Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) merupakan tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran. Dokumen ini menjelaskan perjalanan pelaksanaan UU Penyiaran dan regulasi terkait SSJ, termasuk jadwal pelaksanaan, definisi SSJ, penyelenggaraan SSJ, dan jangkauan wilayah siaran melalui SSJ.

1. DIALOG PUBLIK TENTANG
IMPLEMENTASI SISTEM STASIUN
JARINGAN (SSJ)
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
Jakarta, 19 Maret 2014

2. Perjalanan Pelaksanaan
UU 32/2002 tentang Penyiaran
1. UU ditetapkan pada tanggal 28 Desember
2002.
2. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI),
PRSSNI, Persatuan Perusahaan
Periklanan Indonesia (PPPI), ATVSI,
Persatuan Sulih Suara Indonesia (Persusi),
Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE)
mengajukan juducial review UU 32/2002
tentang Penyiaran ke MK pada tanggal 11
November 2003 dengan Putusan Perkara
No. 005/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004.

3. Perjalanan Pelaksanaan
UU 32/2002 tentang Penyiaran
3. Setelah putusan perkara No. 005/PUU-
I/2003 tersebut, Pemerintah menetapkan
PP sebagai peraturan pelaksanaan dari
UU 32/2002 pada tanggal 16 November
2005, yaitu PP 11/2005, PP 12/2005, PP
13/2005, PP 49/2005, PP 50/2005, PP
51/2005, dan PP 52/2005

4. Perjalanan Pelaksanaan UU
32/2002 tentang Penyiaran
4. Dalam perjalanannya, PP yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah di ajukan
untuk judicial review ke Mahkamah
Agung pada tanggal 10 Mei 2006
terhadap PP No. 49/2005, PP 50/2005,
PP 51/2005, dan PP 52/2005, yang
putusannya dilaksanakan pada tanggal
19 April 2007 dengan Nomor Putusan
No. 17 P/HUM/2006, 18 P/HUM/2006, 19
P/HUM/2006, dan 20 P/HUM/2006.

5. Perjalanan Pelaksanaan UU
32/2002 tentang Penyiaran
5. Pada tanggal 22 Desember 2006 KPI
mengajukan Sengketa Kewenangan
Lembaga Negara (SKLN) dan judicial
review UU 32/2002 ke MK dengan Putusan
Perkara No. 030/SKLN-IV/2006 dan
031/PUU-IV/2006 tanggal 19 Februari 2007.
6. Sehingga praktis Pemerintah baru dapat
melaksanakan UU 32/2002 dan PP sebagai
peraturan pelaksanaannya secara efektif
setelah tanggal 19 Februari 2007.

6. Perjalanan Pelaksanaan
UU 32/2002 tentang Penyiaran
7. Fokus pertama Pemerintah dalam
pelaksanaan UU 32/2002 adalah pada
perizinan, karena telah banyak Izin yang
dikeluarkan, baik oleh KPI maupun Pemda,
saat masa UU 32/2002 masih diuji di MK dan
PP sebagai peraturan pelaksanaan UU
32/2002 masih diuji di MA.
8. Oleh karena itu Pemerintah menerbitkan
PerMen Kominfo No. 08/P/M.Kominfo/3/2007
tentang Tata Cara Perizinan dan
Penyelenggaraan Penyiaran LPS, pada 21
Maret 2007

7. Perjalanan Pelaksanaan
UU 32/2002 tentang Penyiaran
9. PerMen Kominfo No.
08/P/M.Kominfo/3/2007 tersebut
kemudian diubah dengan PerMen
Kominfo No. 22/P/M.Kominfo/4/2007
yang ditetapkan pada tanggal 30
April 2007

8. Terkait Pelaksanaan Sistem
Stasiun Jaringan (SSJ)
Pada tanggal 19 Desember 2007,
Pemerintah telah menerbitkan PerMen
Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/12/2007
tentang Penyesuaian Penerapan Sistem
Stasiun Jaringan Lembaga Penyiaran Jasa
Penyiaran Televisi. Dimana pelaksanaan
penyesuaian IPP dilaksanakan bertahap
paling lambat s.d. 28 Desember 2009.

9. Jadwal Pelaksanaan SSJ
sesuai PM Kominfo No. 32/PER/M.KOMINFO/12/2007
NO
.
KATEGORI PENGATURAN MATERI JADWAL KEGIATAN
1. Keterkaitan Undang-Undang
penyiaran dengan peraturan
perundang-undanganlainnya
Undang-Undang No. 32 Tahun
2002 jo. Peraturan Pemerintah No.
50 Tahun 2005 dan Undang-
Undang terkait lainnya beserta
seluruh peraturan pelaksanaannya.
Januari - September 2008
2. Aspek pengembangan stasiun
lokal
1. Peningkatan kinerja stasiun lokal.
2. Sosialisasi penyiapan dan
pelaksanaan Sistem Stasiun
Jaringan
Januari 2008 - November 2009
3. Aspek teknis 1. Rencana Dasar Teknik
Penyiaran dan Persyaratan
Teknis Perangkat Penyiaran
2. Rencana induk frekuensi radio
3. Penyelenggaraan penyiaran
melalui sistem terestrial dan
sistem satelit
4. Izin, standar sistem clan kinerja
teknik jasa tambahan penyiaran
Penetapan Permen terkait aspek
teknis paling lambat Juni2009
4. Aspek perizinan 1. Persyaratan pendirian Lembaga
: Penyiaran Swasta
2. Kriteria penetapan lulus masa uji
coba siaran
3. Tata cara pelaporan, perubahan
lokasi pemancar serta alokasi
dan penggunaan frekuensi
lembaga penyiaran swasta
4. Tata cara pengajuan keberatan
terhadap penjatuhan sanksi
administratif
5. Izin Penyelenggaraan Penyiaran
tidak dapat dipindahtangankan
Penyempurnaan Permen Perizinan
terkait masalah sistem stasiun jaringan
paling lambat Desember 2008
5. Aspek penentuan wilayah
layanan
siaran
1. Penentuan daerah ekonomi
maju dan kurang maju untuk
penyelenggaraan penyiaran
2. Jumlah Lembaga Penyiaran
Swasta jasa penyiaran televisi
dalam satu cakupan wilayah
siaran lokal berdasarkan
rencana induk frekuensi radio
Penetapan Permen terkait aspek
penentuan wilayah layanan siaran
paling lambat Desember 2008
6. Kebijakan Sistem Stasiun
Jaringan
Diversity of Ownership (pelaksanaan pelepasan kepemilikan stasiun
relai di ibukota provinsi)
Penyusunan opsi kebijakan diversity
of ownership dalam penerapan sistem
stasiun jaringan paling Iambat
November 2009

10. Terkait Pelaksanaan
Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)
Sebagai kelanjutan dari PM Kominfo No.
32/PER/M.KOMINFO/12/2007 tersebut,
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri
terkait sbb:
1. PM Kominfo No. 28/P/M.Kominfo/09/2008
tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
Penyelenggaraan Penyiaran, pada 4
September 2008.
2. PM Kominfo No. 39/P/M.Kominfo/12/2008
tentang DEM dan DEKM dalam
Penyelenggaraan Penyiaran pada 30
Desember 2008.

11. Terkait Pelaksanaan
Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)
3. PM Kominfo No.
43/PER/M.Kominfo/10/2009 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Melalui
SSJ oleh LPS Jasa Penyiaran Televisi,
pada 19 Oktober 2009.
4. PM Kominfo No.
49/PER/M.Kominfo/12/2009 tentang
Rencana Dasar Teknik Penyiaran, pada
23 Desember 2009.

12. Sistem Stasiun Jaringan adalah
Tata Kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga
penyiaran
(Pasal 1 angka 6)
Stasiun Penyiaran Lokal adalah
Stasiun penyiaran yang didirikan disuatu daerah tertentu dengan
wilayah jangkauan tertentu pada daerah tempat stasiun tersebut
didirikan dan menyediakan studio serta pemancar sendiri
(Pasal 1 angka 7)
Stasiun Relai adalah
Stasiun yang berfungsi untuk memancarluaskan siaran televisi di
wilayah jangkauan siaran lain
(Pasal 1 angka 8)
Siaran Lokal adalah
Siaran dengan muatan lokal pada daerah setempat
(Pasal 9)
Definisi SSJ

13. STUDIO
SIARAN
WILAYAH #1
STUDIO
SIARAN
WILAYAH #2
STUDIO
SIARAN
WILAYAH #3
Stasiun Penyiaran Lokal
Tidak Berjaringan
Stasiun Penyiaran Lokal
Berjaringan
Stasiun Induk
Stasiun Anggota
Catatan:
- Dalam Permen ini tidak mengatur batas wilayah jangkauan
administrasi pemerintahan; Dalam PP 50 Ps. 36 diatur
Jangkauan dapat direlai ke seluruh wilayah dalam 1 provinsi
- Wilayah jangkauan siaran:
Reff PP 50 Ps. 36 : Maks 75 % provinsi pengecualian untuk
eksisting yang punya relay > 70 % batas jangkauan 90 %
Sistem Stasiun Jaringan

14. STUDIO
SIARAN
WILAYAH #1
Stasiun Induk
STUDIO
SIARAN
WILAYAH #3
Stasiun Anggota
STUDIO
SIARAN
WILAYAH #2
Stasiun Anggota
Stasiun Induk:
-Sebagai koordinator yang siarannya direlai
-Lokasi : IKP
Stasiun Anggota:
- Melakukan relai pada
jam tertentu ke induk
jaringan
- Hanya dapat
berjaringan dengan 1
Induk Jaringan
- Harus memuat siaran
lokal
- Lokasi : IKP atau IKK
Relai Siaran:
- Durasi relai maksimum
90% perhari; kemudian
diturunkan 50% perhari
- Durasi siaran lokal
minimum 10 % perhari;
kemudian ditingkatkan
50% perhari
Sistem Stasiun Jaringan

15. a. Kesepakatan antara LPS dalam bentuk perjanjian
tertulis, berisi a.l:
1)Penetapan stasiun induk dan anggota
2)Program siaran yg direlay
3)Persentase durasi relay siaran perhari
4)Persentase durasi siaran lokal perhari
5)Penentuan alokasi waktu (time slot) siaran lokal
b. LPS Wajib mendapat persetujuan Menteri;
Pengajuan Permohonan dilakukan oleh LPS Induk
Jaringan dengan melampirkan perjanjian
kerjasama
Bentuk Persetujuan Menteri:
“surat persetujuan penyelenggaraan penyiaran
melalui sistem stasiun jaringan”
Penyelenggaraan
Sistem Stasiun Jaringan

16. c. LPS “Wajib” mendapat persetujuan Menteri terkait
wilayah jangkauan siaran
 persetujuan menteri berdasarkan jumlah stasiun
relai dalam IPP dan memperhatikan DEM, DEKM
d. LPS wajib melepasan kepemilikan atas stasiun relai
di IKP
 masih dapat dimiliki jika belum ada investor lokal
atau adanya alasan khusus dari Menteri atau
Pemda setempat
 masih dapat menggunakan stasiun relai apabila
di suatu wilayah belum ada stasiun lokal yang
ber SSJ
 Menteri secara berkala malakukan evaluasi
terhadap penggunaan stasiun relai
Penyelenggaraan
Sistem Stasiun Jaringan

17. e. LPS yang akan didirikan di tempat stasiun relai harus
mengajukan IPP dengan alokasi frekuensi yg sudah ada tanpa
menunggu pemnguman peluang usaha
f. Kepemilikan dan Penguasaan LPS
g. Sanksi
Apabila LPS tidak mematuhi  IPP ditinjau Kembali
No LPS SAHAM MASYARAKAT
1 Berasal dari Stasiun Relai yang
tercantum dalam IPP
Minimal 10%
2 Berasal dari Stasiun Relai yang
tidak tercantum dalam IPP
a. Badan Hukum Kedua Dapat Sebesar 51 %
b. Badan Hukum Ketiga Dapat Sebesar 80 %
c. Badan Hukum Keempat dst Dapat Sebesar 95 %
Penyelenggaraan
Sistem Stasiun Jaringan

18. 18
Peta SSJ Eks TV Nasional
(sebelum pengembangan)

19. Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi
dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem
stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas,
diatur sebagai berikut:
a. induk stasiun jaringan merupakan Lembaga
Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota
provinsi;
b. anggota stasiun jaringan merupakan Lembaga
Penyiaran Swasta yang terletak di ibukota
provinsi, kabupaten dan/atau kota;
c. untuk kesamaan acara, siaran stasiun jaringan
dapat dipancarluaskan melalui stasiun relai ke
seluruh wilayah dalam satu provinsi;
d. Khusus untuk provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dan provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tidak diizinkan mendirikan stasiun
relai;
Jangkauan Wilayah SSJ

20. e. Jangkauan wilayah siaran dari suatu sistem stasiun jaringan
dibatasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari
jumlah provinsi di Indonesia;
f. pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf e memungkinkan terjangkaunya wilayah siaran menjadi
paling banyak 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah
provinsi di Indonesia, hanya untuk sistem stasiun jaringan
yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun relai yang
dimilikinya sehingga melebihi 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari jumlah provinsi sebelum ditetapkannya
Peraturan Pemerintah ini;
g. paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah
sebagaimana dimaksud pada huruf e atau huruf f terletak di
daerah ekonomi maju yang lokasinya dapat dipilih oleh
lembaga penyiaran yang bersangkutan, dan paling sedikit 20%
(dua puluh perseratus) sisanya berada di daerah ekonomi
kurang maju dan lokasinya ditetapkan oleh Menteri;
h. penentuan daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju
sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Peraturan
Menteri.
Jangkauan Wilayah SSJ

21. 29 PROPINSI
KOMPSS DEM :
DEKM
Existing : 79,3% -
20,7%
18 PROPINSI
KOMPSS DEM : DEKM
Existing : 88,9% - 11,1%
13 PROPINSI
KOMPSS DEM :
DEKM
Existing : 100% - 0%
23 PROPINSI
KOMPSS DEM :
DEKM
Existing : 87% - 13%
26 PROPINSI
KOMPSS DEM :
DEKM
Existing : 80,8% -
19,2%
17 PROPINSI
KOMPSS DEM : DEKM
Existing : 82,3% -
17,7%
29 PROPINSI
KOMPSS DEM :
DEKM
Existing : 72,4% -
27,6%
21 PROPINSI
KOMPSS DEM : DEKM
Existing : 85,7% -
14,3%
24 Propinsi
19 PROPINSI
KOMPSS DEM :
DEKM
Existing : 87% - 13%
13 PROPINSI
KOMPSS DEM :
DEKM
Existing : 92,3% -
7,7%
✗ ✗
✗
✗
✗
✗
✗
✔
✔
Existing
✗

22. Progress Pelaksanaan SSJ
1. Sudah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
SSJ di 30 Provinsi.
2. Menteri sudah menerbitkan Surat Persetujuan SSJ bagi 10
LPS TV untuk stasiun relai yang saat ini tercantum di dalam
IPP
a. SK Menteri Kominfo No. 461/KEP/M.KOMINFO/12/2010
untuk PT. Cakrawala Andalas Televisi (ANTV).
b. SK Menteri Kominfo No. 462/KEP/M.KOMINFO/12/2010
untuk PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar).
c. SK Menteri Kominfo No. 463/KEP/M.KOMINFO/12/2010
untuk PT. Lativi Mediakara (TV One).
d. SK Menteri Kominfo No. 464/KEP/M.KOMINFO/12/2010
untuk PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV).
e. SK Menteri Kominfo No. 465/KEP/M.KOMINFO/12/2010
untuk PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV).

23. Progress Pelaksanaan SSJ
f. SK Menteri Kominfo No. 466/KEP/M.KOMINFO/12/2010 untuk
PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7).
g. SK Menteri Kominfo No. 467/KEP/M.KOMINFO/12/2010 untuk
PT. Surya Citra Televisi (SCTV).
h. SK Menteri Kominfo No. 468/KEP/M.KOMINFO/12/2010 untuk
PT. Global Informasi Bermutu (Global TV).
i. SK Menteri Kominfo No. 469/KEP/M.KOMINFO/12/2010 untuk
PT. Cipta TPI (MNC TV).
j. SK Menteri Kominfo No. 470/KEP/M.KOMINFO/12/2010 untuk
PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI).
3. Sudah dilaksanakan proses perizinan dengan penerbitan
IPP untuk anggota jaringan yang telah tercantum di dalam
Surat Persetujuan SSJ.
4. Sudah dilaksanakan proses Pemrosesan permohonan
pengembangan anggota jaringan dengan lokasi sesuai
usulan dari masing-masing LPS.

24. 24
Terima Kasih
http://e-penyiaran.kominfo.go.id