Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Bangka Belitung oleh Universitas Bangka Belitung

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantari
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN..................................................................................1
1.1 Latar Belakang dan Tujuan.............................................................1
1.2 Keluaran..........................................................................................1
1.3 Metodologi.......................................................................................2
1.4 Sistematika Penulisan Laporan ......................................................3
BAB II HASIL EVALUASI .................................................................................5
2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI...................6
2.1.1. Capaian Indikator....................................................................6
2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ................10
2.1.3. Rekomendasi Kebijakan .....................................................13
2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA........................16
2.2.1 Capaian Indikator..................................................................16
2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol................21
2.2.3 Rekomendasi Kebijakan.......................................................26
2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI.......................................29
2.3.1 Capaian Indikator..................................................................29
2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol...............34
2.3.3 Rekomendasi Kebijakan ....................................................38
2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM..................41
2.4.1 Capaian Indikator....................................................................41
2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol..................49
2.4.3 Rekomendasi Kebijakan ......................................................50
2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT........................................52
2.5.1 Capaian Indikator..............................................................…..52
2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol.................56
2.5.3 Rekomendasi Kebijakan .....................................................59
BAB III KESIMPULAN......................................................................................61

4. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang dan Tujuan
Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan
nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih
baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.
Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan
dan program pembangunan di daerah masing-masing.
Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai
relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-
2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah
mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan
manfaat dari pembangunan daerah tersebut.
Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna
sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan
pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah
dilakukan sebelumnya.
Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal
guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan
daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON).
1.2. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi:
• Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di 33 provinsi
• Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di 33 provinsi sesuai
sistematika buku panduan
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 1

5. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
1.3. Metodologi
Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil
adalah sebagai berikut:
(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang
memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).
(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator
pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.
(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak
dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.
(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna
negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan
terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif).
Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan
semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah.
Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi
jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk
indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:
• persentase penduduk miskin
• tingkat pengangguran terbuka
• persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak
• presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
• presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial
Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4).
Sehingga:
Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100%
- tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan
sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut
usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5
Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk
masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1.
Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah
Relevansi dan Efektivitas.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 2

6. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan
yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini,
relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah
sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.
Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara
hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas
pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah
membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui:
Pengamatan langsung
Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan
di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik,
lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait.
Pengumpulan Data Primer
Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan
tanggapan peserta diskusi.
Pengumpulan Data Sekunder
Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah,
Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
1.4. Sistematika Penulisan Laporan
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang dan Tujuan
1.2. Keluaran
1.3. Metodologi
1.4. Sistematika Penulisan Laporan
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 3

7. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
BAB II HASIL EVALUASI
Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta
identifikasi tujuan pembangunan daerah.
2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
2.1.1. Capaian Indikator
2.1.2. Analisis Capaian
2.1.3. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
2.1.4. Rekomendasi Kebijakan
2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
2.2.1. Capaian Indikator
2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
2.2.3. Rekomendasi Kebijakan
2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
2.3.1. Capaian Indikator
2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
2.3.3. Rekomendasi Kebijakan
2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
2.4.1 Capaian Indikator
2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
2.4.3 Rekomendasi Kebijakan
2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.5.1 Capaian Indikator
2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
2.5.3 Rekomendasi Kebijakan
BAB III. KESIMPULAN
Menyimpulkan apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah
relevan dan efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 4

8. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
BAB II
HASIL EVALUASI
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi yang relatif baru
berdiri sebagai sebuah provinsi sendiri, meski demikian, keberadaan provinsi ini yang
sudah memasuki usia 10 tahun merupakan rentang yang cukup panjang untuk
menyelenggarakan sebuah sistem pemerintahan yang relevan dan efektif. Kenyataanya,
sejumlah persoalan mendera, carut marut pengelolaan timah, pengaturan sistem
transportasi yang belum optimal, proses replace sumber daya alam yang belum berjalan
dengan baik, dan kendala sosial geografis yang masih relatif bermasalah. Beberapa hal
tersebut yang nampak tidak optimal menyebabkan dalam deskprisi data yang didapatkan
pada bagian setelah tulisan ini memperlihatkan bahwa pembangunan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada berbagai indikator capaian mayoritas tidak relevan dan
tidak efektif. Kalaupun ada beberapa indikator yang relevan dan efektif, setidaknya grafik
yang ditunjukkan tidak stabil atau mengalami siklus naik dan turun dari tahun ke tahun.
Tantangan utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bagaimana
mengatasi persoalan penambangan yang mengeruk kekayaan alamnya, sementara
proses pergantian sektor ini belum berjalan memadai. Tantangan lain terkait dengan
kendala geografis sebagai wilayah kepulauan yang menyebabkan akses ke beberapa
wilayah tersendat dan menyebabkan akses terhadap pelayanan publik pun mengalami
kendala. Selebihnya, persoalan ancaman masuknya budaya-budaya secara cepat melalui
jalur pelabuhan menjadi tantangan tersendiri.
Sejalan dengan itu, tujuan pembangunan daerah sendiri yang menyasar
percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menciptakan masyarakat yang
dinamis dan demokratis, dan melestarikan dan membangkan potensi sosial budaya di
daerah ini masih terus diusahakan agar dapat terwujud. Berbagai kendala yang menjadi
tantangan utama kiranya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dan dievaluasi
dari waktu ke waktu agar kualitas pembangunan daerah dari tahun ke tahun akan
semakin relevan dan efektif.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 5

9. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
2.1
TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
2.1.1. Capaian Indikator
Indikator capaian yang digunakan dalam pembahasan Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi adalah bentuk persentase yang berjumlah 8 (delapan) indikator capaian.
Metode yang digunakan untuk menentukan capaian Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi adalah sebagai berikut:
(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang
memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). Adapun
indikator pendukung tersebut adalah sebagai berikut::
a. Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang
dilaporkan
b. Persentase aparat yang berijazah S 1
c. Persentase jumlah kab/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap
d. Gender Development Index (GDI)
e. Gender Empowerment Meassurement (GEM)
f. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi
g. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif
h. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres
(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator
pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.
(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase, maka tidak
dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. Indikator pendukung
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi semuanya memiliki satuan persentase.
(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif,
maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih
dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Indikator
pendukung Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi tidak ada yang memiliki makna
negatif.
(5) Dalam hal, tidak tersedia data, maka perhitungan tetap dilakukan dengan mengurangi
jumlah pembagi dari total keseluruhan capaian.
(6) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi
jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya).
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 6

10. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Tabel Indikator dalam Bentuk Persentase
No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Persentase Jumlah kasus 100 100 100 100 100 enam
korupsi yang tertangani kasus
dibandingkan dengan yang sdg
dilaporkan proses
2. Presentase aparat yang - - - - 42,06 41,81
berijazah minimal S1
3. Persentase jumlah - 14,28 14,28 14,28 42,85 71,42
kabupaten/kota yang memiliki
peraturan daerah pelayanan
satu atap
4. Gender Development Index 54,34 55,44 66,3 67 - -
(GDI)
5. Gender Empowerment 39,61 40,22 59,1 59,4 - -
Meassurement (GEM)
6. Tingkat partisipasi politik - - 71,3 - - -
masyarakat dalam Pemilihan
Kepala Daerah Provinsi
7. Tingkat partisipasi politik - - - - - 69,87
masyarakat dalam Pemilihan
Legislatif
8. Tingkat partisipasi politik - - - - - 69
masyarakat dalam Pilpres
Jumlah Nilai Hasil 193,95 209,94 310.98 240.68 184,91 252,1
Penyusun Indikator Hasil 3 4 5 4 3 4
Nilai Indikator Hasil 64,65 52,485 62,196 60,17 61,63 63,025
Tabel Indikator Outcomes Daerah dan Tren Daerah
No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Tingkat Pelayanan Publik dan 64,65 52,485 62,196 60,17 61,63 63,025
Demokrasi
2 Tren Daerah - -0,2 0,2 -0,03 0,02 0.02
70
60
50
40
30 Outcomes daerah
Trend daerah
20
10
0
-10
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Capaian Outcomes Daerah dan Tren Daerah
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 7

11. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Untuk menganalisis Relevansi dan Efektivitas, berikut ini adalah capaian outcomes
nasional dan tren nasional
Tabel Indikator Outcomes Nasional dan Tren Nasional
No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi 9,97 10,33 10,64 10,20 10,33 0,00
2 Tren Nasional 0,04 0,03 -0,04 0,01 -1,00
12
10
8
6
Nasional
4 Tren Nasional
2
0
-2
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik capaian Outcomes Nasional dan Tren Nasional
Tabel Relevansi dan Efektivitas
No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Outcomes Nasional 9,97 10,33 10,64 10,20 10,33 0,00
2 Outcomes Daerah 64,65 52,485 62,196 60,17 61,63 63,025
70
60
50
40
Outcomes Nasional
30 Outcomes Daerah
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 8

12. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Grafik Relevansi dan Efektivitas
Tabel Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah
No Tren 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Tren Nasional - 0,04 0,03 -0,04 0,01 -1,00
2 Tren Daerah - -0,2 0,2 -0,03 0,02 0.02
0,2
0
-0,2
-0,4 Tren Nasional
Tren Daerah
-0,6
-0,8
-1
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah
Analisis Relevansi
Analisis ini digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan
yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini,
relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan
atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.
Memperhatikan capaian pembangunan daerah sebagaimana terlihat dalam tabel di atas,
grafik menunjukkan bahwa mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, kinerja
pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relevan dengan kinerja
pembangunan secara nasional.
Capaian kinerja terlihat sangat relevan di setiap tahun, dimana capaian pembangunan
nasional hanya bergerak pada level 9 sampai dengan level 10. Sementara capaian
pembangunan daerah berada level terendah 52 dan level tertinggi 64.
Tingkat relevansi capaian pembangunan daerah dengan capaian pembangunan nasional
hanya dapat terlihat sampai dengan tahun 2008, mengingat data capaian pembangunan
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 9

13. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
nasional pada tahun 2009 masih nol. Begitupula dengan data capaian pembangunan
daerah masih menunjukkan data estimasi/sementara. Namun demikian secara umum,
dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan nasional di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung relevan.
Analisis Efektivitas
Analisis ini digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak
pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat
dari sejauhmana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Melihat data yang tersaji di atas, dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum stabil. Grafik yang naik turun
menunjukkan bahwa pembangunan di provinsi ini tidak efektif. Namun demikian untuk 2
tahun terakhir, yaitu pada tahun 2008 dan 2009 terus mengalami kenaikan. Berikut grafik
capaian outcomes daerah yang naik turun tersebut:
70
60
50
40
Outcomes Daerah
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Capaian Outcomes Daerah
Grafik di atas menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tidak efektif pada rentan tahun 2004 – 2007. Sementara ditahun 2008 dan 2009 tidak lagi
mengalami penurunan. Kondisi yang sama sebetulnya ditampakkan juga pada kinerja
pembangunan nasional yang capaian outcomesnya naik turun.
2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol (How and way)
Ada dua komponen utama dalam pengukuran indikator Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi, yaitu:
1. Pelayanan Publik
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 10

14. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
2. Demokrasi
Ke-8 indikator yang terdapat pada dua komponen utama tersebut menunjukkan capaian
angka yang kerapkali sangat baik, namun pada beberapa indikator justru kurang baik.
Beberapa capaian indkator sepesifik dan menonjol itu adalah:
Aparat Pemerintah Berijazah Minimal S1
Presentase aparat pemerintah yang berijazah minimal S1 pada tahun 2009 mengalami
penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat pada grafik
sebagai berikut :
42,1
42,05
42
41,95
41,9 Aparat Berijazah S1
41,85
41,8
41,75
41,7
41,65
2008 2009
Berdasarkan grafik di atas, persentase aparat pemerintah berijazah S1 pada tahun 2008
adalah 42,06. Sementara pada tahun 2009 mengalami penurunan pada level 41,81.
Penurunan ini menunjukkan bahwa disatu sisi semakin sedikit aparat pemerintah yang
berijazah S1 dan sisi lain berarti semakin banyak pula aparat pemerintah yang telah
melanjutkan tingkat pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, seperti pada tingkat
Magister (strata 2), bahkan sampai tingkat Doktor (strata 3). Hal ini menunjukkan sudah
tingginya kesadaran aparat pemerintah akan pentingnya pendidikan bagi kalangan
birokrasi. Kesadaran itu pun tentunya tidak hanya untuk memenuhi syarat formal
kenaikan golongan atau tunjangan, namun lebih dari itu adalah peningkatan pengetahuan
yang dimiliki agar mampu memecahkan berbagai masalah pembangunan di daerah.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 11

15. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
PERDA Pelayanan Satu Atap
Persentase jumlah kabupaten/kota di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki
peraturan daerah pelayanan satu atap dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :
80
70
60
50
40 Perda Pelayanan 1 Atap
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Perda pelayanan satu atap merupakan mekanisme yang menjadi kebutuhan dan tuntutan
akan tranparansi dan reformasi birokrasi oleh masyarakat. Pada tahun 2004 terlihat
belum ada Perda pelayanan 1 atap. Namun demikian, ditahun berikutnya sudah mulai
ada meskipun tidak ada peningkatan sampai dengan tahun 2007. Namun hal ini masih
dapt diterima mengingat setiap kab/kota tidaklah mudah untuk dengan segera menyusun
Perda ini karena harus dibuat secara cermat dan membutuhkan kerjasama, koordinasi
dan sinergi dari berbagai instansi terkait dengan pelayanan publik.
Adanya peningkatan pada tahun 2008 dan 2009 memperlihatkan bahwa Perda pelayanan
satu atap ini telah menjadi kebutuhan setiap daerah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Pertama, adanya tuntutan dari masyarakat akan adanya Perda tersebut,
terlebih apabila didaerah tetangganya sudah ada. Kedua, Perda tersebut memang
kebutuhan dari daerah dalam rangka efektivitas pelayanan publik dan mencegah
maraknya pungli diberbagai instansi perizinan.
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Tingkat partisipasi politik masyarakat ini sebenarnya pendiskripsiannya menjadi sangat
sempit ruang lingkupnya, yaitu hanya pada saat Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan
Legislatif dan puncaknya pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang
kesemuanya diagendakan 5 tahun sekali. Namun demikian hal tersebut dapat dijadikan
salah satu indikator outcomes demokrasi. Berikut grafik tingkat partiipasi politik
masyarakat pada Pilkada, Pileg dan Pilpres yang sebenarnya tidak dapat begitu
dikomparasikan mengingat waktunya penyelenggaraannya bisa saja tidak bersamaan,
kecuali untuk Pileg dan Pilpres ditahun yang sama, yaitu 2009. Sementara Pilkada di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung diselenggarakan pada tahun 2006.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 12

16. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
71,5
71
70,5
70
2006
69,5
2009
69
68,5
68
67,5
Pilkada Pileg Pilpres
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa ada penurunan partisipasi politik masyarakat.
Di sini dapat dikatakan terjadi penurunan, melihat dari sisi waktu antara pelaksaan pileg
Pilkada dan Pileg hanya berselang 3 tahun dimana jumlah pemilih tidak akan berbeda
jauh. Penurunan ini menunjukkan masyarakat lebih tertarik pada pemilihan gubernur yang
tentunya banyak menyangkut isu daerah dan para kontestannya figur yang lebih dikenal.
Berbeda dengan Pileg yang biasanya peserta lebih banyak dan dampak keterpilihannya
kelak belum dapat dijamin. Begitu pula dengan pilpres yang semakin menurun
dibandingkan Pilkada dan Pileg. Fenomena ini bisa disebabkan oleh faktor yang sama
pada Pileg tadi atau juga pada faktor-faktor yang lain, mengingat skala pemilihannya
membawa figur nasional, isu nasional dan munculnya koalisi partai dalam tahapan
Pilpres.
Peningkatan Capaian
Selain isu-isu spesifik dan menonjol seperti diuraikan di atas, indikator-indikator capaian
lain menunjukkan capaian angka yang baik. Terjadi peningkatan kualitas pada indikator,
seperti pada persentase kasus korupsi yang tertangani, angka Gender Development
Index (GDI) dan Angka Gender Empowerment Meassurement (GEM) yang terus
meningkat dari tahun ke tahun.
2.1.3. Rekomendasi Kebijakan
Dari beberapa indikator di atas terlihat terjadi peningkatan Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini tentu saja harus
dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara pada beberapa indikator lain menunjukkan
capaian yang tidak stabil bahkan semakin menurun.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 13

17. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan demokrasi ke depan
di propinsi Laskar Pelangi ini, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Aparat Penegak Hukum
Salah satu indikator yang telah memiliki capaian yang baik adalah persentase
penanganan kasus korupsi dengan yang dilaporkan. Meskipun capainnya saat sudah
baik, namun yang terpenting adalah capaian tersebut tetap stabil dan semakin meningkat
secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu sangat diperlukan
adanya peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum serta dilengkapi
sarana dan prasarana yang memadai dan sistem yang baik.
2. Memperbanyak program beasiswa bagi birokrat
Grafik capaian persentase aparat pemerintah yang berijazah minimal S1 menunjukkan
peningkatan yang baik. Hal ini sangat penting berkaitan dengan peningkatan kualitas
pelayanan publik dan bagaimana aparat pemerintah mampu untuk mengahadapi
tantangan berbagai permasalahan di masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan
merupakan salah satu jawabannya. Perlu diperbanyak program beasiswa bagi aparat
pemerintah dan yang lebih penting lagi harus dihilangkan oleh aparat pemerintah bahwa
melanjutkan pendidikan bukan hanya sekedar untuk naik golongan dan tunjangan, namun
lebih dari itu lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap daerah wajib memiliki Perda Pelayanan Satu Atap
Salah satu permasalahan birokrasi diseluruh dunia adalah maraknya praktek “pungli”
yang selalu ada disetiap instansi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan
penerbitan dokumen atau perizinan dan jelas yang menjadi korban adalah masyarakat itu
sendiri. Beberapa daerah kabupaten/kota di Propinsi Kepualauan Bangka Belitung telah
memiliki Perda Pelayanan Satu Atap. Namun dari grafik terlihat bahwa belum seluruh
daerah memiliki perda tersebut. Oleh karena itu, perlu ada intervensi dari pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi, bahkan dari masyarakat sendiri yang menuntut adanya
perda ini, sehingga birokrasi yang panjang dapat dipotong dan pungli dapat diberantas.
4. Program Peningkatan partisipasi perempuan di bidang kesehatan, pendidikan,
dunia kerja dan politik
Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Meassurement (GEM)
dipropinsi ini memang memiliki capaian yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun
apabila dikomparasikan dengan propinsi lain, kita jauh tertinggal. Oleh karena itu Badan
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 14

18. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak dan semua
instansi terkait perlu untuk melakukan program partisipasi perempuan di bidang
kesehatan, pendidikan, dunia kerja dan politik. DI bidang kesehatan, kesehatan ibu dan
anak harus semakin ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menaikkan angka harapan
hidup perempuan. Begitu pula di bidang pendidikan, peningkatan angka melek huruf dan
rata-rata lama sekolah bagi perempuan harus menjadi prioritas melalui program
pendidikan gratis dan menghilangkan stiga bahwa perempuan tidak harus sekolah tinggi.
Disamping itu, tingginya tenaga kerja perempuan dan ketertibatannya dalam lembaga
legislatif, eksekutif dan yudikatif akan meningkatkan angka GDI dan GEM.
5. Meningkatan kesadaran politik, peran pemerintah dan partai politik
Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam berbagai agenda pemilu, bail Pilkada, Pileg
maupun Pilpres dari grafik terlihat mengalami penurunan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh
banyak faktor sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dengan
menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Jadi kesadaran itu bukan muncul hanya
memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik untuk melakukan “pencoblosan”
selama 5 tahun sekali, namun tumbuh kesadaran bahwa kita adalah bagian dari politik
negara yang arah kemajuan bangsa ini juga menjadi tanggungjawab kita. Disamping itu,
peran pemerintah dan partai politik sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran politik
tersebut dan juga harus dapat membuktikan apa-apa yang mereka janjikan pada saat
kampanye, sehingga masyarakat tidak apatis dan kemudian mengambil pilihan tanpa
pilihan alias “golput”.
2.2
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 15

19. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
2.2.1. Capaian Indikator
Indikator capaian yang digunakan dalam pembahasan Tingkat Kualitas Sumber Daya
Manusia adalah bentuk persentase dan bentuk angka. Terdapat 15 indikator capaian
berbentuk persentase dan 2 indikator berbentuk angka yang dijelaskan dalam bentuk
tabel terpisah.
Metode yang digunakan untuk menentukan capaian Tingkat Kualitas Sumber Daya
Manusia adalah sebagai berikut:
(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang
memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). Adapun
indikator pendukung tersebut adalah sebagai berikut:
a. Angka partisipasi murni SD/MI
b. Angka putus sekolah SD
c. Angka putus sekolah SMP/MTs
d. Angka putus sekolah SMA/K/MA
e. Angka melek aksara 15 tahun
f. Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs
g. Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah
h. Umur harapan hidup (UHH)
i. Angka kematian bayi (AKB)
j. Angka kematian ibu (AKI)
k. Prevalensi gizi buruk
l. Prevalensi gizi kurang
m. Persentase tenaga kesehatan perpenduduk
n. Persentase penduduk ber-KB
o. Persentase laju pertumbuhan penduduk
(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator
pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.
(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase, maka tidak
dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. Adapun indikator yang
tidak termasuk dalam penghitungan indikator hasil adalah sebagai berikut:
a. Rata-rata nilai akhir SMP/MTs
b. Rata-rata nilai akhir SMA/K/MA
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 16

20. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif,
maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih
dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Contoh pada
Angka putus sekolah yang bermakna negatif. Sementara itu, pada kasus persentase
melampaui seratus persen sebagai standard perhitungan, maka angka dimaksud
dibuat minus dari seratus persen, misalnya pada indikator Angka Kematian Ibu (AKI).
(5) Dalam hal, tidak tersedia data, maka perhitungan tetap dilakukan dengan mengurangi
jumlah pembagi dari total keseluruhan capaian.
(6) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi
jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya).
Tabel Indikator dalam Bentuk Persentase
No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Angka partisipasi murni 89,57 91,59 92,03 93,79 96,94
SD/MI
2. Angka putus sekolah SD 1,11 0,98 0,67 0,68 0,53
(98,89) (99,02) (99,33) (99,32) (99,47)
3. Angka putus sekolah 2,97 2,95 2,52 2,03 1,61
SMP/MTs (97,03) (97,05) (97,48) (97,98) (98,39)
4. Angka putus sekolah 2,34 2,21 2,47 2,11 2,56
SMA/K/MA (97,66) (97,79) (97,53) (97,89) (97,44)
5. Angka melek aksara 15 93,50 95,4 95,40 88,62 91,21
tahun
6. Persentase jumlah guru 61,6 64,89 66,4 66,39 67,16
yang layak mengajar
SMP/MTs
7. Persentase jumlah guru 36,22 50,7 41,34 51,9 56,4
yang layak mengajar
sekolah menengah
8. Umur harapan hidup 67,2 69,66 69,66 69,66 69,66 69,66
(UHH)
9. Angka kematian bayi 5,90 5,35 6,04 6,91 8,19 18,00
(AKB) (94,1) (94,65) (93,96) (93,09) (91,81) (82)
10. Angka kematian ibu 88,00 122,50 126,83 160,73 189,31 135,00
(AKI) (12) (-22,5) (-26,83) (-60,73) (-89,31) (-35,00)
11. Prevalensi gizi buruk 2,47 2,47 0,74 0,71 0,04 0,05
(97,53) (97,53) (99,26) (99,23) (99,96 (99,95)
12. Prevalensi gizi kurang 8,10 8,10 10,30 13,70 13,05 9,80
(91,9) (91,9) (89,7) (86,3) (86,95) (90,02)
13. Persentase tenaga 13,08 19,45 21,20 23,78 29,00 33,38
kesehatan perpenduduk
14. Persentase penduduk 77,13 72,85 77,12 76,1 77,04
ber-KB
15. Persentase laju 3,04 3,02 2,95 1,43 1,39
pertumbuhan penduduk (96,96) (96,98) (97,05) (98,57) (98,61)
Jumlah Nilai Hasil 1027,41 1166,59 1233,09 1242,13 1259,06 650,66
Penyusun Indikator 14 14 15 15 15 8
Hasil
Nilai Indikator Hasil 73,39 83,33 82,21 82,81 83,94 81,33
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 17

21. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Tabel Indikator dalam Bentuk Angka (Tidak diperhitungkan dalam Outcomes Daerah)
No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Rata-rata nilai akhir SMP/MTs 5,7 5,7 5,89 4,31 5,59
2. Rata-rata nilai akhir SMA/K/MA 5,85 5,97 6,37 6,33 6,06
Jumlah Nilai Hasil 11,55 11,67 12,26 10,64 11,65
Penyusun Indikator Hasil 2 2 2 2 2
Nilai Indikator Hasil 5,78 5,84 6,13 5,32 5,83
Tabel Indikator Outcomes Daerah dan Tren Daerah
No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Tingkat Kualitas Sumber Daya 73,39 83,33 82,21 82,81 83,94 81,33
Manusia di Daerah
2 Tren Daerah 0,14 -0,01 0,01 0,01 -0,03
90
80
70
60
50
40 Outcomes Daerah
Tren Daerah
30
20
10
0
-10
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Capaian Outcomes Daerah dan Tren Daerah
Untuk menganalisis Relevansi dan Efektivitas, berikut ini adalah capaian outcomes
nasional dan tren nasional
Tabel Indikator Outcomes Nasional dan Tren Nasional
No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Tingkat Kualitas Sumber Daya 75,6 76,26 77,13 80,49 63,94 40
Manusia
2 Tren Nasional 0,01 0,01 0,04 -0,21 -0,37
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 18

22. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
90
80
70
60
50
Tren Nasional
40
Nasional
30
20
10
0
-10
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik capaian Outcomes Nasional dan Tren Nasional
Tabel Relevansi dan Efektivitas
No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Outcomes Nasional 75,6 76,26 77,13 80,49 63,94 40
2 Outcomes Daerah 73,39 83,33 82,21 82,81 83,94 81,33
90
80
70
60
50
Outcomes Nasional
40 Outcomes Daerah
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Relevansi dan Efektivitas
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 19

23. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Tabel Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah
No Tren 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Tren Nasional 0,01 0,01 0,04 -0,21 -0,37
2 Tren Daerah 0,14 -0,01 0,01 0,01 -0,03
0,2
0,1
0
-0,1 Tren Nasional
Tren Daerah
-0,2
-0,3
-0,4
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah
Analisis Relevansi
Analisis ini digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan
yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini,
relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan
atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.
Memperhatikan capaian pembangunan daerah sebagaimana ditampakkan dalam tabel di
atas, terlihat grafik bahwa pada tahun 2004, kinerja pembangunan daerah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung nampak tidak relevan dibandingkan dengan kinerja
pembangunan secara nasional. Meski demikian, pada tahun-tahun setelahnya, terjadi
peningkatan yang luar biasa. Kinerja pembangunan daerah lebih baik dengan
pembangunan nasional dan itu berarti relevan pada tahun 2005, 2006, 2007, 200, dan
2009.
Capaian kinerja yang sangat relevan terlihat pada tahun 2008, dimana ketika capaian
pembangunan nasional berada pada level 63,94 sementara pembangunan daerah berada
pada level 83,94. Relevansi itu nampaknya akan semakin meningkat pada tahun 2009
melihat angka sementara menunjukkan capaian relevansi di daerah yang sangat baik.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 20

24. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Secara umum, dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan nasional di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung relevan.
Analisis Efektivitas
Analisis ini digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak
pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat
dari sejauhmana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Melihat data yang tersaji di atas, dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak stabil. Grafik yang naik turun menunjukkan
bahwa pembangunan di provinsi ini tidak efektif.
Lihat lagi grafik capaian outcomes yang naik turun tersebut:
86
84
82
80
78
76 Outcomes
74
72
70
68
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik di atas menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tidak efektif. Kondisi yang sama sebetulnya ditampakkan pada kinerja pembangunan
nasional yang juga mengalami penurunan capaian pada tahun-tahun akhir.
2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol (How and way)
Ada tiga komponen utama dalam pengukuran indikator Tingkat Kualitas Sumber Daya
Manusia, yaitu:
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Keluarga Berencana
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 21

25. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Ke-17 indikator yang terdapat pada tiga komponen utama tersebut menunjukkan capaian
angka yang kerapkali sangat baik, namun pada beberapa indikator justru sangat tidak
baik.
Beberapa capaian indkator sepesifik dan menonjol itu adalah:
Angka putus sekolah siswa pada level SMA/K/MA
Angka putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan
pada jenjang SMA/K/MA. Jika kita perhatikan, grafik isu putus sekolah pada jenjang
SMA/K/MA sebagai berikut:
120
100
80
60
Angka Putus
Sekolah SMA/K/
40 MA
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Kondisi di atas menunjukkan bahwa meski sempat mengalami penurunan jumlah pada
tahun 2005 dan 2007, namun peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2008.
Kondisi berbeda ditampakkan pada angka putus sekolah untuk jenjang SD/MI dan
SMP/MTs yang cenderung mengalami penurunan angka dari tahun ke tahun.
Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama bahwa secara psikologis
perkembangan anak pada usia SD dan SMP umumnya belum terkontaminasi oleh situasi
lingkungan sehingga pendidikan umumnya masih diangka merupakan kewajiban bagi
masyarakat. Anak-anak pun belum secara intens menerima pengaruh-pengaruh yang
negatif sehingga masih beranggapan bahwa bersekolah harus tetap dilakukan. Orangtua
pun masih dapat melakukan tekanan kepada anaknya untuk tetap bersekolah. Hal ini
berbeda dengan anak-anak usia SMA/K/MA yang umumnya cenderung menerima
pengaruh dari lingkungan yang kerapkali berefek pada tingginya angka putus sekolah. Di
samping itu, pada jenjang ini, anak-anak cenderung memiliki otonomi yang lebih besar
untuk menentukan apakah mereka meneruskan bersekolah atau tidak.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 22

26. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Secara ekonomi, ada perbedaan kebutuhan pendidikan antar jenjang SD dan SMP
dengan jenjang sekolah menengah. Kebutuhan peralatan dan pembiayan sekolah
menengah cukup tinggi. Hal ini juga dipersepsikan oleh orangtua sebagai pendidikan
yang tinggi sehingga seringkali orangtua sudah cukup jika sang anak dapat
menyelesaikan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang hanya memberikan pelayanan
pendidikan gratis dari SD sampai pada jenjang SMP menyebabkan biaya pendidikan yang
tetap tinggi untuk level SMA. Selain itu, SMA/K/MA yang biasanya hanya terdapat di
tempat-tempat yang secara geografis mudah dijangkau menyebabkan pendidikan level ini
disentuh oleh kalangan terbatas.
Hal lain yang tentunya sangat penting untuk dicermati adalah dampak penambangan
timah yang umumnya banyak menyedot angkatan kerja usia muda yang umumnya
mereka adalah siswa-siswa yang duduk pada level sekolah menengah.
Persentase Guru Layak Mengajar
Persentase guru yang layak mengajar cukup memprihatinkan. Pada level SMP, kondisi
guru yang layak mengajar hanya menempati posisi 60-an persen. Kondisi yang lebih
parah ditunjukkan pada kelayakan guru mengajar untuk jenjang SMA/K/MA. Berikut
grafiknya:
60
50
40
30
Guru Layak
Mengajar Seko-
20 lah Menengah
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase guru yang layak mengajar pada jenjang
sekolah menengah sangat memprihatinkan. Di samping angkanya yang hanya berkutat
pada level 50-an persen, angka ini memperlihatkan grafik yang tidak stabil dari tahun ke
tahun. Dalam beberapa tahun terjadi peningkatan, namun dalam tahun-tahun tertentu ada
penurunan.
Kelayakan guru mengajar tentu saja dilihat dari kompetensi pendidikan dan derajat
pendidikan yang dimiliki oleh seorang guru. Sebagai provinsi baru, banyak sekolah
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 23

27. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
menengah baru yang dibuka di daerah ini. Kondisi ini menyebabkan terjadinya
permintaan guru, sementara ketersediaan sumber daya manusia cukup terbatas. Itulah
sebabnya, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan yang strategis dalam rangka
meningkatkan kompetensi guru.
Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terlihat mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini grafiknya:
20
18
16
14
12
10
Angka Kematian
8 Bayi
6
4
2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase kematian bayi selalu mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2005 yang sempat mengalami
penurunan, namun meningkat dengan tajam pada tahun-tahun berikutnya.
Kondisi ini nampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama bahwa kondisi cuaca
yang tidak stabil menyebabkan potensi penyakit yang dapat menyerang tubuh anak-anak
yang sistem kekebalannya memang belum kuat. Kedua, sebagai daerah pertambangan,
terdapat banyak lokasi genangan air yang menyebabkan potensi penyakit malaria dan
demam berdarah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Hal lain yang mempengaruhinya adalah masih minimnya tenaga kesehatan di provinsi ini,
sementara geografis Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan menyebabkan akses
kesehatan menjadi terhambat.
Angka Kematian Ibu (AKI)
Faktor kesehatan di Bangka Belitung ternyata masih dapat dikatakan memberikan
kontribusi yang buruk bagi indek pembangunan manusia di provinsi ini. Hal ini sala
satunya dapat dilihat pada Angka Kematian Ibu (AKI) pada grafik berikut ini:
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 24

28. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
200
180
160
140
120
100
Angka Kematian
80 Ibu
60
40
20
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Angka kematian ibu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan, kecuali
pada tahun 2009 yang masih berjalan (dalam estimasi sementara). Kondisi ini
memprihatinkan meningat perkembangan provinsi yang setiap tahun menambah tenaga
kesehatan dan fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun ternyata tidak mengikutsertakan
perkembangan baik bagi Angka Kematian Ibu (AKI).
Kondisi ini sepertinya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, geografis Bangka Belitung
sebagai daerah kepulauan menyebabkan fasilitas kesehatan tidak terlalu mudah untuk
dijangkau. Beberapa daerah pulau menyisakan persoalan khas bagi akses kesehatan.
Kendala transportasi menyebabkan kesulitan masyarakat mendapatkan pelayanan
kesehatan. Selain itu, di beberapa daerah, kepercayaan masyarakat terhadap 'dukun
beranak' masih cukup tinggi sehingga meski akses pelayanan kesehatan baik, namun
mereka enggan memanfaatkan fasilitas tersebut.
Prevalensi Gizi Kurang
Prevalensi Gizi Kurang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti
ditampakkan pada grafik berikut ini:
16
14
12
10
8
Prevalensi Gizi
6 Kurang
4
2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 25

29. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup besar bagi
Prevalensi Gizi Kurang. Kecuali pada tahun 2009 yang masih bersifat sementara, grafik
pada tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini
nampaknya disebabkan oleh beberapa hal penting, antara lain tingkat kesadaran
masyarakat yang masih rendah dalam hal menjaga kesehatan.
Selain itu, masyarakat umumnya masih enggan jika harus datang ke pos-pos kesehatan
sekedar untuk berkonsultasi kesehatan. Hal penting lainnya adalah subsidi pemerintah
untuk kepentingan gizi masyarakat melalui pos-pos pelayanan kesehatan perlu
ditingkatkan.
Peningkatan Capaian
Selain isu-isu spesifik dan menonjol seperti diuraikan di atas, indikator-indikator capaian
lain menunjukkan capaian angka yang baik. Terjadi peningkatan kualitas pada indikator:
Angka partisipasi murni SD/MI, Angka melek aksara 15 tahun, umur harapan hidup,
prevalensi gizi buruk, persentase tenaga kesehatan, persentase jumlah penduduk ber-KB,
dan laju pertumbuhan yangrelatif dapat ditekan.
2.2.3. Rekomendasi Kebijakan
Pada beberapa indikator, terjadi peningkatan Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi ini tentu saja harus dipertahankan dan
ditingkatkan. Sementara pada beberapa indikator, capaian menunjukkan grafik yang
terbilang 'jalan di tempat' atau justru memburuk.
Terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan, beberapa
hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:
1. Pertahankan dan tingkatkan indikator-indikator yang sudah baik
Perlu dilakukan langkah-langkah terpadu untuk tetap mempertahankan pola capaian yang
sudah baik, misalnya mengintensifkan capaian angka melek aksara 15 tahun,
peningkatan kelayakan mengajar guru, menekan laju pertumbuhan penduduk, dan
capaian jumlah pengguna KB.
2. Pendidikan gratis sampai pada level SMA
Kebijakan selama ini yang diambil oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah
pendidikan gratis bagi siswa di SD dan SMP atau setara, sementara pada level
SMA/K/MA tetap diberlakukan kebijakan pembiayaan oleh orangtua siswa. Selain
kesenjangan akan terjadi, biaya bagi pendidikan di tingkat SMA/K/MA yang relatif tinggi
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 26

30. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
menyebabkan angka putus sekolah juga tinggi. Ke depan, pendidikan bersubsidi perlu
diteruskan sampai pada jenjang pendidikan sekolah menengah lanjutan
3. Dampak Penambangan Timah
Terkait dengan penambangan timah yang umumnya berlangsung ilegal, selain dampak
ekologi, dampak sosial juga menyebabkan resiko yang cukup tinggi. Angka putus sekolah
dipercaya sangat dipengaruhi oleh penambangan ilegal. Sebagai upaya untuk mencegah
dampak tersebut, maka perlu dilakukan langkah strategis untuk mencegah semakin
meluasnya dampak semacam ini. Salah satunya misalnya dengan mengeluarkan regulasi
yang melarang anak usia sekolah melakukan penambangan, begitu juga terkait dengan
pengaturan pola penambangan yang lebih tertata.
4. Penguatan lembaga agama dan Kebudayaan
Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat rentan dengan
pembauran penduduk. Dalam beberapa aspek, pembauran dapat menimbulkan
persentuhan budaya yang baik, namun dalam banyap kasus pembauran justru
menyebabkan krisis budaya dan tradisi. Persinggungan budaya pada gilirannya akan
menyebabkan dekadensi moral dan krisis jati diri. Kenakalan remaja, pembauran tak
terkendal, dan sebagainya akan menjadi dampak nyata. Ke depan, diperlukan penguatan
lembaga keagamaan dan kebudayaan dalam rangka memfilter berbagai pengaruh luar
agar tidak terlalu mendekonstruksi kultur dan kearifan lokal.
5. Program peningkatan kompetensi guru
Capaian yang ditampakkan oleh grafik kelayakan guru mengajar terbilang cukup rendah.
Hal ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia pendidik yang masih relatif rendah.
Oleh karena itu, pemeritah perlu mengupayakan peningkatan kompetensi mengajar guru
melalui program bantuan pendidikan studi lanjut, pelatihan-pelatihan kependidikan, dan
lain sebagainya.
6. Jumlah tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan, pada berbagai pos dan daerah, di daerah ini masih relatif
rendah. Ke depan perlu diambil kebijakan untuk menambah kuota penerimaan
kepegawaian tenaga teknis. Tak kalah pentingnya adalah bagaimana meningkatkan etos
kerja para petugas kesehatan melalui berbagai program pembinaan kepegawaian dan
diklat-diklat.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 27

31. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
7. Insentif tenaga kesehatan di daerah terpencil
Sebagai daerah kepulauan, cukup banyak wilayah di Bangka Belitung yang terletak di
daerah terpencil, bahkan di seberang laut dan sungai. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan loyalitas dan semangat para petugas kesehatan, perlu diberikan intensif
yang memadai bagi para tenaga medis di daerah-daerah terisolir. Tujuannya sederhana,
agar pelayanan publik di bidang kesehatan dapat menjangkau masyarakat kecil dan
terisolir.
8. Akses Pelayanan Kesehatan
Salah satu masalah bagi akses kesehatan adalah sarana dan prasarana yang belum
begitu optimal. Kendala transportasi menjadi masalah serius bagi masyarakat di daerah
terpencil, sementara fasilitas kesehatan di desa-desa kecil belumlah dapat disebut layak.
Pemerintah harus mempercepat pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka
meningkatkan akses pelayanan kesehatan.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 28

32. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
2.3
TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
2.3.1. Capaian Indikator
Indikator capaian yang digunakan dalam pembahasan Tingkat Pembangunan Ekonomi
adalah bentuk persentase dan bentuk angka. Terdapat 7 indikator capaian berbentuk
persentase dan 4 indikator capaian berbentuk angka yang dijelaskan dalam bentuk tabel
terpisah.
Metode yang digunakan untuk menentukan capaian Tingkat Pembangunan Ekonomi
adalah sebagai berikut:
(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang
memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).
Adapun indikator pendukung tersebut adalah sebagai berikut:
a. Laju inflasi
b. Laju pertumbuhan Ekonomi
c. Persentase ekspor terhadap PDRB
d. Persentase output Manufaktur terhadap PDRB
e. Persentase output UMKM terhadap PDRB
f. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA
g. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN
(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator
pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.
(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase, maka tidak
dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. Adapun indikator
yang tidak termasuk dalam penghitungan indikator hasil adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan perkapita (Rp Juta)
b. Panjang jalan nasional berdasarkan kondisi (Km)
c. Panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi (Km)
d. Penambahan panjang jalan provinsi per tahun
(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna
negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan
terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif).
Contoh pada Angka laju inflasi yang bermakna negatif.. Dalam hal, tidak tersedia
data, maka perhitungan tetap dilakukan dengan mengurangi jumlah pembagi dari
total keseluruhan capaian.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 29

33. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
(5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi
jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya).
Tabel Indikator dalam Bentuk Persentase
No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Laju Inflasi 9,00 17,45 6,42 2,64 18,40 1,59
(91) (82,55) (93,58) (97,36) (81,6) (98,41)
2. Laju Pertumbuhan 3,28 3,47 3,98 4,54 2,65 2,15
Ekonomi
3. Persentase ekspor 30,58 46,05 54,24 47,41 63,47 63,46
terhadap PDRB
4. Persentase output 22,77 22,38 22,28 22,51 22,56 21,87
manufaktur terhadap
PDRB
5. Persentase output UMKM - - - - - -
terhadap PDRB
6. Persentase pertumbuhan - - -0,380 -0,925 1,322 0,0059
realisasi investasi PMA
7. Persentase pertumbuhan - - -0,212 -0,623 -0,956 -0,597
realisasi investasi PMDN
Jumlah Nilai Hasil 147,63 154,45 173,49 170,27 170,65 185,30
Penyusun Indikator Hasil 4 4 6 6 6 6
Nilai Indikator Hasil 36,91 38,61 28,92 28,38 28,44 30,88
Tabel Indikator dalam Bentuk Angka (Tidak diperhitungkan dalam Outcomes Daerah)
No Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Pendapatan per kapita 11,52 13,58 14,81 16,17
(Rp. Juta).
2. Panjang jalan nasional 531,00 530,65 531,00 530,65
berdasarkan kondisi (Km)
• Baik 349 228,1 452
• Sedang 116 162,51 16
• Buruk 66 140,04 63
3. Panjang jalan provinsi 3207 3018,32 1514
dan kabupaten
berdasarkan kondisi (Km)
• Baik 1271 990,79 446
• Sedang 941 632,58 754
• Buruk 995 899,45 314
4. Penambahan panjang 0 10,17 0 21,8 0 0
jalan provinsi per tahun
Jumlah Nilai Hasil 3749,52 3572,72 2059,81 568,62
Penyusun Indikator Hasil 4 4 4 3 3 3
Nilai Indikator Hasil 937,38 893,18 514,95 189,54 - -
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 30

34. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Tabel Indikator Outcomes Daerah dan Tren Daerah
No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Tingkat Pembangunan Ekonomi 36,91 38,61 28,92 28,38 28,44 30,88
2 Tren Daerah 0,05 -0,25 -0,02 0,002 0,09
40
35
30
25
20
Outcomes daerah
15
Tren daerah
10
5
0
-5
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Capaian Outcomes Daerah dan Tren Daerah
Untuk menganalisis Relevansi dan Efektivitas, berikut ini adalah capaian outcomes nasional
dan tren nasional
Tabel Indikator Outcomes Nasional dan Tren Nasional
No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Tingkat Pembangunan Ekonomi 39,47 40,07 40,24 41,71 42,97 -2,54
2 Tren Nasional 0,02 0,00 0,04 0,03 -1,06
45
40
35
30
25 Tingkat Pembangunan
20 Ekonomi Nasional
15 Tren Nasional
10
5
0
-5
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik capaian Outcomes Nasional dan Tren Nasional
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 31

35. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Tabel Relevansi dan Efektivitas
No Indikator Outcomes 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Outcomes Nasional 39,47 40,07 40,24 41,71 42,97 -2,54
2 Outcomes Daerah 36,91 38,61 28,92 28,38 28,44 30,88
45
40
35
30
25
20 Outcomes Nasional
15 Outcomes Daerah
10
5
0
-5
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Relevansi dan Efektivitas
Tabel Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah
No Tren 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Tren Nasional 0,02 0,00 0,04 0,03 -1,06
2 Tren Daerah 0,05 -0,25 -0,02 0,002 0,09
0,2
0
-0,2
-0,4
Tren Nasional
-0,6 Tren Daerah
-0,8
-1
-1,2
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik Relevansi dan Efektivitas Tren Nasional dan Tren Daerah
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 32

36. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Analisis Relevansi
Analisis ini digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan
yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini,
relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan
atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.
Memperhatikan capaian pembangunan daerah sebagaimana ditampakkan dalam tabel di
atas, terlihat grafik bahwa pada tahun 2005, kinerja pembangunan daerah di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pembangunan
secara nasional. Tetapi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 terjadi penurunan,
dan pada tahun 2009 kembali menunjukkan peningkatan dimana trend daerah provinsi
kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,09 dan lebih tinggi dari trend nasional.
Capaian kinerja yang sangat relevan terlihat pada tahun 2005, dimana tren capaian
pembangunan daerah berada pada level 0,05 sementara pembangunan nasional hanya
berada pada level 0,02. Tren capaian pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung turun drastis pada tahun 2006 mencapai titik terendah yaitu pada level -
0,25, dimana pada saat itu tren capaian pembangunan nasional berada pada level 0,00.
Pada tahun 2006, 2007 dan 2008 tren capaian pembangunan daerah tidak relevan jika
dibandingkan dengan capaian tren pembangunan nasional. Tetapi Relevansi itu
nampaknya akan meningkat pada tahun 2009 melihat angka sementara menunjukkan
capaian relevansi di daerah yang sangat baik yaitu sebesar 0,09, sedangka tren capaian
pembangunan nasional sebesar -1,06.
Secara umum, dapat dikatakan terjadinya fluktuasi relevansi di bidang capaian
pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Analisis Efektivitas
Analisis ini digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak
pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat
dari sejauhmana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Melihat data yang tersaji di atas, dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan Ekonomi
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfluktuasi. Keadaan yang agak stabil terjadi
pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Pada tahun 2009 diperkiraan capaian kinerja
pembangunan daerah bidang ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
diperkirakan akan bergerak naik. Grafik yang naik turun menunjukkan bahwa
pembangunan di provinsi ini tidak terlalu efektif.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 33

37. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Lihat lagi grafik capaian outcomes yang naik turun tersebut:
Outcome daerah
45
40
35
30
25
Outcome daerah
20
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik di atas menunjukkan bahwa pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tidak terlalu efektif. Kondisi yang sama sebetulnya ditampakkan pada kinerja
pembangunan nasional yang juga mengalami fluktuasi.
2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol (How and way)
Ada tiga komponen utama dalam pengukuran indikator Tingkat Pembangunan Ekonomi,
yaitu Ekonomi Makro, Investasi dan Infrastruktur
Ke-11 indikator yang terdapat pada tiga komponen utama tersebut menunjukkan capaian
angka yang kadangkala baik, namun pada beberapa indikator justru sangat tidak baik.
Beberapa capaian indkator sepesifik dan menonjol itu adalah:
Laju Inflasi
Laju inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami fluktuasi yang
sangat tajam. Fluktuasi laju inflasi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Laju Inflasi
20
18
16
14
12
10 Laju Inflasi
8
6
4
2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 34

38. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Grafik di atas menunjukkan bahwa meski sempat mengalami penurunan laju inflasi pada
tahun 2006 dan 2007, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun
2008, dimana angka inflasi mencapai titik tertinggi yaitu sebesar 18,40%, hal ini
disebabkan terjadinya krisis keuangan global yang dimulai pada pertengahan september
2008, yang sangat berdampak terhadap makro ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Kondisi ini terjadi karena komoditi andalan Bangka belitung yaitu hasil
pertambangan khususnya Timah dan hasil perkebunan yaitu kelapa sawit, karet dan lada
tujuan utama pemasarannya adalah pasar ekspor, disamping itu kebutuhan utama
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya didatangkan dari luar.
Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi
Persentase Laju pertumbuhan ekonomi cukup memprihatinkan. Tahun 2004 sampai
dengan 2008, laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada
dibawah laju pertumbuhan ekonomi Nasional. Beberapa faktor penyebab rendahnya laju
pertumbuhan eonomi adalah perekonomian Bangka Belitung sangat tergantung pada
sektor primer yaitu pertambangan, disamping itu masalah krisis listrik juga menjadi
penyebab rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung.
Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada
grafik berikut ini:
Laju Pertumbuhan Ekonomi
5
4,5
4
3,5
3
Laju Pertumbuhan
2,5
Ekonomi
2
1,5
1
0,5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung menunjukkan persentase yang relatif rendah, berada dikisaran 2,65
sampai dengan 4,54. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2008 yang merupakan
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 35

39. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
dampak dari krisis keuangan global yang sangat terasa di Provinsi ini. Sedangkan
pertumbuhan tertinggi sebesar 4,54 terjadi pada tahun 2007. Sampai september 2009
pertumbuhan ekonomi di provinsi ini hanya sebesar 2,15%.
Persentase Ekspor terhadap PDRB
Persentase ekspor terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun
ketahun walaupun sedikit terjadi fluktuasi, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:
Persentase Eksport Terhadap PDRB
70
60
50
40 Persentase Eksport
30 Terhadap PDRB
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase ekspor terhadap PDRB dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, sedangkan
pada tahun 2007 sedikit mengalami penurunan, kemudian meningkat dengan tajam pada
tahun 2008 dan diprediksi akan tetap bertahan pada tahun 2009.
Kondisi ini dengan jelas menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung didominasi oleh komodi-komoditi tujuan eksport, baik yang berasal dari sektor
pertambangan maupun dari sektor perkebunan.
Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB
Industri manufaktur (Pengolahan) juga memberikan kontribusi yang cukup besar di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini ditunjukkan oleh persentase yang ditunjukkan
oleh output industri manufaktur terhadap PDRB yang relatif stabil berada pada kisaran 22
persen dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Pada tahun 2009 ini diprediksi sedikit
mengalami penurunan karena hanya akan memberikan kontribusi sebesar 21, 87 persen.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 36

40. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB
23
22,8
22,6
22,4 Persentase Output
22,2 Manufaktur Terhadap
22 PDRB
21,8
21,6
21,4
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA
Pertumbuhan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan
persentase yang negatif, hal ini terjadi pada tahun 2006 dan tahun 2007. Salah satu faktor
penyebab rendahnya persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA adalah masalah
krisis daya listrik yang membelenggu perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sehingga minat investor untuk merealisasikan investasinya cenderung rendah.
Pada tahun 2008 menunjukkan tren positif, meningkat cukup signifikan dibandingkan
pada tahun sebelumnya dan diperkirakan tren tersebut akan tetap positif pada tahun
2009, dimana pada tahun 2009 pemerintah telah memberkan izin kepada dua
perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang
proferti dan perikanan untuk beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA
1,5
1
0,5
Persentase
Pertumbuhan
0
Realisasi Investasi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 PMA
-0,5
-1
-1,5
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 37

41. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN
Seperti halnya dengan persentase pertumbuhan realisasi investasi Penanaman Modal
Asing (PMA), persentase pertumbuhan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) berada pada angka yang negatif. Adapun faktor penyebabnya juga
masalah krisis daya listrik yang menyebabkan investor tidak begitu tertarik untuk
merealisasikan investasinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat
pada grafik berikut ini:
Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
-0,2
-0,4
Persentase
Pertumbuhan
-0,6
Realisasi Investasi
PMDN
-0,8
-1
-1,2
Peningkatan Capaian
Dari masalah spesifik dan menonjol seperti diuraikan di atas, indikator-indikator capaian
lain menunjukkan capaian angka yang baik. Terjadi peningkatan kualitas pada indikator:
Pendapatan perkapita.
2.3.3. Rekomendasi Kebijakan
Secara umum indikator-indikator tingkat pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung cenderung berfluktuasi, ada indikator yang cenderung stabil atau
terbilang 'jalan di tempat' atau justru memburuk.
Terkait dengan upaya peningkatan Tingkat Pembangunan Ekonomi ke depan, beberapa
hal yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:
1. Jangan Tergantung pada Produk Luar
Salah satu faktor penyebab tingginya harga-harga yang ada di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang menyebabkan tingginya biaya hidup adalah barang kebutuhan
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 38

42. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
pokok masyarakat kebanyakan didatangkan dari luar daerah. Hal disebabkan tingginya
biaya transportasi dan juga sangat tergantung pada faktor alam (cuaca).
Kedepan pemerintah harus berusaha untuk menyediakan barang-barang yang bisa
dihasilkan sendiri, seperti sayur-sayuran, beras, dan lain-lain sehingga tidak lagi
bergatung kepada daerah luar.
2. Atasi Krisis Listrik
Masalah krisis daya listrik merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Terjadinya krisis listrik berdampak pada rendahnya tingkat
pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung dari tahun ketahun cenderung berada dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi
secara nasional.
Krisis listrik juga menjadi penyebab rendahnya realisasi pertumbuhan investasi baik PMA
maupun PMDN, yang selanjutnya juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh
karena itu, salah satu cara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dengan cara mempercepat pembangunan pembangkit-
pembangkit listrik baru.
3. Perbaiki iklim Investasi
Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan investasi baik PMA
maupun PMDN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah prosedur pengurusan
administrasi yang berbelit dan cenderung membutuhkan waktu yang lama. Kedepan perlu
dilakukan penyederhanaan prosedur untuk investasi dan waktu yang dibutuhkan juga
tidak begitu lama.
4. Diversifikasi Komoditi Eksport
Komoditi eksport Banga Belitung pada saat ini masih didominasi oleh sektor primer yaitu
sektor pertambangan, khususnya timah dan sektor perkebunan seperti kelapa sawit, lada
dan karet. Ke depan perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menambah jenis
produk atau komoditi ekspor seperti bidang industri pengolahan timah, pengolahan hasil
perikanan, hasil industri kecil, dan lain-lain.
5.Perbaiki sarana dan Prasarana
Salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah sarana dan prasarana yang belum begitu optimal. Fasilitas pelabuhan
laut, sarana jalan, bandara masih menjadi permasalahan serius. Untuk menggenjot
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 39

43. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
pembangunan ekonomi dengan cepat, pemerintah perlu segera memperbaiki sarana jalan
dan jembatan, mengembangkan pelabuhan-pelabuhan laut sehingga dapat melakukan
bongkar-muat barang dalam jumlah yang lebih besar dalam waktu yang lebih cepat, serta
memperbaiki dan meperluas fasilitas bandara.
6. Tingkatkan Promosi Daerah
Sebagai provinsi baru, Kepulauan Bangka Belitung harus lebih meningkatkan promosi
keluar daerah, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Banyak potensi-potensi
daerah ini yang belum banyak dikenal, seperti potensi dibidang pariwisata, bidang
perikanan, dan bidang-bidang lainnya.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 40

44. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
2.4
KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
Untuk mengetahui kualitas pengelolaan sumberdaya alam digunakan beberapa
indikator yaitu:
A. Dalam bidang kehutanan, indikatornya adalah :
a. persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis
b. rehabilitasi lahan luar hutan
c. luas kawasan konservasi
B. Dalam bidang kelautan, indikatornya adalah :
a. jumlah tindak pidana perikanan
b. persentase terumbu karang dalam keadaan baik
c. luas kawasan konservasi laut
Indikator tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu indikator dalam bentuk prosentase
dan indikator dalam bentuk bukan presentase (dalam bentuk angka). Data indikator
tersebut tersaji dalam tabel 1 dan tabel 2 berikut.
Tabel 1. Data Indikator dalam Bentuk Prosentase
No Indikator Hasil Capaian Tahun
(Output) 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Persentase luas 0,01 0,03 0,48 0 0 0
lahan rehabilitasi
dalam hutan
terhadap lahan kritis
2 Persentase terumbu 0 0 40 38 35 30
karang dalam
keadaan baik
Tabel 2. Data Indikator dalam Bentuk Bukan Prosentase (Bentuk Angka)
No Indikator Hasil Capaian Tahun
(Output) 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1 Rehabilitasi lahan 515 120 550 95 150 0
luar hutan
2 Luas kawasan 34.690 (ha) 34.690 (ha) 2.591 2.591 2.623,099 0
Konservasi
3 Jumlah tindak 7 0 0 0 11 23
pidana perikanan
4 Luas kawasan 0 0 0 662.793,78
konservasi laut
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 41

45. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
2.4.1. Capaian Indikator Outcomes
Capaian indikator outcomes (capaian indikator hasil) merupakan angka yang
diperoleh dari rata-rata indikator-indikator yang di perbandingkan antara indicator
Nasional dengan indikator Provinsi Bangka Belitung yang kemudian dianalisis dengan
menggunakan analisis Relevansi dan analisis Efektivitas.
Dari indikator-indikator yang berasal dari Tabel 1, kemudian dibuat indikator
outcomes (indikator hasil) kualitas pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Bangka
Belitung yang berasal dari rata-rata prosentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan
terhadap lahan kritis dan prosentase terumbu karang dalam kondisi baik. Selanjutnya
dibuat tren kualitas pengelolaan sumberdaya alam dari tahun 2004-2009 seperti terlihat
pada Tabel 3 dibawah ini:
Tabel 3. Rata-rata Dan Trend Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam
Provinsi Bangka Belitung
No Indikator Capaian tahun
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase luas lahan
1 rehabilitasi 0,01 0,03 0,48 0 0 0
dalam hutan terhadap
lahan kritis
Persentase terumbu
2 karang 0 0 40 38 35 30
Dalam keadaan baik
Rata-rata indikator hasil 0,005 0,015 20,24 19 17,5 15
kualitas SDA
Trend Kualitas
Pengelolaan SDA 2 1348,333 -0,06126 -0,078947368 -0,14286
Jika kualitas pengelolaan sumberdaya alam provinsi bangka belitung dibandingkan
dengan kualitas pengelolaan sumberdaya alam Nasional maka akan terlihat hasil seperti
pada grafik 1.
1. Analisis Relevansi
Dari grafik 1 tersebut diatas terlihat bahwa capaian indikator hasil provinsi lebih
tinggi daripada capaian indikator hasil nasional, dengan catatan data capaian indikator
hasil pada Provinsi Bangka Belitung baru ada pada tahun 2006. Tingginya capaian
indikator hasil Provinsi Bangka Belitung tersebut karena:
a. Luas wilayah
Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah Provinsi Bangka
Belitung yang menjadi indikator output sangat berbeda dimana pada tingkat nasional
banyak sekali wilayah Indonesia yang telah mengalami kondisi kritis baik hutan maupun
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 42

46. Laporan EKPD BAPPENAS 2009-Prov. Kep. Babel
lautnya. Meskipun demikian tidak dipungkiri bahwa terdapat beberapa proses rehabilitasi
yang terjadi di dalamnya.
Grafik Capaian Indikator Kualitas Pengelolaan SDA Babel
Dengan Capaian Indikator Nasional
25
20
O u tco m es
In d ikato r
C ap aian
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Capaian Tahun
Indikator Outcomes Babel Indikator Outcomes Nasional
Grafik 1. Perbandingan Capaian Indikator Kualitas Pengelolaan SDA
Provinsi Bangka Belitung dengan Capaian Indikator Nasional
b. Proses rehabilitasi sumberdaya alam
Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat swasta maupun
pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan
sumberdaya alam antara lain, reklamasi daerah bekas tambang timah darat oleh pihak PT
Timah. Terdapat kegiatan yang dilakukan pemerintah provinsi ini yang bertujuan untuk
merehabilitasi kawasan hutan yang kritis yaitu Program Perempuan Tanam, Tebar dan
Pelihara untuk Ketahanan Pangan Keluarga dan Hari Menanam Pohon Indonesia.
Kegiatan lain yang dilakukan pemerintah adalah memasang rambu-rambu peringatan
pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi disertai ancaman apabila
melanggarnya. Keterlibatan masyarakat miskin dalam pemanfaatan sumberdaya alam
dan menjaga lingkungan dengan melakukan reboisasi untuk kawasan lahan seluas 1.710
hektar. Selain itu adanya program terumbu karang buatan yang dilakukan oleh
departemen kelautan dan perikanan.
c. Penelitian
Penelitian teknik rehabilitasi dalam rangka reklamasi kawasan bekas tambang
timah telah dilakukan salah satunya oleh Universitas Bangka Belitung yang merupakan
universitas yang berada di provinsi ini.
Tim EKPD Universitas Bangka Belitung 43