Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2011. Terdiri dari tiga komponen utama yaitu evaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, dan kebijakan dalam rencana pembangunan, serta evaluasi tematik di setiap daerah."

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem
perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah,
antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3)
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin
tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4
peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy
maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran
penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut
telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya
mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga
pencapaian di tiap daerah.

3. B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran
Tujuan, sasaran dan keluaran yang ingin dicapai dari kegiatan adalah seperti
disajikan pada Tabel I.
TABEL I : TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN KEGIATAN
No Tujuan Sasaran Keluaran
1 Untuk melengkapi 1. Tersedianya baseline data Dokumen data dasar
baseline data 2009 dan 2009 dan hasil evaluasi evaluasi dan dokumen
mengetahui tingkat terhadap capaian prioritas hasil evaluasi terhadap
pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 capaian prioritas
nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010- nasional 2010 dan 2011
berdasarkan RPJMN 2014 di tiap daerah. berdasarkan RPJMN
2010-2014 di tiap 2010-2014 di tiap
daerah. daerah.
2. Tersedianya informasi
dasar untuk merumuskan
kebijakan terutama yang
berupa langkah penanganan
segera, baik oleh pemerintah
maupun oleh pemerintah
daerah.
2 Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil evaluasi
relevansi isu strategis, yang menunjukkan relevansi terhadap isu
sasaran, arah kebijakan, kesesuaian dan atau strategis, sasaran, arah
dan strategi ketidaksesuaian antara isu kebijakan, dan strategi
pengembangan dalam strategis, sasaran, arah pengembangan dalam
RPJMN 2010-2014 kebijakan, dan strategi RPJMN 2010-2014
dengan kondisi daerah pengembangan dalam dengan kondisi daerah.
RPJMN 2010-2014 dengan
kondisi daerah.
2. Tersedianya informasi
dasar untuk melakukan revisi
RPJMN oleh pemerintah dan
revisi RPJMD oleh
pemerintah daerah.
3 Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil evaluasi
masalah spesifik melalui terhadap masalah spesifik terhadap masalah
evaluasi tematik di tiap melalui evaluasi tematik di spesifik melalui evaluasi
daerah tiap daerah. tematik di tiap daerah.
2. Tersedianya informasi
dasar bagi pemerintah
maupun pemerintah daerah
dalam merumuskan langkah
kebijakan mengatasi masalah
spesifik melalui evaluasi
tematik di tiap daerah.

4. BAB II
RENCANA KERJA TIM EKPD
PELAKSANAAN EKPD 2011
A. PENGERTIAN
1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004
tentang SPPN merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan
nasional, yang meliputi: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3)
pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana.
Menurut PP No. 39 Tahun 2006, monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan
pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini
mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
Adapun kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu
organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.
Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional, evaluasi harus
dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mengidentifikasi sampai
sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan nasional
terhadap target-target yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja pembangunan nasional
harus didukung oleh kinerja pembangunan daerah.
2. Indikator Kinerja.
Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja
yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator
merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif, dalam perumusan indikator yang harus
memenuhi asumsi keterukuran.
Dalam EKPD 2011, indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah
merupakan indikator dampak (impact) yang pencapaiannya didukung melalui pencapaian
indikator hasil

5. Panduan EKPD 2011 | 10
(outcome). Untuk menentukan indikator tersebut, maka suatu parameter harus
memenuhi lima kaidah, yaitu:
 Specific. Indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;
 Measurable. Jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati,
dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;
 Attainable. Dapat dicapai;
 Relevant. Mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output
dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome
dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
 Timely. Tepat Waktu.
Setelah melalui pengelompokan dan pemilihan, serangkaian indikator-indikator yang
terpilih selanjutnya akan dijadikan patokan dalam melakukan pengukuran kinerja pada
tahapan selanjutnya.
B. KOMPONEN PELAKSANAAN EKPD 2011
Komponen pelaksanaan EKPD 2011, terdiri dari:
1. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Berdasarkan
RPJMN 2010 - 2014.
Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah berdasarkan
sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN dengan komponen sebagai
berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik; dan

6. 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
Panduan EKPD 2011 | 11
Selain itu, terdapat pula 3 prioritas nasional lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat;
2. Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Perekonomian.
2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014.
Evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan
dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan di masing-masing provinsi.
3. Evaluasi Tematik.
Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang merupakan isu strategis
Provinsi dan perlu ditindaklanjuti rekomendasi kebijakannya oleh Pemerintah.
Berdasarkan komponen evaluasi tersebut diatas, maka kerangka kerja pelaksanaan
EKPD 2011 dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.
GAMBAR I
Kerangka Kerja Pelaksanaan EKPD 2011

7. C. MEKANISME PELAKSANAAN EKPD 2011
1. Evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan sampai dengan 2010 dan 2011
sesuai dengan RPJMN 2010-2014
GAMBAR 2
Langkah 1: Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011
Tim Sekretariat Nasional, telah mengidentifikasi sejumlah indikator yang akan dievaluasi
serta telah mengidentifikasi capaian 2009, 2010 dan 2011 dari masing-masing indikator
tersebut.
Tim EKPD Provinsi diharapkan dapat melengkapi data yang belum terisi dalam tabel
indikator. Terdapat 2 alternatif cara pengisian data:
1) Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan
sumber data yang sama, atau
2) Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan 2011
yang sama.
Langkah 2: Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010 – Capaian 2011 dan Target
2011

8. Indikator kinerja yang memiliki target kinerja tahunan dalam RPJMN 2010-2014 akan
diidentifikasi oleh Tim Sekretariat Nasional. Beberapa indikator yang memiliki target
kinerja 2010 dan 2011 dalam RPJMN adalah:
 P e rtum buha n e konom i
 Tingka t Ke m is kina n
 Angka P e nga nggura n
 Angka ke m a tia n ba yi
 Ra ta-rata lama sekolah
 Angka ha ra pa n hidup
(Sumber data target kinerja adalah RKP 2010 dan RKP 2011)
Khusus untuk capaian 2011 diutamakan untuk menganalisis indikator yang
memiliki target kinerja diatas. Namun, dipersilakan untuk menambah indikator
selain 6 indikator di atas.
Komponen indikator yang dievaluasi adalah:
Keter
Satua angan
No Prioritas Nasional Indikator
n Indika
tor
1 Reformasi Birokrasi Persentase kasus korupsi yang % U
dan Tata Kelola tertangani dibandingkan dengan
yang dilaporkan
Persentase kab/ kota yang % U
memiliki peraturan daerah
pelayanan satu atap
Persentase kab/kota yang % U
memiliki pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Persentase kab/kota yang telah % U
memiliki e-procurement
Persentase kab/kota yang telah % U
memiliki Perda Transparansi
2 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Tahun U
Angka Partisipasi Murni (SD/MI) % P
Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) % P
Angka melek aksara 15 tahun % P
keatas
3 Kesehatan Angka Kematian Bayi per U
1000
kelahir
an
hidup

9. Angka Harapan Hidup Tahun U
Persentase penduduk ber-KB % U
(contraceptive prevalence rate)
Laju pertumbuhan penduduk % P
4 Penanggulangan Persentase penduduk miskin % U
Kemiskinan
Tingkat pengangguran terbuka % U
5 Ketahanan Pangan PDRB Sektor Pertanian Rp U
Nilai Tukar Petani Rp P
Produksi Padi Ton P
Jumlah Penyuluh Pertanian Orang P
6 Infrastruktur % panjang jalan nasional Baik % U
dalam kondisi:
Sedan % U
g
Buruk % U
Jumlah Pembangunan Rumah Unit U
Sederhana/Provinsi
Perda RTRW Provinsi Unit U
Persentase kab/kota yang telah % P
mensahkan Perda RTRW
7 Iklim Investasi dan Persentase kredit UMKM % U
Iklim Usaha Nilai Realisasi Investasi PMA US$ U
Juta
Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp U
Milyar
Jumlah alokasi kredit perbankan Rp M P
Jumlah tabungan masyarakat Rp M P
8 Energi Rasio Elektrifikasi % U
9 Lingkungan Hidup Persentase luas lahan rehabilitasi % U
dan Pengelolaan dalam hutan terhadap lahan kritis
Bencana Frekuensi terjadi bencana Kali/T P
hn
Persentase ruang terbuka hijau % P
(RTH) di Ibukota Provinsi
Persentase pembentukan Badan % P
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) di kab/kota/provinsi
10 Daerah Tertinggal, Indeks Gini U
Terdepan, Terluar, Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab U
dan Pasca Konflik
Kemiskinan % P
11 Kebudayaan, Jumlah paten (HAKI) Unit U
Kreatifitas, Inovasi
Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang P
dan Teknologi
Jumlah perpustakaan Buah P
Jumlah hasil riset dari lembaga Buah P

10. riset
Prioritas Lainnya
1 Kesejahteraan rakyat IPM Indeks U
Pendapatan per kapita Rp juta / U
tahun
Penyandang masalah sosial % P
Gizi Buruk % P
2 Politik, Hukum, dan Indeks kriminalitas Indeks U
Keamanan Persentase penyelesaian kasus % P
kejahatan konvensional
Persentase penyelesaian kasus % P
kejahatan transnasional
3 Perekonomian Pertumbuhan ekonomi % U
Inflasi % P
Perkembangan PAD % P
Pertumbuhan Ekspor % P
Pertumbuhan Impor % P
Catatan:
 Ke te ra nga n indika tor
o U = Utama
o P = Pendukung
 Indika tor uta m a a da la h m e rupa ka n fokus a na lis is
 Indika tor pe ndukung a da la h indika tor ya ng m e ndukung a na lis is te rha da p
indicator utama.
 Indika tor da n ta rge t kine rja pe r provins i a ka n di be ri an terpisah dari panduan ini.
k

11. BAB III
PENUTUP
Hingga pertengahan Juni 2011 tim EKPD Provinsi Riau telah mengumpulkan
beberapa data dukung yang berkaiatan dengan evaluasi I, II dan III salah satu contoh data
dukung untuk evaluasi tematik, yakni hasil penelitian yang dikeluarkan Perguruan Tinggi
dan hasil penelitian kerja sama disampaikan dalam tabel berikut.
Demikian laporan awal ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan bagi tim
dalam menyusun draft Laporan akhir nantinya.