Ringkasan dokumen: Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara. Tim evaluasi telah dibentuk dan membuat rencana kerja yang meliputi pembagian tugas, pengumpulan data, dan penyusunan laporan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui capaian prioritas nasional dan relevansi dengan kondisi daerah serta masalah spesifik yang dihadapi.

2. BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Evaluasi
Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan
bertanggung jawab kepada pemerintah daerah guna mempercepat peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah diberikan keleluasan untuk
menentukan kebijakan dan program pembangunan berdasarkan karakteristik dan
kemampuan masing – masing daerah di Indonesia.
Dalam kenyatannya, perkembangan daerah otonom sangat berbeda antara
daerah, karena dipengaruhi oleh kondisi demografis, geografis, infrastruktur dan
kemajuan ekonomi serata kapasitas sumberdaya manusia, sehingga sangat
mempengaruhi kinerja pembangunan antar daerah yang berbeda-beda satu dengan
lainnya. Untuk memberikan kondisi yang lebih objektif, maka diperlukan instrumen
yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjas proses
pelaksanaan pembanguan beserta hasil yang dicapai.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan skenario pembangunan yang
diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, guna memanfaatkan seluruh
sumber daya pembangunan di daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensi
perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi kinerja
kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program
dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari pemanfaatan
sumber daya pembangunan,yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi
penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya.
Evaluasi kinerja pembangunan daerah diharapkan dapat mengetahui dan
memberikan masukan berkaitan dengan apakah pembangunan daerah telah
dilaksanakan pada koridor aturan yang telah ditetapkan yang meliputi masukan (input)
yang digunakan, proses (process) dilakukan serta keluaran (output) yang dihasilkan serta
hasil (outcome) yang telah diperoleh. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2011
dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam
rentang waktu 2009-2011. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah
pembangunan daerah telah mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan apakah
masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Untuk
melaksanakan kegiatan tersebut, maka Universitas Khairun telah diberikan kepercayaan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan pengkajian terhadap

3. kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana tahapan kegiatan yang
disampaikan dalam laporan berikut.
Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna
sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan
pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan
sebelumnya.
B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi
1. Tujuan Evaluasi
Tujuan dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2011 adalah :
a. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian
prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 di Maluku
Utara
b. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah, kebijakan dan strategi
pengembangan dalam RPJMN 2010 – 2014 sesuai dengan kondisi daerah
Maluku Utara
c. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di Maluku Utara
2. Sasaran Evaluasi
Sasaran dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 adalah :
a. Tersedianya informasi dasar untuk kebijakan terutama yang berupa langkah
penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah
Maluku Utara
b. Tersedianya informasi dasar untuk melakukan revisi RPJMN oelh pemerintah
dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah Maluku Utara
c. Tersedianya informasi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah
Maluku Utara dalam merumuskan lengkah kebijakan mengatasi masalah
spesifik melalui evaluasi tematik di daerah Maluku Utara.
2

4. 3. Keluaran Evaluasi
Keluaran yang di capai dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011
adalah :
a. Dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian
prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010 – 2014 di Maluku
Utara
b. Dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah
kebijakan dan strategipengembangan dalamRPJMN 2010 – 2014 dengan
kondisi daerah Maluku Utara
c. Dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evalausi tematik di
Maluku Utara
C. Anggota Tim EKPD Provinsi Maluku Utara
Anggota tim EKPD Provinsi Maluku Utara adalah :
1. Dr. Gufran Ali Ibrahim, MS
2. Dr. Husen Alting, SH.,MH
3. Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum
4. Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si
5. Dr. Marwan, SE.,M.Si
6. Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
7. Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum
8. Ramli Rasyid, ST.,MT
3

5. BAB II. RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI MALUKU UTARA
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Kegiatan kerja tim EKPD Provinsi Maluku Utara diawali dengan keikutsertaan
Koordinator dan anggota tim dalam seminar pembekalan di Jakarta pada bulan Mei 2011.
Setelah sekembalinya tim dari kegiatan pembekalan, dilakukan pertemuan pertama pada
tanggal 24 Mei 2011 oleh seluruh anggota tim EKPD Provinsi Maluku Utara dengan
agenda sosialisasi hasil seminar pembekalan di Jakarta, konsolidasi dan penyamaan
persepsi antar tim dan merumuskan rencana kerja Tim. Hasil rumusan rencana kerja tim
evaluasi Provinsi Maluku Utara disajikan pada tabel 1.
Tabel 1. Rumusan Rencana Aktivitas Kerja Tim EKPD Provinsi Maluku Utara
BULAN/WAKTU KEGIATAN (2011)
AKTIVITAS
KETERANGAN
NO KEGIATAN
MEI JUNI JUL AGS SEP OKT NOP DES
1 Pembekalan Tim √ 2 orang
EKPD anggota tim
mengikuti
seminar awal di
Jakarta
2 Rapat koordinasi Tim EKPD Provinsi
1. Rapat Pertama √ Sosialisasi
hasil
pembekalan
2. Rapat Kedua √ Pembagian
Tugas Tim
EKPD
3. Rapat Ketiga √ Evaluasi Kerja
Tim
4. Rapat Keempat Laporan
√
Kemajuan Tim
Penyusunan
5.Rapat Kelima √ Draft Laporan -
Akhir
4

6. 3 Pembuatan √ Pengiriman
Laporan Awal Laporan
4 Draft Akhir √ Pengiriman
Laporan
5 Laporan Akhir √ Pengiriman
Laporan
Pada pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2011 dengan agenda,
pembagian tugas, detail metode analisis, serta pengumpulan data awal dokumen
perencanaan daerah. Hasil pertemuan kedua adalah sebagai berikut :
1. Pembagian Tugas Anggota Tim
Guna mengefektifkan kerja Tim EKPD Provinsi Maluku Utara, maka tim
menyepakati dilakukan pembagian tugas, yaitu melaksanakan kegiatan pengumpulan
data, penyusunan data dan analisis data. Untuk memastikan bahwa data yang diperlukan
sesuai dengan tujuan evaluasi pencapaian, maka di tetapkan pembagian tugas
berdasarkan keahlian dari masing – masing narasumber yang mengacu pada 11 prioritas
nasional yang telah ditetapkan yaitu : 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2)
Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6)
Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan
Pengelolaan Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan Terluar dan Pasca Konflik, 11)
Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi dan Prioritas lainnya 1) Kesejahteraan
Rakyat, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan dan 3) Perekonomian.
. Diskusi ini selain untuk menghimpun informasi yang diperoleh, juga untuk melihat
perbandingan antara agenda RPJMN dan tingkat keberhasilan dokumen perencanaan di
Provinsi Maluku Utara. Pembagian tugas masing-masing anggota tim narasumber
disajikan pada tabel 2.
5

7. Tabel 2. Pembagian Tugas Tim EKPD Provinsi Maluku Utara
No Prioritas Nasional Indikator Narasumber
1 Reformasi Birokrasi Persentase kasus korupsi yang Dr. Husen Alting, SH.,MH
dan Tata Kelola tertangani dibandingkan dengan
yang dilaporkan
Persentase kabupaten/ kota yang Dr. Husen Alting, SH.,MH
memiliki peraturan daerah
pelayanan satu atap
Persentase kabupaten/kota yang Dr. Husen Alting, SH.,MH
memiliki pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Persentase kab/kota yang telah Dr. Husen Alting, SH.,MH
memiliki e-procurement
Persentase kab/kota yang telah Dr. Husen Alting, SH.,MH
memiliki Perda Transparansi
2 Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum
Angka Partisipasi Murni (SD/MI) Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum
Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum
Angka melek aksara 15 tahun Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum
keatas
3 Kesehatan Angka Kematian Bayi Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
Angka Harapan Hidup Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
Persentase penduduk ber-KB Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
(contraceptive prevalence rate)
Laju pertumbuhan penduduk Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
4 Penanggulangan Persentase penduduk miskin Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si
Kemiskinan
Tingkat pengangguran terbuka Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si
5 Ketahanan Pangan PDRB Sektor Pertanian Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
6

8. Nilai Tukar Petani Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
Produksi Padi (Ton) Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
Jumlah Penyuluh Pertanian Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
6 Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam Ramli Rasyid, ST.,MT
kondisi:
Jumlah Pembangunan Rumah Ramli Rasyid, ST.,MT
Sederhana/Provinsi
Perda RTRW Ramli Rasyid, ST.,MT
Persentase kabupaten/kota yang Ramli Rasyid, ST.,MT
telah mensahkan Perda RTRW
7 Iklim Investasi dan Persentase kredit UMKM Dr. Marwan, SE.,M.Si
Iklim Usaha
Nilai Realisasi Investasi PMA Dr. Marwan, SE.,M.Si
Nilai Realisasi Investasi PMDN Dr. Marwan, SE.,M.Si
Jumlah alokasi kredit perbankan Dr. Marwan, SE.,M.Si
Jumlah tabungan masyarakat Dr. Marwan, SE.,M.Si
8 Energi Rasio Elektrifikasi Ramli Rasyid, ST.,MT
9 Lingkungan Hidup Persentase Luas lahan rehabilitasi Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si
dan Pengelolaan dalam hutan terhadap lahan kritis
Bencana
Frekuensi terjadi bencana Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si
Persentase ruang terbuka hijau Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si
(RTH) di Ibukota Provinsi
Persentase pembentukan BPBD di Dr. Abdurahman Baksir, S.Pi.,M.Si
Kab/Kota/Provinsi
10 Daerah Tertinggal, Indeks Gini Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum
Terdepan, Terluar,
dan Pasca Konflik Jumlah Kabupaten Tertinggal Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum
Kemiskinan Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum
11 Kebudayaan, Jumlah paten (HAKI) Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum
7

9. Kreatifitas, Inovasi Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum
dan Teknologi
Jumlah perpustakaan Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum
Jumlah hasil riset dari lembaga Dr. Sahrir Muhammad, M.Hum
riset
Prioritas Lainnya
1 Kesejahteraan rakyat IPM Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum
lainnya
Pendapatan per kapita Dr. Marwan, SE.,M.Si
Penyandang masalah sosial Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum
Gizi Buruk Karmila Ibrahim, SP.,M.Sc
2 Politik, Hukum, dan Indeks kriminalitas Dr. Husen Alting, SH.,MH
Keamanan lainnya
Persentase penyelesaian kasus Dr. Husen Alting, SH.,MH
kejahatan konvensional
Persentase penyelesaian kasus Dr. Husen Alting, SH.,MH
kejahatan transnasional
3 Perekonomian Pertumbuhan ekonomi Dr. Marwan, SE.,M.Si
lainnya
Inflasi Dr. Marwan, SE.,M.Si
Perkembangan PAD Dr. Marwan, SE.,M.Si
Pertumbuhan Ekspor Dr. Marwan, SE.,M.Si
Pertumbuhan Impor Dr. Marwan, SE.,M.Si
Selain tugas diatas, narasumber juga diberikan tanggungjawab untuk mengkaji dan
merumuskan prioritas pembangunan serta menganalisis isu strategis, sasaran, arah
kebijakan dan strategi pengembangan dan penelusuran data sekunder lainnya pada
SKPD terkait. Untuk memperoleh data yang lengkap dan relevan, Tim EKPD Maluku
Utara telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui
Ketua BAPPEDA, sehingga telah ada komunikasi dan kesediaan untuk melaksanakan
kerja sama dalam kegiatan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
8

10. B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
dalam RPJMN 2010 – 2014.
Dalam melakukan identifikasi terhadap RPJMN dan RPJMD serta RKPD Tahun
2010 dan 2011 Maluku Utara, sebelumnya tim telah menyepakati matriks yang akan
dijadikan sebagai alat untuk pengumpulan data, guna memudahkan tim dan narasumber
dalam proses penulisan dan analisis data. Matriks yang direncanakan meliputi Sasaran
pembanguan dalam RPJMN, Sasaran Program RPJMD Maluku Utara, Rencana Kerja
Pembanguan Daerah, Upaya, Capaian, Alokasi Anggaran, Permasalahan dan
Rekomendasi tindak lanjut.
Dari matriks yang direncanakan, telah disepakati untuk masing-masing
narasumber untuk merumuskan indikator dari setiap prioritas dan sasaran pembangunan
yang akan dijadikan sebagai alat penilaian capaian pembanguan daerah. Untuk
membantu narasumber dalam mengidentifikasi indikator tersebut, maka masing-masing
diberikan bahan berupa RPJMN dan RPJMD Maluku Utara serta dokumen perencanaan
daerah lainnya yaitu RKPD Tahun 2009, 2010 dan 2011.
Isu Strategis
RPJMN 2010 – 2014 Indikator Prioritas
1. Optimalisasi pengembangan Penanganan industri
sektor dan komoditas pengolahan Kelapa
unggulan
2. Pembangunan wilayah Sinkronisasi pembangunan
perbatasan, tertinggal dan wilayah
pulau terpencil, dan kawasan
bencana
3. Rendahnya kinerja birokrasi Reformasi birokrasi
dan tata kelola
4. Kualitas sumberdaya manusia
5. Tingginya dampak konflik Rekonsiliasi dan rehabilitasi
Maluku terhadap keamanan dampak konflik
lingkungan, kehidupan sosial
dan ekonomi serta lingkungan
6. Ketergantungan pasokan Peningkatan produksi
pangan dari luar wilayah pangan
sebagai konsukuensi
menurunnya luas areal dan
produksi tanaman pangan
7. Konservasi sumber daya alam Memberdayakan Kearifan
dan lingkungan hidup serta Lokal
mitigasi bencana
9

11. Sasaran
RPJMN 2010 - 2014 Analisis Prioritas
1. Meningkatnya standar Pertumbuhan ekonomi,
hidup masyarakat kemiskinan, pengangguran,
wilayah Maluku Utara di angka kematian bayi, angka
tunjukkan dengan harapan hidup dan
membaiknya indikator pendapatan perkapita
pembangunan
2. Meningkatnya produksi Luas kawasan konservasi
dan produktivitas sektor laut, pemberdayaan
perikanan masyarakat pesisir
3. Berkembangnya Pembangunan infrastruktur
jaringan dan
meningkatnya
transportasi
4. Mewujudkan Pengembangan kawasan
keseimbangan sentra produksi
pembangunan wilayah
Maluku bagian utara dan
selatan
5. Mewujudkan Sinkronisasi pembangunan
keseimbangan pulau-pulau kecil
pembangunan wilayah
darat, pesisir dan pulau-
pulau kecil
10

12. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
RPJMN 2010 – 2014
1. Pengembangan sentra produksi
komoditas unggulan.
2. Penguatan kedaulatan wilayah nasional
melalui pendekatan kesejahteraan dan
keamanan.
3. Peningkatan reformasi birokrasi dan
tata kelola
4. Peningkatan kualitas sumber daya
manusia untuk mendukung
ketersediaan angkatan kerja
berketrampilan dan berpendidikan tinggi
5. Peningkatan harmoni kehidupan
masyarakat dengan kemajemukan
agama, golongan.
6. Percepatan pemulihan kondisi sosial
ekonomi masyarakat
7. Peningkatan ketahanan pangan di
tingkat wilayah
8. Pemanfaatan sumberdaya alam dan
lingkungan hidup secara berkelanjutan
9. Peningkatan kewaspadaan dini
terhadap potensi bencana alam
11

13. C. Evaluasi Tematik
Evaluasi tentang isu terpenting yang bersifat strategi di daerah Maluku Utara telah
dilakukan oleh Universitas khairun kerjasama dengan pihak ke tiga dalam hal ini adalah
pemerintah daerah, di antaranya adalah penelitian tentang batas wilayah “ Batas Wilayah
Administrasi Pemerintahan kabupaten dan Kota Di Provinsi Maluku Utara “.
Dari hasil penelitian ada beberapa rekomendasi yang di berikan di antaranya
adalah :
1. Butuh kearifan bersama pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan untuk
menata batas-batas wilayahnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor non hukum
yang diyakini oleh masyarakat desa penyangga sejak turun temurun berupa
penggunaan tanda alamiah sebagai pembatas suatu wilayah.
2. Pemda Provinsi harus memfasilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
melakukan penetapan dan penegasan batas wilayah pemerintahan antar kabupaten
dan kota yang berpedoman pada batas-batas alamiah yang telah digunakan
masyarakat untuk menandai batas wilayah desa-desa mereka sebagai dasar
penegasan batas wilayah kecamatan dan kabupaten/kota, sebagaimana Permendagri
No. 1 tahun 2006 Jo Permendagri No. 27 tahun 2006.
3. Penetapan dan penegasan batas wilayah ini kemudian harus diperdakan oleh
Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai bentuk legitimasi terhadap batas-batas
wilayah kontinental suatu kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi maluku Utara,
sebagai formula pencegahan terjadinya sengketa antar kabupaten dan kota, karena
perseturuan batas wilayah ini sangat berimplikasi pada terganggunya pelayanan
publik.
4. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara harus memfasilitasi pembentukan badan
dan atau nama lainnya tugas pokoknya mengatur kerjasama dalam pengelolaan
wilayah perbatasan yang komposisinya melibatkan unsur masing-masing pemda
kabupaten/kota dalam rangka menciptakan interkoneksitas antar wilayah dalam
12

14. wilayah Provinsi Maluku Utara, karena pada tataran akar rumput telah dilaksanakan
turun-temurun.
5. Khusus untuk kasus Desa penyangga antar kab. Halmahera Barat dan Halmahera
Utara, butuh komitmen dan ketegasan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk
secara tegas memutuskan status keenam desa tersebut dengan berbagai
pendekatan, diantaranya :
a. Berdasarkan local authority goverment atau spare of authority yakni jangkauan
kewenangan / pengaruh dari pemerintahan setempat yang tolak ukurnya di lihat
dari besarnya kontribusi dan partisipasi masyarakat terhadap program-program
pemda kabupaten. Dalam konteks keenam desa, maka wilayah kabupaten
Halmahera Utara desa penyangganya adalah Dumdum dan Gamsungi,
sedangkan Desa Akelamo, Tetewang, Bobaneigo, dan Pasir putih lebih condong
kepemerintahan Kab. Halmahera Barat.
b. Berdasarkan batas alam yang telah dipergunakan dan diyakini serta
keberlangsungannya turun-temurun, dianggap sebagai penanda batas wilayah
KPS Jailolo dan KPS Tobelo yakni Kali Dogot (ake doko-doko) yang bermuara di
desa Tobobo, sebagai pertimbangan penetapan dan penegasan batas kontinental
antar kabupaten Halbar dan Halut, sebagaimana diisyaratkan permendagri No. 27
tahun 2006 tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Jo Permendagri No.
1 tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Batas Daerah.
c. Atas dasar legitimasi yuridis penggunaan batas alamiah, maka dimintakan kepada
pemerintah pusat untuk merevisi kembali Peraturan Pemerintah No. 42 tahun
1999 karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat yang berdomisili pada
desa-desa penyangga.
13

15. d. Melakukan uji materiil terhadap PP 42/1999 tentang tentang Pembentukan dan
Penataan Beberapa Kecamatan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku
Utara dalam Wilayah Provinsi Maluku.
e. Menjadikan keenam desa penyangga dua kabupaten ini sebagai proyek
percontohan (pilot projecht) baik pemerintahan, pelayanan publik maupun
program-program pemberdayaan masyarakat melalui penganggaran bantuan
sosial.
f. Dalam rangka penyelesaian batas wilayah dapat dilakukan dengan dua
pendekatan yaitu; penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui penyelesaian
dengan menggunakan Undang-undang Otonomi Daerah dan dengan melakukan
pembentukan peraturan perundang-undangan serta penyelesaian melalui
Mahkamah Aggung, penyelesaian non hukum, pertama dapat dilakukan dengan
melalui penyelesaian musyawarah yang di dalamnya dapat dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
tentang Arbitrase, sebagai sarana untuk mencari solusi penyelesaian konflik batas
wilayah antar daerah. Kedua, dengan melakukan kerja sama antar daerah
sebagaimana yang di tentukan pada Pasal 195 Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004. Ketiga, melakukan pendekatan sosial budaya sebagai langkah
penyelesaian dengan menggali kerifan lokal.
14

16. BAB III. PENUTUP
Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Maluku
Utara, tim kerja EKPD melaksanakan 5 (lima) kali pertemuan dengan agenda (1)
sosialisasi hasil pembekalan dan menyamakan persepsi, (2) pembagian tugas kerja tim
EKPD, detail metode analisis, pengumpulan data awal serta (3) evaluasi hasil kerja tim
EKPD untuk mengetahui perkembangan masing-masing kerja tim terutama menyangkut
dengan data yang telah diperoleh dari masing-masing SKPD terkait indikator kinerja
pemerintah daerah, (4) evaluasi perkembangan perolehan data SKPD serta melakukan
analisis dari data yang telah diperoleh dan pertemuan ke (5) membahas dan menganalisis
finalisasi data yang telah diperoleh dengan SKPD terkait dengan menggunakan metode
Focus Disscusion Group (FGD)
Demikian laporan awal yang disampaikan, sebagai suatu pertanggungjawaban
tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TIM EKPD Maluku Utara, dengan harapan
rencana kegiatan kedepan dapat dilaksanakan dengan baik.
Ternate, 15 Juni 2011
Koordinator Tim
Dr. Gufran Ali Ibrahim, MS
15