Dokumen tersebut membahas tentang sistem pengawasan administrasi publik dan unsur-unsur pentingnya seperti komponen, batasan, masukan, keluaran, proses, tujuan, serta dinamika sistem sosial politik.

1. Sistem
Pengawasan
Administrasi Publik
Ahmad Buchari

2. KONTRAK BELAJAR
1. Perkuliahan 14 x tatap
muka
2. UTS dengan bobot 30%
3. Tugas dengan bobot 15
4. Quis dengan bobot 15 %
5. UAS dengan bobot 40 %

3. KETENTUAN
PERKULIAHAN
1. Pakaian rapi bersepatu.
2. Terlambat lebih dari 15 menit
tidak diperkenankan masuk.
3. Ijin ketidakhadiran
disampaikan langsung.
4. Pengumpulan tugas mandiri
diluar waktu yang ditentukan
mengurangi bobot tugas
50%.

4. CONTOH PERHITUNGAN
UNTUK NILAI AKHIR
Seorang mahasiswa mendapatkan nilai-nilai untuk suatu
mata kuliah adalah sebagai berikut :
a. Absensi 65
b. Tugas-tugas dan Quis 65
c. UTS 80
d. UAS 70
Maka nilai akhir mahasiswa tersebut adalah :
a. Absebsi 10 % x 65 = 6,5
b. Tugas & Quis 20 % x 65 = 13
c. UTS 30 % x 80 = 24
d. UAS 40 % x 70 = 28
Jumlah = 71,5 Maka Nilainya adalah B
dengan ketentuan sebagai berikut :

5. HASIL PENILAIAN
Dari 80 sampai dengan 100 Nilai A
Dari 70 sampai dengan 79 Nilai B
Dari 60 sampai dengan 69 Nilai C
Dari 50 sampai dengan 59 Nilai D
Dari 00 sampai dengan 49 Nilai E

6. Sistem
Pengawasan
Administrasi Publik
Sistem

7. Apakah SISTEM…..?????
Konsep yang menjelaskan:
• Suatu kompleksitas dari saling ketergantungan antar
bagian-bagian,komponen-komponen, dan proses-
proses yang melingkupi aturan-aturan tata
hubungan yang dapat dikenali.
• Suatu tipe serupa dari saling ketergantungan antar
kompleksitas tersebut dengan lingkungan
sekitarnya.

8. Pengertian Sistem
• Sekumpulan elemen yang berhubungan satu dengan yang lainnya
dan membentuk fungsi tertentu.
• Dari segi Etimologi, kata sistem sebenarnya berasal dari Bahasa
Yunani yaitu “Systema”, yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan
“SYSTEM”, yang mempunyai satu pengertian yaitu sehimpunan
bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan
merupakan satu keseluruhan yang tidak terpisahkan.
• Menurut filsuf Stoa, bahwa sistem adalah gabungan dari keseluruhan
langit dan bumi yang bekerja bersama-sama, sehingga dapat kita lihat
bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur yang bekerja sama membentuk
suatu keseluruhan dan apabila salah satu unsur tersebut hilang atau
tidak berfungsi, maka gabungan keseluruhan tersebut tidak dapat lagi
kita sebut suatu sistem.
• Sistem berasal dari bahasa Latin (systema) dan bahasa Yunani
(sustema) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen
yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi,
materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk
menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu
model matematika seringkali bisa dibuat.

9. Pengertian Sistem Menurut Beberapa Para Ahli.
Buckley :
• Sistem adalah suatu kebulatan atau totalitas yang berfungsi secara utuh,
disebabkan adanya saling ketergantungan diantara bagian-bagiannya. (A
whole that functions as a whole by virtue of interdependence of its parts).
H. Kerzner :
• Sistem adalah sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau
bukan manusia (non-human) yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa
sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu
kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir.
Pengertian ini, mengandung arti pentingnya aspek pengaturan dan
pengorganisasian komponen dari suatu sistem untuk mencapai sasaran
bersama, karena bila tidak ada sinkronisasi dan koordinasi yang tepat,
maka kegiatan masing-masing komponen, sub-sistem, atau bidang dalam
suatu organisasi akan kurang saling mendukung.

10. Gambar SISTEM
SISTEM
HUBUNGAN SALING
TERGANTUNG
SUB SISTEM

11. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-
Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu
bangunan yang tersusun kokoh. (QS 61:4, Ash Shaff)

12. Tujuan Sistem
• Tujuan suatu sistem adalah untuk
mencapai suatu tujuan (goal) atau
mencapai suatu sasaran (objectives).
Goal meliputi ruang lingkup yang luas,
sedangkan objectives meliputi ruang
lingkup yang sempit.

13. KLASIFIKASI SISTEM
 a. Sistem Abstrak (Abstract System) dan Sistem Fisik (Physical System).
Sistem abstrak adalah "sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang
tidak tampak secara fisik". (Contoh : Sistem Teologia). Sistem fisik adalah
"sistem yang ada secara fisik". (Contoh : Sistem Komputer).
 b. Sistem Alamiah (Natural System) dan Sistem Buatan Manusia (Human
Made System). Sistem alamiah adalah "sistem yang terjadi melalui
proses alam dan tidak dibuat manusia". (Contoh : Sistem Perputaran
Bumi). Sistem buatan manusia adalah "sistem yang dirancang oleh
manusia dan melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin".
(Contoh : Sistem Informasi).
Page  13

14. KLASIFIKASI SISTEM
 c. Sistem Tertentu (Deterministic System) dan Sistem Tak Tentu (Probabilistic
System). Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat
diprediksi, interaksi diantara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti
sehingga keluarannya dapat diramalkan (Contoh : Sistem Komputer melalui
program). Sistem tak tentu adalah "sistem yang kondisi masa depannya tidak
dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas".
 d. Sistem Tertutup (Closed System) dan Sistem Terbuka (Open System) Sistem
tertutup adalah "sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan
lingkungan luarnya". Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut
campur tangan dari pihak diluarnya (kenyataannya tidak ada sistem yang benar-
benar tertutup), yang ada hanyalah relatively closed system. Sistem terbuka
adalah "sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya".
Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar
atau subsistem yang lainnya, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang
baik.
Page  14

15. KARAKTERISTIK SISTEM
A. Komponen (components)
 Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, dan bekerja sama membentuk satu
kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian,
dimana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses
sistem secara keseluruhan.
B. Batas sistem (boundary)
 Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan
lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu
kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut.
C. Lingkungan luar sistem (environments)
 Adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan
luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus
tetap dijaga dan dipelihara, sebaliknya lingkungan yang merugikan harus ditahan dan
dikendalikan, kalau tidak ingin terganggu kelangsungan hidup sistem.
D. Penghubung (interface)
 Merupakan media penghubung antar subsistem, yang memungkinkan sumbar-sumber daya
mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran (output) dari satu subsistem
akan menjadi masukan (input) untuk subsistem lainnya melalui penghubung disamping
sebagai penghubung untuk mengintegrasikan subsistem-subsistem menjadi satu kesatuan.
Page  15

16. KARAKTERISTIK SISTEM
E. Masukan (input)
 Adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, yang dapat berupa masukan perawatan
(maintenance input) dan masukan sinyal (signal input). Masukan perawatan adalah energi
yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah
energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Sebagai contoh di dalam sistem
komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan
komputer dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi.
F. Keluaran (output)
 Adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan
sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain.
Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna
dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang
dibutuhkan.
G. Pengolah (process)
 Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan
menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan
bahan-bahan lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah
data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang
dibutuhkan oleh manajemen.
H. Sasaran (objectives) atau tujuan (goal)
 Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Kalau suatu sistem
tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari
sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan
dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan bersila bila mengenai sasaran atau tujuannya.
Page  16

17. ANALISIS DAN DESAIN SISTEM
• Analisis sistem sangat bergantung pada teori sistem
umum sebagai sebuah landasan konseptual. Terdapat
banyak pendekatan untuk analisis sistem dan pada
dasarnya semunya mempunyai tujuan yang sama, yaitu
memahami sistem yang rumit kemudian melakukan
modifikasi dengan beberapa cara.
• Hasil modifikasi dapat berupa subsistem baru, komponen
baru atau serangkaian transformasi baru dan lain-lain.
• Tujuannya adalah untuk memperbaiki berbagai fungsi di
dalam sistem agar lebih efisien, untuk mengubah
sasaran sistem, untuk mengganti output, untuk mencapai
tujuan yang sama dengan seperangkat input yang lain
atau untuk melakukan beberapa perbaikan serupa.

18. Tahapan dalam
menganalisis sistem :
• 1. Definisikan masalahnya.
• Bagian sistem yang mana yang tidak memuaskan ?. Apakah input telah mengalami perubahan
bentuk, harga atau ketersediannya ?. Apakah output kurang memuaskan ?. Apa tujuan usaha
analisis sistem ?.
• 2. Pahami sistem tersebut dan buat definisinya.
• Karena sistem mempunyai hirarki (terdapat subsistem di dalam sistem yang lebih besar) dan
saling berhubungan dengan lingkungannya, maka akan sulit untuk dapat merumuskan secara
tepat apa saja komponen sistem yang sedang dipelajari. Tindakan ini selanjutnya dapat diperinci
lebih lanjut dengan mengajukan beberapa pertanyaan berikut untuk mendapatkan pemahaman
tentang sistem.
• a. Apa yang menjadi variabel-variabel (komponen sistem) ?
• b. Bagaimana tiap variabel tersebut saling berhubungan dan juga dengan lingkungan?
• c. Apa yang menjadi batasan sistem, yaitu dimana sistem akan berakhir serta apa rumusan
pengembangannya ?
• 3. Alternatif apa saja yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan
modifikasi sistem tersebut ? Pilihan apa saja yang tersedia untuk memperbaiki sistem, berapa
biayanya serta apakah hal tersebut dapat diterapkan ?.
• 4. Pilih salah satu alternatif yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya.
• 5. Terapkan alternatif tersebut.
• 6. Jika memungkinkan harus mencoba mengevaluasikan dampak dari perubahan yang
telah dilakukan terhadap sistem.

19. Apa yang dimaksud dengan
dinamika sistem Sosial Politik ?
• Dapat dipandang sebagai suatu hubungan sebab
akibat diantara berbagai variable, baik yang
bersifat linier maupun non linier.
• Adalah suatu kondisi dimana sistem tersebut
berubah dari satu kondisi ke kondisi yg lain
karena adanya tekanan, dorongan
• Atau pengaruh dari faktor2 eksternal seperti
gejala alam, perkemb teknologi, maupun
kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya.

20. Pengaruh dari luar atau dari dalam itu dpt mengakibatkan
terjadinya ketidakseimbangan (disequilibrium) sistem yg kemudian
dikoreksi dg berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan utk
memperoleh keseimbangan sos- pol yg baru.
Contoh : Gerakan seluruh masyarakat
menentang
penjajahan , melahirkan angkatan 45
Gerakan Pemuda pelajar, mahasiswa
yang didukung oleh ABRI pada Th 1966
telah melahirkan Angkatan 66
Gerakan mahasiswa 1997/1998 dengan
dukungan masy telah melahirkan
gerakan reformasi sekarang ini.

21. Kebijakan dasar politik Nasional dalam
sistem Manajemen Kenegaraan RI
MELETAKAN AZAS UMUM
PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE) YANG MELIPUTI;
• Azas Kepastian Hukum
• Azas Penyelenggaraan Negara
• Azas Kepentingan Umum
• Azas Keterbukaan
• Azas Proporsionalitas
• Azas Profesionalitas Dan
• Azas Akuntabilitas
• Azas Efisiensi, Dan Azas Efektifitas (UU 32/2004

22. Sistem
Pengawasan
Administrasi Publik
Pengaw asan

23. PENGAWASAN
• “Pengawasan” adalah segala yang berkaitan dengan proses penilikan,
penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-
sungguh, agar objek yang diawasi berjalan menurut semestinya.
• Pengawasan adalah fungsi atau tugas dari pimpinan untuk
mencocokan sampai di manakah program atau rencana yang telah
ditetapkan dilaksanakan. Dengan pengawasan akan diketahui adanya
kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan, dan
kegagalan untuk kemudian dicari jalan mengatasinya.
• Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan
menjamin bahwa tugas / pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan
dan perintah (aturan) yang diberikan

24. Alasan melakukan pengawasan
adalah :
1. Kemungkinan adanya pelanggaran dalam
pelaksanaan perencanaan.
2. Kemungkinan terjadinya kesalahfahaman
pihak perencana dan pelaksana.
3. Kemungkinan kurangnya penjabaran
pekerjaan.
4. Kemungkinan bawahan kurang menguasai
pekerjaan

25. Tujuan
Pengawasan :
1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan perintah (aturan
yang berlaku)
2. Menertibkan kordinasi kegiatan. Kalau pelaksana pengawasan banyak , jangan ada objek
pengawasan dilakukan berulang-ulang , sebaliknya ada objek yang tak pernah tersentuh
pengawasan.
3. Mencegah pemborosan dan penyimpangan. Karena pengawasan mempunyai prinsip
untuk melindungi masyarakat, maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat
harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan pihak kedua. Misalnya harga obat
nama dagang yang sepuluh kali obat nama obat generic dengan komposisi dan kualitas
yang sama ,pada hal yang berbeda hanya promosinya saja , maka wajarkah biaya
promosi yang demikian besar dan cara-cara demikian perlu dipertahankan sebagai
prinsip pengawasan yang melindungi masyarakat.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
Tujuan akhir suatu pekerjaan yang professional adalah terciptanya kepuasan masyarakat
( konsumen ), Masyarakat puas akan datang kembali dan mengajak teman-teman nya ,
sehingga meningkatkan produksi / penjualan yang akhirnya akan meningkatkan
pendapatan perusahaan.
5. Membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi. Jika barang atau
jasa yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, maka masyarakat
tidak saja percaya pada pemberi jasa, tapi juga pada institusi yang memberikan
perlindungan pada masyarakat dan akhirnya percaya pula pada kepemimpinan
organisasi.

26. Ruang Lingkup Pengawasan
• a. Sumber daya ( resources = in put ) yang terkenal dengan 5 M.
• b. Prosesnya yang mempunyai prosedur tetap dengan standard an
cara kerja yang baik sehingga menghasilkan produk yang bermutu.
• c. Hasil ( out put ) baik secara kualitatif dan kuantitatif .
• Masyarakat percaya saja akan mutu kemanfaatan dan keamanan
produk yang dihasilkan , karena itu perlu dilakukan internal audit oleh
bagian quality control nya dan eksternal audit oleh institusi pengawas.
• d. Aturan lain yang ditetapkan.
• Ada jenis produk tertentu yang kalau sampai ke konsumen
memerlukan jalur yang perizinan . Produk ini mempunyai efek utama ,
efek samping, dosis, kontra-indikasi, interaksi ataupun sifat resistensi
dan toleransi. Aturan dimana kompetensi diperlukan harus ditegakkan
bukan disalahgunakan sehingga pengawasan itu bersifat adil.

27. Proses Pengawasan
• 1. Pengawasan adalah usaha menetapkan standar, melakukan
pemeriksaan hasil, pembandingan hasil dengan standar, penentuan
penyimpangan dan tindakan perbaikan.
• 2. Apabila tak ada penyimpangan, dilakukan tindakan
mempertahan-kan situasi (maintain the situation); apabila ada
penyimpangan dilakukan maka digunakan manajemen pengecualian
dengan tindakan perbaikan bila penyimpangan adalah masalah dan
tindakan mengambil kesempatan yang terbuka bila situasi yang
dihadapi memberikan kesempatan.
• 3. Pengawasan dapat intern (disiplin diri dan latihan tanggung
jawab) dan ekstern (pengawasan prakegiatan, pengarahan, ya/tidak
dan pasca-kegiatan).
• 4. Pengawasan bertalian erat dengan perencanaan
pengorganisasian, pengarahan dan pengkoordinasian.
• 5. Pengawasan perlu agar kita dapat menanggulangi kesulitan
yang timbul karena adanya perubahan, kekompleksan sistem,
kesalahan, dan delegasi.
• 6. Hal yang penting dalam pengawasan adalah keseimbangan
antara kebebasan individual dengan pengawasan organisatoris.

28. Teknik atau Cara
Pengawasan
• a). Pengawasan secara langsung, yaitu pengawasan yang
dilakukan sendiri oleh pimpinan. Dalam hal ini pimpinan
langsung datang dan memeriksa kegiatan yang sedang
dijalankan oleh bawahan. Pengawasan cara ini juga disebut
observasi sendiri.
• b). Pengawasan secara tidak langsung, dilaksanakan lewat
pembuatan laporan baik dalam bentuk lisan maupun
tulisan. Ada dua macam/jenis laporan: pertama laporan
yang dibuat untuk menjelaskan kemajuan dari sebagaian
atau seluruh bidang kegiatan yang biasa disebut progress
report, dan kedua laporan yang menyangkut keadaan dari
suatu bidang tertentu: keuangan, perlengkapan, kekayaan,
dan sebagainya.

29. Macam-macam Pengawasan
Tergantung dari cara melihatnya, ada
berbagai macam bentuk pengawasan.
Pengawasan dapat dilihat dari sudut
orang yang menjalankan pengawasan
(subyek), bidang yang diawasi (obyek),
dan dari segi waktu atau kapan
pengawasan itu dijalankan.

30. 1). Berdasarkan orang yang menjalankan
pengawasan, dikenal:
• 1. Pengawasan internal
• 2. Pengawasan eksternal
• 3. Pengawasan langsung
• 4. Pengawasan tidak langsung
• 5. Pengawasan formal
• 6. Pengawasan informal (social control)

31. 2). Berdasarkan bidang yang
diawasi, dikenal:
• 1. Pengawasan terhadap
penggunaan keuangan
• 2. Pengawasan terhadap mutu dan
jumlah produksi atau hasil kerja
• 3. Pengawasan terhadap efisiensi
waktu kerja
• 4. Pengawasan terhadap personal
atau petugas

32. 3). Berdasarkan kapan pengawasan
itu dijalankan, dikenal:
• 1. Pengawasan preventif, yaitu
pengawasan yang dilakukan sebelum
hal-hal yang tidak diinginkan terjadi
atau untuk mencegah terjadinya hal-
hal yang tidak diinginkan.
• 2. Pengawasan represif, yaitu
pengawasan yang dilakukan setelah
terjadinya sesuatu yang tidak
diinginkan, dengan tujuan untuk
Kapan
mencegah terulangnya kembali Dilak-
kejadian yang sama. sanakan

33. Sesuai dengan PP Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
terdapat empat jenis pengawasan, yaitu:
1. Pengawasan Represif
• Jenis pengawasan ini dilakukan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan Daerah baik
berupa Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat maupun Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Pengawasan Fungsional
• Jenis pengawasan ini dilakukan oleh Lembaga / Badan / Unit yang mempunyai tugas
dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan
penilaian.
3. Pengawasan Legislatif
• Jenis pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya. Pengawasan
legislatif atas pelaksanaan kebijakan daerah dilakukan melalui fraksi, komisi dan alat
kelengkapan lain yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
4. Pengawasan Masyarakat
• Jenis pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, baik secara perorangan, kelompok
maupun organisasi kemasyarakatan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Kabupaten / Kota. Pengawasan Masyarakat dilakukan melalui pemberian
informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme di lingkungan Pemerintah
Daerah maupun DPRD.

34. Tujuan Pengawasan di
Pemerintahan
Tujuan Pengawasan adalah mewujudkan
aparatur negara yang bersih, berwibawa dan
bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),
sedangkan sasaran pengawasan adalah
memberantas KKN di lingkungan aparatur
negara yang didukung dengan penegakan
peraturan, peningkatan kinerja dan
profesionalisme aparatur negara baik di
Pusat maupun Daerah.

35. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan
Fungsional
1. Di Pusat
• Menteri Kesehatan melalui Inspektur Jenderal Depkes dan Pimpinan
Badan / Unit yang diberi tugas melaksanakan pengawasan melakukan
pengawasan fungsional sesuai dengan bidang kewenangannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di Provinsi
• Gubernur selaku wakil Pemerintah melalui Badan / Lembaga Pengawasan
Daerah Provinsi melakukan pengawasan fungsional penyelenggaraan
Pemerintahan Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangan yang
dilimpahkan.
3. Di Kabupaten / Kota
• Bupati / Walikota melalui Badan / Lembaga Pengawasan Daerah
Kabupaten / Kota melakukan pengawasan fungsional atas kegiatan
Pemerintah Kabupaten / Kota.

36. Sasaran Pengawasan Fungsional
1. Di Pusat
Menteri Kesehatan melakukan pengawasan fungsional terhadap:
* Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
bidangnya;
* Efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam bidang kesehatan.
2. Di Provinsi
Gubernur melakukan pengawasan fungsional di bidang kesehatan
terhadap:
* Kinerja aparatur Pemerintah Daerah Provinsi;
* Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten / Kota dalam bidang
kesehatan.
3. Di Kabupaten / Kota
Bupati / Walikota melalui Badan / Lembaga Pengawasan Daerah
Kabupaten / Kota melakukan pengawasan fungsional atas
kegiatan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam bidang kesehatan.

37. Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit
Pengawasan Fungsional
1. Audit Operasional
Audit terhadap tugas pokok dan fungsi Institusi Kesehatan dan Unit
Vertikal di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
Audit terhadap tugas pokok dan fungsi Proyek Pembangunan
Sektoral
Audit terhadap laporan akuntabilitas instansi-instansi dilingkungan
Departemen Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan
Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor
99/Menkes-Kesos/SK/II/200, tanggal 6 Pebruari 2001.
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional.

38. Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional
2. Audit Investigasi
 Audit investigasi pelaksanaannya berupa Audit Khusus yang bertujuan untuk
mengungkapkan atau mendeteksi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
dan kasus-kasus lainnya baik berdasarkan pengaduan masyarakat maupun
berdasarkan permintaan Pimpinan .
 Jenis Audit Investigasi meliputi :
Audit khusus kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK/KKN)
Audit khusus kasus berdasarkan pengaduan masyarakat
Audit khusus terhadap pelanggaran disiplin pegawai (PP 30/1980)
Audit khusus terhadap perhitungan anggaran
Audit khusus berdasarkan permintaan Pimpinan
Audit khusus tertentu
Audit khusus terhadap penyelenggaraan kegiatan Jaring Pengaman Sosial – Bidang
Kesehatan
Audit khusus terhadap penyelenggaraan Dana Kompensasi Sosial (DKS)
Pemantauan tindak lanjut hasil Audit Investigasi.
Page  38

39. Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional
3. Evaluasi
 Kegiatan evaluasi terhadap proyek-proyek besar yang sudah
diselesaikan dan program-program Kesehatan, dimaksudkan untuk
memperoleh penilaian secara utuh pelaksanaan program / proyek mulai
dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil yang dicapai
untuk selanjutnya dijadikan umpan balik atau bahan penyempurnaan bagi
perencanaan serta pelaksanaan program / proyek berikutnya. Jenis
kegiatan evaluasi adalah :
 Evaluasi proyek-proyek besar di lingkungan Kesehatan yang sudah
selesai.
 Evaluasi program-program prioritas Kesehatan
 Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi.
Page  39

40. Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan
Fungsional
4. Non Audit
Kegiatan Non Audit dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit
agar berjalan secara efektif dan efisien. Jenis kegiatan Non Audit adalah:
 Penyusunan Pedoman Pengawasan Program Bidang Kesehatan
 Sosialisasi Pedoman Pengawasan Program Bidang Kesehatan.
 Penyusunan Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bidang Kesehatan.
 Sosialisasi Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bidang Kesehatan.
 Asistensi implementasi penggunaan pedoman untuk Aparat Pengawasan
Fungsional Daerah
 Gelar Pengawasan/Kapita Selekta Pengawasan.
 Rapat Kerja Pengawasan
 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
Page  40

41. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(BINWAS)
Pembinaan penyelengaraan pemerintahan daerah
dilaks oleh Pemerintah, meliputi {Ps. 217(1)}:
a. Koordinasi pemerintahan antar susunan dilaks berkala pd tk Nas,
pemerintahan Regional/Prov
{Ps 217 (2)}
mencakup aspek ren, laks, tata laks,
b. Pemberian pedoman & standar pelaks pendanaan, kualitas, dal & was
urpem {Ps 217 (3)}.
Page  41

42. c. Pemberian bimbingan, supervisi & dilaks berkala dan/atau sewaktu-
konsultasi pelaks urpem waktu baik scr menyeluruh kpd
seluruh daerah maupun kpd daerah
tertentu sesuai kebutuhan
{Ps.217(4)}
dilaks berkala bagi Kdh / Wkl
d. Diklat Kdh, anggota DPRD, perangkat
daerah, PNSD, & Kades {Ps. 217
(5)}
Pelaksanaan dpt
dilakukan kerjasama
dgn PT & Lembaga
Penelitian {Ps. 217
e. Ren, lit, bang, dilaks berkala atau sewaktu-waktu
(7)}
pemantauan & ev dgn memperhatikan susunan
pelaks urpem pemerintahan
{Ps.217 (6)}
Page  42

43. Pengawasan (Was)
 Was atas penyeleng pemerintahan
daerah dilaks oleh Pem meliputi
{Ps 218 (1)}:
a. Was atas pelaks urpem di dilaks oleh aparat was intern
daerah Pem sesuai per per UU an
{Ps.218(2)}
b. Was thd perda dan Per
Kdh
Page  43

44. Penghargaan & Sanksi
Pem memberikan penghargaan Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh
dlm penyeleng pemerintahan dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat
daerah {Ps.219 (1)} daerah, PNSD, Kades, Anggota BPD dan
Masy {Ps.219 (2)}
Sanksi diberikan oleh Pem dlm Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh
penyeleng pemerintahan daerah dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat
{Ps.220(1)} daerah, PNSD,dan Kades {Ps.220(2)}
Page  44

45. Penghargaan & Sanksi
Pem memberikan penghargaan Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh
dlm penyeleng pemerintahan dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat
daerah {Ps.219 (1)} daerah, PNSD, Kades, Anggota BPD dan
Masy {Ps.219 (2)}
Sanksi diberikan oleh Pem dlm Diberikan kpd pemerintahan daerah, Kdh
penyeleng pemerintahan daerah dan/atau Wkl Kdh, anggota DPRD, perangkat
{Ps.220(1)} daerah, PNSD,dan Kades {Ps.220(2)}
Page  45

46. 10 Karakteristik
Good Governance
• 1. PARTICIPATION
• 2. RULE OF LAW
• 3. TRANSPARENCY
• 4. RESPONSIVENESS
• 5. CONSENSUS ORIENTATION
• 6. EQUITY
• 7. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
• 8. ACCOUNTABILITY
• 9. STRATEGIC VISION
• 10. BEBAS DARI KKN

47. 1. Participation
• Setiap warganegara mempunyai suara
dalam pembuatan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui intermediasi
institusi legitamate yang mewakili
kepentingannya, yang dibangun atas dasar
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta
berpartisipasi secara konstruktif

48. 2. RULE OF LAW ;
Kerangka hukum yang adil dan
dilaksanakan tanpa pilih bulu, terutama untuk HAM
3. TRANSPARENCY ;
Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan
arus informasi, proses-proses,lembaga-lembaga,
dan informasi secara langsung dapat diterima oleh
mereka yang membutuhkan, yang dapat dipahami
dan dimonitor

49. 4. RESPONSIVENESS ;
Lembaga-lembaga dan proses-proses
harus senantiasa melayani stakeholder.
5. CONSENSUS ORIENTATION ;
Good Governance menjadi perantara
kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi
kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal
kebijakan-kebijakan maupun prosedur-
prosedur.

50. 6. EQUITY;
Semua warga negara baik laki-laki
maupun perempuan mempunyai
kesempatan yang sama untuk
meningkatkan atau menjaga kesejahteraan
mereka.
7. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY;
Proses-proses dan lembaga-lembaga
sebaik mungkin menghasilkan sesuatu
sesuai dengan apa yang telah digariskan
dengan menggunakan sumber-sumber
yang tersedia

51. 8. ACCOUNTABILITY ;
• Para pembuat keputusan dalam
pemerintahan, sektor swasta dan
masyarakat (civil society)
bertanggung jawab kepada publik
dan lembaga-lembaga
stakeholder. Akuntabilitas ini
tergantung kepada organisasinya
dan sifat keputusan yang dibuat,
apakah keputusan tersebut untuk
kepentingan internal, atau
eksternal organisasi dan atau

52. Akuntabilitas meliputi:
(1) Akuntabilitas
organisasi / administrasi
(2) Akuntabilitas legal
(3) Akuntabilitas politik
(4) Akuntabilitas
profesional
(5) Akuntabilitas moral

53. 9. STRATEGIC VISION ;
• Para pemimpin maupun publik harus
mempunyai perispektif /pandangan
dan pengembangan kemanusiaan
yang luas dan pandangan jauh
kedepan sejalan dengan apa yang
diperlukan untuk pembangunan
manusia seutuhnya.

54. 10. BEBAS DARI KKN
(CORRUPTION) : KORUPSI
(MONOPOLY OF POWER) : MONOPOLI KEKUASAAN
(DISCRETION BY OFFICIALS) PENYALAHGUNAAN
KEBEBASAN BERTINDAK PEJABAT
(ACCOUNTABILITY / TRANSPERENCY) : Say
No To
PERTANGGUNGJAWABAN / KKN !
TRANSPARANSI

55. GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT REFORM
PAKET PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
KEUANGAN NEGARA
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004

56. Ruang Lingkup Keuangan Negara
UU NO 31 TAHUN 1999
UU NO 17 TAHUN 2003
JO.
UU NO 20 TAHUN 2001
1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,
dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; yang dipisahkan atau yang tidak
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian
layanan umum pemerintahan negara dan membayar kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban
tagihan pihak ketiga; yang timbul karena:
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara; 1. dalam penguasaan, pengurusan, dan
5. Penerimaan Daerah; pertanggungjawaban pejabat lembaga
6. Pengeluaran Daerah; Negara, baik di tingkat pusat maupun di
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola daerah;
sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
2. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan
berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,
dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan
badan hukum, dan perusahaan yang
daerah;
menyertakan modal negara, atau
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah
perusahaan yang menyertakan modal pihak
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
ketiga berdasarkan perjanjian dengan
dan/atau kepentingan umum;
Negara.
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

57. PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan
Negara harus dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan. Pengelolaan dimaksud
mencakup keseluruhan kegiatan di bidang
keuangan negara yang meliputi
perencanaan, penguasaan, penggunaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban

58. Barang bertanggung jawab
dari segi manfaat/hasil
( outcome ) atas
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
pelaksanaan kebijakan
yang ditetapkan dalam
Undang-undang tentang
APBN/Peraturan Daerah
tentang APBD.
2. Pimpinan unit organisasi
kementrian
negara/lembaga
bertanggung jawab dari
segi barang dan/atau
jasa yang disediakan
( output ) atas
pelaksanaan kegiatan
yang ditetapkan dalam
undang-undang tentang
APBN, demikian pula
Terdapat sanksi yang berlaku Kepala Menteri/Pimpinan
bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah
Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota, serta Pimpinan Unit Organisasi Kementrian
bertanggung jawab atas
Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan
penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah pelaksanaan dalam UU
ditetapkan kegiatan
yang ditetapkan dalam
tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD . Ketentuan sanksi
tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan Peraturan serta berfungsi
represif, Daerah tentang
APBD.
sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah
tentang APBD yang bersangkutan.

59. KETENTUAN PIDANA, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN GANTI RUGI
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
Pasal 34
Pasal 35
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 12 A
Pasal 12 B
Pasal 12 C
Pasal 13

60. KERUGIAN NEGARA/DAERAH
Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004,
kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya
sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.
Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Diatur Dalam Pasal 59 Sampai Dengan Pasal 67
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004

61. PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 23 Ayat (5) UUD 1945
Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mandiri
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara Pasal 71 Ayat (2)
Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan
terhadap BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pasal 27 Ayat (8)
Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh
pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Pasal 35 Ayat (2)
Pemeriksaan ekstern terhadap BLU dilaksanakan oleh
pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

62. DEFINISI
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran,
kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan
pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pertanggungjawaban
Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban
Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan

63. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN
BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:
Pemeriksaan keuangan , adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka
memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan pemerintah.
Pemeriksaan kinerja , adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta
pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh
aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja
pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-
hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah,
pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan
negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya
secara efektif.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu , adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dengan
tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan,
pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.

64. STANDAR PEMERIKSAAN
Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas
didasarkan pada suatu standar pemeriksaan . Standar
dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di
lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar
dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan
pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang
pemeriksaan. Saat ini standar pemeriksaan dimaksud sedang
dalam proses penyusunan (Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara/SPKN), dan selama SPKN tersebut belum secara resmi
diberlakukan maka dalam melakukan pemeriksaan digunakan
Standar Audit Pemerintahan (SAP) tahun 1995 sebagai standar
audit keuangan negara.

65. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
1. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan
dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala
jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek
pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas
pemeriksaannya.
3. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan
keuangan negara. Penyegelan hanya dilakukan apabila pemeriksaan atas persediaan
uang, barang, dan/atau dokumen pengelolaan keuangan negara terpaksa ditunda karena
sesuatu hal. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan uang, barang, dan/atau dokumen
pengelolaan keuangan negara dari kemungkinan usaha pemalsuan, perubahan,
pemusnahan, atau penggantian pada saat pemeriksaan berlangsung.
4. meminta keterangan kepada seseorang. Dalam rangka meminta keterangan, BPK
dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang. Permintaan keterangan dilakukan oleh
pemeriksa untuk memperoleh, melengkapi, dan/atau meyakini informasi yang dibutuhkan
dalam kaitan dengan pemeriksa. Yang dimaksud dengan seseorang adalah
perseorangan atau badan hukum.
5. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
Kegiatan pemotretan, perekaman, dan/atau pengambilan sampel (contoh) fisik obyek yang
dilakukan oleh pemeriksa bertujuan untuk memperkuat dan/atau melengkapi informasi
yang berkaitan dengan pemeriksaan.
6. melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian
negara/daerah dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur
pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

66. HASIL PEMERIKSAAN
Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil
pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal
laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan
oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang
diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited
financial statements) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan
kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana,
Undang-Undang 15 Tahun 2004 mewajibkan BPK melaporkannya
kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, Undang-
Undang 15 Tahun 2004 menetapkan bahwa setiap laporan hasil
pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan
dinyatakan terbuka untuk umum (tidak termasuk laporan yang
memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan)

67. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada
setiap orang yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan
negara (pejabat) untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK
dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK
tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil
pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Sehubungan dengan
itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil
pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
Kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk
menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP BPK dapat dikenai
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian dan juga dapat
dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

68. KEBEBASAN DAN KEMADIRIAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Dalam rangka menciptakan kebebasan dan kemandirian sebagaimana yang diamanatkan
Undang-Undang Dasar 1945, BPK telah mengajukan Rancangan Undang-Undang sebagai
amandemen Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan
Pemerintah, terutama menyangkut hal-hal berikut:
Kemandirian dan kebebasan dalam hal memilih dan memberhentikan
Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota BPK
Kemandirian dan kebebasan dalam menyusun struktur organisasi
sesuai dengan kebutuhan tidak lagi dibatasi oleh aturan yang dibuat
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN)
Kemandirian dan kebebasan dalam mengatur dan mengelola
sumber daya manusia yang dimiliki, dalam hal:
1. Kode Etik
2. Menambah, mengurangi, menggunakan, mendidik dan mengorganisasikan
personel-personel yang dimiliki
3. Menentukan kualifikasi dan tingkat posisi serta rentang penggajian
4. Perlindungan hukum terhadap tenaga-tenaga pemeriksa yang dimiliki
Kemandirian dalam pemeriksaan
Kemandirian dalam anggaran

69. BENTUK-BENTUK KORUPSI
Bentuk – Bentuk Korupsi
1. Penyalahgunaan wewenang
2. Pembayaran fiktif
3. Kolusi/persekongkolan
4. Biaya perjalanan dinas fiktif
5. Suap/uang pelicin
6. Pengutan tidak resmi
7. Penyalahgunaan fasilitas/inventaris kantor
8. Imbalan tidak resmi
9. Pemberian fasilitas secara tidak adil
10. Bekerja tidak sesuai ketentuan dan prosedur
11. Tidak disiplin waktu
12. Komisi atas transaksi jual beli yang tidak disetor ke Kas Negara
13. Menunda / memperlambat pembayaran
14. Pengumpulan dana taktis
15. Penyalahgunaan anggaran
16. Menerima hadiah, sumbangan/hibahberkaitan dengan tugas/jabatan
17. Mark up harga beli/menurunkan harga jual
18. Merubah dan memanfaatkan kelemahan sistem teknologi informasi
19. Menurunkan kualitas/spesifikasi teknis/mengurangi volume
Page  69
20. Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi.

70. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi
1. Tanggungjawab profesi, moral dan sosial yang rendah
2. Sanksi yang lemah penerapan hukum yang tidak konsisten dari
Institusi penegak hukum, institusi pemeriksa yang tidak
bersih/independen.
3. Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap peraturan
4. Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya
diri)
5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan
tugas/pekerjaan
6. Kurangnya keteladanan dari atasan/pimpinan
7. Hilangnya rasa malu ber KKN
8. Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja
9. Kesempatan yang terbuka
10. Lemahnya pengawasan Eksternal
11. Belum efektifnya pengawasan masyarakat lembaga legislative.
12. Peraturan tidak jelas
13. Budaya memberi upeti/tips
14. Pengaruh lingkungan sosial
15. Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup
yang layak
16. Sikap permisif/serba membolehkan dalam masyarakat, dan
sungkan untuk saling mengingatkan.
17. Rendahnya kepedulian terhadap kehidupan masyarakat
18. Lemah penghayatan dan pengamalan agama.

71. Upaya Memberantas KKN
1. Meninjau/menyempurnakan pendapat peraturan, perundang-undangan
disegala bidang
2. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dengan sanksi berat kepada
pelaku korupsi
3. Meningkatkan komitmen, konsisten dengan sanksi berat kepada pelaku
korupsi
4. Menata kembali organisasi, memperjelas/mempertegas visi, misi, tugas
dan fungsi yang diemban oleh setiap instansi
5. Menyempurnakan sistem Ketatalaksanaan meliputi : perumusan
kebijakan, perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan
evaluasipertanggungjawaban kinerja serta kualitas pelayanan
masyarakat.
6. Memperbaiki manajemen Kepegawaian (penerimaan, penempatan,
pengembangan, kesejahteraan, jaminan hari tua)
7. Mengembangkan budaya kerja/tertib/malu melakukan KKN
8. Melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
9. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sistem Pengendalian Manajemen,
Pengawasan fungsional/berjenjang dan memperdayakan pengawasan
masyarakat.
10. Meningkatkan transparansi, Akuntabilitas dan Pelayanan Prima.

72. Akibat yang Ditimbulkan
1. Merusak mental aparat/masyarakat (budaya instan)
2. Menurunkan/menghilangkan kepercayaan, citra
dan martabat
3. Ekonomi biaya tinggi, investasi rendah, laporan
kerja/usaha rendah
4. Hasil pembangunan tidak dinikmati sebagian besar
masyarakat, sebaliknya lebih banyak untuk
penguasa yang akhirnya akan menimbulkan
kesenjangan sosial
5. Kualitas prestasi kerja/kinerja aparat rendah
6. Output tidak optimal/tidak dapat dimanfaatkan tepat
waktu/tepat standar
7. Peraturan/prosedur tidak dapat ditegakan
8. Kekuasaan dan kewenangan berkuasa melalui
uang

73. Hambatan Utama Pemberantasan Korupsi
1. Lemahnya koordinasi
2. Ego Sektoraal / Instansional
Aspek Struktural
3. Lemahnya pelaksanaan SPI
4. Belum efektifnya pelaksanaan TLHP
Aspek Kultural Kurangnya komitmen, konsistensi, kompetensi
dan professional SDM
Aspek Instrumental Masih adanya peraturan perundang-undangan
dan kebijakan yang belum mendukung upaya
pemberantasan KKN
Aspek Manajemen 1. Kualitas kepemimpinan yang kurang
komitmen, konsisten dan tegas
2. Kurang dukungan teknologi informasi.

74. Lingkaran Korupsi Politik dan Korupsi Birokratik
6
Partai Politik Kroni Bisnis
5
4
1 7 Proyek,
Konsesi,
Lisensi
2 3
Politisi Birokrasi
1. Nominasi 5. Sumbangan Pemilu, Suap
2. Politisasi Birokrasi 6. Sumbangan Pemilu,
3. Kontrak, konsesi, lisensi candidacy buying
4. Suap, kickback 7. Setoran ke Partai
Page  74

75. JAMU TOLAK KORUPSI UNTUK
PEJABAT DAN POLITISI

76. BEBERAPA KEBERHASILAN PELAYANAN
PUBLIK DI KAB/KOTA
• Di Kabupaten jembrana semua penduduk
diasuransikan kesehatan (JKJ)- pengobatan
di PKM, RSUD, Dokter swasta gratis,
SDN,SMPN dan SMAN gratis, KTP gratis.
• Di Kabupaten Tanahdatar Sumbar, semua
penduduk telah dijamin asuransi kesehatan
• Demikian pula di Kab Tarakan Kaltim
• Pelay Perizinan terpadu satu pintu di Kab.
Sragen, Kota Cimahi dll

77. SUKSESNYA SUATU
PROGRAM TERGANTUNG
PADA 8 K
1. KOMITMEN
2. KONSEPSI
3. KONSISTENSI
4. KONSEKUENSI
5. KONTINUITAS
6. KEBERANIAN
7.KEJUJURAN
8. KERJA KERAS

78. KONSEP DASAR
Beda Utama dari Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan
(Governance) adalah :
Pemerintah (Government) lebih berkaitan dengan lembaga
yang mengemban fungsi memerintah dan mengemban fungsi mengelola
administrasi pemerintahan.
Tata Pemerintahan (Governance) lebih menggambarkan
pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada.
Dengan demikian cakupan tata pemerintahan (Governance) lebih luas
dari Pemerintah (Government).

79. Hubungan antara Pemerintah (Government)
dengan Tata Pemerintahan (Governance)
Hubungan antara Pemerintah (Government) dengan Tata Pemerintahan
(Governance) dapat di ibaratkan
“Hubungan antara rumput dengan padi. Jika kita hanya
menanam rumput, maka padi tidak akan tumbuh. Tapi
kalau kita menanam padi, maka rumput akan tumbuh
dengan sendirinya”.
Sehingga :
Jika kita hanya menciptakan pemerintah (Government) yang baik, maka
tata pemerintahan (Governance) yang baik tidak akan tumbuh. Tapi jika
kita menciptakan Tata Pemerintahan (Governance) yang baik, maka
Pemerintah (Government) yang baik juga akan tercipta.
Page  79

80. Membangun BIROKRASI YANG BERWAWASAN
Entrepreneur dalam rangka mewujudkan
Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Membangun partisipasi
Penegakan Hukum
Transparansi
Prinsip- Kesetaraan
Prinsip Good Wawasan kedepan
Governance Akuntabilitas
Pengawasan
Efisiensi & Efektifitas
Profesionalisme
Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelayanan Umum
Page  80
Masyarakat untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

81. KESIMPULAN
1. Pelayanan Publik yang baik dimulai dengan adanya perubahan
paradigma birokrasi : Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat
2. Diperlukan komitmen seluruh komponen, baik eksekutif,
birokrasi, legislatif dan masyarakat untuk mewujudkan Pelayanan
Publik yang baik
3. Dukungan sarana prasarana dan profesionalisme SDM untuk
menunjang pelayanan publik
KALAU MAU PASTI BISA……
Page  81

82. Hambatan Umum Pelaksanaan
Good Governance
• Terlalu dominannya pemerintah dalam
perencanaan, dan penyelenggaraan
pembangunan
• Kurang efektifnya fungsi kontrol
• Penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan tidak transparan
• Budaya masyarakat belum mendukung
• Budaya birokrasi yang berorintasi kepada
atasan (bapak isme, abis)
• Gaji dan pendapatan serta jaminan
masa depan pns yang belum baik
• Indonesia belum memiliki hukum
administrasi

83. Good Governance
Berhadiah
• Mohammad ibrahim, punya cara unik
memacu GOOD GOVERNANCE di Benua
Afrika. Dia menawarkan hadiah sebesar
USD 5.000.000 bagi pemimpin negara yg
sukses menyelenggarakan kepemerintahan
yang terbaik di Afrika. Ditambah USD
200.000 (Rp 2 M) setiap tahun seumur hidup

84. “The Mo Ibrahim Prize For
Achievement In African Leadership”
• Adalah program sosial yg didirikan pertengahan
th 2006, mirip Noble prize bedanya Noble
prize diperebutkan semua tokoh sedunia, The
Mo Prize hanya untuk Afrika, hadiahnya jauh
lebih besar. (Noble Cuma USD 1,3 Juta (Rp
11,8 M)
• Dewan Juri: Koffi Annan (mantan sekjen PBB),
Martti Ahtisaari (Presd Finlandia), Bah Diallo
(Penasihat Khusus Dirjen Unesco), Ngozi
Okonjo-Iweala (MenluNigeria), Mary Robinson
(Mantan Presiden Irlandia/Mantan Komisioner
Ham PBB), Salim Ahmed Salim (Sekjen Orgs
Persatuan Afrika) . Koffi Annan sbg Ketua

85. Sistem
Pengawasan
Administrasi Publik
Administrasi Publik

86. Pengertian Administrasi
• Administrasi adalah kegiatan kerjasama
sekelompok orang untuk mencapai tujuan.
Ada beberapa unsur administrasi yaitu
organisasi, manajemen, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, pekerjaan
kantor, tata hubungan/komunikasi, dan
hubungan masyarakat.

87. Pengertian Administration
“The process of getting things done through others”
Berubah-ubah
Sesuai Dengan
OBJECTIVES
Perkembangan
Yang Akan Dicapai
ADMINISTRATION
Perilaku Dan
Kinerjanya
PEOPLE Berubah Akibat
Perkembangan
Orang Yang
Akan
Mencapainya
Page  87

88. Pengertian Administrasi Menurut Beberapa Para
Ahli.
• Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua
usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau
kecil (White, 1958).
• Administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama
guna menyelesaikan tugas bersama (Simon, 1958).
• Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan
pengawasan usaha kelompok individu guna mencapai tujuan bersama
(Newman, 1963).
• Administrasi berasal dari bahasa Belanda, “Administratie” yang
merupakan pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai
kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan,
dan sebagainya). Kegiatan ini dalam bahasa Inggris disebut : Clerical
works (FX.Soedjadi, 1989).
• Administrasi dalam arti luas, berasal dari bahasa Inggris
“Administration” , yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih
berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang
telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973)

89. Komponen dalam Administrasi
1. Planning / Rencana / Program Kerja
• Bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi adalah harus ada program kerja yang dibuat
sesuai dengan keputusan rapat tentang apa yang akan menjadi tujuan untuk dikerjakan (untuk
jangka waktu tertentu).
2. Organisasi
• Perlu ada pengaturan otoritas dan tugas sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan dengan tepat oleh
orang yang tepat dengan cara yang bertanggungjawab.
3. Pendelegasian
• Pembagian tugas harus dilakukan mengingat bahwa setiap orang mempunyai
keahlian/ketrampilan yang berbeda dengan orang lain.
4. Personel / Staf
• Harus ada cukup orang untuk melakukan tugas-tugas yang sudah direncanakan, oleh karena itu
perlu ada pertanggungjawaban dari masing-masing orang yang terlibat didalamnya
5. Koordinasi
• Tugas-tugas yang tidak dikoordinasi dengan baik akan menyebabkan pekerjaan yang tumpang
tindih sehingga menghasilkan kerja yang tidak efektif dan efisien.
6. Pelaporan
• Pertanggungjawaban dari setiap bagian perlu dilakukan agar dapat diketahui hasil yang dicapai
dan kegagalan-kegagalan yang terjadi sehingga dapat diusahakan perbaikan-perbaikan yang
perlu diadakan di masa yang akan datang.
7. Budget
• Memprediksi jumlah keuangan yang dibutuhkan, dan yang mampu didapatkan, dan yang mampu
dipertanggungjawabkan adalah sangat penting untuk menentukan seberapa jauh program kerja
dapat dilaksanakan supaya tidak macet di tengah jalan.

90. PERUBAHAN PARADIGMA
ADMINISTRASI
• Khun’s paradigm vs Lakatos’ research programmes
• Thomas Khun:
“A pradigm is made up general theoritical assumptions and
laws and techniques for their application that the members of
particular scientific community adopt”
“A paradigm will `always be sufficiently imprecise and open-
ended to leave plenty of that kind of work be done”
• Bernard Phillips:
“Paradigms are sets of assumption, implicit or explicit, about
phenomena”
• Pemikiran Administrasi telah mengalami 5
perubahan paradigma :

91. HENRI FAYOL: BAPAK ADMINISTRASI
• Perlunya kemampuan administratif dari seorang pemimpin
• Pimpinan perlu administrative ability dan bawahan perlu technical
ability
• Mengemukakan elemen administrasi dalam proses management
meliputi:
1. Planning
2. Organizing
3. Commanding
4. Coordinating
5. Controling
 Mengemukakan 14 prinsip administrasi

92. 14 Prinsip Administrasi menurut Fayol
(Industrial and General Administration)
1. Division of work
2. Authority and responsibility
3. Discipline
4. Unity of command
5. Unity of management
6. Subordination of individual interest to the common good
7. Renumeration of the staff
8. Centralization
9. The hierarchy
10. Order
11. Equity
12. Stability of staff
13. Initiative
14. Esprit de corps

93. REFORMASI ADMINISTRASI
Nigro & Nigro:
“Reformasi administrasi dimulai mulai akhir abad 19”  Paradigma
Pertama
Hasil pengamatan terhadap praktek tentang penempatan orang-orang
dalam jabatan pemerintahan yang tidak tepat
Dipelopori peguruan tinggi yang membuka pendirian ilmu administrasi
yang lulusannya menjadi pejabat-pejabat kuci atau pimpinan-pimpinan
yang melakukan reformasi administrasi dalam lembaga-lembaga
pemerintahan
Reformasi administrasi dipelopri Universitas yang lulusannya
melakukan perubahan dalam kegiatan praktis pemerintahan
Setelah Perang Dunia II reformasi administrasi diartikan sebagai
perkembangan adminstrasi dengan perubahan-perubahan paradigma

94. Pengertian Publik
• Pengertian publik sering diartikan
sebagai umum, masyarakat atau
negara.
• Pengertian publik dalam istilah
administrasi publik adalah
sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berpikir, perasaan,
harapan, sikap dan tindakan yang
benar dan baik berdasarkan nilai-
nilai norma yang mereka miliki.

95. PENGERTIAN PUBLIK
NEGARA/
UMUM MASYARAKAT PEMERINTA
H
- Public -Public -PublicSector
Service -Public
Service
-Public Finance
-Public -Publ.Admi-
Ownership Interest
nistration
Page  95

96. Pengertian Administrasi Publik
• Administrasi publik, seperti yang dirumuskan oleh Pfiffner dan
Presthus (1967), adalah sebuah disiplin ilmu yang terutama
mengkaji cara-cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai
politik.
• Dwight Waldo [1949] mengemukakan bahwa administrasi publik
adalah gabungan antara seni dan ilmu-ilmu pemerintahan yang
akhirnya berkembang menjadi seni dan ilmu-ilmu manajemen,
• Hal tersebut sejalan dengan gagasan awal Wilson dalam
Shafritz dan Hyde (1992) yang dianggap sebagai orang yang
membidani lahirnya ilmu administrasi publik modern di Amerika
Serikat. Wilson mengemukakan bahwa disiplin administrasi
publik merupakan produk perkembangan dari ilmu politik,
• Meskipun demikian, pendapat umum beranggapan bahwa
administrasi publik adalah bagian dari proses politik.
• Administrasi publik adalah sebuah sistem besar yang tidak
dapat diukur/digeneralisasi semata-mata oleh keberhasilan
kecil yang tidak simultan.

97. ORGANISASI PUBLIK
Pengertian organisasi :
* James D Mooney :
Organisation is the form of every human association for the attainment of
common purpose
Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian
suatu tujuan bersama.
* Chester L Barnard :
Organisation is a system of cooperative activities of two or more person
something intangible and impersonal, largely a matter of relationship.
Organisasi adalah sistem kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang
tidak berwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang
persoalan silaturahmi.
* Dwight Waldo :
Organisation is the structure of authoritative and habitual personal
interrelation in an administrative system.
Organisasi adalah struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-
kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem
administrasi.

98. KOMUNIKASI PUBLIK
* Pengertian Komunikasi :
“ Proses kegiatan penataan, berupa penyampaian
informasi, baik menggunakan, suara, lambang,
isyarat ataupun warna dari satu orang atau
beberapa orang kepada orang lain untuk suatu
tujuan tertentu”.
*Komunikasi Publik : “Adalah komunikasi yang
berkenaan dengan pelayanan publik”.
* Fungsi komunikasi publik : Menciptakan kerja
sama dan koordinasi

99. VISI DAN MISI
DALAM MANAJEMEN PUBLIK
VISI = CARA PANDANG JAUH KE DEPAN
KRITERIA SEBUAH VISI :
1. MEMILIKI ORIENTASI YANG JELAS.
2. MENJADI ACUAN SEMUA KOMPONEN ORGANISASI.
3. HASIL KOMITMEN DAN ASPIRASI SEMUA KOMPONEN
ORGANISASI.
4. FLEKSIBEL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA YANG
TERJADI DI MASYARAKAT.
5. HARUS DISOSIALISASIKAN PADA SELURUH ANGGOTA
ORGANISASI.

100. MISI : PERNYATAAN APA YANG HARUS
DICAPAI OLEH SUATU ORGANISASI.
DALAM SEBUAH MISI HARUS
TERKANDUNG :
1. Produk Dan Pelayanan Yang Akan
Dihasilkan.
2. Sasaran Dari Kebijakan Yg
Diprioritaskan.
3. Pengembangan Pemikiran Untuk Masa
Yg Akan Datang.

101. Perumusan Kebijakan
Untuk menghasilkan kebijakan yang “efektif” seorang pemimpin
harus memiliki kemampuan :
1. Introspection : Melihat secara mendalam keadaan dan
kekuatan serta kewenangan dari Pejabat yang akan
melaksanakan kebijakan tesebut.
2. Retrospection : Melihat hal-hal yang telah terjadi untuk
mempelajari masalah yang identik pada masa lalu.
3. Feasibility : Melihat ke depan dan membuat
konfigurasi keadaan yang diinginkan berdasarkan data,
konsep serta realita yang ada.

102. Constraint Of Public Policy
(Faktor yang menghambat Public Policy)
1. Cultur Constraint : Pemahaman pelaku
kebijakan tentang azas negara, norma dan
keyakinan-keyakinan yang hidup dalam
masyarakat, tradisi dan kebiasaan-
kebiasaan
2. Structural Constraint : Kedudukan dan
kekuasaan dari pelaku kebijakan, batas
kewenangan organisasi, termasuk
keterbatasan pengaruh terhadap badan-
badan dalam pemerintahan. Sustainable.

103. Bentuk-bentuk Kebijakan Public
1. Routine Formulation : Merupakan kebijakan yang mengikut bentuk-
bentuk (form) yang telah ada yang selalu dipergunakan, Karena dipakai
secara berulang maka menimbulkan suatu form yang dapat ditandai
dengan kode-kode. Misalnya untuk Akademik, tentang kenaikan gaji,
kode A, Kemahasiswaan C.
2. Analogous Formulation : Perumusan tetap bertitik tolak dari kebijakan
yang ada, hanya ada penambahan atau penyesuaian-penyesuaian
tertentu. Dengan cara ini dapat dilakukan perumusan pemecahan
masalah baru. Sehingga dapat dilakukan perumusan beberapa
alternatif terhadap masalah yang dihadapi.
3. Creative Formulation : Cara ini menunjukkan bahwa pengambilan
kebijakan tidak terikat sama sekali dengan kebijakan yang ada tetapi
betul-betul menggunakan pemikiran dan pertimbangan yang terus
berkembang. Up To date (in)/Urgent
Page  103

104. PUBLIC ADMINISTRATION &
POLITIC
• PUBLIC
ADMINISTRATION POLITIC
• Melakukan kegiatan Upaya untuk
usaha-usaha
lembaga pemerintah menguasai
mulai dari dan
perencanaaan memelihara
sampai dengan
tercapainya tujuan kekuasaan
yang sudah sesuai
ditetapkan, termasuk
pengawasan dengan cita-
terhadap jalannya cita yang
kegiatan
dikehendaki
RASIONAL – EFISIENSI - EFEKTIF PENGUASAAN - KEMAPANAN

105. PANDANGAN TENTANG
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN :
1. ADMINISTRASI LEBIH LUAS DARI MANAJEMEN (MILLON
BROWN):
- ADMINISTRATOR : PENGAMBIL KEBIJAKAN
- MANAJER : PELAKSANA KEBIJAKAN
2. ADMINISTRASI SAMA DENGAN MANAJEMEN
(DALE YORDER,DIMOCK AND KOENIG):
- FUNGSI MANAJEMEN = FUNGSI ADMINISTRASI
3. ADMINISTRASI LEBIH SEMPIT DARI MANAJEMEN.
- DIARTIKAN SEBAGAI KETATAUSAHAAN /CLERICAL WORK.

106. Ada Tujuh Ciri Khusus dari Administrasi Publik :
1. Tidak dapat dielakkan (unavoidable).
2. Senantiasa mengharapkan ketaatan (expect obedience).
3. Mempunyai Prioritas (has priority).
4. Mempunyai pengecualian (has exceptional).
5. Puncak pemimpin politik(top management political).
6. Sulit diukur (difficult to measure).
7. Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi publik
(more is expected of public administration).
Page  106

107. Fungsi-fungsi administrasi publik
• planning, • Planning,
• organizing, • Organizing,
• commanding, • Staffing,
• coordinating dan • Directing,
• controlling • Coordinating,
• Reporting dan
• Budgeting.

108. Konsep Administrasi Publik.
Konsep Administrasi Publik
administrasi
birokrasi publik kebijakan publik pelayanan publik
pembangunan
direncanakan tentang
peningkatan kualitas
pelayanan yang
1. pengertian administrasi 1. pengertian birokrasi didasarkan pada
2. pembangunan 2. debirokrasi keinginan pelanggan
3. administrasi pembangunan dan upaya
3. deregulasi
peningkatan pelayanan
dapat di lakukan
dengan menerapakan
Total Quality
dibahas tentang hal-hal Managemen (TQM).
yang mendorong
perkembangan kebijakan
publik
di negara-
negara barat
Page  108

109. 5 grand Strategy
 Menciptakan inovasi SKPD (Satuan Kerja
kepemerintahan entrepreuneur
Perangkat Daerah)
dengan pelayanan publik yang
prima Penyusunan /
 Membangun SDM yang unggul pelaksanaan
dan berdaya saing. APBD berbasis :
 Menumbuhkembangkan - SUSTAINABLE
ekonomi rakyat yang berbasis PROGRAM
desa. - MEMILIKI IMPACT
 Memandirikan masyarakat untuk - VALUE ADDED
sehat jasmani, rohani & peduli
kelestarian lingkungan
 Mendayagunakan inovasi Iptek PRODUKTIF
untuk meningkatkan kualitas,
produktifitas & efisiensi
pembangunan yang
berkelanjutan. EFISIEN
EFEKTIF
Page  109

110. BADAN PELAYANAN TERPADU (BPT)
SEBELUM : • SETELAH :
• Waktu, biaya jelas & pasti
 Waktu & biaya
• Dijamin tidak ada pungli
tidak jelas
• Seluruh ijin diproses bersamaan,
 Pungli dianggap selesai di satu tempat, maksimal
hal yang wajar waktu 10 hari (selesai semua)
 Melalui banyak • Mudah, cepat, transparan, nyaman
instansi & • Survey kepuasan pelanggan
memperoleh score index 83%
berurutan • (sangat memuaskan)
 Pelayanan yang • Secara kuantitatif 65 % lebih cepat
tidak memuaskan selesai, 35 % tepat waktu

111. doubleCONTROL
BAWASDA/
INSPEKTUR
DINAS BUMD
Terkait
Badan Pelayanan Terpadu/
(One Stop Service)
Masyarakat Dikontrol dengan Tim pemantau &
sistem online
Pembina
Salah satu kunci untuk penyelenggaraan pemerintahan
Independen
yang baik adalah pelaksanaan pengawasan melekat dan
double control, melalui laporan langsung (online),
pengawasan masyarakat, atau melalui sidak.

112. Keberhasilan Organisasi
1) karakteristik organisasi,
2) karakteristik lingkungan,
3) karakteristik pekerja, dan
4) kebijakan dan praktek
manajemen”.
(Steers, 1985:9)

113. PENGERTIAN KINERJA
• Kinerja adalah suatu hasil kerja dari
seseorang atau kelompok organisasi yang
merupakan performance (penampilan) orang
/ organisasi tersebut secara keseluruhan,
sehingga kinerja akan memberikan suatu
warna atau ciri khas tertentu yang menjadi
kebanggaan orang atau suatu organisasi.
Iskandar (2001 : 187)

114. SIFAT PENGGOLONGAN KINERJA
Kongkrit adalah hasil kerja yang mudah dan langsung dapat dilihat,
dibuktikan dan dapat diukur secara kuantitatif.
Abstrak adalah hasil kerja yang tidak dapat dilihat dan diperlukan
proses yang rumit untuk mengukurnya, seperti tanggungjawab,
loyalitas dan lain-lain.

115. DIMENSI-DIMENSI KINERJA
 Kesetiaan
 Prestasi kerja
 Kejujuran
 Kedisiplinan
• Kepribadian
 Kreatifitas • Prakarsa
 Kerjasama • Kecakapan
 Kepemimpinan • Tanggungjawab

116. Ciri Utama Organisasi Berkinerja
• Organisasi berkinerja mempunyai arah yang
jelas untuk ditempuhnya. tercermin pada visi.
• Manajemen yang berhasil menjadikan organisasi
berkinerja tinggi selalu berupaya agar dalam
organisasi tersedia tenaga-tenaga
berpengetahuan dan keterampilan tinggi disertai
oleh semangat kewirausahaan.
• Pada organisasi berkinerja, para manajenya
membuat komitmen kuat pada suatu rencana
aksi stratejik.
• Orientasi organisasi berkinerja adalah “hasil”
dan memiliki kesadaran yang tinggi tentang
pentingnya efektifitas dan produktifitas yang
meningkat.
• Adanya komitmen yang mendalam pada strategi
yang telah ditentukan dan berupaya agar
strategi tersebut membuahkan hasil yang
diharapkan. Siagian

117. Efektivitas Manajerial Dalam Konsep Managemen Of Interlinkages
 Kepentingan investor
 Konsumen
 Tenaga kerja
 Negara
 Lingkungan
 Generasi yang akan datang
Praxy Fernandes
Page  117

118.  Efektivitas merupakan suatu keadaan
yang mengandung pengertian
terjadinya suatu akibat yang
dikehendaki
(Dasrmakusumah, 1994 : 26)
“Efektivitas kerja sebagai The deegre to wich
an organization realized it’s goals”
tingkat pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan oleh suatu organisasi
(Atmosudirdjo, 1996 : 78)
Page  118

119. Efektivitas Penyelenggaraan
Pemerintahan
• Organisasi,
• Pengorganisasian
dan Kinerja Pegawai.
• Manajemen,
• Fungsi-fungsi
manajemen dan
pengorganisasian

120. Pengukuran kinerja
 membuat komitmen untuk mengukur kinerja dan
memulainya segera,
 perlakukan pengukuran kinerja sebagai proses yang
berkelanjutan (on going procsess),
 sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan
organisasi. Ukuran kinerja tersebut adalah indikator
kinerja. Dengan demikian tanpa adanya indikator
kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau
ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan
pada akhirnya kinerja organisasi.
LAN RI, (2000:9)

121. Indikator adalah ukuran
kwantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan
yang telah ditetapkan
Page  121

122. Indikator Kinerja
 Inputs Adalah Segala Sesuatu yang dibutuhkan agar pelksanaan kegiatan
dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana,
sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undang, dan
sebagainya.
 outputs adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan
yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
 outcomes adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluar
kegiatan pada jangka menengah (efek langsung),
 benefit adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan
kegiatan
 impacts adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada
setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
Supriatna (2000:78) mengutip Inpres No.7 Tahun 1999

123. C. DAFTAR PUSTAKA
• 1. A. Nurjaman ,Organisasi & ManajemenPemerintahan,2003.UMM Press.Malang.
• 2. Fitzsimmons, James A & Mona. J. Fitzsimmons, 1994 Service
Management for competitive Advantage, Mc graw-Hill inc. Newyork.
• 3. Farnham, Davis and Sylvia Norton, 1993, Managing in New Publik
Srvice, Mc. Millans Press, London.
• 4.a.Gasperz, Vincent, 1997, Management kualitas ; Penerapan konsep kualitas
dalam Manajemen Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
• 4.b.Gaster, Lucy, 1997. quality in Public Service, open university Press,
Buckingham, Philadephia.
• 5.a.Hodge, Grame, 1993, Minding Everybody’s Business Performance
Management in Public Sector Agency, Public Sector Management
Institute. Monasti University.
• 5.b.Hughes,Owen,1998,Public Management & Administration.Antony Rowe
Ltd,Chipenham.
• 6. Jabra, Joseph. G & Dwivendi OP. 1993. Public Service Accountability, A.
Comprehensive Perpective kumarian press Inc.
• 7.a.Kencana, Inu, dkk. Ilmu Administrasi Publik.1999,Rineka Cipta.Jakarta.
• 7.b.Kevitt, Davit, 1998, Managing core Public Service, Black Well
Publisher.

124. • 8.Kristiadi, JB. 1998. Pemberdayaan Birokrasi dalam Pembangunan Sinar
Harapan, Jakarta.
• 9.Kotler, Philip, 1997. Marketing Manajemen, Analysis, Planning, Implementation &
Controll, Prentice Hall International, New Jersey
• 10.Lovelock, Christopher H. 1992. Managing Service, Prentice Hall Inc,
Englewood cliffs. New Jersey
• 11.Moenir AS. 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara
Jakarta.
• 12.Ndraha, Taliziduhu, 2003, Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)
Jakarta, Rineka Cipta.
• 13.Osborne, David & Ted Gabler, 1992, Reiventing Government, New
York A William Patrick Book.
•
• 14.Parasuraman, A, Zeithaml, VA, and Berry L. L. 1998. Serqual : A Multiple item
scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of
Retoiling, Vol-bu.
• 15.Roger, Steve, 1993. Performance Management in Loal Government
Jessica kingsley Publisher. London
• 16.Skelcher, Chris, 1992. Managing For Service Quality Longman.
• 17.Tjiptono, Fandi, 2000. Manajemen Jasa, Andi Jogjakarta.

125. TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA
Rasulullah SAW berwasiat :
“...muslim yang beruntung adalah ia yang hari ini lebih
baik dari pada kemarin”.