Balikpapan
Renstra SATPOL PP Kota BalikpapanRenstra SATPOL PP Kota Balikpapan
Renstra SATPOL PP Kota Balikpapan
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 

Similar to EKPD SB

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
 
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONALSISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONALIrvan Doang
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASLaporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASEKPD
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIRLaporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIREKPD
 
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptxPengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptxTito Franky
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALULaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALUEKPD
 
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 Dadang Solihin
 
Laporan pak suaib
Laporan pak suaibLaporan pak suaib
Laporan pak suaibLiza Nasa'i
 

Similar to EKPD SB (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. YogyakartaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi D.I. Yogyakarta
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi BantenLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi AcehLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Aceh
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONALSISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
 
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHASLaporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIRLaporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
Laporan Akhir EKPD 2009 Maluku Utara - UNKHAIR
 
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptxPengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
Pengendalian-dan-Evaluasi-Jangka-Menengah.pptx
 
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALULaporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tenggara - UNHALU
 
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011 Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2011
 
Laporan pak suaib
Laporan pak suaibLaporan pak suaib
Laporan pak suaib
 

Recently uploaded

PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaAbdiera
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdfWahyudinST
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfNatasyaA11
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfandriasyulianto57
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 

Recently uploaded (20)

PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
5. HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAH indonesia.pdf
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdfPPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
PPT IPS Geografi SMA Kelas X_Bab 5_Atmosfer.pptx_20240214_193530_0000.pdf
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdfPanduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
Panduan Mengisi Dokumen Tindak Lanjut.pdf
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 

EKPD SB

  • 1.
  • 2. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi. Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex- ante, on-going, dan ex-post. Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap daerah. 1
  • 3. 2 RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 3 prioritas lainnya, yaitu: 1. Kesejahteraan Rakyat 2. Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Perekonomian Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010- 2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah. Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal
  • 4. 3 B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2010 dilaksanakan untuk : 1. Melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah. 2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah. 3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah Dengan sasaran :Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah, Tersedianya informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah, Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah dan Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah. Selanjutnya evaluasi ini diharapkan mempunyai keluaran berupa : 1. Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah. 2. Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah 3. Dan Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.
  • 5. 4 C. Angggota Tim Evaluasi Provinsi Adapun anggota tim EKPD Provinsi Sulawesi Barat adalah : 1. Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd. ( Rektor Universitas Negeri Makassar ) 2. Prof. Dr. Husain Syam, M.Pd. 3. Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si. 4. Dr. H. Salamun Pasda, M.Si. 5. Dr. Chalik Imran Musa, M.Si 6. Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.si 7. Dra. Hj. Herlina Sukawati. M.Si. 8. Muhammad Darwis, S.Pd., M.Pd.
  • 6. 5 BAB II RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI A. Evaluasi Terhadap Capaian Priorias Nasional 2010 dan 2011 Evaluasi terhadap capaian prioritas RPJMN 2010 – 2011 dengan indicator kinerja yang memiliki target kinerja : pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Selanjutnya menganalisis factor penyebab tercapai atau tidaknya target. Sedangkan un tuk factor yang tidak ada target kinerjanya dianalisis dengan memberikan penjelasan penyebab naik/turunya kinerja tahun 2010 dibanding tahun 2009. B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010 – 2014 Melakukan identifikasi isu strategi, sasaran dan arah kebijakan serta strategi pengembangan RPJMN 2010 – 2014 dengan kondisi provinsi, untuk mengetahui kaitannya dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sulawesi Barat dan selanjutnya untjuk mengetahui apakah sasaran pembangunan relevan dengan sasaran pembangunan pada RKPD 2010 – 2014 di Provinsi Sulawesi Barat. C. Evaluasi Tematik Evaluasi tematik ini ditujukan untuk mengakomodasi usulan kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah dari hasil kajian yang telah dilaksanakan yang selanjutnya menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya. 5
  • 7. 6 BAB III PENUTUP Pada dasarnya tim EKPD Sulawesi Barat telah siap untuk melakukan pengumpulan data sekunder, di lapangan, Data primer untuk melengkapi data yang dibutuhkan akan diperoleh melalui kegiatan FGD antara tim EKPD dengan SKPD Provinsi Sulawesi Barat 6
  • 8. 7