Dokumen ini membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Tim akan melakukan (1) evaluasi capaian prioritas nasional RPJMN 2010-2011, (2) analisis relevansi RPJMN dengan kondisi daerah, dan (3) evaluasi tematik untuk menghasilkan masukan kebijakan. Tim terdiri atas delapan anggota dari Universitas Negeri Makassar dan akan mengumpulkan data sekunder dan primer mel
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
EKPD SB
1.
2. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan
pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
(2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar
waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya
penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4
peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy
maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran
penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut telah
diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-
ante, on-going, dan ex-post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap
daerah.
1
3. 2
RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-
2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN
pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan,
dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3)
evaluasi tematik di tiap daerah.
Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan
agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses
yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan
akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama
dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal
4. 3
B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi
Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2010 dilaksanakan untuk :
1. Melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional
2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.
2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah.
3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah
Dengan sasaran :Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian
prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah, Tersedianya
informasi dasar untuk merumuskan kebijakan terutama yang berupa langkah penanganan
segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah,
Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014
dengan kondisi daerah.
Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi
RPJMD oleh pemerintah daerah.
Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah
dan Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam
merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap
daerah.
Selanjutnya evaluasi ini diharapkan mempunyai keluaran berupa :
1. Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas
nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.
2. Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan
strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah
3. Dan Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap
daerah.
5. 4
C. Angggota Tim Evaluasi Provinsi
Adapun anggota tim EKPD Provinsi Sulawesi Barat adalah :
1. Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd. ( Rektor Universitas Negeri Makassar )
2. Prof. Dr. Husain Syam, M.Pd.
3. Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
4. Dr. H. Salamun Pasda, M.Si.
5. Dr. Chalik Imran Musa, M.Si
6. Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.si
7. Dra. Hj. Herlina Sukawati. M.Si.
8. Muhammad Darwis, S.Pd., M.Pd.
6. 5
BAB II
RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI
A. Evaluasi Terhadap Capaian Priorias Nasional 2010 dan 2011
Evaluasi terhadap capaian prioritas RPJMN 2010 – 2011 dengan indicator kinerja
yang memiliki target kinerja : pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, angka
pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup.
Selanjutnya menganalisis factor penyebab tercapai atau tidaknya target. Sedangkan un
tuk factor yang tidak ada target kinerjanya dianalisis dengan memberikan penjelasan
penyebab naik/turunya kinerja tahun 2010 dibanding tahun 2009.
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
dalam RPJMN 2010 – 2014
Melakukan identifikasi isu strategi, sasaran dan arah kebijakan serta strategi
pengembangan RPJMN 2010 – 2014 dengan kondisi provinsi, untuk mengetahui
kaitannya dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Sulawesi Barat dan selanjutnya
untjuk mengetahui apakah sasaran pembangunan relevan dengan sasaran
pembangunan pada RKPD 2010 – 2014 di Provinsi Sulawesi Barat.
C. Evaluasi Tematik
Evaluasi tematik ini ditujukan untuk mengakomodasi usulan kebijakan yang akan
disampaikan ke pemerintah dari hasil kajian yang telah dilaksanakan yang selanjutnya
menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya.
5
7. 6
BAB III
PENUTUP
Pada dasarnya tim EKPD Sulawesi Barat telah siap untuk melakukan
pengumpulan data sekunder, di lapangan, Data primer untuk melengkapi data yang
dibutuhkan akan diperoleh melalui kegiatan FGD antara tim EKPD dengan SKPD
Provinsi Sulawesi Barat
6