Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali

2. LAPORAN AWAL
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2011
KERJASAMA
DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS
DENGAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2011

3. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat
menyusun Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan di Daerah Bali. Dalam
laporan awal ini berisi latar belakang, tujuan dan keluaran evaluasi, serta
rencana kerja dan perkembangan persiapan tim evaluasi provinsi. Laporan ini
disusun oleh Tim Independen Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Bali dari
Universitas Udayana, berdasarkan atas telaah data awal serta diskusi dari para
anggota Tim dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Bali.
Oleh karena ini merupakan laporan awal, tentunya masih sangat jauh dari apa
yang diharapkan. Berkaitan dengan hal itu Tim sangat mengharapkan kritik dan
saran serta masukan dari semua pihak agar nantinya apa yang menjadi tujuan
Evaluasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 2011 dapat dilaksanakan secara
optimal. Adapun tujuan Evaluasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 2011
yaitu mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014, dengan fokus utama untuk
mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan
2011 di Provinsi Bali; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan
strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi
daerah; dan (3) evaluasi tematik di Provinsi Bali.
Pada kesempatan ini Tim sangat berterimakasih kepada Ketua Bappeda
Provinsi Bali serta semua pihak yang telah membantu sehingga Laporan Awal
ini dapat terwujud.
Denpasar, Juni 2011
Rektor Universitas Udayana
Prof. Dr.dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM)
NIP : 19480628 197903 1 001
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
ii
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

4. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..........................….......................................... 1
B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi ................................................. 3
C. Anggota Tim Evaluasi .............................................................. 3
BAB II RENCANA KERJA TIM EVALUASI
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan
2011 Berdasarkan RPJMN 2010 – 2014............................ 5
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan Dan
Strategi Pengembangan .................................................. 6
C. Evaluasi Tematik ............................................................... 7
BAB III PENUTUP
A. Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah Bali 2010 ..................................................................... 10
B. Telaah Awal Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010
dan 2011 dan Relevansi Isu Strategis Nasional di Provinsi
Bali .......................................................................................... 10
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
iii
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

5. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan Tim Evaluasi Provinsi Bali
Tahun 2010..................................................................................
9
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
iv
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

6. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Tahapan Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 6
2010 dan 2011 ………….…………………………………..
Gambar 2. Tahapan Evaluasi Relevansi Isu Strategis, Sasaran, 7
Arah Kebijakan Dan Strategi Pengembangan..................
Gambar 3. Tahapan Evaluasi Tematik .............................................. 8
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
v
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

7. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan
sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar
fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin
tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis
(Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian
PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1)
pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2)
koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran
penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut
dari peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 1
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

8. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-
post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak
diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap daerah.
RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
Tiga prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada
RPJMN 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat
pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2)
relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di
tiap daerah.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 2
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

9. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi
No Tujuan Sasaran Keluaran
1 Untuk melengkapi 1. Tersedianya baseline data Dokumen data dasar
baseline data 2009 2009 dan hasil evaluasi evaluasi dan
dan mengetahui terhadap capaian prioritas dokumen hasil
tingkat pencapaian nasional 2010 dan 2011 evaluasi terhadap
prioritas nasional berdasarkan RPJMN 2010- capaian prioritas
2010 dan 2011 2014 di tiap daerah. nasional 2010 dan
berdasarkan 2011 berdasarkan
RPJMN 2010-2014 2. Tersedianya informasi dasar RPJMN 2010-2014 di
di tiap daerah. untuk merumuskan tiap daerah.
kebijakan terutama yang
berupa langkah
penanganan segera, baik
oleh pemerintah maupun
oleh pemerintah daerah.
2 Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil
relevansi isu yang menunjukkan evaluasi relevansi
strategis, sasaran, kesesuaian dan atau terhadap isu
arah kebijakan, dan ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran,
strategi strategis, sasaran, arah arah kebijakan, dan
pengembangan kebijakan, dan strategi strategi
dalam RPJMN pengembangan dalam pengembangan
2010-2014 dengan RPJMN 2010-2014 dengan dalam RPJMN 2010-
kondisi daerah kondisi daerah. 2014 dengan kondisi
daerah.
2. Tersedianya informasi
dasar untuk melakukan
revisi RPJMN oleh
pemerintah dan revisi
RPJMD oleh pemerintah
daerah.
3 Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil
masalah spesifik terhadap masalah spesifik evaluasi terhadap
melalui evaluasi melalui evaluasi tematik di masalah spesifik
tematik di tiap tiap daerah. melalui evaluasi
daerah tematik di tiap
2. Tersedianya informasi daerah.
dasar bagi pemerintah
maupun pemerintah daerah
dalam merumuskan langkah
kebijakan mengatasi
masalah spesifik melalui
evaluasi tematik di tiap
daerah.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 3
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

10. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi
Para anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bali / Universitas
Udayana tahun 2011 terdiri dari 8 orang narasumber sebagai berikut.
1. Prof. Dr. dr. I Made Bakta , Sp.PD (KHOM), Rektor Universitas Udayana
yang juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana, ahli di bidang kesehatan.
2. Prof Dr I Komang Gde Bendesa, M.A.D.E., Pembantu Rektor I Universitas
Udayana yang juga merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas
Udayana, ahli di bidang ekonomi.
3. Prof. Ir. I Nyoman Norken, SU, Ph.D., Dosen Tetap Fakultas Teknik
Universitas Udayana, ahli di bidang teknik sipil
4. Prof. Dr. Ketut Sudibia, SU., Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas
Udayana, ahli di bidang ekonomi dan kependudukan.
5. Prof. Dr. Ir. Made Antara, MS., Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas
Udayana, ahli di bidang sosial ekonomi pertanian.
6. Prof. Dr. Made Sudiana Mahendra, MSc., Dosen Tetap Fakultas Teknologi
Pertanian Universitas Udayana, ahli di bidang lingkungan.
7. Dr. dr. Putu Gde Adiatmika. Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana, ahli di bidang kesehatan.
8. Prof. Dr. Made Suyana Utama, SE., MS. Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana, ahli di bidang ekonomi pembangunan.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 4
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

11. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
BAB II
RENCANA KERJA TIM
EKPD PROVINSI BALI
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Berdasarkan RPJMN 2010 – 2014.
Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah
berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN
dengan komponen sebagai berikut:
1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2) Pendidikan;
3) Kesehatan;
4) Penanggulangan Kemiskinan;
5) Ketahanan Pangan;
6) Infrastruktur;
7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8) Energi;
9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik; dan
11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
Selain itu, terdapat pula 3 prioritas nasional lainnya, yaitu:
1) Kesejahteraan Rakyat;
2) Politik, Hukum, dan Keamanan;
3) Perekonomian.
Langkah-langkah evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011
seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.1 adalah:
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 5
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

12. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Langkah 1: Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011
Langkah 2: Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010 – Capaian 2011 dan
Target 2011
Langkah 3: Analisis
Langkah 4: Rekomendasi
Gambar 2.1
Tahapan Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan Dan Strategi
Pengembangan
Evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan di masing-
masing provinsi dengan langkah-langkah seperti Gambar 2.2 adalah:
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 6
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

13. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Langkah 1: Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan RPJMN 2010-2014
Langkah 2: Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan dengan kondisi provinsi
Langkah 3: Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan sasaran, arah kebijakan
dan strategi pengembangan.
Gambar 2.2
Tahapan Evaluasi Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan Dan
Strategi Pengembangan
C. Evaluasi Tematik
Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang merupakan isu
strategis Provinsi dan perlu ditindaklanjuti rekomendasi kebijakannya oleh
Pemerintah. Hasil evaluasi isu terpenting yang bersifat strategis di daerah
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 7
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

14. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
merupakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau
bekerjasama dengan pihak lainnya.
Tujuan dari evaluasi tematik adalah:
• Mengakomodasi usulan kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah
dari hasil kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.
• Menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya.
Gambar 2.3
Tahapan Evaluasi Tematik
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 8
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

15. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 9
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

16. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
BAB III
PENUTUP
A. Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bali
2011
Rapat pertama para narasumber dan para anggota Tim EKPD Provinsi Bali
tahun 2011 dilakukan tanggal 7 Juni 2011 di Gedung Pascasarjana di Denpasar.
Rapat juga dihadiri staf Bidang Statistik Bappeda Provinsi Bali. Rapat persiapan
tersebut membahas teknik pengumpulan data, membuat rencana kerja dan
jadwal kegiatan yang akan dilakukan mulai dari mengumpulan data awal sampai
selesainya laporan final pelaksanaan EKPD di Provinsi Bali.
Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ini mendapat
dukungan dan bantuan sepenuhnya dari Bappeda Provinsi Bali berkaitan
dengan memberikan data sekunder yang telah tersedia.
B. Telaah Awal Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 dan
Relevansi Isu Strategis Nasional di Provinsi Bali
Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya
terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa
depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.
Pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada
pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan
yang terbaik bagi kemajuan daerahnya. Hal ini sejalan dengan amanat UU No.
32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 10
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

17. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program
pembangunan di daerah masing-masing.
Dengan kondisi demografis, geografis, infrastruktur, potensi, serta kapasitas
sumberdaya manusia yang berbeda-beda membawa konsekwensi adanya
perbedaan kinerja pembangunan daerah. Perbedaan kinerja antar daerah
tersebut akan menyebabkan kesenjangan kemajuan dan kesejahteraan antar
daerah dan sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan apabila
tidak dilakukan pemantauan, evaluasi dan pemecahan secara cermat dan terus
menerus. Salah satu instrumen terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan di
daerah adalah evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional di daerah, evaluasi
tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban apakah pelaksanaan
pembangunan telah berjalan pada jalur yang benar berkaitan dengan berbagai
indikator yang telah ditetapkan seperti masukan (input) yang telah ditetapkan,
proses (process) yang telah dilaksanakan, keluaran (output), serta hasil yang
dicapai (outcome).
Dalam kurun waktu 2010 dan 2011, pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali
mengacu pada RENSTRA 2003-2008 dengan visi “Terwujudnya Bali Dwipa
Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”. Renstra 2003-2008 dibuat sebelum
adanya RPJM Nasional 2004-2009, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD 2008-2013) Provinsi Bali dibuat padan tahun 2008
saat terjadinya pergantian Gubernur kepala daerah Provinsi Bali dengan visi
“Mewujudkan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahera” yang juga disebut
Bali Mandara.
Dalam Renstra Provinsi Bali 2003-2008 prioritas pembangunan yang
dicanangkan sebagai berikut:
a. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan dengan:
b. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan.
c. Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan.
d. Peningkatan Kesempatan Kerja, Investasi dan Ekspor.
e. Pemberdayaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 11
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

18. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
f. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan
Hindu.
g. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Di pihak lain, dalam RPJMD Provinsi Bali 2008-2013 prioritas pembangunan
tertuang pada misi sebagai berikut:
a. Mewujudkan Bali yang Berbudaya, Metaksu, Dinamis, Maju dan Modern,
dengan tujuan meningkatkan dan mutu pendidikan, kesehatan, IPTEK, peran
perempuan, kelestarian budaya Bali, daya saing, kecerdasan masyarakat
dalam berpolitik dan pemerintahan yang bersih serta dan berwibawa.
b. Mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis, serta bebas dari
Berbagai Ancaman, dengan tujuan mewujudkan pengaturan tata ruang,
pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan fungsi kawasan lindung,
pengendalian dan pengaturan pertumbuhan serta persebaran penduduk,
meningkatkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama serta
mewujudkan sistem keamanan yang berstandar internasional.
c. Mewujudkan Bali yang Sejahtera dan Sukerta Lahir Bathin, dengan tujuan
meningkatkan daya beli masyarakat melalui pembangunan ekonomi
kerakyatan yang tangguh, pengembangan industri kecil dan rumahtangga,
serta industri pengolahan hasil (pertanian, kelautan dan perikanan),
pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata yang
saling mendukung, serta pengembangan prasarana dan sarana publik.
Walaupun RENSTRA 2003-2008 dibuat sebelum adanya RPJM Nasional 2004-
2009, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
2008-2013) Provinsi Bali dibuat padan tahun 2008, akan tetapi arah rencana
pembangunan baik yang tertuang dalam RENSTRA maupun RPJMD telah
sejalan dengan RPJM Nasional yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga
berbagai indikator pembangunan nasional dapat diukur sesuai dengan rencana
pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Bali.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 12
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

19. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Dari telaah terhadap Misi dan Misi Renstra Provinsi Bali 2003-2008, RPJMD
2008-2013, dapat dikatakan bahwa pembangunan di Provinsi Bali sudah relevan
dengan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya dalam
RPJMN 2010-2014. Hal ini dapat dilihat bahwa Visi dan Misi pembangunan
daerah Bali sangat mendukung ketiga agenda pembangunan nasional yaitu:
1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, serta
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dari telaah data awal menunjukan bahwa ada indikasi pembangunan daerah di
Provinsi Bali telah efektif, yang mana indikator capaiannya sesuai dengan
target yang ditetapkan dan menunjukkan kondisi yang terus membaik dari tahun
ke tahun, serta mempunyai relevansi dengan pembangunan nasional,
Walaupun demikian Tim EKPD Provinsi Bali akan mencoba melakukan evaluasi
yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi isu strategis sasaran, arah
kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 di Provinsi
Bali, sehingga diharapkan hasil EKPD Provinsi Bali tahun 2011 ini benar-benar
dapat dijadikan pedoman di dalam menjawab permasalahan pembangunan baik
di Provinsi Bali maupun di tingkat nasional.
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 13
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

20. Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Bali
Tabel. 1. Rencana Kerja dan Jadwal Kegiatan Tim Evaluasi Provinsi Bali Tahun 2011
Bulan/Minggu pada Tahun 2011
No Uraian Kegiatan Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pembekalan di Jakarta
2 Rapat persiapan
3 Pengumpulan Data Awal
4 Rapat Pembahasan Laporan
Awal
5 Laporan Awal
6 Pengumpulan Data Sekunder
7 Rapat Pembahasan Data
Sekunder
8 Wawancara Dengan SKPD
9 Rapat Analisis Data
10 Penyiapan Draft Laporan Ahkir
11 Verifikasi Laporan
12 Rapat/Diskusi Terbatas
Dengan Pemprov
13 Penyesaian Draft Laporan
Akhir
14 Seminar Draft Laporan Akhir di
daerah
15 Seminar Draft Laporan Akhir di
Jakarta
16 Perbaikan Draft Laporan Ahkir
17 Penyerahan Laporan Akhir
Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 9
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas