Dokumen tersebut membahas rencana kerja tim evaluasi kinerja pembangunan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat. Tim akan mengevaluasi capaian prioritas nasional 2010-2011, relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 dengan kondisi di provinsi tersebut, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik di setiap daerah.

2. BAB.I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah
mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:
(1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta
antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5)
menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappenas
dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang saling
terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3)
think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut telah diterbitkan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan
ex-post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap daerah. RPJMN 2010-
2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-2014,
dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun
2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi
I-1

3. pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap
daerah.
Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan agar seluruh
proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam proses yang lebih
independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan
melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33
Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.
B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran
No. Tujuan Sasaran Keluaran
1. Untuk melengkapi baseline 1. Tersedianya baseline data 2009 Dokumen data dasar evaluasi dan
data 2009 dan mengetahui dan hasil evaluasi terhadap dokumen hasil evaluasi terhadap
tingkat pencapaian prioritas capaian prioritas nasional 2010 capaian prioritas nasional 2010 dan
nasional 2010 dan 2011 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2011 berdasarkan RPJMN 2010-
berdasarkan RPJMN 2010- 2010-2014 di tiap daerah. 2014 di tiap daerah.
2014 di tiap daerah.
2.Tersedianya informasi dasar untuk
merumuskan kebijakan terutama
yang berupa langkah penanganan
segera, baik oleh pemerintah
maupun oleh pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi yang Dokumen hasil evaluasi relevansi
relevansi isu strategis, menunjukkan kesesuaian dan atau terhadap isu strategis, sasaran, arah
sasaran, arah ketidaksesuaian antara isu kebijakan, dan strategi
kebijakan, dan strategis, sasaran, arah kebijakan, pengembangan dalam RPJMN
strategi dan strategi pengembangan dalam 2010-2014 dengan kondisi daerah.
pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan
RPJMN 2010-2014 kondisi daerah.
dengan kondisi 2.Tersedianya informasi dasar untuk
daerah melakukan revisi RPJMN oleh
pemerintah dan revisi RPJMD
oleh pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui masalah 1.Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil evaluasi terhadap
spesifik melalui evaluasi terhadap masalah spesifik melalui masalah spesifik melalui evaluasi
tematik di tiap daerah evaluasi tematik di tiap daerah. tematik di tiap daerah.
2.Tersedianya informasi dasar bagi
pemerintah maupun pemerintah
daerah dalam merumuskan
langkah kebijakan mengatasi
masalah spesifik melalui evaluasi
tematik di tiap daerah.
I-2

4. C. Anggota Tim EKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
Penanggungjawab Tim EKPD Provinsi NTB : Prof. Ir. H. Sunarpi, Ph.D
Koordinator Tim EKPD Provinsi NTB : Prof. Ir. Suwardji, M.App., Ph.D
Anggota Tim EKPD Provinsi NTB : 1. Prof. Dr. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi, M.Si., Ph.D
2. Dr. Hailuddin, SE
3. Prof. Dr. Ir. R. Soegeng Prasetyo, M.Agr.S.
4. Dr. Prayitno Basuki, MA
5. Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum
6. Ir. Saptono Waspodo, M.Si
I-3

5. BAB.II.
RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI
A. Rencana Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Sebagai upaya evaluasi terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 di Provinsi Nusa
Tenggara Barat telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengkaji dan merangkum indikator kinerja Prioritas Nasional 2010 dan 2011 yang
terimplementasi di Provinsi NTB;
2. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi NTB dan SKPD terkait dengan
capaian indikator termaksud dalam rangka melengkapi capaiannya Tahun 2010 dan
2011;
3. Merencanakan untuk pelaksanaan FGD dalam rangka konfirmasi data dan informasi
yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya.
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalam
RPJMN 2010-2014
Isu Strategis
RKPD RKPD Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
1.Optimalisasi pengembangan sektor dan
komoditas unggulan wilayah.
Produk unggulan wilayah Nusa Tenggara
didominasi oleh komoditas primer dengan
nilai tambah kecil. Pengembangan mata
rantai industri unggulan yang berbasis
komoditas unggulan wilayah selain
meningkatkan nilai tambah domestik juga
menciptakan lapangan kerja. Hal ini sangat
strategis karena wilayah ini merupakan
wilayah terpadat kedua secara nasional
setelah Jawa-Bali. Kedekatan geografisnya
dengan Jawa-Bali juga merupakan peluang
terbangunnya koridor pengembangan
ekonomi dan pariwisata.
2. Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja
sama dengan negara-negara yang berbatasan
dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wilayah perbatasan dengan negara Timor
Leste hingga kini masih menyimpan
kerawanan sosial politik dengan tingginya
dinamika masyarakat melintasi perbatasan
kedua negara. Apabila tidak dikendalikan
dengan baik, kerawanan ini bisa berkembang
ke arah ketegangan sosial politik yang
berpotensi untuk mengganggu hubungan
diplomatik. Potensi konflik juga terdapat
dalam hal pemanfaatan sumber daya alam di
wilayah laut.
3. Rendahnya interkonektivitas domestik pulau-
pulau di wilayah Nusa Tenggara.
Wilayah Nusa Tenggara yang berbentuk
kepulauan masih dilayani oleh prasarana dan
sarana perhubungan yang minim. Akibatnya,
II-1

6. RKPD RKPD Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
keterkaitan antarpulau masih lemah. Oleh
karena itu, penguatan interkonektivitas
domestik wilayah sangat strategis dalam
upaya memperkuat integrasi perekonomian
wilayah, memperlancar perdagangan
antarpulau dan mobilitas tenaga kerja, serta
meningkatkan skala ekonomi.
4. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat
kemiskinan.
Jika merujuk pada Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tahun 2008, kualitas sumber
daya manusia di wilayah Nusa Tenggara
dapat dikatakan tertinggal dari wilayah-
wilayah lain. Dari total 33 provinsi, peringkat
IPM provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur masing-masing 32 dan 31.
Jika di NTB tingkat kesehatan masyarakat
yang menjadi permasalahan utama, di NTT
tingginya kemiskinan merupakan penghambat
utama pembangunan sumber daya manusia.
5. Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola.
Kinerja aparat birokrasi yang transparan,
akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik
dirasa semakin penting bagi pengembangan
daerah-daerah tertinggal. Tata kelola yang
baik akan memastikan alokasi sumber daya
secara adil tanpa mengabaikan efektivitas dan
efisiensi. Pelayanan publik dan regulasi yang
berkualitas juga berpotensi meningkatkan
daya tarik daerah bagi berlangsungnya
investasi.
6. Potensi konflik antar golongan yang didukung
oleh organisasi massa.
Tingginya frekuensi konflik di masayarakat
menunjukkan tipisnya modal sosial.
Tiadanya rasa saling percaya menjadi
penghambat terbentuknya kerjasama
produktif yang justru diperlukan bagi suatu
komunitas untuk berkembang. Di sisi lain,
modal sosial juga berperan dalam mengurangi
biaya transaksi ekonomi.
7. Ancaman degradasi lingkungan hidup di darat
dan di laut.
Wilayah kepualaun Nusa Tenggara
mempunyai potensi flora dan fauna, di darat
dan di laut. Namun wilayah kepulauan juga
memiliki kerentanan relatif tinggi terhadap
perubahan cuaca dan pemanfaatan sumber
daya alam secara berlebihan. Untuk itu,
pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan
secara arif akan sangat strategis dalam
memastikan terjaganya daya dukung
lingkungan.
II-2

7. Sasaran
RKPD RKPD Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
1. Meningkatnya standar hidup masyarakat
wilayah Nusa Tenggara, yang
ditunjukkan dengan membaiknya
berbagai indikator pembangunan yaitu
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan,
pengangguran, angka kematian bayi,
angka harapan hidup, pengangguran serta
pendapatan per kapita.
2.Meningkatnya standar layanan jasa
pendidikan di wilayah Nusa Tenggara.
3.Meningkatnya standar layanan jasa
kesehatan di wilayah Nusa Tenggara.
4.Berkurangnya ketimpangan kontribusi
perdagangan internasional antara wilayah
Nusa Tenggara bagian barat dengan Nusa
Tenggara bagian timur.
5.Meningkatnya produksi dan produktivitas
perikanan laut dengan terbentuknya
industri pengolahan hasil laut di wilayah
Nusa Tenggara.
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan RPJMN 2010-2014
RKPD RKPD Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
1. Optimalisasi pengembangan sentra
produksi komoditas unggulan, dengan
strategi pengembangan sebagai berikut:
a.mengembangkan sentra produksi rumput
laut.
b.mengembangkan sentra produksi jagung.
c. mengembangkan sentra produksi kakao.
d.mengembangkan sentra produksi
peternakan.
e.mengembangkan sentra produksi
perikanan tangkap.
2. Pengembangan PKN Mataram dan
Kupang sebagai pusat industri
pengolahan komoditas unggulan dan
pariwisata, dengan strategi
pengembangan sebagai berikut:
a.mengembangkan industri pengolahan
rumput laut.
b.mengembangkan industri pengolahan
jagung.
c.mengembangkan industri pengolahan
kakao.
d.mengembangkan industri pengolahan
II-3

8. RKPD RKPD Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
peternakan.
e.mengembangkan industri pengolahan
perikanan tangkap.
3. Pengembangan pariwisata bahari dengan
strategi pengembangan sebagai berikut:
a. meningkatkan aksesibilitas dari sentra-
sentra produksi di Bayan, Keruak,
Batukliang dan sekitarnya melalui
keterpaduan sistem transportasi darat
dan laut.
b. mengembangkan objek pariwisata.
c.meningkatkan kinerja pembangunan
kepariwisataan di sekitar Gili
Trawangan, Air dan Meno yang
memiliki potensi sangat besar melalui
pengembangan fasilitas pendukung
berstandar internasional.
d.mengembangkan kawasan industri
pengolahan bahan tambang dan
perikanan tangkap yang komplementer
dengan keberadaan pelabuhan
internasional Teluk Kupang.
e.meningkatkan aksesibilitas kota Kupang
ke sentra-sentra produksi di sekitarnya.
f.mengembangkan sentra produksi
pertanian tanaman pangan dan
hortikultura, tanaman tahunan, hasil
hutan, perikanan tangkap, wisata
lingkungan, serta wisata bahari.
4. Pemantapan kedaulatan wilayah nasional
melalui pendekatan keamanan dan
kesejahteraan, dengan strategi
pengembangan sebagai berikut:
a.meningkatkan stabilitas keamanan
kawasan perbatasan.
b.mengembangkan kegiatan ekonomi di
kawasan perbatasan.
c. mengembangkan kawasan perbatasan
secara terpadu untuk mendukung fungsi
Pusat Kegiatan Strategis Nasional.
d.menguatkan peran pemerintah daerah
dalam penanganan batas wilayah dan
pengembangan kawasan.
5. Pengembangan infrastruktur yang dapat
menghubungkan antarkota, pulau-pulau,
wilayah tertinggal dan wilayah terpencil,
dengan strategi pengembangan sebagai
berikut:
a.mengembangkan jaringan jalan lintas
Nusa Tenggara.
b.meningkatkan aksesibilitas pulau-pulau
terpencil dan terdepan/terluar.
II-4

9. RKPD RKPD Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
c. mengembangkan jaringan transportasi
penyeberangan antar pulau (pelabuhan).
d.mengembangkan jaringan prasarana
transportasi penyeberangan (pelabuhan)
Lembar dan Sape.
e.mengembangkan jaringan prasarana
transportasi penyeberangan (pelabuhan)
Labuhan Bajo, Waingapu, Sumba, dan
Maropko.
f.mengembangkan jaringan prasarana
pelabuhan laut sebagai Pelabuhan
Nasional di Lembar dan Bima.
g.meningkatkan sarana tranportasi untuk
melayani rute daerah tertinggal.
6. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia untuk mendukung ketersediaan
angkatan kerja berketerampilan dan
erpendidikan tinggi, dengan strategi
pengembangan sebagai berikut:
a.meningkatkan akses pelayanan
pendidikan dan keterampilan kerja.
b.meningkatkan produktivitas angkatan
kerja dan mengembangkan ekonomi
lokal.
c.menyebarkan pembangunan fasilitas
pendidikan ke wilayah Nusa Tenggara.
d.meningkatkan fasilitas pendidikan non
formal.
7. Peningkatan akses fasilitas kesehatan,
dengan strategi pengembangan sebagai
berikut:
a.menyebarkan pembangunan fasilitas
kesehatan.
8. Peningkatan reformasi birokrasi dan tata
kelola, dengan strategi pengembangan
sebagai berikut:
a.meningkatkan kualitas regulasi dan
peraturan daerah.
b.meningkatkan penegakan hukum dan
Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk
penanganan kasus korupsi.
c.meningkatkan kualitas pelayanan
publik.
9. Penanggulangan konflik sosial secara
partisipatif, dengan strategi
pengembangan sebagai berikut:
a.menguatkan kelembagaan kerjasama
antara aparat kepolisian, tokoh agama
dan adat dalam penyelesaian konflik
antar golongan.
b.mengembangkan simpul kerja sama
antara kelompok masyarakat, lembaga
II-5

10. RKPD RKPD Analisis
RPJMN 2010-2014 Rekomendasi
2010 2011 Relevansi
pemerintah, dan swasta.
c.menegakkan hukum yang adil, tidak
diskriminatif terhadap pelaku kejahatan.
10. Peningkatan daya dukung dan
keberlanjutan lingkungan, dengan
strategi pengembangan sebagai berikut:
a.meningkatkan kualitas rencana tata
ruang wilayah.
b.meningkatkan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.
C. Evaluasi Tematik
Dalam rangka evaluasi tematik di Provinsi NTB akan digunakan beberapa kajian terdahulu
yang telah dilakukan oleh pihak ketiga, baik universitas, lembaga donor maupun kerjasama
diantaranya. Adapun beberapa kajian tersebut antara lain:
1. Kerjasama antara AUSAID (Australian Assisstent For International Develipment) –
World Bank – Lembaga Penelitian Universitas Mataram dengan tema Public Analysis
Expenditure Di Kabupaten/Kota dan Provinsi NTB, Tahun 2009;
2. Rekomendasi EKPD Provinsi NTB Tahun 2009 dan 2010;
3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program “Pijar” (Sapi – Jagung – Rumput Laut) Provinsi
NTB Tahun Anggaran 2010; dan
4. LKPJ (Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah) Provinsi NTB Tahun 2010.
II-6

11. BAB.III.
PENUTUP
Sampai saat ini, Tim EKPD Provinsi NTB-Universitas Mataram telah mengumpulkan
dokumen perencanaan dan laporan pencapaian kinerja untuk masing-masing SKPD di tingkat
provinsi. Selain itu, tim telah melakukan pendekatan kepada pihak penyedia data dalam hal
ini BPS Provinsi NTB yang secara prinsip akan bersedia bekerjasama untuk menyediakan
kebutuhan data dalam rangka penyusunan EKPD Provinsi NTB. Data dan informasi yang
dibutuhkan akan disediakan dalam bentuk dokumen yang telah dipublikasi maupun data
olahan sementara yang dimiliki oleh BPS.
Beberapa minggu ke depan, tim akan berkordinasi dengan Bappeda Provinsi NTB
untuk bekerjasama pelaksanaan focus group discussion (FGD) sebagai upaya konfirmasi data
dan informasi yang telah terkumpul. Secara rinci langkah yang telah dan akan dilakukan oleh
tim EKPD Univeristas Mataram dapat dilihat pada jadwal kegiatan sebagai berikut:
III-1

12. Tabel.1. Jadwal Rencana Kegiatan Tim EKPD Universitas Mataram
Waktu Pelaksanaan
Rincian Kegiatan Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
No.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Review RPJMN dan PJMD
2. Pengumpulan Data dan
Informasi
a. Data sekunder
b. FGD
3. Penyusunan Laporan
a. Laporan Awal
b. Draft Laporan Akhir
c. Laporan Akhir
4. Seminar Nasional
5. Perbaikan Laporan
III-2