Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: Dokumen tersebut membahas lima indikator utama pembangunan daerah yaitu tingkat pelayanan publik dan demokrasi, tingkat kualitas SDM, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, serta tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi DIY dari tahun 2004 hingga 2009. Secara umum capaian pembangunan DIY pada beberapa indikator

2. Permasalahan dan Tantangan
Utama Pembangunan Daerah
• Tingkat pelayanan publik dan demokrasi
• Tingkat kualitas SDM
• Tingkat pembangunan ekonomi
• Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan
Hidup
• Tingkat kesejahteraan sosial
2

3. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
Outcomes dan Trend Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 2004 - 2009
Sumber : Diolah Dari Berbagai Sumber
Indikator I

4. Analisa Relevansi
• Pembangunan DIY Khususnya tingkat pelayanan publik dan demokrasi,
memiliki relevansi yang cukup tinggi dengan capaian pembangunan
nasional.
• Faktor pendorong tingkat relevansi pembangunan DIY adalah adanya
upaya pemberantasan korupsi di DIY, tingginya presentasi Kabupaten/kota
yang memiliki UPTSA di Provinsi DIY sebagai upaya peningkatan kualitas
pelayanan publik dan tingginya nilai partisipasi pemilih dalam pemilu baik
legislatif maupun presiden.
Analisa Efektifitas
Peningkatan trend nilai outcomes provinsi DIY terkait dengan pelayanan
publik dan demokrasi menunjukkan bahwa capaian pembangunan provinsi
DIY mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Oleh
karena itu pembangunan DIY telah cukup efektif dalam mencapai tujuan
pembangunan yang dicanangkan.

5. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Angka Melek Huruf Kelompok Umur 15 th ke atas
94
92 92,19
91,87
91,5
90,9
90,4
90
88
87,11
86,69
86 85,88
85,78474025
84
82
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nasional Yogyakarta
5
Indikator II

6. 1. Sekalipun masih di bawah rerata nasional (th
2007= 91,87%), tingkat melek huruf di DIY (th
2007 = 87,11%) terus mengalami
peningkatan.
2. Lambatnya peningkatan melek huruf
disebabkan oleh kemiskinan dan besarnya
tingkat drop-out di beberapa kabupaten.
3. Perlu kebijakan lokal untuk penghapusan
SPP (misal: Perwal 30/2007 Jogja) dan
peningkatan pemerataan pemberian
beasiswa SD melalui skema BOS.
6

7. Harapan Hidup (Th)
76
74 74
72,9 73
72,6
72
70,5
70
69,8
68,5
68 68,1
67,6
66
64
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nasional Yogyakarta
7

8. 1. Tingkat harapan hidup di wilayah Provinsi DIY
termasuk tinggi (lebih tinggi dari rerata
nasional, peringkat kedua setelah provinsi Bali)
2. Harapan hidup yang tinggi ditunjang oleh: fasilitas
kesehatan, pola konsumsi dan gaya hidup
masyarakat, dan fasilitas sosial yang dikembangkan
secara lokal.
3. Untuk meningkatkan harapan hidup
selanjutnya, perlu ditingkatkan pemerataan fasilitas
kesehatan (mis: subsidi kesehatan Puskesmas
dengan rawat inap), peningkatan program budaya
dan gaya-hidup sehat, dan kegiatan sosial yang
bermanfaat oleh komunitas lokal.
8

9. Angka Kematian Bayi
40
35 35
34
30
25
20 20
19 19
15
10
5
0
2004 2005 2006 Nasional 2007
Yogyakarta 2008 2009
9

10. 1. Rerata angka kematian bayi di DIY (19 per
1000) relatif lebih rendah dibanding angka
nasional (34 per 1000), tetapi penurunannya
dari tahun ke tahun tidak terlalu signifikan.
2. Penurunan angka kematian bayi antara lain
terjadi karena keberhasilan program BKIA dan
Pos Yandu.
10

11. Angka Kematian Ibu Melahirkan
350
307
300
262
250 255
228
200
150
110 105
100
50
44
34
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nasional Yogyakarta
11

12. 1. Angka kematian ibu melahirkan di provinsi DIY
(34) jauh di bawah angka nasional (228).
2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
terjadi berkat keberhasilan program
pembinaan bidan desa.
3. Perlu dilanjutkan program peningkatan
pelayanan kesehatan ibu hamil dengan
menambah rasio antara bidan desa dan dokter
Obsgin dengan jumlah penduduk.
12

13. Tingkat Pembangunan Ekonomi
13
Indikator III

14. Analisa Relevansi
Dari data tersebut dapat terlihat bahwa outcome tingkat pembangunan
ekonomi provinsi DIY lebih rendah dibandingkan dengan outcome tingkat
pembangunan ekonomi nasional. Bagitu juga trend outcome tingkat
pembangunan ekonomi DIY menunjukkan kecenderungan lebih rendah dari
angka nasional, walaupun untuk pembangunan ekonomi DIY pada tahun 2005
(terpaut 0,40) dan tahun 2007 (terpaut 0,54) lebih tinggi daripada tingkat
nasional.
Analisa Efektivitas
Dari grafik trend dan outcome tersebut terlihat bahwa tingkat pembanngunan
ekonomi DIY lebih rendah daripada tingkat pembangunan nasional, namun
dilihat dari efektivitasnya peningkatan dari tahun 2004 dan 2005 serta lonjakan
pasca gempa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan
adanya peningkatan pembangunan ekonomi . Hal ini menunjukkan program –
program yang dijalankan mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi
DIY walaupun masih banyak kelemahan-kelamahan yang harus mendapatkan
perhatian

15. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Gambar 10. Proporsi Rehabilitasi
Lahan Kritis
15,00
10,00
5,00
0,00
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional D I Yogyakarta
15

16. Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
Gambar 11. Proporsi Rehabilitasi Gambar 12 Luas Lahan Konservasi
Lahan Luar Hutan
13
40,00 12
30,00 11
20,00 10
9
10,00
2004
2005
2006
0,00
2007
2008
2009
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional D I Yogayakarta Nasional D I Yogayakarta
16
Indikator IV

17. Untuk provinsi DIY trend output kualitas SDA tidak dapat
dilihat angkanya per tahun karena beberapa data tidak
mendukung. Namun kondisi pengelolaan hutan dapat
dilihat dari luas lahan rehabilitasi dan luas kawasan
konversi. Angka untuk Yogyakarta memperlihatkan bahwa
kemampuan provinsi DIY untuk melakukan rehabilitasi
lahan kritis dalam hutan jauh melebihi kemampuan
nasional. Selain itu untuk konversi sesungguhnya luas
lahan konversi selama 5 tahun belakangan tidak ada
perubahan. Hanya areal konversi nasional mengalami
penurunan maka terlihat areal konversi di DIY lebih tinggi
dibandingkan angka nasional.

18. Tingkat Kesejahteraan Sosial
Grafik Presentase Tingkat Kemiskinan
18
Indikator V

19. Grafik Tingkat Presentasi Pelayanan Kesejahteraan
Sosial
19

20. 20

21. REALISASI PENANGANAN PMKS
2004 2005 2006 2007 2008 2009
anak terlantar 12,5% 12,9% 70,5% 12,9% 9,1% 3,7%
anak jalanan 252,9% 125,3% 166,3% 170,0% 53,3% 11,7%
anak balita terlantar 0,2% 1,9% 0,3%
anak nakal 23,0% 9,0% 4,1% 26,7% 25,5% 5,9%
lanjut usia terlantar 1,7% 3,1% 24,9% 16,3% 14,1% 4,7%
penyandang cacat 3,9% 4,2% 9,8% 2,5% 1,3% 1,2%
tuna susila 47,6% 19,0% 52,4% 50,8% 9,7% 11,4%
korban penyalahgunaan napza 32,0% 14,2% 24,9% 34,3% 4,8% 3,0%
21

22. • Tingkat kemiskinan di wilayah DIY selalu berada pada angka yang tinggi bila
dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Angka kemiskinan DIY berkisar
pada angka 19 dan 18 persen, sedangkan angka kemiskinan nasional berkisar di
angka 16 dan 15 persen. Permasalahan kemiskinan yang kompleks ini, mendorong
pemerintah DIY untuk terus berupaya menekan angka kemiskinan ini melalui
serangkaian strategi kebijakand an program yang termuat dalam RPJP, RPJMD dan
Renstrada DIY. Walaupun pada tahun 2006 angka kemiskinan DIY kembali
meningkat secara signifikan (19,15%) yang merupakan implikasi dari bencana gempa
bumi, namun pada tahun 2009 pemerintah DIY telah berhasil menekan angka
kemiskinan DIY secara sifnifikan sehingga berada di angka 17,23 persen atau terpaut
sebesar 3,08 persen dari angka kemiskinan nasional (14,15 persen).
• Tren Kesejahteraan sosial DIY tidak bisa ditampilkan karena ketidaktersediaan data
di Dinas Sosial DIY. Analisis mengenai persentase pelayanan kesejahteraan sosial
DIY hanya didasarkan pada persentase realisasi penanganan PMKS yaitu
perbandingan jumlah PMKS dengan jumlah yang berhasil ditangani. Dari
keseluruhan persentase realisasi penanganan PMKS ini, dapat dilihat bahwa
program kerja pemerintah DIY belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan
kesejahteraan sosial. Sebagian besar realiasi penanganan PMKS berada di bawah
angka 50% dan capaian tertinggi hanya pada sektor penanganan anak jalanan. Tidak
maksimalnya kinerja pemerintah DIY disebabkan o leh tidak relevan dan efektifnya
program kerja pemerintah jika disandingkan dengan kebutuhan para PMKS

23. Grafik Prosentase kemiskinan
23

24. • Tingkat pengangguran terbuka DIY dari tahun 2004
hingga tahun 2009 selalu lebih rendah jika dibandingkan
dengan tingkat pengangguran terbuka nasional.
Pemerintah DIY berupaya secara maksimal untuk
menekan angka pengangguran melalui serangkaian
kebijakan pembukaan lapangan pekerjaan seluas-
luasnya, peningkatan kualitas tenaga kerja usia produktif
dan peningkatan motivasi serta etos wirausaha
masyarakat melalui pemberian modal atau kredit lunak.
Ternyata upaya pemerintah DIY ini berhasil menurunkan
angka pengangguran karena sejak tahun 2007 angka
pengangguran DIY yang berada di angka 6,1 persen
turun menjadi 6,04 persen pada tahun 2008 dan
menurun lagi hingga ke angka 6 pada tahun 2009.
24

25. Indikator Spesifik dan Menonjol
• Tingkat pemberantasan korupsi di Provinsi DIY lebih
tinggi daripada beberapa daerah lain
• Tingkat partisipasi publik dan pembangunan gender di
Provinsi DIY lebih baik daripada rata – rata nasional.
• Peningkatan investasi di sektor perdagangan, hotel dan
restoran, sektor transportasi dan komunikasi; serta
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di
Provinsi DIY
• Angka Pengangguran terbuka di Provinsi DIY lebih
rendah daripada angka rata – rata nasional.

26. Kesimpulan
Isinya Menjawab
apakah capaian tujuan/sasaran
pembangunan daerah telah relevan dan
efektif terhadap tujuan/sasaran
pembangunan nasional

27. Quesioner (diisi tim EKPD Prov)
Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat
Item Tinggi rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
*
Tingkat Kualitas SDM
*
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
*
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
*
Tingkat Kesejahteraan Sosial
*

28. Terima Kasih
28