Kontraversi perjanjian singapura

1. KONTRAVERSI PERJANJIAN SINGAPURA-
INDONESIA
Wednesday, January 12, 2011 10:27:33 AM
Hubungan politik luar negeri
Singapura-Indonesia tahun 2007 mengalami peningkatan di bidang politik, ekonomi dan militer-
pertahanan. Meski di akhir tahun 2006, Singapura mempermalukan Indonesia pada Sidang PBB
dengan menyebutkan negara pengekspor asap ke tetangga, hal tersebut tak menyurutkan langkah
untuk membina hubungan kerjasama. Demikian pula di awal Januari 2007, Indonesia memutus
rantai suplai pasir darat, pasir laut dan top soil lewat Keputusan Menteri Perdagangan. Dengan
diplomasi pasir akhirnya dimulai perundingan Singapura-Indonesia tentang Perjanjian Ekstradisi
dirangkai dengan Perjanjian Kerjasama Militer / DCA di wilayah Kepulauan Riau dan
sekitarnya.
Kontraversi Perjanjian DCA - SEZ
Di tengah kontraversi DCA yang ditolak DPR, lagi-lagi Singapura dan Indonesia akan
menyepakati Special Economic Zone yang akan diberlakukan di daerah Tanjung Balai Karimun,
Bintan hingga Kepulauan Natuna (The Jakarta Post, 23/08/07). Mengapa kesepakatan zona
ekonomi bebas yang agendanya dibahas pada tahun 2008 tersebut dipercepat
penandatanganannya pada tahun ini? Adakah keuntungan bagi Indonesia atau malah sebaliknya?
Dalam perdebatan selama hampir enam bulan antara Pemerintah RI dan DPR, DCA merupakan
batu uji bagi hubungan kedua negara. Legislatif memiliki argumen yang kuat didasari kedaulatan
negara dan pemerintah RI pun memiliki alasan yakni mendapatkan alih teknologi dan
pengembalian dana ekstradisi pelaku koruptor. Keuntungan bagi Singapura, jelas bahwa DCA
membuka wahana luas untuk aksi aero-militer dan kemampuan kecanggihan pesawat tempurnya.
Di samping itu, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Budiono (Majalah
Kontan, 30/08) menerbitkan undang-undang terpaksa yakni Perpu No 1/2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Imbas Perpu ini memberikan kesempatan kepada
Singapura untuk berada di otoritas Indonesia yang sama yakni Kepulauan Riau, Tanjung Balai

2. Karimun, Bintan dan Kepulauan Natuna.
Melihat empat kasus di atas, semuanya berada di Kepulauan Riau yang memang berdekatan
dengan Singapura. Masalah kebakaran hutan, larangan ekspor pasir, kerjasama militer dan
perdagangan serta pelabuhan bebas akan menjadi fokus pasang surut hubungan Singapura-
Indonesia di tahun ini.
Bagi Indonesia, sebenarnya perjanjian kerjasama militer dan perdagangan bebas tidak akan
mendapatkan signifikansi keuntungan baik material maupun alih teknologi. Berapa persen dana
yang akan masuk ke Kas Negara jika dihitung dengan besarnya manfaat yang didapatkan
Singapura? Sebelumnya, telah ada kerjasama ekspor pasir dari tahun 1984 dengan imbalan
Singapura membangun sarana dan prasarana/infratruktur di Pulau Bintan. Hasilnya adalah
cekungan dan lembah di Kepulauan Tanjung Balai Karimun, Lobam dan sekitarnya akibat
penambangan yang tidak terkendali. Kerusakan lingkungan yang parah menjadi upah bagi
kesepakatan tersebut.
Dalam hal harga saja, Pemerintah Singapura menyediakan $Sin 23-28 per meter kubik untuk
pasir dari Indonesia, namun akibat tindakan pricing yang dilakukan serta murahnya tenaga kerja,
pasir Indonesia dihargai $Sin7. Berapa keuntungan yang telah didapatkan Singapura selama
hampir 20 tahun dengan kemudahan ekspor pasir Indonesia? Jelas sudah, Bandara Changi dan
Sentosa Island hasil perkawinan silang dari perjanjian yang sangat merugikan Indonesia tersebut.
Belum lagi emas hitam / batubara yang pada umumnya di kuasai perusahaan swasta imajiner
Singapura yang mendapatkan konsesi dari anak perusahaannya yang beroperasi di Indonesia.
Jika ingin lebih mendalam, berapa lama perjanjian zona perdagangan bebas antara Indonesia-
Singapura di wilayah sekitar Kepulauan Riau hingga Natuna, publik tak akan mengira yakni 70
tahun sejak di sahkan. Hal ini memang bukan main-main. Ikatan perjanjian merupakan bentuk
dan upaya Singapura meredam kemajuan Indonesia di segala bidang. Pelibatan perjanjian kedua
negara tidak dapat dibatalkan sepihak dan perlu proses yang cukup lama. Apakah pemerintah
Indonesia sudah memikirkan akan hal itu?
Kontraversi dan Konsesi
Jika tidak salah, ladang minyak dan gas bumi yang belum di kelola Pertamina dan PGN adalah
ladang di Kepulauan Natuna. Perpu yang menerbitkan tentang perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas menjadikan prasyarat utama sebuah kilang minyak/gas (rig) berdiri. Apabila perjanjian
SEZ selama 70 tahun maka tepatlah bagi Indonesia dan Singapura bisa membangun pelabuhan
dan melakukan lanjutan perjanjian penambangan, pengeboran serta angkutan laut. Idealnya
adalah demikian, akan tetapi bagaimana kalau Pemerintah Indonesia lagi-lagi dirugikan seperti
halnya perjanjian ekspor pasir, konsesi batubara dan kerjasama militer?
Lebih lanjut lagi, apabila zona perdagangan bebas dilakukan dan diikuti pelabuhan bebas di
Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Balai Karimun dan Bintan, sudahkan Singapura
membuka pelabuhannya secara bebas non-tarif ketika kapal-kapal harus melewati registrasi di
Selat Singapura dan Selat Malaka? Jangan-jangan pelabuhan bebas yang dimaksud adalah
pelabuhan bagi pelaku penyelundup yang bebas melakukan transaksi dan setibanya di perairan
Malaka, legalisasi akan diberlakukan oleh otoritas Singapura. Hal ini sudah terjadi antara

3. Indonesia dan Malaysia mengenai illegal logging. Kayu yang diseludupkan dari hutan
Kalimantan-RI di stempel legal oleh Beacukai Malaysia dan akhirnya bisa bebas ke pasaran
dunia.
Tulisan ini hanya mengingatkan saja, bahwa bangsa kita telah lama dibutakan dan dibodohi oleh
bangsa asing. Akankah saat ini kita juga rabun jauh dengan isi perjanjian DCA dan SEZ? Jika
kerjasama memang menjadi kebutuhan, seperti apa keuntungan bagi seluruh masyarakat
Indonesia? Brunei saja bisa menghidupi warganya dengan 6-8 kilang minyak, mengapa
Indonesia tidak bisa dengan sumber daya alam yang besar dan puluhan titik kilang serta
pengeboran minyak?
Lagi-lagi ini bukan saja masalah kontraversi dan konsesi minyak, tapi perhitungan matematis
yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Cukup sudah penderitaan rakyat akibat perjanjian
yang merugikan, jangan menambah beban lagi.
Solusinya, walau perjanjian tetap diadakan setidaknya dalam hal kerjasama militer, Indonesia
mendapatkan jatah terbang tempur dan pinjaman pesawat/parking yang dapat digunakan berlatih
dari Sabang sampai Merauke. Memang tidak lazim bagi sebuah negara untuk membuka dirinya
apalagi memberikan teknologi pertahanan terhadap negara lain. Namun dengan hubungan yang
komunikatif, pastilah akan terbina mutual understanding.
Jika suatu kerjasama militer dapat diperjanjian dalam kerangka bilateral mengapa juga
pemberian ruang tempur harus diributkan DPR? Ini menandakan ketidak ikhlasan pemerintah RI
untuk negara tetangganya. Demikian juga, jika memang pelaku korupsi, penyelundup, dan
criminal investor membawa uang haram mengapa dengan pintu terbuka dan senangnya
Singapura melindungi dan memberikan privasi hukum serta special cittizen? Kiranya masalah-
masalah di atas merupakan hambatan dalam membina hubungan diplomasi Singapura-Indonesia.
Sangat menarik, ketika dalam acara National Day Pemerintah Singapura di Jakarta 12 Agustus
2007, undangan disodorkan brosur 15 tahun hubungan Singapura-Indonesia bertajuk Gotong-
Royong. Singapura dengan gamblang memamerkan kemajuan kerjasama baik di bidang
pendidikan, ekonomi, dan teknologi dengan kecerahan harapan dan keberhasilan membuka
lapangan kerja.
Tentunya tak jauh harapan semua pihak, apabila Gotong-Royong pun sudah menjadi sebuah
spirit ikon kerjasama Singapura, mengapa Indonesia tidak membuka diri bergotong-royong-ria
memanfaatkan teknologi militer-pertahanan dan jaringan investasi keuangan yang dimiliki
Singapura? Hal ini memang memerlukan political will dan konsistensi aplikatif perjanjian yang
lebih terbuka antara pemerintah RI-Singapura. Yang menjadi harapan apakah pemerintah kita
mau?
Hambatan Internal
Hambatan internal adalah ketertutupan Pemerintah RI dalam hal DCA dan SEZ sehingga
kalangan DPR menolak dan bahkan menilai delegasi kita ditekan dalam berdiplomasi. Hubungan
internal eksekutif-legislatif demikian harus disikapi dengan kedewasaan dan kemauan mencari
solusi. If you aren’t a solution, you are the problem is. Mungkin kalimat ini yang mewakili
spotlight interaction Pemerintah dan DPR dewasa ini. Dalam konteks DCA saja legislatif tidak
boleh mengetahui substansi yang dibahas pemerintah? Demikian juga dengan perjanjian SEZ,

4. mengapa pemerintah RI mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan Perpu jika memang tidak
ada kegentingan mendesak.
Secara gamblang, publik akan menilai pemerintah RI khawatir apabila SEZ akan bernasib sama
jika dibahas dan akan mendapatkan persetujuan di legislatif. Ketidak-akuran internal akan
menghambat maksud baik perjanjian bilateral. Sikap curiga-mencurigai tidak perlu dibahas
secara terbuka, dan malah akan menambah daftar inventaris masalah yang dinilai sebagai
blanckspot dan kelemahan pemerintah RI ketika harus melakukan perjanjian bilateral.
Kita berharap keinginan pemerintah yang baik, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik
sesaat dan kemajuan negara lain. Semoga saja perjanjian DCA dan SEZ tidak hanya sebatas
perjanjian di balik kertas yang membawa keuntungan bagi Singapura namun membawa
keuntungan juga bagi negara dan rakyat Indonesia.
Dampak Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura
Dengan seringnya para koruptor Indonesia kabur (mengumpat) di negara tentanga
(Singapura), semisal : Eko Edi putranto, Toni suherman, Lesman basuki, Bambang
Sutrisno, Gayus, Nazaruddi dll, membuktikan lemahnya pemerintah Indonesia terhadap
tindakan diplomasi dengan Singapura. ironisnya sebenarnya antara Indonesia-
Singapura sudah memiliki perjanjian Ekstradisi, sejak 27 april 2007, namun kenapa
hingga sampai detik ini negara singa laut itu masih menjadi tempat favorit para koruptor
Indonesia untuk MENGUMPAT........!!!!!!
Pendahuluan
Belakangan ini sering kita dengar istilah ekstradisi. Tidak lain dan tak bukan kata
tersebut mengacu pada perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia
dan Singapura. Dalam sejarahnya, perjanjian ini sudah dirintis sejak tahun 1972.
Pemerintah Indonesia sangat memerlukan realisasi dari perjanjian ini. Sebab disinyalir
banyak koruptor dari Indonesia yang bermukim dengan tentram dan sejahtera di negeri
Singa itu. Tapi mengapa penandatanganan perjanjian ini baru terwujud pada tanggal 27
April 2007 lalu? Hal ini dikarenakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura
yang pasang surut. Pernah pada tahun 2003, Indonesia melarang ekspor pasir ke
Singapura. Pada saat itu hubungan mulai mendingin. Tapi dalam pemerintahan

5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hubungan itu mulai normal kembali. Perjanjian
ekstradisi bisa ditandatangani walaupun dengan kompensasi yang tidak kecil. Selain
perjanjian ekstradisi, kedua negara juga menandatangani Perjanjian Kerjasama
Pertahanan yang dinamakan Defence Cooperation Agreement (DCA) yang kemudian
menjadi pro kontra publik di Indonesia.
Isi Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura
Sebelum kita membahas dampak positif dan negatif dari perjanjian ekstradisi ini,
alangkah baiknya jika kita mengetahui definisi dari ekstradisi itu sendiri. Menurut pasal
1 UU 1/1979, ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang
meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu
tindak pidana di luar wilayah yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah Negara
yang meminta penyerahan tersebut.
Dari definisi di atas, kita bisa mengetahui bahwa tujuan dari perjanjian tersebut adalah
untuk meminta buronan dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan
ke negara asalnya. Hal ini sangat penting karena Singapura adalah negara yang
letaknya sangat dekat dengan Indonesia. Sehingga merupakan tempat yang sangat
cocok untuk pelarian orang-orang bermasalah termasuk koruptor dari Indonesia. Tapi
apa yang terjadi? Perjanjian ekstradisi baru ditandatangani pada tahun 2007, padahal
sudah digagas sejak tahun 1972.
Jika dilihat dari maksud perjanjian tersebut, memang kedengaran sangat baik bagi
Indonesia. Singapura kini tidak lagi menjadi surga bagi para koruptor. Tapi perjanjian ini
bisa menjadi sia-sia karena baru dilakukan sekarang. Karena yang kita tahu, setiap
perjanjian bilateral harus mendapat ratifikasi dari lembaga legislatif. Sedangkan hal
tersebut membutuhkan proses yang cukup lama. Belum lagi pro dan kontra publik
dalam isi perjanjian yang dinilai tidak transparan. Sehingga, para koruptor bisa bersiap
angkat kaki dari Singapura untuk mengamankan aset-aset mereka. Tapi paling tidak,
koruptor-koruptor berikutnya tidak bisa menjadikan Singapura sebagai tempat yang
aman lagi.
Sebenarnya, apa yang membuat publik kontra terhadap perjanjian yang sangat bagus
itu? Jawabannya ada pada perjanjian lain yang mengiringinya. Defence Cooperation
Agreement (DCA), dinilai telah sangat merugikan pihak Indonesia. Dalam perjanjian itu,
tiap negara boleh memanfaatkan fasilitas dan wilayah bersama untuk latihan militer.
Keuntungan yang diperoleh Indonesia yaitu bisa meminjam peralatan perang Singapura
yang sudah 30 tahun lebih canggih dari Indonesia. Sehingga tentara Indonesia bisa
mendapatkan teknologi yang canggih. Tapi yang merugikan, untuk wilayah pasti yang
digunakan adalah kawasan Indonesia. Sebab mana mungkin menggunakan wilayah
Singapura yang hanya seperseratus dari Indonesia itu? Hal ini berarti tentara Singapura
dengan bebas memakai suatu lokasi di Indonesia untuk latihan militer. Bahkan mereka
boleh mengajak pihak ketiga walaupun atas seizin Indonesia. Ini berarti kedaulatan
Indonesia sudah terganggu karena ada militer negara lain di wilayah Indonesia sendiri.

6. Sistem pertahanan Indonesia bisa diketahui sehingga tidak ada lagi wilayah yang
tertutup untuk kekuatan asing.
Lalu kerugian lainnya adalah pengizinan kembali ekspor pasir dan granit ke Singapura.
Reklamasi perluasan wilayah Singapura sudah pasti akan mengambil wilayah laut dari
Indonesia, bukannya ke arah Malaysia. Karena mereka menganggap Indonesia adalah
negara yang lemah, tidak tegas, dan berwibawa. Kelemahan diplomasi Indonesia di
mata internasional sudah terbukti saat kehilangan plau Sipadan dan Ligitan ke tangan
Malaysia. Kemudian yang benar-benar nyata di mata Singapura yaitu bersedianya
Indonesia menandatangani perjanjian pertahanan tersebut yang jelas merugikan pihak
Indonesia.
Penutup
Perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura diharapkan
menguntungkan bagi pemberantasan korupsi. Aparat hukum yang berwenang di
Indonesia bisa leluasa menciduk koruptor-koruptor warga negara Indonesia yang
menetap di Singapura, namun kenyataanya Nol BESAR.
Tapi terdapat pula efek negatif dari ikut ditandatanganinya perjanjian kerjasama
pertahanan antara dua negara. Kedaulatan Indonesia terancam karenanya. Hal yang
kita butuhkan saat ini adalah sosok pemimpin yang tegas, berwibawa, dan bisa cepat
dan tepat dalam mengambil keputusan. Sehingga negara kita yang besar ini tidak terus
diremehkan bahkan oleh negara pulau seperti Singapura, ini juga tidak mungkin karena
kini pemerintah Indonesia sangatlah lemah.
Kesimpulan
Melihat, mulai perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura di sepakati 27 April 2007
hingga detik ini, pemerintah Indonesia masih belum bisa leluasa dapat menciduk para
koruptor yang kabur ke Singapura (jadi selama ini hanya perjanjian fiktif).
Pemerintah Indonesia sangat dilecekan karena telah dipercundangi Singapura, terbukti
Pemerintah tidak berani bersifat tegas atas perjanjian Ekstradisi yang telah dilangar
oleh Singapura.Terbukti Singapura hanya memanfaatka perjanjian Ekstradisi, dengan
medapat kemudaan impor pasir dari Indonesia dan dapat akses latihan militer di
indonesia, sedangkan hak Indonesia atas perjanjian ekstradisi diabaikan begitu saja,
ironisnya pemerintah Indonesia hanya tinggal diam. akhirnya yang terjadi hingga
sampai saat ini Singapura masih menjadi tempat favorit para koruptor untuk
mengumpat.
PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

7. 22:39 ridhowan basid No comments
MENYOAL MASALAH PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DAN SINGAPURA
A. Pengertian ekstradisi
Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan
seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara
yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut,
karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979 tentang
Ekstradisi).
Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu ”perjanjian” (treaty) antara suatu negara dengan negara lain
yang ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi
dapat dilakukan atas dasar ”hubungan baik” dan jika kepentingan negara Republik Indonesia
menghendakinya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).
B. Hal penting dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura
Ditandatanganinya perjanjian ekstradisi pada tanggal 28 April 2007 di Istana Tampak Siring,
Bali, merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara Indonesia Singapura setelah
proses panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun.Perjanjian berjalan cukup alot karena
masing-masing pihak ingin mendapatkan perjanjian yang tidak meruplkan kedua belah pihak dan
sejalan dengan kerangka hukum nasional.Ektradisi ini pada hakekatnya merupakan salah satu
implementasi dari konvensi Internasional anti korupsi (UNCAC) dimana Indonesia telah
meratifikasi, sementara Singapore baru menandatangani tetapi belum meratifikasi.
Perjanjian ektradisi RI - Singapore pada hakekatnya adalah penjanjian dimana setiap pihak
sepakat untuk mengektradisi kepada pihak lainnya, dimana setiap orang yang ditemukan berada
diwilayah Pihak diminta dan dicari oleh pihak Peminta untuk tujuan penuntutan (diartikan
termasuk penyidikan) atau penerapan pelaksanaan hukuman atas suatu kejahatan yang dapat
diestradisikan yang dilakukan dalam yurisdiksi Pihak Peminta.
Poin-poin yang sangat penting dalam perjanjian ini adalah :
- Jenis kejahatan yang dapat diekstradisikan adalah kejahatan yang ancaman pidananya

8. sekurang-kurangnya 2 tahun dan memenuhi kriteria "double criminality”(Kejahatan yang diakui
oleh hukum kedua negara). Terdapat 30 jenis Kejahatan yang memenuhi kriteria ini. (daftar jenis
kejahatan terlampir). -
- Dari sejumlah tindak pidana yang diekstradisikan diantaranya termasuk tindak pidana ekonomi
yaitu korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan (perolehan kredit atau property
melalui fraud terhadap bank), pelanggaran hukum perusahaan, kepailitan dan pencucian uang
hasil korupsi. -
- Selain 30 jenis kejahatan perjanjian ini juga menganut "open system" yang terbatas. Artinya
Ketigapuluh satu daftar tersebut tidak bersifat tertutup dan memungkinkan adanya penambahan
daftar tindak pidana baru, khususnya jenis jenis kejahatan baru.
- Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan kualifikasi kejahatan
ataupun unsur-unsur kejahatan sepanjang hakekat keseluruhan kejahatan tersebut diakui oleh
hukum kedua negara. -
- Perjanjian ini diberlakukan surut (retroactive) dan dapat mencakup tindak kejahatan-kejahatan
yang dapat diekstradisikan 15 tahun sebelum perjanjian ini berlaku setelah proses ratifikasi
dilakukan parlemen kedua negara.
- Perjanjian ini dapat menjangkau pelaku tindak kejahatan kedua negara yang melarikan diri dari
wilayah juridiksi kedua negara tersebut. Dalam kaitan ini, disepakati bahwa penentuan
kewarganegaraan pelaku tindak pidana ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan.
Perjanjian menentukan bahwa negara diminta dapat menolak permintaan, apabila buronan tsb
adalah warga negaranya. Namun hal ini tidak berlaku untuk kejahatan terorisme dan penyuapan
serta kejahatan lain terkait korupsi. Dalam keadaan tertentu (urgen cases), penangkapan
sementara dapat dilakukan atas permintaan negara peminta sejauh terdapat bukti-bukti yang
memadai untuk melakukan penangkapan buronan yang dicari.
TINDAK PIDANA YANG DAPAT DI EKSTRADISIKAN
Ekstradisi wajib dikabulkan untuk suatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang
mempakan tindak pidana yang termasuk dalam daftar tindak pidana berikut ini dan yang dapat
dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara tidak kurang dari 24
bulan, atau ancaman pidana yang lebih berat:
(i) pembunuhan;
(ii) menghilangkan nyawa orang lain atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain
meninggal;
(iii) tindak pidana yang melauggar ketentuan tentang aborsi;
(iv) dengan sengaja melukai atau menyebabkan luka berat;
(v) Penganiayaan;
(vi) perkosaan;
(vii) bersetubuh dengan wanita secara melawan hukum,.
(viii) tindak pidana kesusilaan;
(ix) pembelian, atau perdagangan wanita atau anak-anak untuk tujuan imoral;
(x) penculikan, melarikan orang atau perampasan kemerdekaan orang, atau terlibat dalam

9. perbudakan;
(xi) penculikan, penelantaran, pengeksploitasian atau penahanan yang tidak sah terhadap seorang
anak;
(xii) penyuapan dan perbuatan perbuatan korupsi lainnya;
(xiii) pembakaran;
(xiv) tindak pidana terkait pemalsuan mata uang;
(xv) tindak pidana melawan hukum terkait pemalsuan;
(xvi) pencurian, penggelapan, penipuan yang berkaitan dengan konversi, penipuan berkaitan
dengan pemalsuan pembukuan, perolehan harta kekayaan atau kredit melalui penipuan,
penerimaan harta kekayaan curian atau tindak pidana lain terkait harta kekayaan melalui
penipuan,
(xvii) perampokan;
(xviii) ) pemerasan atau pemerasan dengan menggunakan ancaman atau dengan
menyalahgunakan kekuasaan;
(xix) tindak pidana yang melanggar hukum kepailitan dan hukum pemsahaan;
(xx) dengan sengaja merusak harta kekayaan;
(xxi) perbuatan perbuatau yang dilakukan deugan maksud membahayakan kendaraan, kapal laut
atau pesawat terbang, termasuk orang yang berada di dalamnya;
(xxii) tindak pidana yang melanggar undang-undang psikotropika, obat-obatan berbahaya atau
narkotika.
(xxiii) Perompakan
(xxiv) pemberontakan melawan kewenangan nahkoda kapal atau kapten pilot pesawat terbang;
(xxv) pembajakan dan perbuatan lain yang membahayakan keselamatan pesawat terbang dan
perbuatan yang membahayakan keselamatan bandara internasional;
(xxvi) tindak pidana pendanaan terorisme;
(xxvii) pembajakan kapal, penghancuran atau perusakan kapal, perbuatan lain yang
membahayakan atau dapat membahayakan keselamatan navigasi dan tindak pidana yang
berkaitan dengan ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut;
(xxviii) tindak pidana yang melanggar hukum yang berkaitan dengan keuntungan yang didapat
dari korupsi, perdagangan gelap obat-obatan dan tindak pidana berat lainnya;
(xxix) sumpah palsu atau keterangan palsu di bawah sumpah atau bersekongkol untuk
menghalangi jalannya peradilan;
(xxx) pencurian dengan pemberatan atau tindak pidana sejenis;
(xxxi) tindak pidana lain yang dapat diekstradisikan oleh undang-undang ekstradisi kedua Pihak
dan undang-undang Yang mensahkan kewajiban kewajiban berdasarkan konvensi internasional
dimana, keduanya adalah pihak.
C. Pelaksanaan perjanjian Ekstradisi Indonesia dengan Singapura.
Dalam hubungan antara Indonesia dengan Singapura, kita tentu tidak asing dengan isu Perjanjian
Ekstradisi antara kedua negara tersebut. Isu tersebut menjadi Topik yang sering memanaskan
hubungan antar dua negara tetangga tersebut. Perjanjian ekstradisi antar kedua negara ini
memang menjadi kebutuhan yang mendesak bagi salah satu pihak terutama pihak pemerintah
Indonesia. Banyak pelaku kasus kejahatan dari Indonesia yang melarikan diri ke Singapura,
antara lain pelaku tindak kejahatan korupsi. Mereka melarikan diri ke Singapura selain karena
jaraknya yang dekat, juga dikarenakan belum adanya realisasi atau pelaksaanaan perjanjian
ekstradisi, sehingga mereka dapat melenggang bebas, tanpa takut adanya ancaman pihak hukum

10. di negara tersebut, untuk mengembalikannya ke negara asal, karena telah terjerat kasus hukum di
negara asalnya sendiri.
Sebenarnya Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura sudah diusahakan dan
sangat diperjuangkan oleh pemerintah Indonesia, agar segera menjadi kenyataan dan terealisasi
dengan baik.Sehingga ketika ada pelaku tindak kejahatan yang melarikan diri ke Singapura,
dapat diekstradisi, untuk kemudian dapat diproses secara hokum.
Keinginan membuat perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura sangat diinginkan pemerintah
Indonesia sejak tahun 1970-an, ketika Indonesia mempelopori perjanjian ekstradisi dengan
beberapa negara tetangga, termasuk Filipina, Malaysia, Thailand, Australia, Hongkong, dan
Korea Selatan. Sementara pemerintah Singapura kala itu tidak memberi respon dengan alasan
perbedaan sistem hukum. Menurut Singapura, perjanjian ekstradisi sulit diimplementasikan.
Perubahan sikap ditunjukkan Singapura sejak akhir 2004. Dalam pertemuan bilateral kedua
kepala negara Singapura dan Indonesia di Tampak Siring, Bali pada tanggal 4 Oktober 2005,
muncul sebuah kesepahaman bersama bahwa proses negosiasi untuk perjanjian ekstradisi dan
perjanjian kerjasama yang baru dalam bidang pertahanan akan dilaksanakan secara paralel.
Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun, pada
tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali, Indonesia dan Singapura telah menyepakati
perjanjian kerjasama pertahanan (DefenceCooperation Agreement). Perjanjian tersebut
ditandatangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi (Extradition Treaty). Dengan
ditandatanganinya perjanjian tersebut merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara
Indonesia dan Singapura. Sebelumnya Singapura hanya mengadakan perjanjian ekstradisi
dengan negara-negara persemakmuran Inggris dan berinteraksi dengan negaranegara sekutu.
Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura menjadi sebuah sinyal positif yang diberikan
Singapura kepada Indonesia.
Kerjasama pertahanan Indonesia dan Singapura (DefenceCooperation Agreement)merupakan
salah satubentuk dari posisi tawar atau bargaining power diplomasi Indonesia dalam menjalin
hubungan kerjasama bilateral dengan negara Singapura. Bargainingpower yang digunakan
Indonesia dalam menyetujui kerjasama perjanjian pertahanan dan ekstradisi adalah adanya
pemikiran bahwa DCA akan mampu menjadi alat yang efektif guna menekan Singapura agar
melaksanakan perjanjian ekstradisi, dimana Singapura wajib mengejar dan mengekstradisi para
tersangka tindak pidana korupsi yang lari dari Indonesia dan pergi ke Singapura. Sebagai
konsekuensinya, Indonesia akan memberikan izin kepada Singapura untuk menggunakan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna latihan militer tentara Singapura,
dikarenakan Singapura merupakan negara yang tidak memiliki wilayah yang cukup luas untuk
dijadikan sebagai tempat latihan militer.
Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian DCA yang ditanda tangani satu paket
dengan perjanjian ekstradisi. Namun, sejak ditandangani hingga saat ini muncul sikap pro dan
kontra. Kondisi pro dan kontra tersebut membuat Indonesia dan Singapura terjepit oleh kondisi
dilematis yang sangat berat. Kritik yang diarahkan pada isi dari perjanjian itu tidak hanya pada
proses sosialisasinya. Salah satunya tentang beberapa daerah yang disepakati untuk dijadikan
tempat latihan militer. Tentang hal ini beberapa pihak berpendapat bahwa penentuan wilayah
Indonesia sebagai tempat latihan militer gabunganmerupakan pelanggaran terhadap kedaulatan
RI.
Munculnya Pro Kontra Terhadap Perjanjian Ekstradisi yang satu Paket dengan DCA, juga
mengganggu terealisasinya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Singapura
menunjukkan sikap yang tidak kooperatif untuk terealisasinya perjanjian ekstradisi, jika

11. perjanjian ekstradisi tidak satu paket dengan DCA, sedangkan menurut banyak kalangan
perjanjian Ekstradisi yang Sepaket dengan DCA akan merugikan Indonesia.
Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan singapura masih terlihat semu dalam kejelasan
peraturan dan pelaksanaan atau implementasi dari perjanjian ekstradisi. Sampai saat ini saja
masih banyak pelaku kasus kejahatan yang masuk dalam poin peraturan perjanjian ekstradisi,
yang melarikan diri ke singapura namun pemerintah singapura tidak menyerahkan pelaku
kejahatan tersebut pada Indonesia sesuai perjanjian ekstradisi. singapura dijadikan sebagai
persinggahan para pelaku kasus kejahatan di indonesia untuk bersembunyi dan melarikan diri
karena begitu mudahnya bagi para pelaku untuk terbebas dari jerat hukum karena tidak ada
aturan hukum yang dapat menjerat mereka di negara Singapura tersebut.
Masalah korupsi hanya salah satu poin dari perjanjian, selebihnya sekitar 30 poin berisi masalah
lain. Masalah lain yang diatur antara lain pencucian uang, kejahatan kerah putih, dan sebagainya.
meski belum jelas isi perjanjian ekstradisi yang akan ditandatangani oleh pemerintah RI-
Singapura, harapan masyarakat tetap ada untuk pemulangan koruptor-koruptor beserta asetnya
ke Tanah Air. Namun sampai sekarang hal ini tidak kunjung terlaksana karena perjanjian ini
akan lumpuh jika konvensi Internasional PBB tahun 2003 soal antikorupsi tak kunjung
diratifikasi oleh Singapura. Dengan meratifikasi konvensi ini, Singapura dijamin tak lagi bisa
mencari untuk menahan aset koruptor asal Indonesia.Konvensi ini menyebutkan bahwa suatu
negara yang telah berkomitmen dengan terkait dengan kesulitan yang dialami Singapura sejak
Indonesia melarang ekspor pasir darat Januari lalu-menyusul pelarangan ekspor pasir laut
beberapa waktu sebelumnya.Kebijakan dan Pengawasan yang ketat oleh pihak keamanan
Indonesia atas penyelundupan pasir ke Singapura juga turut mempengaruhi keputusan singapura
untuk meratifikasi keputusan konvensi internasional PBB soal antikorupsi. Singapura sangat
membutuhkan Pasir dari Indonesia untuk perluasan wilayah dan reklamasi di negaranya akan
tetapi sejak pen stop an masuknya pasir dari Indonesia, Singapura mengalami masalah dalam
usaha untuk perluasan wilayahnya. Oleh karena hal tersebut, Singapura akhirnya mengambil
sikap dan keputusan yang seolah-olah mempersulit terealisasinya perjanjian ekstradisi dengan
Indonesia.Hal tersebutlah yang sekarang ini tetap membuat Indonesia sulit untuk menangkap
pelaku korupsi dan kejahatan lainnya yang melarikan diri ke singapura.
Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dinilai sangat dibutuhkan bagi kedua belah
pihak untuk menyelesaikan berbagai kasus kejahatan yang bersifat transnasional. Bagi indonesia
dengan ditanda tangani perjanjian eksradisi tersebut diharapkan dapat memulangkan koruptor
asal Indonesia yang berkeliaran dengan bebas di Singapura dan mendapatkan kembali aset hasil
korupsi. Tidak hanya kasus korupsi saja namun kejahatan jenis lainnya pun harapannya dapat
dijerat dengan peraturan hasil perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani pada tahun
2007.Sedangkan bagi singapura mendapat keuntungan yaitu singapura akan mendapat izin untuk
melaksanakan latihan militer di Indonesia, karena perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan
singapura sepakat dengan DCA (DefenceCooperation Agreement). Namun sampai tahun 2011
ini implementasi dari perjanjian ekstradisi kedua belah Negara belum terlaksana terbukti dengan
banyaknya pelaku kasus kejahatan dari Indonesia yang memilih singapura sebagai tempat
pelarian untuk terhindar dari jerat hukum negeri ini.

12. Perjanjian Ekstradisi Indonesia Singapura
indosiar.com, Jakarta - Setelah menunggu cukup lama pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Singapura akhirnya menyepakati perjanjian ekstradisi. Penandatanganan perjanjian ekstradisi
dilakukan pada tanggal 27 April mendatang di Istana Tampak Siring Bali yang akan disaksikan
kedua kepala negara.
Proses perundingan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan Singapura yang sudah
berlangsung cukup lama akhirnya selesai. Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha mengakui,
kesepakatan mencapai perjanjian ekstradisi tersebut tidak mudah dilakukan karena melewati
proses yang cukup panjang dan kerap terjadi pasang surut pembahasan.
Salah satu isi dalam perjanjian yang disepakati tersebut adalah membuat daftar 42 kategori
kasus-kasus pidana yang akan segera ditindaklanjuti. Namun Menlu belum bersedia memerinci
kasus-kasus pidana tersebut. Penandatanganan perjanjian akan dilakukan 27 April mendatang di
Bali dengan disaksikan masing-masing kedua kepala negara.
Sementara itu Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan dengan kesepakatan tersebut maka
akan memudahkan pihak Kejaksaan untuk menjerat warga Indonesia yang menjadi pelaku
kejahatan yang selama ini bersembunyi di Singapura. Jaksa Agung pun sudah mentargetkan
untuk mengejar para koruptor buronan sebagai prioritas utama disamping kasus lama yang
terjadi disaat pemerintahan Presiden Soeharto.
Karena belum ada perjanjian ekstradisi tersebut selama ini penegakan hukum di Indonesia
kesulitan memulangkan para pelaku kejahatan yang bersembunyi di Singapura seperti kasus
penyalahgunaan dana BLBI dan kasus pembobolan Bank BNI dengan L/C (Letter of
Credit) fiktif yang melibatkan tersangka Maria Pauline Lumowabeberapa tahun lalu. (Nancy
Urgensi Perjanjian Ekstradisi RI – Singapura
Tue, 20th October, 2009 - Posted by News2 @ HI UNAIR
By: Baiq Wardhani

13. Setelah menanti 30 tahun, perjanjian ekstradisi RI dan
Singapura ditandatangani Jumat (27/4) hari ini. Selain perjanjian ekstradisi, juga akan
ditandatangani perjanjian kerja sama pertahanan antardua negara. Penandatanganan kedua
perjanjian itu akan dilakukan di Istana Tampaksiring, Bali, oleh Menlu RI dan Menlu Singapura,
disaksikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien
Loong.
Perjanjian ekstradisi tersebut memberikan harapan kepada Indonesia untuk dapat memulangkan
para penjahat ekonomi seperti koruptor, pencuci uang, dsb. Perjanjian ini membuka babak baru
dalam hubungan RI-Singapura.
Kerikil Diplomatik
Penandatanganan perjanjian ekstradisi telah lama dinanti-nantikan, terutama oleh Indonesia yang
merasa dirugikan oleh Singapura yang bersikap mengulur-ulur waktu saat Indonesia mengajukan
usul pengembalian para kriminal ekonomi. Indonesia pertama menggagas perjanjian itu pada
1979, namun baru 28 tahun kemudian hal tersebut benar-benar terwujud. Penolakan Singapura
itu menjadi salah satu kerikil yang mewarnai hubungan baik keduanya.
Adalah hal yang sangat menarik, setelah 28 tahun Singapura bersikeras menolak perjanjian
ekstradisi, apakah hal yang membuat negara itu tiba-tiba berubah pikiran?
Apalagi bila mengingat baru-baru ini terjadi ketegangan hubungan antara kedua negara.
Ketegangan hubungan RI-Singapura itu muncul saat Indonesia melarang ekspor pasir ke
Singapura. Keputusan Indonesia menghentikan penjualan pasir ke Singapura tersebut merupakan
salah satu cara menekan Singapura agar negara itu bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi
yang selama ini diabaikan negara kota tersebut.
Selama ini Singapura selalu menolak menandatangani perjanjian ekstradisi yang sangat
diperlukan Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Faktor pasir itu jelas menyumbang
peranan penting sebagai penekan terhadap Singapura untuk menandatangani perjanjian tersebut.
Singapura merupakan tempat pelarian para penjahat ekonomi Indonesia karena berbagai
kemudahan dan keamanan yang ditawarkan negara itu atas aset pihak asing.
Menghadapi tuntutan tersebut, Singapura menyatakan adalah tanggung jawab Indonesia untuk
menyelesaikan sendiri urusannya dengan para koruptor itu. Indonesia menuduh Singapura
melindungi mereka karena Singapura diuntungkan dengan simpanan uang para koruptor di
berbagai lembaga keuangan Singapura.

14. Negara itu memetik keuntungan besar dengan masuknya uang haram yang dilarikan para
koruptor. Memang benar korupsi adalah masalah internal Indonesia. Namun, Indonesia berharap
kerja sama Singapura karena sistem hukum Indonesia tidak mampu menjangkau para penjahat
tersebut karena mereka berada di luar batas yurisdiksi hukum negara kita.
Ketidaksediaan Singapura bekerja sama dengan Indonesia merupakan ganjalan yang berpotensi
mengganggu dalam hubungan diplomatik kedua negara.
Saling Menguntungkan?
Kesediaan Singapura tidak lepas dari beberapa faktor yang menguntungkan kedua belah pihak,
terutama Singapura. Perjanjian ekstradisi itu menyangkut 42 butir tindak pidana.
Beberapa tindak pidana yang akan masuk dalam perjanjian ekstradisi, antara lain, korupsi,
pencucian uang, dan sejumlah kejahatan transnasional yang diperjuangkan selama ini. Dengan
keengganan Singapura bekerja sama dengan negara-negara tetangganya yang merasa menjadi
korban kejahatan yang dilakukan para kriminalnya yang berlindung di Singapura, maka predikat
good governance Singapura yang bersih dan tidak korup dipertaruhkan. Tidak ada pilihan lain
bagi Singapura untuk menerima tawaran penandatanganan perjanjian ekstradisi.
Namun, ada hal yang perlu diingat. Sekalipun perjanjian tersebut sudah ditandatangani masing-
masing menteri luar negeri, kesepakatan tersebut tidak serta merta dapat langsung dilaksanakan.
Perjanjian ekstradisi itu harus diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara, dalam hal ini
oleh DPR RI. Proses ratifikasi dari parlemen membutuhkan waktu lama. Perlu kesabaran dari
pihak RI yang lebih membutuhkan perjanjian itu dibandingkan dengan pihak Singapura.
Ada hal-hal krusial yang harus dipertimbangkan Indonesia dalam perjanjian tersebut. Apakah
sistem hukum Singapura dalam hal ekstradisi dapat secara efektif mengembalikan para kriminal
ekonomi Indonesia? Jangan sampai Indonesia terjebak dalam permainan mengejar materi namun
kehilangan substansi dari perjanjian yang sudah lama kita perjuangkan itu.
Materinya adalah penerimaan Singapura untuk menandatangani perjanjian itu, substansinya
adalah efektivitas implementasi perjanjian tersebut yang berdampak pada pengembalian para
penjahat ekonomi itu dan penciptaan clean government di tanah air. Artinya, karena sistem
hukum yang berbeda antara RI dan Singapura, perjanjian ekstradisi itu tidak efektif untuk
mengembalikan para penjahat ekonomi tersebut ke Indonesia. Kita juga berharap bahwa
Indonesia tidak memberikan konsesi terlalu besar kepada Singapura yang berdampak negatif
pada kepentingan nasional dan terancamnya kedaulatan negara.
Perjanjian ekstradisi itu diharapkan bisa menjaring para koruptor beberapa tahun ke belakang
karena dapat berlaku mundur. Kembalinya mereka ke Indonesia diharapkan dapat
mengembalikan aset nasional yang saat ini ngendon di Singapura.
Dalam kaitan ini, masalah korupsi dan segala hal yang bersangkut paut dengan pelarian uang
haram tersebut adalah masalah internal Indonesia. Apakah perjanjian ekstradisi itu dapat efektif

15. menyelesaikan beberapa persoalan dasar yang sebenarnya merupakan masalah internal
Indonesia?