SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 22
Baixar para ler offline
Permasalahan dan Tantangan Utama
           Pembangunan Daerah
1. Masih Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, ditunjukan
   al:
    Indeks Pembangunan Manusia NTT Relatif Masih Rendah
    (Tahun 2008; IPM NTT 64,8 < IPM Nasional 70,59)
2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan
   Adanya Potensi Rawan Pangan
 Tingginya Angka Kemiskinan:
    Persentase penduduk miskin NTT pada tahun 2007-2008
   27,51% > Nasional yang hanya 15.42%
 • Adanya potensi Rawan Pangan:
   Potensi ini perlu diantisipasi karena: 1) produksi dan
   produktivitas pertanian masih tergolong rendah 2) belum
   optimalnya pengusahaan lahan kering untuk produksi
   pertanian 3) rendahnya kapasitas SDM pertanian termasuk
   perikanan, dan 4) diduga terjadi tingginya tingkat
    pengangguran tertutup di sektor pertanian.

                                                          2
3. Kesenjangan Sosial
Isue kesenjangan sosial di NTT diduga dipengaruhi oleh
   beberapa faktor antara lain

o permasalahan baik yang bersifat ekonomi
  maupun non-ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran dan
  juga rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai
  peluang sosial ekonomi;
o rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan
o tidak meratanya kemajuan pembangunan antar bagian
  wilayah di NTT.




                                                          3
4. Disparitas Pembangunan

•    Disparitas pembangunan antar wilayah

    Beberapa wilayah kecamatan masih tertinggal dalam aspek
     pembangunan terutama di wilayah utara.

•    Disparitas pembangunan sektor
    Sebagaian besar penduduk (Susenas 2006, 76,57%) hidup di
     sektor pertanian tetapi alokasi dana pembangunan di sektor
     ini tidak proporsional.




                                                                  4
5. Masih Rendahnya Penegakkan Hukum dan
   Kualitas Pelayanan Publik

Isue ini adalah isue nasional tetapi sangat relevan dengan NTT
karena sebagai kabupaten baru, berhadapan dengan:

o Jumlah dan Kualitas aparatur masih sangat kurang
o Sarana dan prasarana aparatur juga masih terbatas
o Tuntutan akan penegakan hukum dan kualitas
  pelayanan publik oleh masyarakat pasti meningkat
  melebihi peningkatan kapasitas aparatur dan sarana-
  prasarana penunjangnya.




                                                                 5
6. Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya
   Alam Dan Lingkungan Hidup

•   Pengelolaan lahan pertanian dan peternakan yang tidak
    memperhatikan asas-asas konservasi dan pelestarian
    sumberdaya lahan
•   Illegal loging
•   Eksploitasi sumberdaya pertambangan yang tidak berwawasan
    lingkungan
•   Bencana alam, terutama banjir dan angin kencang
•   Ancaman kepunahan plasma nutfah lokal,




                                                            6
7. Masih Rendahnya Kapasitas Fiskal
   Daerah

Isue ini adalah isue yang terjadi di NTT baik di
pemerintah provinsi maupun semua kabupaten/kota
(lihat penelitian ANTARA, 2008): di mana;
•     Kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat rendah
•     sumber utama pembentukan PAD berasal dari pajak daerah
      yang bersifat masih sangat terbatas
•     Retribusi daerah yang mencerminkan kemampuan
      pemerintah memberi layanan yang berguna bagi
      peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, memiliki peranan
      yang relatif kecil




                                                               7
8. Masih Rendahnya Daya Dukung
   Infrastruktur Wilayah

•   Sebagai propinsi kepulauan, NTT masih sangat berat dalam
    menghadapi persoalan kurangnya infrastruktur wilayah di segala
    bidang.
•   Jalan sebagai sarana untuk aksesibilitas penduduk dan wilayah
    terhadap sarana sosial, ekonomi dan politik menghadapi
    persoalan tingginya persentase panjang jalan yang tergolong
    rusak dan rusak berat (> 50%),
•   Sulit dan mahalnya transportasi antar pulau, terutama ke pulau-
    pulau kecil dan/atau pulau-pulau terluar.
•   Sarana pendidikan khususnya pendidikan menengah dan sarana
    kesehatan masih belum menyebar secara merata,
•   Sumber daya listrik belum menjangkau sebagian besar wilayah
    dan penduduk,
•   Akses penduduk terhadap air bersih masih sangat rendah


                                                               8
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
                     Gbr.1.1. Tingkat Pelayanan Publik
                                                                    Gambar 1.1.
                                                                    menggambarkan trend
          40.00                                                     tingkat pelayanan
          35.00                                                     publik rata-rata dari 3
          30.00                                                     indikator, yi:
          25.00
                                                         Nasional
                                                                    persentase jlh kasus
  pe rse n 20.00
                                                         Provinsi   korupsi tertangani,
          15.00
          10.00
                                                                    persentase jlh aparat
           5.00                                                     berijasah minimal S1,
           0.00                                                     dan persentase jlh
                   2003   2005    2006    2007    2008              kabupaten dengan
                                                                    pelayanan 1 atap

 Tingkat pelayanan publik di NTT mempunyai trend meningkat dan
 relatif sejalan dengan trend nasional
 Indikator dominan: persentase jumlah aparat berijasah S1 dan
 persentase kabupaten dengan pelayanan 1 atap,
 Sedangkan indikator persentase kasus korupsi tertangani
 cenderung tidak berpengaruh karena trendnya cenderung statis
Indikator I
Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi (lanjutan ……)
           Gbr.1.2. Tingkat Demokrasi_1 (Rata-rata GDI dan GEM)                                    Gbr. 1.3. Demokrasi_2 (Partisipasi Politik)


         64.00                                                                      90.00
                                                                                    80.00
         62.00                                                                      70.00
                                                                                    60.00
         60.00
                                                                  Nasional          50.00                                                               Nasional
 Index                                                                       persen
         58.00                                                    Provinsi          40.00                                                               Provinsi
                                                                                    30.00
         56.00                                                                      20.00
                                                                                    10.00
         54.00                                                                        -
                 2003   2005     2006    2007    2008                                       2003      2005      2006      2007      2008         2009



Tingkat demokrasi ditinjau dari aspek gender berkembang secara efektif dan
Relevan dengan trend nasional: hal ini terutama disebabkan karena tingginya
Peran stakeholder (seperti LSM)

Demokrasi dilihat dari partispasi masyarakat dalam berbagai even Pemilu
di NTT masih tinggi dengan trend yang bersifat konstan, sehingga lebih bagus
dari trend nasional.
  Indikator I
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
               Gbr. 2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
                                                                              Pengantar:
                                                                       Indikator2 SDM tidak
            72.00                                                      semua dapat di-agregasi,
            70.00                                                      karena berbeda ukuran,
            68.00
            66.00
                                                                       seperti indeks,
     indeks 64.00
                                                            Nasional   persentase,dan usia serta
                                                            Provinsi
            62.00                                                      nilai ujian akhir yang
            60.00
            58.00
                                                                       bersifat absolut
            56.00
                    2004   2005   2006   2007   2008




Trend IPM NTT relevan dengan trend nasional, tetapi kurang efektif,
karena masih terpaut jauh dari IPM Nasional.

Hal ini terutama karena masih rendahnya kualitas kesehatan msyrkt
dan masih tingginya tingkat kemiskinan (keduanya merupakan
sebagian indiktor pembentuk IPM)

                                                                                             11
Indikator II
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia (lanjutan--)

       Gbr. 2.2. Pendidikan_1 (diluar Rerata Nilai akhir)                Gbr. 2.3. Pendidikan_2: Rata-rata Nilai Akhir


        100.00                                                     7.0
         90.00                                                     6.0
         80.00
         70.00                                                     5.0
         60.00
                                                        Nasional   4.0                                                   Nasional
 persen 50.00
         40.00                                          Provinsi   3.0                                                   Provinsi
         30.00
         20.00
                                                                   2.0
         10.00                                                     1.0
           -
                 2004   2005   2006   2007   2008                  0.0
                                                                         2004   2005    2006    2007   2008




Pembangunan Kualitas SDM NTT dari aspek pendidikan dinilai
efektif dan relevan dengan trend yg meningkat di tingkat Nasional


Hal ini terutama karena: program wajib belajar 9 tahun, bantuan
dana BOS, pendidikan di NTT adalah prioritas utama
pembangunan, serta program PLS.


Indikator II
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia (lanjutan..)
             Gbr. 2.4. Kesehatan_1 (tanpa: AKB, AKI, dan UHH)                              Gbr. 2.5. Kesehatan_2: Usia Harapan Hidup (UHH)

   25.00                                                                         72.00

   20.00                                                                         70.00
                                                                                 68.00
   15.00
                                                            Kesehatan Nasional   66.00                                                       Nasional
   10.00                                                    Kesehatan Provinsi                                                               Provinsi
                                                                                 64.00
    5.00                                                                         62.00
     -                                                                           60.00
              2004    2005   2006     2007    2008                                           2004    2005   2006    2007   2008




             Gbr. 2.6. Kesehatan_3: Angka Kematian Bayi (AKB)                              Gbr. 2.7. Kesehatan_4: Angka Kematian Ibu (AKI)


    70.00                                                                         350
    60.00                                                                         300
    50.00                                                                         250
    40.00                                                             Nasional    200                                                        Nasional
    30.00                                                                         150                                                        Provinsi
                                                                      Provinsi
    20.00                                                                         100
    10.00                                                                             50

         -                                                                        -
               2004      2005       2006     2007    2008                                    2004   2005    2006    2007   2008




Indikator II
Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia (lanjutan)

   Secara umum, trend kualitas SDM dari aspek kesehatan di
   NTT relevan dengan trend nasional, tetapi kurang efektif
   karena hampir semua indikator kesehatan di NTT masih jauh
   dari prestasi nasional, seperti UHH, angka gizi buruk dan
   sedang, serta AKB dan AKI


   Hal ini disebabkan karena: akses masyarakat terhadap
   pelayanan kesehatan bermutu masih sangat rendah, terutama
   di wilayah perdesaan, perbatasan, dan pulau-pulau
   kecil/terluar.




Indikator II
Tingkat Pembangunan Ekonomi

                45
                40
                35
                30
                25                                      Nasional
                20                                      Propinsi
                15      Diisi grafik indikator ini
                10
                 5
                 0
                     2004   2005   2006   2007   2008




                                                                   15
Indikator III
Tingkat Pembangunan Pembangunan
                   Ekonomi
•   Secara umum, trend pembangunan ekonomi di NTT relatif
    relevan dengan trend pembangunan nasional tetapi tidak efektif
    karena hampir semua indikator pembangunan ekonomi seperti
    laju pertumbuhan ekonomi, persentase eksport output
    manufaktur dan output UMKM terhadap PDRB, persentase
    pendapatan per kapita, persentase pertumbuhan realisasi PMA
    dan PMDN masih sangat jauh dari prestasi nasional.

•   Hal ini disebabkan karena: masih rendahnya kualitas sdm
    perencana pembangunan di NTT, kurangnya sarana dan
    prasarana pendukung dan mahalnya biaya pembangunan di
    NTT
Tingkat Kesejahteraan Sosial
                         Tingkat Kesejahteraan Sosial


         100.00

          80.00

          60.00
                                                        Nas ional
          40.00                                         Provins i

          20.00

              -
                  2004   2005    2006    2007   2008




  Progress tingkat kesejahteraan sosial NTT relevan dengan
  trend nasional serta juga efektif dibanding pencapaian
  di tingkat nasional terutama pada trend 3 tahun terakhir.

  Kondisi ini terutama karena menurunnya peran Dinas
  Sosial di banding peningkatan peran stakeholders, tetapi
  dengan peningkatan yang tajam dari jumlah PMKS(Penyandang
  Masalah Kesejahteraan Sosial) di NTT, khususnya yang
  berhubungan dengan laju peningkatan kenakalan remaja, tuna
  susila, dan korban narkoba.
                                                                    17
Indikator V
Indikator Spesifik dan Menonjol
 Ada 3 indikator spesifik dan menonjol yg diangkat untuk NTT, 2
     bersifat positif dan 1 lainnya bersifat negatif
 1. Tkt. pengangguran terbuka yang menurun tajam (positif)
 2. APM SD/MI yang meningkat tajam (positif)
 3. Prevelensi Gizi kurang meningkat tajam (negatif)

    1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara      Penurunan tingkat
                         Timur                            pengangguran terbuka di NTT,
                                                          lebih disebabkan oleh
       6.00     5.46     5.46                             meningkatnya kesempatan
       5.00                                               kerja di sektor imformal, tetapi
       4.00                       3.65    3.65
                                                          dengan produktivitas rendah.
persen 3.00                                        2.65
       2.00                                               Walau demikian, dipihak lain
       1.00                                               terjadi peningkatan tingkat
       0.00                                               pengangguran tertutup di
              2004     2005     2006     2007    2008
                                                          sektor pertanian (perdesaan)
Indikator Spesifik dan Menonjol (lanjutan)

   2. Angka Partisipasi Murni SD/MI di Nusa Tenggara          APM SD/MI meningkat tajam di NTT,
                         Timur
                                                              Terutama karena:
          100.00                                              >semakin membaiknya akses tehadap
                                                               sarana-prasarana SD/MI
persen     50.00                                              >program wajib belajar pendidikan
                                                               dasar 9 tahun
                -
                      2004    2005    2006    2007    2008    >program dana BOS
          Series1 69.14       72.26   76.24   79.78   90.80   >peran serta stakeholders

                    3. Prevelensi Gizi Kurang (%)             Prevelensi anak Gizi Kurang di NTT
                       di Nusa Tenggara Timur
                                                              Meningkat tajam, walaupun disertai
          40.00                                               Sedikit penurunan prevelensi
          30.00                                               Gizi Buruk.
persen 20.00                                                  Hal ini antara lain disebabkan oleh:
          10.00                                               >rendahnya produksi pertanian sub-
            -
                     2004    2005     2006    2007    2008
                                                               sisten
         Series1     10.74   27.00    26.50   30.70   30.70
                                                              >kondisi ekonomi keluarga
                                                              >pola konsumsi dan perilaku hidup
                                                               sehat
Kesimpulan
Tujuan dan sasaran pembangunan di NTT secara umum
  telah relevan dengan/ terhadap tujuan dan sasaran
                pembangunan nasional

Pada tataran efektivitas; outcomes pembangunan daerah
     di NTT relatif belum efektif terhadap outcomes
  pembangunan nasional, terutama karena rendahnya
  kapasitas fiskal daerah, dan mahalnya pembiayaan
   pembangunan di NTT sebagi provinsi kepulauan
Quesioner (diisi tim EKPD Prov)

                               Sangat   Tinggi   Sedang Rendah Sangat
           Item                Tinggi                          rendah
Tingkat Pelayanan Publik dan
Demokrasi
                                        V
Tingkat Kualitas SDM
                                                 V
Tingkat Pembangunan
Ekonomi
                                                        V
Tingkat Pengelolaan SDA dan
Lingkungan Hidup
                                                               V
Tingkat Kesejahteraan Sosial
                                                 V
Terima Kasih




               22

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUREKPD
 
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.Oswar Mungkasa
 
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasanRancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasaninfosanitasi
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BANTEN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BANTENHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BANTEN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BANTENEKPD
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA EKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARATEKPD
 
Kajian Dinamika Kinerja Ekonomi Kota Solok
Kajian Dinamika Kinerja Ekonomi Kota SolokKajian Dinamika Kinerja Ekonomi Kota Solok
Kajian Dinamika Kinerja Ekonomi Kota SolokRusman R. Manik
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAHEKPD
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENG...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI TENG...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI TENG...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENG...EKPD
 

Semelhante a HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT (15)

HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATANHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKUHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA BARAT
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI ACEH
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
 
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasanRancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
Rancangan kebijakan-dan-strategi-perkotaan-nasional-kspn-ringkasan
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BANTEN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BANTENHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BANTEN
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI BANTEN
 
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARAHASIL EVALUASI KINARJAPEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI MALUKU UTARA
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARATHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 
Kajian Dinamika Kinerja Ekonomi Kota Solok
Kajian Dinamika Kinerja Ekonomi Kota SolokKajian Dinamika Kinerja Ekonomi Kota Solok
Kajian Dinamika Kinerja Ekonomi Kota Solok
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAHHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENGAH
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENG...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI TENG...HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI  SULAWESI TENG...
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SULAWESI TENG...
 
Garis kemiskinan
Garis kemiskinanGaris kemiskinan
Garis kemiskinan
 
Publikasi bps hasil sensus 2020
Publikasi bps hasil sensus 2020Publikasi bps hasil sensus 2020
Publikasi bps hasil sensus 2020
 

Mais de EKPD

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurEKPD
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiEKPD
 

Mais de EKPD (20)

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sumatera Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Sulawesi Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi PapuaLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi MalukuLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku UtaraLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Maluku Utara
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi LampungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Lampung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan RiauLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Riau
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka BelitungLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan TenganLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan SelatanLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Selatan
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan BaratLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa TimurLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jawa Timur
 
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi JambiLaporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Jambi
 

Último

AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran HaditsHakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran HaditsBismaAdinata
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptxHalomoanHutajulu3
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Abdiera
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...YulfiaFia
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfSBMNessyaPutriPaulan
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxpolianariama40
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 

Último (20)

AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran HaditsHakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 

HASIL EVALUASI KINARJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI NTT

  • 1.
  • 2. Permasalahan dan Tantangan Utama Pembangunan Daerah 1. Masih Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, ditunjukan al: Indeks Pembangunan Manusia NTT Relatif Masih Rendah (Tahun 2008; IPM NTT 64,8 < IPM Nasional 70,59) 2. Masih Tingginya Angka Kemiskinan dan Adanya Potensi Rawan Pangan Tingginya Angka Kemiskinan: Persentase penduduk miskin NTT pada tahun 2007-2008 27,51% > Nasional yang hanya 15.42% • Adanya potensi Rawan Pangan: Potensi ini perlu diantisipasi karena: 1) produksi dan produktivitas pertanian masih tergolong rendah 2) belum optimalnya pengusahaan lahan kering untuk produksi pertanian 3) rendahnya kapasitas SDM pertanian termasuk perikanan, dan 4) diduga terjadi tingginya tingkat pengangguran tertutup di sektor pertanian. 2
  • 3. 3. Kesenjangan Sosial Isue kesenjangan sosial di NTT diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain o permasalahan baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran dan juga rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai peluang sosial ekonomi; o rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan o tidak meratanya kemajuan pembangunan antar bagian wilayah di NTT. 3
  • 4. 4. Disparitas Pembangunan • Disparitas pembangunan antar wilayah Beberapa wilayah kecamatan masih tertinggal dalam aspek pembangunan terutama di wilayah utara. • Disparitas pembangunan sektor Sebagaian besar penduduk (Susenas 2006, 76,57%) hidup di sektor pertanian tetapi alokasi dana pembangunan di sektor ini tidak proporsional. 4
  • 5. 5. Masih Rendahnya Penegakkan Hukum dan Kualitas Pelayanan Publik Isue ini adalah isue nasional tetapi sangat relevan dengan NTT karena sebagai kabupaten baru, berhadapan dengan: o Jumlah dan Kualitas aparatur masih sangat kurang o Sarana dan prasarana aparatur juga masih terbatas o Tuntutan akan penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik oleh masyarakat pasti meningkat melebihi peningkatan kapasitas aparatur dan sarana- prasarana penunjangnya. 5
  • 6. 6. Konservasi dan Pelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup • Pengelolaan lahan pertanian dan peternakan yang tidak memperhatikan asas-asas konservasi dan pelestarian sumberdaya lahan • Illegal loging • Eksploitasi sumberdaya pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan • Bencana alam, terutama banjir dan angin kencang • Ancaman kepunahan plasma nutfah lokal, 6
  • 7. 7. Masih Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah Isue ini adalah isue yang terjadi di NTT baik di pemerintah provinsi maupun semua kabupaten/kota (lihat penelitian ANTARA, 2008): di mana; • Kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat rendah • sumber utama pembentukan PAD berasal dari pajak daerah yang bersifat masih sangat terbatas • Retribusi daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah memberi layanan yang berguna bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, memiliki peranan yang relatif kecil 7
  • 8. 8. Masih Rendahnya Daya Dukung Infrastruktur Wilayah • Sebagai propinsi kepulauan, NTT masih sangat berat dalam menghadapi persoalan kurangnya infrastruktur wilayah di segala bidang. • Jalan sebagai sarana untuk aksesibilitas penduduk dan wilayah terhadap sarana sosial, ekonomi dan politik menghadapi persoalan tingginya persentase panjang jalan yang tergolong rusak dan rusak berat (> 50%), • Sulit dan mahalnya transportasi antar pulau, terutama ke pulau- pulau kecil dan/atau pulau-pulau terluar. • Sarana pendidikan khususnya pendidikan menengah dan sarana kesehatan masih belum menyebar secara merata, • Sumber daya listrik belum menjangkau sebagian besar wilayah dan penduduk, • Akses penduduk terhadap air bersih masih sangat rendah 8
  • 9. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Gbr.1.1. Tingkat Pelayanan Publik Gambar 1.1. menggambarkan trend 40.00 tingkat pelayanan 35.00 publik rata-rata dari 3 30.00 indikator, yi: 25.00 Nasional persentase jlh kasus pe rse n 20.00 Provinsi korupsi tertangani, 15.00 10.00 persentase jlh aparat 5.00 berijasah minimal S1, 0.00 dan persentase jlh 2003 2005 2006 2007 2008 kabupaten dengan pelayanan 1 atap Tingkat pelayanan publik di NTT mempunyai trend meningkat dan relatif sejalan dengan trend nasional Indikator dominan: persentase jumlah aparat berijasah S1 dan persentase kabupaten dengan pelayanan 1 atap, Sedangkan indikator persentase kasus korupsi tertangani cenderung tidak berpengaruh karena trendnya cenderung statis Indikator I
  • 10. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi (lanjutan ……) Gbr.1.2. Tingkat Demokrasi_1 (Rata-rata GDI dan GEM) Gbr. 1.3. Demokrasi_2 (Partisipasi Politik) 64.00 90.00 80.00 62.00 70.00 60.00 60.00 Nasional 50.00 Nasional Index persen 58.00 Provinsi 40.00 Provinsi 30.00 56.00 20.00 10.00 54.00 - 2003 2005 2006 2007 2008 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Tingkat demokrasi ditinjau dari aspek gender berkembang secara efektif dan Relevan dengan trend nasional: hal ini terutama disebabkan karena tingginya Peran stakeholder (seperti LSM) Demokrasi dilihat dari partispasi masyarakat dalam berbagai even Pemilu di NTT masih tinggi dengan trend yang bersifat konstan, sehingga lebih bagus dari trend nasional. Indikator I
  • 11. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Gbr. 2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pengantar: Indikator2 SDM tidak 72.00 semua dapat di-agregasi, 70.00 karena berbeda ukuran, 68.00 66.00 seperti indeks, indeks 64.00 Nasional persentase,dan usia serta Provinsi 62.00 nilai ujian akhir yang 60.00 58.00 bersifat absolut 56.00 2004 2005 2006 2007 2008 Trend IPM NTT relevan dengan trend nasional, tetapi kurang efektif, karena masih terpaut jauh dari IPM Nasional. Hal ini terutama karena masih rendahnya kualitas kesehatan msyrkt dan masih tingginya tingkat kemiskinan (keduanya merupakan sebagian indiktor pembentuk IPM) 11 Indikator II
  • 12. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia (lanjutan--) Gbr. 2.2. Pendidikan_1 (diluar Rerata Nilai akhir) Gbr. 2.3. Pendidikan_2: Rata-rata Nilai Akhir 100.00 7.0 90.00 6.0 80.00 70.00 5.0 60.00 Nasional 4.0 Nasional persen 50.00 40.00 Provinsi 3.0 Provinsi 30.00 20.00 2.0 10.00 1.0 - 2004 2005 2006 2007 2008 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 Pembangunan Kualitas SDM NTT dari aspek pendidikan dinilai efektif dan relevan dengan trend yg meningkat di tingkat Nasional Hal ini terutama karena: program wajib belajar 9 tahun, bantuan dana BOS, pendidikan di NTT adalah prioritas utama pembangunan, serta program PLS. Indikator II
  • 13. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia (lanjutan..) Gbr. 2.4. Kesehatan_1 (tanpa: AKB, AKI, dan UHH) Gbr. 2.5. Kesehatan_2: Usia Harapan Hidup (UHH) 25.00 72.00 20.00 70.00 68.00 15.00 Kesehatan Nasional 66.00 Nasional 10.00 Kesehatan Provinsi Provinsi 64.00 5.00 62.00 - 60.00 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Gbr. 2.6. Kesehatan_3: Angka Kematian Bayi (AKB) Gbr. 2.7. Kesehatan_4: Angka Kematian Ibu (AKI) 70.00 350 60.00 300 50.00 250 40.00 Nasional 200 Nasional 30.00 150 Provinsi Provinsi 20.00 100 10.00 50 - - 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Indikator II
  • 14. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia (lanjutan) Secara umum, trend kualitas SDM dari aspek kesehatan di NTT relevan dengan trend nasional, tetapi kurang efektif karena hampir semua indikator kesehatan di NTT masih jauh dari prestasi nasional, seperti UHH, angka gizi buruk dan sedang, serta AKB dan AKI Hal ini disebabkan karena: akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bermutu masih sangat rendah, terutama di wilayah perdesaan, perbatasan, dan pulau-pulau kecil/terluar. Indikator II
  • 15. Tingkat Pembangunan Ekonomi 45 40 35 30 25 Nasional 20 Propinsi 15 Diisi grafik indikator ini 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 15 Indikator III
  • 16. Tingkat Pembangunan Pembangunan Ekonomi • Secara umum, trend pembangunan ekonomi di NTT relatif relevan dengan trend pembangunan nasional tetapi tidak efektif karena hampir semua indikator pembangunan ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, persentase eksport output manufaktur dan output UMKM terhadap PDRB, persentase pendapatan per kapita, persentase pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN masih sangat jauh dari prestasi nasional. • Hal ini disebabkan karena: masih rendahnya kualitas sdm perencana pembangunan di NTT, kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan mahalnya biaya pembangunan di NTT
  • 17. Tingkat Kesejahteraan Sosial Tingkat Kesejahteraan Sosial 100.00 80.00 60.00 Nas ional 40.00 Provins i 20.00 - 2004 2005 2006 2007 2008 Progress tingkat kesejahteraan sosial NTT relevan dengan trend nasional serta juga efektif dibanding pencapaian di tingkat nasional terutama pada trend 3 tahun terakhir. Kondisi ini terutama karena menurunnya peran Dinas Sosial di banding peningkatan peran stakeholders, tetapi dengan peningkatan yang tajam dari jumlah PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di NTT, khususnya yang berhubungan dengan laju peningkatan kenakalan remaja, tuna susila, dan korban narkoba. 17 Indikator V
  • 18. Indikator Spesifik dan Menonjol Ada 3 indikator spesifik dan menonjol yg diangkat untuk NTT, 2 bersifat positif dan 1 lainnya bersifat negatif 1. Tkt. pengangguran terbuka yang menurun tajam (positif) 2. APM SD/MI yang meningkat tajam (positif) 3. Prevelensi Gizi kurang meningkat tajam (negatif) 1. Tingkat Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Penurunan tingkat Timur pengangguran terbuka di NTT, lebih disebabkan oleh 6.00 5.46 5.46 meningkatnya kesempatan 5.00 kerja di sektor imformal, tetapi 4.00 3.65 3.65 dengan produktivitas rendah. persen 3.00 2.65 2.00 Walau demikian, dipihak lain 1.00 terjadi peningkatan tingkat 0.00 pengangguran tertutup di 2004 2005 2006 2007 2008 sektor pertanian (perdesaan)
  • 19. Indikator Spesifik dan Menonjol (lanjutan) 2. Angka Partisipasi Murni SD/MI di Nusa Tenggara APM SD/MI meningkat tajam di NTT, Timur Terutama karena: 100.00 >semakin membaiknya akses tehadap sarana-prasarana SD/MI persen 50.00 >program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun - 2004 2005 2006 2007 2008 >program dana BOS Series1 69.14 72.26 76.24 79.78 90.80 >peran serta stakeholders 3. Prevelensi Gizi Kurang (%) Prevelensi anak Gizi Kurang di NTT di Nusa Tenggara Timur Meningkat tajam, walaupun disertai 40.00 Sedikit penurunan prevelensi 30.00 Gizi Buruk. persen 20.00 Hal ini antara lain disebabkan oleh: 10.00 >rendahnya produksi pertanian sub- - 2004 2005 2006 2007 2008 sisten Series1 10.74 27.00 26.50 30.70 30.70 >kondisi ekonomi keluarga >pola konsumsi dan perilaku hidup sehat
  • 20. Kesimpulan Tujuan dan sasaran pembangunan di NTT secara umum telah relevan dengan/ terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional Pada tataran efektivitas; outcomes pembangunan daerah di NTT relatif belum efektif terhadap outcomes pembangunan nasional, terutama karena rendahnya kapasitas fiskal daerah, dan mahalnya pembiayaan pembangunan di NTT sebagi provinsi kepulauan
  • 21. Quesioner (diisi tim EKPD Prov) Sangat Tinggi Sedang Rendah Sangat Item Tinggi rendah Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi V Tingkat Kualitas SDM V Tingkat Pembangunan Ekonomi V Tingkat Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup V Tingkat Kesejahteraan Sosial V