Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Banten

2. KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan
perkenanNya maka Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi
Banten dapat diselesaikan dengan baik.
Penyusun laporan adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor KEP.54/M.PPN/HK/04/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Pembentukan Tim
Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 di 33 Provinsi.
Dalam menyusun laporan awal ini, Tim Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)
Serang yang diberi tugas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Banten, telah membuat
master schedule dan pembagian tugas tim. Di samping itu, Tim telah melakukan rapat
pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi
Banten untuk menyempurnakan tabel pencapaian indikator kinerja RPJMN 2010-2014
Provinsi Banten (terutama untuk tahun 2009, 2010,2011) serta meminta dokumen RKPD
2010 dan RKPD 2011. Tim juga sedang melakukan analisis data yang telah diperoleh sesuai
dengan bidang kajian masing-masing di Provinsi Banten.
Sistematika/Outline laporan dan struktur setiap bab disesuaikan dengan petunjuk
yang termuat dalam Buku Panduan EKPD 33 Provinsi 2011 yang dikeluarkan oleh Bappenas.
Tim mohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan.
Sehubungan dengan itu, Tim mengharapkan tanggapan dan saran perbaikan atas laporan
ini.
Akhirnya Tim mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah memberikan data, penjelasan, saran , serta bantuannya dalam penyusunan
laporan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Serang, Juni 2011
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Rektor,
Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc
NIP.19610522 198803 1 001
i

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Evaluasi ………………………………………………………… 2
B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi…………………………………….. 4
C. Anggota Tim Evaluasi …………………………………………………………… 5
BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI BANTEN
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 ….................. 7
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi
Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 ................................................... 8
C. Evaluasi Tematik ............................................................................................11
BAB III PENUTUP ……………………………………………………………………………….17
ii

4. BAB I
PENDAHULUAN
1

5. A. Latar Belakang Evaluasi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan
pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar
daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan
daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5)
menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4
peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan
(policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan ; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan
penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebut,
telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang di dalamnya
mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post.
Terkait dengan peran utama Bappenas di atas, maka evaluasi tahunan terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian juga
pencapaian di tiap daerah termasuk di Provinsi Banten.
RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
2

6. 3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
Tiga prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN 2010-
2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja
RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,
arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi
daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.
Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan harapan
agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsung dalam
proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja
Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.
3

7. B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi
No Tujuan Sasaran Keluaran
1. Untuk melengkapi 1. Tersedianya baseline data Dokumen data dasar
baseline data 2009 2009 dan hasil evaluasi evaluasi dan dokumen
dan mengetahui terhadap capaian prioritas hasil evaluasi terhadap
tingkat pencapaian nasional 2010 dan 2011 capaian prioritas nasional
prioritas nasional berdasarkan RPJMN 2010- 2010 dan 2011
2010 dan 2011 2014 di tiap daerah. berdasarkan RPJMN
berdasarkan RPJMN 2. Tersedianya informasi dasar 2010-2014 di tiap daerah
2010-2014 di tiap untuk merumuskan
daerah. kebijakan terutama yang
berupa langkah
penanganan segera, baik
oleh pemerintah pusat maupun
oleh pemerintah daerah.
2 Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil evaluasi
relevansi isu strategis, yang menunjukkan relevansi terhadap isu
sasaran, arah kesesuaian dan atau strategis, sasaran, arah
kebijakan, dan ketidaksesuaian antara isu kebijakan, dan strategi
strategi pengembangan strategis, sasaran, arah pengembangan dalam
dalam RPJMN 2010- kebijakan, dan strategi RPJMN 2010-2014
2014 dengan kondisi pengembangan dalam dengan kondisi daerah.
daerah RPJMN 2010-2014 dengan
kondisi daerah.
2. Tersedianya informasi dasar
untuk melakukan revisi
RPJMN oleh pemerintah
dan revisi RPJMD oleh
pemerintah daerah.
3 Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil evaluasi
masalah spesifik terhadap masalah spesifik terhadap masalah spesifik
melalui evaluasi melalui evaluasi tematik di melalui evaluasi tematik di
tematik di tiap daerah tiap daerah. tiap daerah.
4

8. 2. Tersedianya informasi dasar
bagi pemerintah maupun
pemerintah daerah dalam
merumuskan langkah
kebijakan mengatasi
masalah spesifik melalui
evaluasi tematik di tiap
daerah.
C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi Banten
1. Prof. Dr. Bambang Triadji
2. Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, MSc.
3. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.
4. Drs. H. M. Syadeli Hanafi, MPd.
5. Asep Ridwan, ST., MT.
6. Darlaini R. Nasution, SE., MM
7. Dr. Aliudin, SP., MP.
8. Rina Yulianti, S.IP., M.Si.
Sekretariat
1. Drs. Suwarso
2. Rosada, SE
3. Doni Wahyu Pribadi, A.md
5

9. BAB II
RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI
BANTEN
6

10. Rencana Kerja Tim EKPD Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
Master Schedule Kegiatan Secara Keseluruhan Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2011
Bulan Mei Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan Bulan Oktober Bulan Bulan
September November Desember
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
No AGENDA
Seminar Awal EKPD oleh Bappenas
1 (11-12 Mei)
Rapat Tim untuk menjelaskan materi
Seminar Bappenas, pembuatan master
2 schedule, dan pembagian tugas Tim
(19 Mei)
Rapat dengan Bappeda Provinsi Banten
3
di Untirta (27 Mei)
Koordinasi dengan Bappeda Provinsi
4 Banten untuk pengisian tabel indikator
kinerja RPJMN di Banten
Pembuatan Draft Laporan Awal oleh Tim
5 EKPD
Pengiriman Laporan Awal ke Bappenas
6 (21 Juni)
Audiensi dengan POLDA Banten dan
7 pengolahan data yang didapat
Audiensi dengan Inspektorat, Biro
AdPem, dan Biro Pemerintahan Provinsi
8 Banten dan pengolahan data yang
didapat
Audiensi dengan BPS, Dindik, dan
9 Distanak Provinsi Banten dan
pengolahan data yang didapat
5

11. Audiensi dengan Dinkes, Dinas Bina
Marga&Tata Ruang, Dinas Sumber Daya
10 Air& Pemukiman Provinsi Banten dan
pengolahan data yang didapat
Audiensi dengan Dinas Koperasi &UKM,
Biro Ekonomi, dan Bank Indonesia
11
Provinsi Banten dan pengolahan data
yang didapat
Audiensi dengan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, BPPMD, Dishutbun
12 Provinsi Banten dan pengolahan data
yang didapat
Audiensi dengan Badan Perpustakaan
Daerah, Balitbangda, dan Kanwil Hukum
13
& HAM dan pengolahan data yang
didapat
Audiensi dengan Disperindagkop,
14 Dinsosnaker, DPKAD Provinsi Banten
dan pengolahan data yang didapat
15 Pembuatan Draft Laporan Akhir EKPD
16 Rapat final Draft Laporan Akhir
Pengiriman Draft Laporan Akhir ke
17
Bappenas (20 Sept)
Rapat Pembuatan Materi Presentasi
18 Laporan Akhir
19 Penyusunan Materi Presentasi
Seminar Akhir EKPD di Bappenas (Nov.
20 Awal)
Rapat Revisi Laporan Akhir setelah
21 diseminarkan
22 Revisi Laporan Akhir
Pengiriman Laporan Akhir dan Ringkasan
23 Eksekutif (15 Des)
6

12. A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Master Schedule Rencana Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober Bulan November Bulan Desember PIC
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
No AGENDA
Prioritas 1. Reformasi Birokrasi Rina Yulianti, S.IP.,
1
Dan Tata Kelola M.Si.
2 Prioritas 2. Pendidikan Dr. Aliudin, SP., MP.
3 Prioritas 3 : Kesehatan Dr. Aliudin, SP., MP.
Prioritas 4 : Penanggulangan Asep Ridwan, ST.,
4
Kemiskinan MT.
Prioritas 5 : Program Aksi
5
Dibidang Pangan Dr. Aliudin, SP., MP.
Prioritas 6 : Infrastruktur Darlaini R. Nasution,
6
SE., MM
Prioritas 7 : Iklim Investasi Dan Darlaini R. Nasution,
7
Iklim Usaha SE., MM
Prioritas 8 : Energi Asep Ridwan, ST.,
8
MT.
Prioritas 9 : Lingkungan Hidup
9
Dan Pengelolaan Bencana Dr. Aliudin, SP., MP.
Prioritas 10 : Daerah Terdepan,
10 Terluar , Tertinggal Dan Pasca Rina Yulianti, S.IP.,
Konflik M.Si.
Prioritas 11 :Kebudayaan,
11 Kreatifitas,Dan Inovasi Asep Ridwan, ST.,
Teknologi MT.
3 Prioritas Lainnya :
Prioritas 12 :Kesejahteraan Asep Ridwan, ST.,
12
Rakyat MT.
Prioritas 13: Politik, Hukum, dan
13 Keamanan lainnya Rina Yulianti, S.IP.,
M.Si.
Prioritas 14: Perekonomian Darlaini R. Nasution,
14
lainnya SE., MM
7

13. B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014
Master Schedule Rencana Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pengembangan dalam
RPJMN 2010-2014
a. Isu Strategis
Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober
No PIC
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
RPJMN 2010-2014
Ketimpangan pembangunan intra-regional
1 wilayah Jawa-Bali Darlaini R. Nasution, SE.,
MM
Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali Darlaini R. Nasution, SE.,
2
MM
Belum optimalnya potensi peningkatan nilai
3 Darlaini R. Nasution, SE.,
tambah dari aktivitas perdagangan internasional
MM
Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai
4
salah satu lumbung pangan nasional Dr. Aliudin, SP., MP.
Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk
5 di wilayah metropolitan
Jabodetabek dan sekitarnya
Dr. Aliudin, SP., MP.
Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat
6
pertumbuhan ekonomi Asep Ridwan, ST., MT.
7 Menurunnya daya dukung lingkungan
Dr. Aliudin, SP., MP.
8 Tingginya kasus tindak pidana korupsi Rina Yulianti, S.IP., M.Si.
Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek
9
vital Rina Yulianti, S.IP., M.Si.
Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM
10 dalam menghadapi persaingan global
Asep Ridwan, ST., MT.
Besarnya dampak bencana alam terhadap
11 kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi
masyarakat Dr. Aliudin, SP., MP.
8

14. b. Sasaran
Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober
PIC
No
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
RPJMN 2010-2014
Meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-
Bali, yang ditunjukkan dengan membaiknya
1 berbagai indikator kemiskinan, pengangguran,
angka kematian bayi, angka harapan hidup
serta pengangguran
Asep Ridwan, ST., MT.
Menurunnya konsentrasi penduduk di wilayah
2
Jawa-Bali; Rina Yulianti, S.IP., M.Si.
Mewujudkan kawasan lindung sebesar 30 persen
3
dari wilayah Jawa-Bali; Dr. Aliudin, SP., MP.
Mewujudkan wilayah DAS sebesar 30 persen dari
4
luas wilayah DAS Dr. Aliudin, SP., MP.
Menurunkan indeks gini PDRB/kapita wilayah
5 Jawa-Bali perdesaan perkotaan dan Darlaini R. Nasution, SE.,
wilayah utara selatan menjadi < 0.2; MM
Meningkatnya stabilitas keamanan dari aksi
6
terorisme; Rina Yulianti, S.IP., M.Si.
Membaiknya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
7
untuk kota-kota di wilayah Jawa-Bali. Rina Yulianti, S.IP., M.Si.
9

15. c. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Bulan September Bulan Oktober
PIC
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
No RPJMN 2010-2014
1 Percepatan pembangunan wilayah perdesaan Darlaini R. Nasution, SE., MM
2 Penguatan keterkaitan desa kota Darlaini R. Nasution, SE., MM
3 Percepatan pembangunan wilayah selatan Jawa Darlaini R. Nasution, SE., MM
4 Penguatan produktivitas ekonomi dan investasi Darlaini R. Nasution, SE., MM
Percepatan transformasi struktur ekonomi di
5
Jawa-Bali Darlaini R. Nasution, SE., MM
Peningkatan nilai surplus perdagangan
6
internasional Asep Ridwan, ST., MT.
7 Pengembangan industri unggulan potensial Asep Ridwan, ST., MT.
8 Pengembangan jasa pariwisata dan perdagangan Darlaini R. Nasution, SE., MM
Mempertahankan fungsi Jawa-Bali sebagai
9
lumbung pangan nasional Dr. Aliudin, SP., MP.
Pengembangan pola distribusi penduduk di
10
wilayah Jawa-Bali secara lebih seimbang Rina Yulianti, S.IP., M.Si.
Pengurangan tingkat pengangguran di pusat-
11
pusat pertumbuhan ekonomi Asep Ridwan, ST., MT.
Pemeliharaan dan pemulihan fungsi kawasan
12
lindung Dr. Aliudin, SP., MP.
Pemeliharaan dan pemulihan sumber daya air
13
dan lahan Dr. Aliudin, SP., MP.
Penanganan ancaman bencana banjir dan
14
longsor Dr. Aliudin, SP., MP.
Peningkatan pemberantasan korupsi akibat
15 kompleksitas birokrasi, proses perizinan,
dan lemahnya penegakan hukum Rina Yulianti, S.IP., M.Si.
16 Meminimalkan ancaman terorisme Rina Yulianti, S.IP., M.Si.
10

16. Pengembangan kapasitas SDM sejalan dengan
17 transformasi ekonomi ke arah sektor
sekunder (industri pengolahan) dan tersier (jasa) Asep Ridwan, ST., MT.
Peningkatan IPM di Provinsi Banten terutama
18
dari komponen AHH dan RLS Asep Ridwan, ST., MT.
Minimalisasi dampak kerugian akibat kejadian
19
bencana alam Dr. Aliudin, SP., MP.
C. Evaluasi Tematik
Evaluasi tematik akan dilakukan terhadap isu penting yang bersifat strategis di Provinsi Banten. Evaluasi ini akan dilakukan
oleh Tim EKPD Provinsi Banten bersama LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UNTIRTA yang terdiri dari
Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, Dr. Aliudin, SP., MP., dan Darlaini R. Nasution, SE., MM, (mereka bertiga juga sebagai
anggota Tim EKPD Provinsi Banten) dengan melihat dokumen-dokumen penelitian dan pengabdian masyarakat yang
dilakukan oleh para dosen Untirta. Dari beberapa dokumen yang ada akan diambil 1 atau 2 isu strategis yang akan
disampaikan kepada Tim EKPD Provinsi Banten sebagai masukan.
11

17. Selanjutnya perlu ditambahkan di sini bahwa sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Tim
EKPD Provinsi Banten, di bawah ini disajikan indikator sementara tentang pencapaian kinerja
pembangunan daerah Provinsi Banten yaitu seperti tertera pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Kinerja RPJMN 2010-2014 di Provinsi Banten (sementara)
Agenda Sa- Sumber Data Kete-rangan
No pembangunan Indikator tuan 2009 2010 2011
1 Reformasi
Prosentase Jumlah kasus
Birokrasi dan
korupsi yang tertangani Indikator
Tatakelola % 90 Polda Banten
dibandingkan dengan yang Utama
dilaporkan
Prosentase kab/kota yang
BPK-RI dan
memiliki pelaporan Wajar Indikator
% 25 25 37,5 Inspektorat
Tanpa Pengecualian (WTP) Utama
Daerah
[%]
Prosentase kabupaten/ kota
Biro Indikator
yang memiliki peraturan % 83
Pemerintahan Utama
daerah pelayanan satu atap
Biro
Persentase kab/kota yang Indikator
% Administrasi
telah memiiliki e-procurement Utama
Pembangunan
Persentase kab/kota yang Biro Hukum
Indikator
telah memilki perda % atau Biro
Utama
transparansi pemerintahan
2 Pendidikan Tahu LKPJ Dindik Indikator
Rata-rata lama sekolah 8.15 8.10
n Banten & BPS Utama
Angka Partisipasi Murni Indikator
% 97.5 99,0 Dindik Banten
(SD/MI) Pendukung
Angka Partisipasi Kasar Indikator
% 107.28 Dindik Banten
(SD/MI) Pendukung
Angka melek aksara 15 Indikator
% 97.6 Dindik Banten
tahun keatas Pendukung
3 Kesehatan per
1000
Bappeda & Indikator
Angka Kematian Bayi (AKB) kelahi 25 22.8
Dinkes Banten Utama
ran
hidup
Tahu Bappeda & Indikator
Angka Harapan Hidup 68 68,34
n Dinkes Banten Utama
Persentase penduduk ber-
Indikator
KB (contraceptive prevalence % 12.09 Dinkes Banten
Utama
rate)
Indikator
Laju pertumbuhan penduduk % 2.19 2.77 BPS
Pendukung
4 Penanggulang
Bappeda Indikator
an Persentase penduduk miskin % 7.64 7.16
&Dinsos-naker Utama
Kemiskinan
Tingkat pengangguran % 14.97 13.68 BPS &Dinsos- Indikator
12

18. terbuka naker Utama
5 Ketahanan PDRB sektor pertanian atas Juta 6,481,410 Distanak Indikator
Pangan 8.201.130,00
dasar harga konstan 2000 Rp .00 Banten & BPS Utama
Rata-rata nilai tukar petani Distanak Indikator
% 99.84 103.71 103.50
per tahun Banten & BPS Pendukung
Distanak Indikator
Produksi Padi Ton 1,849,008 2,048,152 1,953,505.00
Banten & BPS Pendukung
Distanak Indikator
Jumlah Penyuluh Pertanian Orang
Banten & BPS Pendukung
6 Infrastruktur Panjang jalan nasional
berdasarkan dalam kondisi:
Dinas Bina
Marga dan Indikator
§ Baik Km 110,92 74.33
Tata Ruang& Utama
Dept PU
Dinas Bina
Marga dan Indikator
§ Sedang Km 294,98 14.89
Tata Ruang& Utama
Dept PU
Dinas Bina
Marga dan Indikator
§ Buruk Km 84,50 59.44
Tata Ruang& Utama
Dept PU
Dinas Sumber
Jumlah Pembangunan Indikator
Unit daya Air dan
Rumah Sederhana/Provinsi Utama
Permukiman
Indikator
Perda RTRW Provinsi Unit 1 BAPPEDA
Utama
Persentase kab/kota yang
Indikator
telah mensahkan Perda % 25 BAPPEDA
Pendukung
RTRW
7 Iklim Investasi Dinas Koperasi
Indikator
Persentase kredit UMKM % dan UKMK
Utama
bersama BI
dan Iklim US$ Biro Ekonomi Indikator
Nilai Realisasi Investasi PMA 1.467.536 5,850,000
Usaha Juta dan BKPMD Utama
Nilai Realisasi Investasi Rp 13,860,00 Biro Ekonomi Indikator
5.581.183
PMDN Milyar 0 dan BKPMD Utama
Biro Ekonomi
Jumlah alokasi kredit Rp Indikator
dan Bank
perbankan Milyar Pendukung
Indonesia
Biro Ekonomi
Rp Indikator
Jumlah tabungan masyarakat dan Bank
Milyar Pendukung
Indonesia
8 Energi Kementrian Indikator
Rasio Elektrifikasi % 70,04 67,29 70,4
ESDM Utama
9 Lingkungan
Persentase luas lahan
Hidup dan Dishutbun Indikator
rehabilitasi dalam hutan % 2,97
Pengelolaan Banten Utama
terhadap lahan kritis
Bencana
Badan
kali/th Penanggulang Indikator
Frekuensi terjadi bencana
n an Bencana Pendukung
Daerah
Persentase ruang terbuka
Bappeda Kota Indikator
hijau (RTH) di Ibukota %
Serang Pendukung
Provinsi
13

19. Persentase pembentukan Badan
Badan Penanggulangan Penanggulang Indikator
%
Bencana Daerah (BPBD) di an Bencana Pendukung
kab/kota/provinsi Daerah
10 Daerah Indikator
Indeks Gini BPS
Tertinggal, Utama
terdepan, BPPMD dan
Indikator
Terluar, dan Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab Biro
Utama
Pasca Konflik Pemerintahan
BPS dan Indikator
Kemiskinan %
BPPMD Pendukung
11 Kebudayaan, Balitbangda
Kreatifitas, dan Kanwil Indikator
Jumlah paten (HAKI) Unit
Inovasi, dan Hukum dan Utama
teknologi HAM
Jumlah dosen peneliti Dindik dan Indikator
Orang
PTN/PTS Balitbangda Pendukung
Badan
Indikator
Jumlah perpustakaan Buah Perpustakaan
Pendukung
Daerah
Jumlah hasil riset dari Indikator
Buah Balitbangda
lembaga riset Pendukung
Prioritas Lainnya
1 Kesejahteraan Indeks Pembangunan Bappeda dan Indikator
Rakyat 70,3
Manusia BPS Utama
Juta Indikator
Pendapatan per kapita 11,30 BPS
Rp Utama
Indikator
Penyandang masalah sosial Dinas Sosial
Pendukung
Indikator
Prevalensi Gizi buruk % 1,04 0.7 Dinkes Banten
Pendukung
Prevalensi Gizi Indikator
% 7,91 Dinkes Banten
kurang/sedang Pendukung
2 Politik,
Indek Indikator
Hukum, dan Indeks Kriminalitas 61,5 Polda Banten
s Utama
Keamanan
Prosentase Penyelesaian
Indikator
Kasus Kejahatan % 61,1 Polda Banten
Pendukung
Konvensional
Prosentase Penyelesaian
Indikator
Kasus Kejahatan Trans % 99,3 Polda Banten
Pendukung
Nasional
3 Perekonomian Indikator
Laju Pertumbuhan ekonomi % 5,89 5.82 BPS
Utama
Indikator
Laju Inflasi % 11,90 6.1 0.85 BPS dan BI
Pendukung
Dinas
Pendapatan
Indikator
Perkembangan PAD % Keuangan dan
Pendukung
Aset Daerah
(DPKAD)
14

20. BPS dan Dinas
Perindustrian Indikator
Pertumbuhan Ekspor %
dan Pendukung
Perdagangan
BPS dan
Dinas
Indikator
Pertumbuhan Impor % Perindustrian
Pendukung
dan
Perdagangan
Keteranga:
1. SKPD /instansi yang diberi warna merah adalah yang akan dilakukan
audiensi/FGD oleh Tim
2. Kolom yang berwarna kuning adalah data yang diperoleh dari Bappeda yang akan dikonfirmasikan
dengan SKPD/instansi terkait
15

21. BAB III
PENUTUP
16

22. Tugas yang dibebankan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan
daerah Provinsi Banten tahun 2011 merupakan tugas yang cukup berat karena Tim harus
menyelesaikan tugas tersebut di tengah-tengah kesibukan masing-masing anggota Tim sebagai
dosen serta pejabat struktural di Untirta. Namun demikan diharapkan dengan bimbingan Bappenas
serta bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten, instansi-instansi
vertikal di Provinsi Banten, dan semua pihak yang terkait , maka tugas tersebut akan dapat
diselesaikan oleh Tim dengan baik dan tepat pada waktunya.
17

23. 1