PELAKSANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA di Hotel Santika Premiere : 18-20 Nopember 2009

1. SEMINAR NASIONAL
Hotel Santika Premiere :
18-20 Nopember 2009

2. FOKUS KAJIAN
1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK
DAN DEMOKRASI
2. TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA
MANUSIA
3. TINGKAT PEMBANGUNAN
4. KUALITAS PENGELOLAAN
SUMBERDAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
5. TINGKAT KESEJAHTERAAN
SOSIAL

3. 1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI: Pelayanan
Publik dan Demokrasi
2. TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA: Indeks
Pembangunan Manusia (Pendidikan, Kesehatan, dan Keluarga
Berencana)
3. TINGKAT PEMBANGUNAN: Ekonomi Makro dan Infrastruktur
4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP: Kehutanan dan Kelautan
5. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL: Persentase Penduduk Miskin;
Tingkat Pengangguran Terbuka; Persentase Jumlah Anak (terlantar,
jalanan, Balita terlantar) yang dilayani Depsos; Dan Persentase Jumlah
( penyandang cacat; tuna sosial; dan korban penyalahgunaan narkoba)
yang dilayani Depsos

4. Sumber Data
Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2009. Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2009,
Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2009. Kemiskinan,
Badan Posat Statistik Jawa Timur, 2009. Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Timur 2009,
Badan Statistik Propinsi Jawa Timur, 2008, Profil Kemiskinan Jawa Timur Maret Tahun
2009, Biro Pusat Statistik, 2008, Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) modul
Maret 2009, Bappenas RI, 2008, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, bagian
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Bappeda Propinsi Jawa Timur,
2008, Evaluasi Pembangunan Ekonomi Jawa Timur, Dinas Sosial Nasional. 2009. Data
PKMS Nasional 2008
Dinas Sosial Jawa Timur. 2009. Data PKMS Jatim 2006 dam 2007.
Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur,2009. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2000 tentang
Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur.
Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2008, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir
Masa Jabatan Gubernur Jawa Timur,
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di
Propinsi Jawa Timur
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di
Propinsi Jawa Timur.
RPJMD Propinsi Jawa Timur 2009-20014
2009-

7. • Jawa Timur merupakan satu-satunya Propinsi di Indonesia yang telah memiliki Perda
Pelayanan Publik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ditetapkan pada 6
Desember 2005 (sebelum lahirnya UU No.25/2009 ttg Pelayanan Publik)
• Pada 4 April 2006 telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun
2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11
Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur
• Untuk melengkapi pelaksanaan Perda Pelayanan Publik, Gubernur Jawa Timur juga
melantik Komisi Pelayanan Publik (KPP) pada 6 November 2006. Komisi ini
berkedudukan non-struktural dan bersifat independen, berfungsi menerima pengaduan
dan bertugas mengadakan verifikasi, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa
pelayanan publik; serta memberikan saran atau masukan, baik diminta maupun tidak,
kepada kepala daerah dan penyelenggara pelayanan publik dalam rangka memperbaiki
kinerja pelayanannya melalui DPRD.

8. • Jawa Timur adalah salah satu propinsi yang pertama kali
menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara eletronik
(e-Procurement) walaupun pada awalnya dimulai dengan
penerapan e-Lelang yang belum sepenuhnya menggunakan sistem
elektronik
• Jawa Timur juga telah berhasil menjalankan program e-education/
e-learning di beberapa sekolah yang pada pelaksanaannya
bekerjasama dengan pihak jepang. Program ini berjalan sejak 2006
dibeberapa sekolah di jawa Timur.

9. • Kelemahan dalam pelayanan publik dapat
diketahui melalui pengaduan dan keluhan
masyarakat, secara langsung maupun melalui
media massa, antara lain menyangkut :
o sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit,
o tidak transparan,
o kurang informatif,
o kurang akomodatif, dan
o tidak konsisten,
o sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu,
dan biaya, serta masih adanya praktik percaloan dan
pungutan tidak resmi.

10. TARGET
PENCAPAIAN
RPJMD
INDIKATOR KINERJA
2004 2005 2006 2007 2008 2008
data
belum cukup
1. Efektivitas Perda yang dihasilkan efektif baik
tdk meningkat
tersedia
Penanganan pengaduan di DPRD
2. 62.820 51.700 60.000 100.000 meningkat
Jawa Timur
Rasio jumlah dan besar kerugian
3. 0.401 0.490 0.425 0.411 0.320 meningkat
negara terhadap APBD (%)
baik
Penanganan terhadap Pengaduan
4. dengan - meningkat
Pelayanan Publik catatan

11. • Pemerintah Jawa Timur telah banyak berupaya dalam
meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat dengan
berbagai bentuk inovasi diantaranya penerapan e-government di
berbagai sektor, diantaranya sektor pendidikan melalui kegiatan e-
education (e-learning) serta dalam pengadaan barang dan jasa
dengan e-lelang dan e-procurement.
• Pemerintah Jawa Timur tidak ketinggalan telah melengkapi aspek
legal formal dengan disahkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Timur no 11 tahun 2005 yang mengatur pelayanan publik serta
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa
Timur.
• Namun sekeras apa pun upaya meningkatkan pelayanan publik,
sudah barang tentu tidak membuat seluruh pelayanan publik di
Jawa Timur serta merta menjadi baik sesuai harapan masyarakat.
Sebab reformasi pelayanan publik menuju pelayanan prima
memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan, dan
keterlibatan semua komponen yang saling terkait dan berinteraksi.

13. (Petugas Pelayanan SIM) dengan
mengenakan peci dan busana
muslim di Unit Pelayanan Sim,
Polresta, Malang, Jawa Timur,
Jum'at (5/9). Kepolisian setempat
mengharuskan para petugas di
pelayanan publik yakni SIM dan
SAMSAT agar mengenakan
busana muslim saat Bulan
Ramadhan ini

16. Isu strategis perkembangan demokrasi di Jawa Timur, antara
lain:
1. Keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan
strategis;
a. Dalam Pembuatan Rencana Pembangunan, baik Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun maupun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahunan, pelibatan partisipasi
masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan hak-hak politik yang
diakses melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang).

17. b. Dalam pembuatan peraturan daerah, hak-hak politik masyarakat
diakses melalui seminar, semiloka tentang urusan pemerintahan dan
pembangunan yang akan ditetapkan peraturan daerahnya.
Sedangkan kajian, telaah, perumusan dan penetapan, dilaksanakan
bersama antara Pemerintah dan DPRD. Proses uji publik dan
sosialisasi dimulai dari pengembangan wacana, proses perumusan
hingga sosialisasi implementasi melalui media masa dan forum-forum
publik kemasyarakatan.

18. 2. Komunikasi Pembangunan antara Kepala Daerah, Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Masyarakat
Perdesaan.
a. Slogan Ayo Mbangun Deso adalah bentuk ajakan dan pemberian
peluang serta motivasi kepada masyarakat luas untuk berinisiatif
membangun desa, membangkitkan semangat kegotongroyongan
yang semakin hilang serta mensinergikan potensi lokal perdesaan
dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih
terbatas, program andalan adalah Pogram Kemitraan yaitu sharing
pendanaan pembangunan infrastruktur perdesaan antara APBD
dengan dana masyarakat.

19. b. Sambang Desa, adalah wujud komunikasi manajemen
antara Para Pemimpin dengan masyarakat. Disamping
sentuhan psikologis hubungan saling peduli, saling
mendengarkan, juga para Pemimpin akan mengetahui
dengan pasti peta permasalahan dan potensi desa sesuai
bidang masing-masing.

20. 3. Pemilihan Kepala Desa Langsung/Serempak
a. Landasan filosofi; pemilihan Kepala Desa secara langsung
dianggap model yang paling demokratis bahkan sudah merupakan
budaya Pemerintahan Desa.
b. Landasan Yuridis; bahwa segala bentuk peraturan perundangan
baik payung besar secara nasional maupun Peraturan Daerah dan
Peraturan Teknis, telah dipersiapkan dan disosialisasikan sehingga
sudah memenuhi azas yuridis dan azas legitimet.

21. 4. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan penguatan sarana
demokrasi, seperti Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi
Keagamaan dan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat pada umumnya,
baik melalui forum koordinasi dan komunikasi serta bantuan dari APBD,
termasuk pengembangan budaya saling menghormati, menjaga sopan
santun politik, selalu duduk bersama dalam majelis, pada posisi
kesetaraan dalam berpendapat dan sebagainya.

22. 5. Proses sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan demokrasi akan berjalan
terus tanpa henti, tanpa menunggu kesiapan orang-orang per orang, seperti
dalam pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2008 tentang pemilihan Gubernur
Jawa Timur, Tahun 2009 Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden.
Oleh karena itu pembelajaran pemahaman dan kerelaan untuk menjadikan
Demokrasi Pancasila sebagai perilaku politik bermasyarakat sudah tidak bisa
ditawar -tawar lagi.
Keberhasilan penyelengaraan pemerintahan daerah dapat menjadi pondasi
penting di dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah
dan peningkatan pelayanan publik, yang tentu hasilnya kemudian dapat
memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan nasional ditentukan antara lain
oleh agregasi keberhasilan pembangunan di daerah.

23. • Bahwa kondisi umum demokrasi di Jawa
Timur masih terjaga, aman dan terkendali

25. • Antara Periode 2003-2007 IPM Jawa Timur berada pada
peringkat 22 dalam pembangunan manusia di Indonesia
dari 26 propinsi-propinsi lain.
• Data Susenas yang dipublikasikan oleh BPS (2007)
menyuguhkan adanya peningkatan kondisi kesehatan
masyarakat Jawa Timur. Namun demikian peranan tenaga
medis sangat dinantikan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
• Data Tahun 2008, angka buta aksara di Jatim terbanyak di
Malang mencapai 12 ribu jiwa. Di Ponorogo pada 2009
angka buta huruf mencapai 14.360 jiwa terdiri dari usia 45-
60 tahun.

26. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam IPM
di Jawa Timur, bahwa:
1) Visi pendidikan yang menetapkan persoalan daya
saing bangsa harus menjadi fokus utama.
2) Pemerintah dan perguruan tinggi perlu segera
menyeleksi semua program studi yang sudah
termasuk kategori titik jenuh pasar
3) Pembelajaran hendaknya berorientasi pada
kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual
yang tak terpisahkan dari pengembangan kurikulum
berbasis soft skills dan kurikulum berbasis kompetensi.

27. 4) Pengembangan kemampuan daya saing dengan cara
meningkatkan motivasi pembangunan dan
peningkatan kesadaran dan asupan gizi
5) Masalah buta aksara yang ada di masyarakat Jatim
perlu segera dituntaskan

29. 7
6
5
4 Nas ional
3
Jaw a
Timur
2
1
0
2004 2005 2006 2007 2008
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2004 mulai menembus angka 5%,
menjadi 5,83%. Pada 2008, pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi
5,90%, atau melemah 0,21% dibanding 2007.

30. • Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur atas
harga berlaku (ADHB) pada periode 2003-2008
menunjukkan kecenderungan terus meningkat sejalan kian
membaiknya kondisi perekonomian. Pada 2004 sebesar Rp
341.065 miliar; 2005 (Rp 403.392 miliar); 2006 (Rp 470.627
miliar); 2007 (Rp 534.919 miliar); dan pada 2008 (Rp
618.085 miliar).

31. • Pembangunan koperasi dan UMKM telah menunjukkan
kinerja yang cukup signifikan, hal ini ditunjukkan oleh tingkat
pertumbuhan aset koperasi rata-rata mencapai 3,5%
pertahun, yaitu tahun 2007 telah mencapai Rp. 9,6 trilyun
dengan jumlah koperasi sebanyak 17.918 unit.
• Selanjutnya nilai tambah UKM Jawa Timur ADHB juga
menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yaitu pada
tahun 2007 mencapai Rp. 284,38 trilliun atau naik
dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 250,66 trilliun.
• Dengan demikian, peranan nilai tambah UKM terhadap
PDRB Jawa Timur pada 2007 sebesar 53,49 %2006 naik
dibandingkan tahun lalu sebesar 53,26 %, hal ini
mengindikasikan bahwa efektifitas kebijakan pemberdayaan
Koperasi dan UMKM cukup mendapat respon.

32. 55,5
55
Di tahun 2004 persentase
54,5 sektor UMKM terhadap
54
53,5
PDRB adalah sebesar
53
Nasional
55,40%, menurun sebesar
52,5
52
Jaw a 1,5% di tahun berikutnya
Timur
51,5 atau tahun 2005 yaitu
51
50,5
sebesar 53,90%.
50
2004 2005 2006 2007 2008
Kembali di tahun 2006 terjadi sedikit penurunan atau sebesar
0,41% Di tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup signifikan
yaitu sebesar 0,90%. Pada tahun 2008 persentase UMKM
terhadap PDRB adalah sebesar 52,70%.

33. 25
20
15 Nasional
10 Jaw a
Timur
5
0
2004 2005 2006 2007 2008
Di tahun 2008 pendapatan perkapita masyarakat Jawa Timur
adalah sebesar Rp 16.756,72 meningkat relatif lebih besar
dari selisih tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 2.258,72.

34. Bulan Oktober 2009 Jawa
Timur mengalami inflasi 0,13
persen atau telah terjadi
kenaikan Indeks Harga
Konsumen (IHK) dari 115,98
pada bulan September 2009
menjadi 116,13 pada bulan
Oktober 2009.
Kondisi ini terlihat lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun 2007
yang mengalami inflasi 0,89 persen dan tahun 2008 yang mengalami inflasi
0,44 persen.

35. • UMKM sebagai sektor dominan dalam perekonomian
haruslah didukung dengan kebijakan pemerintah yang
berpihak pada keberlangsungannya.
• Pemerintah Jawa Timur tidak hanya mendukung sektor
industri besar dengan menyediakan instrumen finansial
maupun peraturan pendukung saja akan tetapi juga
harus membenahi sektor perpajakannya.
• Pemerintah harus membenahi bidang keuangan negara
dengan meningkatkan penerimaan dan pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak yang selama ini masih
terkendala oleh lemahnya sistem pengolahan data dan
kurangnya koordinasi antar instansi terkait

36. • Sejalan dengan tujuan negara yang tertuang dalam RPJMN,
propinsi Jawa Timur pun harus menjalankan pogram-program
kerjanya yang bertujuan untuk mewujudkan misi dan visinya.
• Untuk mendukung perekonomian negara yang didasarkan
pada penguatan sektor ekonomi agribisnis, maka pemerintah
propinsi Jawa Timur harus mendukung sektor industri baik
besar maupun kecil, hulu maupun hilir yang mendukung misi
dan tujuan pemerintah daerah.
• Di bidang pengendalian inflasi, pemerintah harus menjaga
kestabilan harga barang-barang pokok dan harga produk-
produk pertanian, serta melindungi produk-produk dalam
negeri agar tidak kalah bersaing menghadapi serbuan barang
impor yang kadang harganya relatif lebih murah dan
kualitasnya lebih bagus.

37. • Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian
pembangunan tahap sebelumnya, pembangunan
tahap pertama diarahkan untuk menata dan
membangun Jawa Timur dengan bertumpu
pada pembangunan agribisnis yang ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

39. 1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
Indikator III-2008 IV-2008 I-2009 II-2009
Pertumbuhan
6,57 5,35 4,48 4,73
Ekonomi ( %)
Laju Inflasi
11,39 9,47 7,52 3,68
Tahunan ( %)
Sumber: Bank Indonesia,2009

40. 2. Kenaikan nilai PMDN dan PMA di Jawa Timur
2008 – Mei 2009
3. Penurunan nilai ekspor non migas di tahun 2008
Jawa Timur akibat:
o Kenaikan harga minyak dunia yang mencapai nilai
tertinggi pada Oktober 2008
o Bencana lumpur Lapindo yang mematikan industri di
sekitarnya

41. 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Penanaman Modal
dalam Negeri
(PMDN)
Proyek 16 23 32 17 27 14
Nilai (ribu US$) 4.055.266 5.516.581 16.744.902 1.628.000 1.924.000 1.400.000
Penanaman Modal
Asing (PMA)
Proyek 68 78 82 85 93 40
Nilai (ribu US$) 337.770 554.334 1.465.236 855.227 2.585.906 1.001.364

46. Tahun Nasional Jawa Timur %
(miliar USD) (Miliar USD)
2005 66,36 7,11 10,72%
2006 79,58 9,02 11,33%
2007 91,09 11,77 12,92%
2008 107.8 10,51 9,75%
• Sumber: Disperindag Propinsi Jawa Timur

47. • Provinsi Jawa Timur mengembangkan sektor unggulan
berbasis klaster bisnis
• Mewujudkan sinergitas dengan kebijakan ekonomi dan
investasi nasional maupun daerah serta berorientasi pada
potensi sumberdaya daerah dengan tujuan untuk
menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan
masyarakat dan daerah ;
• Mewujudkan iklim investasi yang didukung oleh
terselenggaranya proses perijinan secara cepat dan
efisien, serta persiapan sarana infrastruktur dan
sumberdaya manusia di lokalitas investasi ; dan
• Penyebaran investasi ke wilayah selatan Jawa Timur,
Madura, dan wilayah Barat Jawa Timur

49. • Panjang jalan wilayah Jawa Timur
2004 2005 2006 2007 2008
Panjang jalan nasional berdasarkan 1899,21 1.899,21 1.899,21 1.899,21 1.899,21
kondisi dalam km:
Baik 534.76
Sedang 1.031,43
Buruk 66,07
Panjang jalan provinsi dan kabupaten 1.439,11 1.439,11 1.439,11 2.000,98 2.000,98
berdasarkan kondisi dalam km:
Baik 91.58
Sedang 1.510.63
• Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur
Buruk 107.09

50. • Diresmikannya jembatan Surabaya – Madura pada
tanggal 10 Juni 2009 oleh Presiden

52. Pembangunan perkeretaapian terutama di
daerah Porong

53. Pembangunan Transportasi Udara dan
Kelistrikan
Pembangunan transportasi udara:
Peningkatan kapasitas bandara Juanda dan
perbaikan bandara Abdulrahman Saleh di
Malang
Pembangunan kelistrikan:
Pemberlakuan penghematan daya listrik
dengan cara pemadaman bergilir

54. • Jawa Timur dalam rangka pembangunan infra
struktur memerlukan percepatan pembangunan
yang hancur dan rusak akibat lumpur Lapindo;
o Pembangunan jalan tol Surabaya-Porong;
o Pengembangan infrastruktur pendukung;
o Perkembangan infratruktur terutama jalan antar daerah;
o Penyelesaian proyek jaringan tol;
o Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
o Pemberian stimulus dalam penyerapan rumah sederhana
sehat;
o Peningkatan pengembangan keberadaan energy
alternative; dan
o Penyelesaian pembangunan pelabuhan

56. Berdasarkan grafik tersebut
menunjukkan bahwa luas kawasan
konservasi Nasional pada tahun 2004-
2006 hampir relative sama dan
mengalami penurunan yang signifikan
pada tahun 2007 dan 2008.
Sedangkan di Propinsi Jawa Timur
sendiri antara tahun 2004-2005
terdapat peningkatan yang sebesar
0,98% (3.790,9 Ha) dari yang semula
229.336,2 Ha menjadi 233.127,1 Ha

57. • Hutan kritis yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Jatim, kini
mencapai sekitar 15 ribu hektare atau 8,5 persen dari total seluas
127.089 hektare. Sebelumnya, hutan yang berkategori kritis di daerah
itu mencapai 35 ribu hektare dan sudah berkurang cukup signifikan,
sehingga tinggal sekitar 15 ribu hektare.

58. • Hutan di Jatim terbagi menjadi dua
kawasan, yakni di dalam kawasan hutan,
luasnya sekitar 40 ribu hektar yang juga
merupakan lahan konservasi, serta diluar
kawasan hutan yang luasnya sekitar 150
hektare yang merupakan milik rakyat.
Karena milik rakyat, sulit bagi dinas
kehutananmemaksakan untuk melakukan
penanaman
• hutan provinsi yang luasnya sekitar 27.000
hektare, hampir separuhnya memang
sempat mengalami kerusakan, atau
sekitar 14.000 hektare. Namun, setelah
dilakukan penanaman kembali, akhirnya
kini menyisakan sekitar 7.000 hektare
saja. (2009)

59. • Untuk rehabilitasi hutan
seluas 7.000 hektare, bukan
hal yang mudah. Pasalnya,
sebagian berada di areal
pegunungan dan bebatuan.
Areal ini tidak bisa ditanami
karena lahannya bebatuan
dan ada diatas pegunungan.
Selain itu, juga perlu
membangun kesadaran
masyarakat untuk bersama-
sama melestarikan alam dan
menjaga lingkungan.

60. • Bedasar pada pencapaian RPJM Daerah Jawa Timur, telah banyak upaya
yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Akan tetapi tidaklah
mudah mencapai semua sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
• Adanya relevansi dalam capaian program kehutanan propinsi Jawa Timur
dengan program nasional melalui diantaranya adalah:
– Gerakan menanam pohon dan penyediaan bibit pohon (menargetkan
penanaman 38 juta pohon tahun 2009),
– Meningkatkan partisipasi dan transparasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan agar tercipta public accountability (pertanggungjawaban
kepada masyarakat) dalam pengelolaan sumber daya hutan,
– Meningkatkan produktivitas hasil hutan non kayu,
– Membangun system kontrol oleh masyarakat terhadap sumber daya hutan
nasional.
– Meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang tinggi untuk mendukung
ketersediaan bahan baku dan lapangan kerja.

61. KELAUTAN DAN
LINGKUNGAN
HIDUP

62. 1. Rusaknya habitat ekosistem pesisir dan laut.
2. Belum optimalnya pendayagunaan potensi
kelautan.
3. Belum optimalnya upaya penegakan hukum.
4. Belum optimalnya pengelolaan wilayah ke
pulauan.
5. Kesenjangan pemanfaatan sumber daya ke
lautan.

63. • 62 industri telah memiliki ijin pengelolaan limbah
• Telah ada kebijakan yang mengatur masalah pesisir dan
laut
• 50% hutan mangrove rusak
• Terjadi kerusakan terumbu karang dan biota laut 60%
• Terjadi pencemaran laut karena pembuangan limbah
industri maupun dari kapal pengangkut minyak
• Kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem pesisir
dan pantai masih rendah
• Partisipasi masyarakat masih rendah.

64. Perkembangan Tindak Pidana Perikanan Menurut Propinsi,
60
53
50
2007
2008
Banyaknya Tindk Pidana
40
30
30
24 24
23
20
20 17 17
14
13
12
11
10
10 8 8 8
7
6
5
4 4 4
2 2
1 1 1
0 0 0 0 0
0
Provinsi

65. • Secara nasional, jumlah tindak pidana perikanan selama tahun 2008
cenderung mengalami penurunan.
• Di Provinsi Jawa Timur, jumlah tindak pidana perikanan juga
mengalami penurunan. Dari 6 kasus berkurang menjadi 4 kasus.
• Secara keseluruhan, jumlah tindak pidana perikanan yang diproses
telah mengalami penurunan yang cukup signifikan.
• Menurut jenisnya, tindak pidana perikanan yang masih banyak
diproses selama 4 (empat) tahun adalah tanpa ijin, mempunyai
masalah dengan alat tangkap, serta tanpa ijin dan bermasalah
dengan alat tangkap.

66. Perkembangan Proses Penyelesaian Tindak Perkara
Menurut Provinsi
50
• Jumlah tindak pidana
46
45
yang telah
40 ditindaklanjuti lebih
Banyaknya Tindak Pidana
35
35 banyak daripada
30
30 jumlah kasus yang
25
Kasus yg tdk
tidak diproses.
20 diproses
16 Kasus yg
15 12 diproses
11 10
8 8
10 7
4 4 5
• Di Provinsi Jawa Timur,
5
0 01 0
2
0 0 12 1 0 10 01 0 1 1 0 dari 4 (empat) kasus
0
yang ada, kesemuanya
Malut
Riau
Sulteng
Sultra
Maluku
Papua
Jatim
Kalbar
Kaltim
Sumut
Sulut
Kalsel
Sulsel
Kep. Riau
DKI. Jakarta
Sumbar
telah
diproses/menempuh
Provinsi jalur hukum.

67. • Di Jawa Timur, kelautan dan lingkungan hidup pada
dasarnya merupakan kesatuan ruang dengan semua
sumber daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhuluk
hidup lain.
• Sumber daya alam, termasuk di sektor kelautan dan
perikanan, perlu mendapat atensi yang layak dalam rangka
konservasi lingkungan hidup.
• Bahkan sumber daya alam sangat berperan untuk
kesejahteraan rakyat dan menjadi tulang punggung
perekonomian sehingga masih tetap sebagai andalan
dalam pembangunan.

68. • Perbaikan pengelolaan sumber daya kelautan dan pelestarian fungsi
lingkungan hidupnya merupakan suatu investasi masa depan bagi
pembangunan, baik sebagai modal pertumbuhan ekonomi maupun
sebagai penopang sistem kehidupan.
• Berbagai upaya telah ditempuh dan perlu untuk terus dilakukan dalam
pembangunan daerah, baik yang sedang berjalan maupun yang akan
datang.
• Sebagian sasaran RPJMD telah dilakukan dan tercapai dengan cukup
baik. Namun demikian, hal ini masih membutuhkan beberapa
persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain: penegakan hukum secara
konsisten, dukungan lintas sektoral untuk memanfaatkan sumber daya
kelautan, sistem informasi yang kondusif, dan kerjasama yang baik
antar stakeholders.

70. Peningkatan Salah satu prioritas
Perlindungan dan Jawa Timur
Kesejahteraan Sosial
Angka Kemiskinan di Jatim : Penyandang Masalah
Maret 2009 sebesar 6,02 juta (16,68 %) Kesejahteraan Sosial
Maret 2008 sebesar 6,651 juta (18,51 %) (PMKS)
Indikator Keberhasilan
Jika PMKS menurun DEPSOS
setiap Tahunnya ( 22 jenis PMKS )

71. Sumber : BPS Jatim
Daerah/Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Jumlah Persentase % Perubahan
penduduk penduduk Penduduk
miskin (ribu) miskin Miskin
Makanan Bukan Makanan Total
Perkotaan
Maret 2007 118.733 47.813 166.546 2.712,46 14,71
Maret 2008 131.487 51.921 183.408 2.438,76 13,15 -0,56
Maret 2009 202.624 2.148,51 12,17 -0,98
Perdesaan
Maret 2007 108.153 32.168 140.322 4.823,03 25,02
Maret 2008 118.971 36.461 155.432 4.581,19 23,64 -1,38
Maret 2009 174.628 3.874,07 21 -2,64
Kota+Desa
Maret 2007 113.327 39.819 153.145 7.535,49 19,98
Maret 2008 125.091 44.020 169.112 7.019,95 18,51 -1,47
71
Maret 2009 188.317 6.022,59 16,68 -1,83

72. NO JENIS PMKS SINGKATAN JUMLAH
1 Anak Balita Terlantar ABT 23.067
2 Anak Terlantar AT 286.600
3 Anak Nakal AN 10.699
4 Anak Jalanan AJ 9.848
5 Wanita Rawan Sosial Ekonomi WRSE 191.669
6 Korban Tindak Kekerasan KTK 5.909
7 Lanjut Usia Terlantar LUT 137.353
Sumber : Pusdatin - Depsos RI 2008
8 Penyandang Cacat PACA 377.929
9 Tuna Susila TS 6.097
10 Pengemis PNG 3.731
11 Gelandangan GLD 3.512
12 Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan BWBLK 10.893
Depsos RI 2008
13 Korban Penyalahgunaan NAPZA NAPZA 4.702
14 Keluarga Fakir Miskin KFM 341.095
15 Keluarga Tinggal di Rumah Tak Layak Huni RTLH 400.274
16 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis KBSP 12.443
17 Komunitas Adat Terpencil KAT 3.604
18 Korban Bencana Alam KBA 22.202
19 Korban Bencan Sosial KBS 5.531
20 Pekerja Migran Terlantar PMT 11.172
21 Orang dengan HIV/AIDS ODHA 2.060
72

73. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di
Jawa Timur Menurut Daerah, Maret 2007- Maret 2009
Tahun Kota Desa Kota + Desa
Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1)
Maret 2007 2,76 5,01 3,91
Maret 2008 2,34 4,38 3,38
Maret 2009 2,18 3,54 2,88
Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2)
Maret 2007 0,79 1,49 1,15
Maret 2008 0,61 1,23 0,93
Maret 2009 0,6 0,91 0,76
Sumber : BPS Jatim 73

74. Jumlah
Persentase Garis
Penduduk
Kode Kabupaten / Kota Penduduk P1 P2 Kemiskinan
Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten /
Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten /
Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten /
Miskin
Miskin (Rp/Kap/Bulan)
(000)
Kota di Jawa Timur tahun 2009
Kota di Jawa Timur tahun 2009
Kota di Jawa Timur tahun 2009
1 Kab. Pacitan 125.6 23.31 3.69 0.89 144.900
2 Kab. Ponorogo 157.9 18.23 2.24 0.45 135.551
3 Kab. Trenggalek 149.1 22.79 3.23 0.84 130.671
4 Kab. Tulungagung 170.5 17.83 2.40 0.53 174.692
5 Kab. Blitar 171.2 16.47 2.49 0.62 159.736
6 Kab. Kediri 267.4 18.98 2.94 0.72 141.496
7 Kab. Malang 365.3 15.66 2.69 0.66 143.218
8 Kab. Lumajang 199.0 20.09 2.68 0.53 125.749
9 Kab. Jember 417.0 18.57 2.60 0.55 132.240
10 Kab. Banyuwangi 227.3 15.33 2.13 0.51 159.467
11 Kab. Bondowoso 165.7 24.23 3.97 1.06 149.323
12 Kab. Situbondo 93.9 15.60 2.20 0.44 143.857
13 Kab. Probolinggo 277.1 27.42 4.11 0.98 154.458
14 Kab. Pasuruan 278.7 19.88 2.96 0.68 155491
15 Kab. Sidoarjo 223.3 13.05 2.15 0.52 200.367
Sumber : BPS Jatim

75. Jumlah
Persentase
Penduduk Garis Kemiskinan
Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten / Kota
Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten / Kota
Tabel 4. Data Kemiskinan Kabupaten / Kota
Kode Kabupaten / Kota Penduduk P1 P2
Miskin (Rp./Kap/Bulan)
Miskin
(000)
16 Kab. Mojokerto 143.8 14.86 1.92 0.39 181.803
di Jawa Timur tahun 2009
di Jawa Timur tahun 2009
di Jawa Timur tahun 2009
17 Kab. Jombang 261.6 21.21 3.47 0.82 173.564
18 Kab. Nganjuk 230.5 23.79 3.92 0.98 175.927
19 Kab. Madiun 130.6 20.98 2.61 0.58 161.792
20 Kab. magetan 102.2 16.87 2.41 0.51 140.574
21 Kab. Ngawi 188.7 23.33 3.68 0.88 144.611
22 Kab. Bojonegoro 321.5 26.37 4.06 0.90 145.238
23 Kab. Tuban 297.8 28.51 4.93 1.30 148.665
24 Kab. Lamongan 297.6 25.79 4.17 1.02 176.738
25 Kab. Gresik 273.6 23.98 3.43 0.81 218.085
26 Kab. Bangkalan 288.3 31.56 6.54 1.95 165.483
27 Kab. Sampang 338.9 39.42 6.15 1.36 154.536
28 Kab. Pamekasan 257.4 32.43 5.67 1.43 144.286
29 Kab. Sumenep 325.5 32.98 5.72 1.46 159.014
71 Kab. Kediri 35.3 13.67 2.24 0.55 192.843
72 Kab. Blitar 15.2 12.02 1.86 0.45 181.173
73 Kab. Malang 56.6 7.19 1.07 0.25 201.031
74 Kab. Probolinggo 34.9 16.19 2.69 0.67 208.272
75 Kab. Pasuruan 21.3 12.61 1.71 0.40 Sumber : BPS Jatim
175.427

76. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2009 sebesar 5,87 persen
Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur
+ 199,52 ribu orang
Februari 2008 Februari 2009
sebesar 20.117,25 mencapai 20.316,77
ribu orang ribu orang
Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur
+ 261,86 ribu orang
Februari 2009 Februari 2008
mencapai 19.123,22 sebesar 18.861,36
ribu orang ribu orang.
76

77. • Kelompok PMKS yang ditangani Jawa Timur relatif
bermacam-macam, meliputi 22 kategori.
• Akan tetapi Walikota dan Bupati se-Jawa Timur
bersama dengan Gubernur Jawa Timur, akhirnya
hanya memilih empat kategori PMKS prioritas, yakni
anak jalanan, WTS, pengemis dan gelandangan.
• Pembatasan prioritas penanganan PMKS -pun
ternyata juga tidak menjamin terselesainya masalah
tersebut.

78. • Situasi problematik yang dihadapi PMKS di Jawa
Timur, bukanlah semata-mata terdakwa yang
hanya patut disalah-salahkan dan dirazia
keberadaannya.
• Tetapi, mereka sesungguhnya juga merupakan
korban yang patut ditolong, didukung dan
difasilitasi agar dapat menolong dirinya sendiri
untuk lebih berdaya tanpa harus terjerumus dalam
program-program yang sifatnya karitatif semata

79. • Untuk meningkatkan kualitas hidup para PMKS,
maka perlu untuk meningkatkan pembinaan,
pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum
bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan
dan anak, dan korban kekerasan, serta
meningkatkan kualitas pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi anak telantar, termasuk
di dalamnya adalah anak jalanan, anak nakal, dan
anak cacat.

80. • Dalam rangka meningkatkan jangkauan pemberdayaan
sosial dan arah pemberdayaan sosial yang ditetapkan,
kondisi sasaran program perlu diperhatikan.
• Selain itu, diperlukan usaha untuk lebih memantapkan dan
meningkatkan kinerja program dan percepatan
pemberdayaan sosial, antara lain dengan menyesuaikan
program-program pemberdayaan sosial ke dalam payung
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri

81. • Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
kesejahteraan sosial yang lebih efektif dan tepat
sasaran, perlu ditingkatkan kualitas penyuluhan
khususnya di daerah perbatasan, gugus pulau,
rawan konflik dan kumuh yang dilaksanakan
melalui media, masa baik cetak maupun elektronik.
• Selain itu, perlu pula ditingkatkan kualitas sistem
pendataan dan pelaporan, baik di tingkat pusat
maupun daerah.

83. Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Item Tinggi rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
x
Tingkat Kualitas SDM x
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
x
Tingkat Pengelolaan SDA dan x
Lingkungan Hidup
Tingkat Kesejahteraan Sosial x