SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Uu322002
Nama               : I Wayan Martahadi.
Tempat/Tgl Lahir   : Tabanan, 10 Januari 1958
Jabatan            : Widyaiswara Puslitbangdiklat LPP RRI Jakart
Pendidikan         : S1 Fikom Universitas Dwijendra Denpasar Bali
Pengalaman Kerja   : 1. Staf Seksi Pemberitaan RRI Denpasar 1981-
                        1990.
                    2. Pejabat Fungsional Andalan Siaran, 1991-1999
                    3. Kepala Sub Seksi Braulkom, 2000-2001
                    4. Manajer Seksi Redaksi, 2002-2006
                    5. Widyaiswara Puslitbangdiklat LPP RRI, 2007-
                        sekarang
Pengalaman         : 1. Anggota PWI Cabang Bali
Organisasi             2.Anggota Ikatan Widyaiswara Indonesia
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
        NO.32 TAHUN 2002
       TENTANG PENYIARAN
I

                    KETENTUAN UMUM

○Penyiaran radio:
 Media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan
 informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa
 program yang teratur dan berkesinambungan.(pasal 1 ayat 3).


○Spektrum frekwensi radio:
 Gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran
 dan merambat diudara serta ruang angkasa tanpa sarana
 penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumberdaya alam
 terbatas.(pasal 1 ayat 8)

○ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI):
  Lembaga negara bersifat independen (Pusat dan Daerah).
  Tugas dan wewenangnya diatur dalam undang undang sebagai wujud
  peran serta masyarakat di bidang penyiaran.(pasal 1 ayat 13)
II

            ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH
○ Asas   : Pancasila
            UUD 1945
○ Tujuan: Memperkukuh integrasi nasional
            Terbinanya watak dan jati diri bangsa
          Mencerdaskan kehidupan bangsa
          Membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan
            sejahtera
          Menumbuhkan industri penyiaran Indoensia
○ Fungsi: Media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol,

          perekat sosial, ekonomi dan kebudayaan.
○ Arah : Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945
          Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai
   agama
          serta jati diri bangsa.
          Meningkatkan kesadaran,ketaatan hukum dan disiplin
          nasional
         Memajukan kebudayaan nasional, dsb.
III
                 PENYELENGGARAAN PENYIARAN

○ Dalam sistem penyiaran nasional negara menguasai spektrum
   frekwensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-
   besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 6 ayat 2)

○ KPI sebagai ujut peran serta masyarakat berfungsi mewadahi
   aspirasi
  serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. (Pasal 8
   ayat 1)

○ KPI mempunyai wewenang diantaranya:
  • Menetapkan standar program siaran.
  • Memberikan sangsi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman
   perilaku penyiaran serta standar program siaran.
  • Melakukan koordinasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran,
    dan
   masyarakat. (pasal 8 ayat 2)
○ Jasa Penyiaran :
  • Radio
  • Televisi
  • Jasa penyiaran diselenggarakan oleh:
      a. Lembaga Penyiaran Publik,
      b. Swasta,
      c. Komunitas,
     d. Lembaga Penyiaran Berlangganan. (pasal 13 ayat 1,2)
Lembaga Penyiaran Publik

○
○ Bukan radio komersial, bukan radio komunitas, bukan pula Lembaga
  Penyiaran berlangganan.( pasal 13 ayat 2 )

○ LPP adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh negara, bersifat
  independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan
  untuk kepentingan masyarakat. (pasal 14 ayat 1 )

○ LPP RRI dan LPP TVRI berkedudukan di ibukota negara RI, di daerah
  Propinsi, Kabupatan/Kota dapat didirikan LPP Lokal (pasal 14 ayat 3)

○ Sumber Pembiayaan LPP berasal dari:
  a. Iuran penyiaran
  b. APBN/APBD
  c. Sumbangan masyarakat
  d. Siaran iklan
  e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan peyelenggaraan penyiaran.
   (pasal 15 ayat 1)

○ Setiap akhir tahun anggaran LPP wajib membuat laporan keuangan yang
di
  audit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
Lembaga Penyiaran Swasta

○Lembaga penyiaran swasta (LPS) wajib memberikan kesempatan
 kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan
 memberikan bagian laba perusahaan. (pasal 17 ayat 3).

○Pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang
 atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di
 beberapa wilayah siaran, dibatasi.(pasal 18 ayat 1)

○Kepemilikan silang antara LPS yang menyelenggarakan jasa
 penyiaran radio dan LPS yang menyelenggarakan jasa
 penyiaran televisi, antara LPS dan perusahaan media cetak,
 serta antara LPS dan LPS jasa penyiaran lainnya, baik langsung
 maupun tidak langsung, dibatasi.(pasal 18 ayat 2)
Lembaga Penyiaran Komunitas

○ Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dislenggarakan:
  a. Tidak untuk mencari laba
  b. Untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai
     kesejahteraan dengan meletakkan program yang meliputi
     budaya, dan informasi yang menggambarkan identitas
     bangsa.(pasal 21 ayat 2).

○ LPK dilarang melakukan siaran iklan dan atau siaran komersia
  lainnya kecuali iklan layanan masyarakat.

○ LPK wajib membuat kode etik dan tatib untuk diketahui oleh
  komunitas dan masyarakat lainnya.
Lembaga Penyiaran Berlangganan

○ Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) memancarluaskan atau
  menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan
   melalui
  radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. (pasal 25   ayat
  2)


○ LPB terdiri atas:
  a. LPB melaui satelit
  b. LPB melaui kabel
  c. LPB melalui terestrial (pasal 26 ayat 1)

○ LPB melalui satelit harus memiliki ketentuan sbb:
  a. Memiliki jangjauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara
   RI
  b. Memiliki stasiun pengendali siaran yang berlkokasi di Indonesia.
  c. Memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia.
  d. Menggunakan satelit yang mempunyai landing right di Indonesia.
  e. Menjamin agar siarannya hanya diterima pelanggan.(pasal 27)
Lembaga Penyiaran Asing

○ Lembaga Penyiaran Asing dilarang di dirikan Indonesia .(pasal   30 ayat
  1)


                             Perizinan
○ Sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga Penyiaran wajib
  memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.(pasal 33 ayat 1)
○ Izin penyelenggaraan penyiaran di berikan sebagai berikut:
  a. Izin penyelenggaraan penyiaran radio di berikan untuk jangka
     waktu 5 tahun.
  b. Izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka
     waktu 10 tahun. (pasal 34 ayat 1).
○ Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangankan
   kepada pihak lain (pasal 34 ayat 4)
IV
                      PELAKSANAAN SIARAN
○ Isi siaran wajib di jaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan
  kepentingan golongan tertentu.    (pasal 36 ayat 4)

○ Isi siaran dilarang:
  a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau berbohong.
  b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan

     narkotika, dan obat terlarang.
 c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. (pasal
  36
    ayat 5)
○ Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan,
  dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia
  Indonesia atau merusak hubungan internasional.

○ Ralat Siaran
  • Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran
    diketahui
     terdapat kekliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran/berita.
    ( pasal 44ayat 1).
 • Ralat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 jam berikutnya.
 • Ralat tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum
    yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
○Siaran Iklan
  • Niaga
  • Layanan Masyarakat
  • Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
    a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran agama, ideologi,
       pribadi, kelompok yang menyinggung perasaan, merendahkan

       martabat agama lain, ideologi lain, pribadi, atau kelompok
  lain.
    b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat
       adiktif.
   c. Promosi rokok yang memperagakan ujud rokok.
   d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan

        nilai-nilai agama.
     e. Eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun. (pasal 46 ayat 3).
  • Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan
    layanan masyarakat.
  • Siaran iklan niaga LPS 20%, LPP 15% dari seluruh waktu siaran
  • Waktu siaran iklan layan masyarakat untuk LPS 10% dari siaran
    iklan niaga sedangkan LPP 30% dari siaran iklannya. (pasal 46 ayat
  9)
  • Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun
V
                  PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

○ Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan dan
  disusun oleh KPI bersumber pada:
  a. Nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-udangan yang berlaku.
  b. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan
     lembaga penyiaran.(pasal 48 ayat 1,2)
○ KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
○ KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang
   mengetahui
  adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
○ KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat
  mendasar.
○ KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan
  dan memberi kesempatan hak jawab.
○ KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada
  pihak yang mengajukan aduan dan lembaga penyiaran yang terkait.(pasal
   50 )
○ Semua lembaga penyiaran wajib mentaati keputusan yang dikeluarkan KPI
  berdasarkan pedoman perilaku penyiaran. (pasal 51 ayat 2)
VI
                       PERAN SERTA MASYARAKAT

○ Setiap WNI memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam
  berpera serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran
   nasional.
  (pasal 52 ayat 1).

○ Organisasi nir laba, LSM, perguruan tinggi, dan kalangan pendidika
  dapat mengembangkan literasi dan atau pemantauan lembag
  penyiaran .(pasal 52 ayat 2)

                               VII

                       PERTANGGUNGJAWABAN
○ KPI pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan
  kwajibannya bertanggungjawab kepada Presiden dan
    menyampaikan
  laporan kepada DPR RI. (pasal 53 ayat 1).
VIII

                   SANKSI ADMINISTRATIF

○ Sanksi Administrataif berupa:
  a. Teguran tertulis
  b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah
      setelah melalui tahap tertentu.
  c. Pembatasan durasi dan waktu siaran
  d. Denda administratif.
  e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu.
  f. Tidak diberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan
     penyiaran.
  g. Pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran. (pasal 55 ayat
  2)
IX
                         PENYIDIKAN
○ Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam
  undang
  undang ini dilakukan sesuai dengan KUHP.(pasal 56 ayat 1)
                           X


                KETENTUAN PIDANA
○ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan
   atau
  denda paling banyak 1 milyar rupiah untuk penyiaran radio
  dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
   dan
  atau denda paling banyak 10 milyar rupiah untuk penyiaran
  televisi, setiap orang yang:
  a. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3)
  b. Melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2)
  c. Melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1)
  d. Melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (5)
○ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau
   denda paling banyak 500 juta rupiah untuk penyiaran radio dan
   dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling
   banyak 5 milyar rupiah untuk penyiaran televisi setiap orang
   yang:
  a. Melanggar pasal 18 ayat 1
  b. Melanggar pasal 33 ayat 1
  c. Melanggar pasal 34 ayat 4. (pasal 58)

○ Setiap orang yang melanggar pasal 46 ayat 10 dipidana dengan
  pidana denda paling banyak 200 juta rupiah untuk penyiaran
   radio
  dan paling banyak 2 milyar rupiah untuk penyiaran televisi.
KESIMPULAN


○ Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 terdiri dari XII Bab,
   64
   Pasal.
○ UU Penyiaran ini di sahkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember
   2002
  oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan di
   Jakarta
  pada tanggal 28 Desmber 2002 oleh Sekretaris Negara RI
   Bambang
  Kesowo.

More Related Content

Similar to Uu322002

Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)Eka Kristina Dewi
 
Tugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaran
Tugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaranTugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaran
Tugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaranAnnisaa Widyasari
 
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranUU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranErwin Rasyid
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang PenyiaranUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaranjrklampung
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaranAchmad Arrosyidi
 
Uu 32 2002_penyiaran
Uu 32 2002_penyiaranUu 32 2002_penyiaran
Uu 32 2002_penyiaranSyamsul Noor
 
Mengapa Mengatur TV-Radio: UU Penyiaran
Mengapa Mengatur TV-Radio: UU PenyiaranMengapa Mengatur TV-Radio: UU Penyiaran
Mengapa Mengatur TV-Radio: UU PenyiaranMila
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaranMuhammad Martayuda
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaranEnjang Muhaemin
 
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)Mudrikan Nacong
 
UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No.32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranUU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No.32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranIndrayadi Hatta
 
Tugas Kapita Selekta.pptx
Tugas Kapita Selekta.pptxTugas Kapita Selekta.pptx
Tugas Kapita Selekta.pptxRandyMenggilona
 
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...TaufiqurokhmanTaufiq
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaranMardi Yono
 
P3SPS Komisi Penyiaran Indonesia
P3SPS Komisi Penyiaran IndonesiaP3SPS Komisi Penyiaran Indonesia
P3SPS Komisi Penyiaran IndonesiaErwin Rasyid
 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPKPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPKRifky Indrawan
 
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...nawik1
 
2012 Perda radio publik
2012 Perda radio publik2012 Perda radio publik
2012 Perda radio publikPA_Klaten
 

Similar to Uu322002 (20)

Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
Undang - Undang Penyiaran (No.32 tahun 2002)
 
Tugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaran
Tugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaranTugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaran
Tugas%20etika%20 kampanye%20politik%20dan%20kode%20etik%20penyiaran
 
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranUU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang PenyiaranUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
 
Uu no.32 thn 2002 penyiaran
Uu no.32 thn 2002   penyiaranUu no.32 thn 2002   penyiaran
Uu no.32 thn 2002 penyiaran
 
Uu 32 2002_penyiaran
Uu 32 2002_penyiaranUu 32 2002_penyiaran
Uu 32 2002_penyiaran
 
Mengapa Mengatur TV-Radio: UU Penyiaran
Mengapa Mengatur TV-Radio: UU PenyiaranMengapa Mengatur TV-Radio: UU Penyiaran
Mengapa Mengatur TV-Radio: UU Penyiaran
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
 
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
P3 SPS 2012 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Stndar Program Siaran (SPS)
 
UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No.32 Tahun 2002 Tentang PenyiaranUU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
 
Tugas Kapita Selekta.pptx
Tugas Kapita Selekta.pptxTugas Kapita Selekta.pptx
Tugas Kapita Selekta.pptx
 
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
03 2018 sosia dialektika unwas pengawasan perizinan oleh komisi penyiaran ind...
 
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaranUu no. 32 tahun 2002 tentang  penyiaran
Uu no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran
 
P3SPS Komisi Penyiaran Indonesia
P3SPS Komisi Penyiaran IndonesiaP3SPS Komisi Penyiaran Indonesia
P3SPS Komisi Penyiaran Indonesia
 
P3SPS 2012
P3SPS 2012P3SPS 2012
P3SPS 2012
 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPKPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tentang Penyiaran LPK
 
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
1378267424 peraturan menteri-kominfo_nomor_39_tahun_2012_tentang_tata_cara_pe...
 
2012 Perda radio publik
2012 Perda radio publik2012 Perda radio publik
2012 Perda radio publik
 

Recently uploaded

Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxRestiana8
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxnursamsi40
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docxaljabarkoho
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfrizalrulloh1992
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 

Recently uploaded (20)

Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
2024 - PSAJ PAI SMK Kisi-kisi Utama.docx
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 

Uu322002

  • 2. Nama : I Wayan Martahadi. Tempat/Tgl Lahir : Tabanan, 10 Januari 1958 Jabatan : Widyaiswara Puslitbangdiklat LPP RRI Jakart Pendidikan : S1 Fikom Universitas Dwijendra Denpasar Bali Pengalaman Kerja : 1. Staf Seksi Pemberitaan RRI Denpasar 1981- 1990. 2. Pejabat Fungsional Andalan Siaran, 1991-1999 3. Kepala Sub Seksi Braulkom, 2000-2001 4. Manajer Seksi Redaksi, 2002-2006 5. Widyaiswara Puslitbangdiklat LPP RRI, 2007- sekarang Pengalaman : 1. Anggota PWI Cabang Bali Organisasi 2.Anggota Ikatan Widyaiswara Indonesia
  • 3. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
  • 4. I KETENTUAN UMUM ○Penyiaran radio: Media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.(pasal 1 ayat 3). ○Spektrum frekwensi radio: Gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat diudara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumberdaya alam terbatas.(pasal 1 ayat 8) ○ Komisi Penyiaran Indonesia (KPI): Lembaga negara bersifat independen (Pusat dan Daerah). Tugas dan wewenangnya diatur dalam undang undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.(pasal 1 ayat 13)
  • 5. II ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH ○ Asas : Pancasila UUD 1945 ○ Tujuan: Memperkukuh integrasi nasional Terbinanya watak dan jati diri bangsa Mencerdaskan kehidupan bangsa Membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera Menumbuhkan industri penyiaran Indoensia ○ Fungsi: Media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, perekat sosial, ekonomi dan kebudayaan. ○ Arah : Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Meningkatkan kesadaran,ketaatan hukum dan disiplin nasional Memajukan kebudayaan nasional, dsb.
  • 6. III PENYELENGGARAAN PENYIARAN ○ Dalam sistem penyiaran nasional negara menguasai spektrum frekwensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 6 ayat 2) ○ KPI sebagai ujut peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. (Pasal 8 ayat 1) ○ KPI mempunyai wewenang diantaranya: • Menetapkan standar program siaran. • Memberikan sangsi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. • Melakukan koordinasi dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. (pasal 8 ayat 2)
  • 7. ○ Jasa Penyiaran : • Radio • Televisi • Jasa penyiaran diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik, b. Swasta, c. Komunitas, d. Lembaga Penyiaran Berlangganan. (pasal 13 ayat 1,2)
  • 8. Lembaga Penyiaran Publik ○ ○ Bukan radio komersial, bukan radio komunitas, bukan pula Lembaga Penyiaran berlangganan.( pasal 13 ayat 2 ) ○ LPP adalah lembaga penyiaran yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. (pasal 14 ayat 1 ) ○ LPP RRI dan LPP TVRI berkedudukan di ibukota negara RI, di daerah Propinsi, Kabupatan/Kota dapat didirikan LPP Lokal (pasal 14 ayat 3) ○ Sumber Pembiayaan LPP berasal dari: a. Iuran penyiaran b. APBN/APBD c. Sumbangan masyarakat d. Siaran iklan e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan peyelenggaraan penyiaran. (pasal 15 ayat 1) ○ Setiap akhir tahun anggaran LPP wajib membuat laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
  • 9. Lembaga Penyiaran Swasta ○Lembaga penyiaran swasta (LPS) wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan. (pasal 17 ayat 3). ○Pemusatan kepemilikan dan penguasaan LPS oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.(pasal 18 ayat 1) ○Kepemilikan silang antara LPS yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan LPS yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara LPS dan perusahaan media cetak, serta antara LPS dan LPS jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.(pasal 18 ayat 2)
  • 10. Lembaga Penyiaran Komunitas ○ Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dislenggarakan: a. Tidak untuk mencari laba b. Untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan meletakkan program yang meliputi budaya, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa.(pasal 21 ayat 2). ○ LPK dilarang melakukan siaran iklan dan atau siaran komersia lainnya kecuali iklan layanan masyarakat. ○ LPK wajib membuat kode etik dan tatib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
  • 11. Lembaga Penyiaran Berlangganan ○ Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. (pasal 25 ayat 2) ○ LPB terdiri atas: a. LPB melaui satelit b. LPB melaui kabel c. LPB melalui terestrial (pasal 26 ayat 1) ○ LPB melalui satelit harus memiliki ketentuan sbb: a. Memiliki jangjauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara RI b. Memiliki stasiun pengendali siaran yang berlkokasi di Indonesia. c. Memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia. d. Menggunakan satelit yang mempunyai landing right di Indonesia. e. Menjamin agar siarannya hanya diterima pelanggan.(pasal 27)
  • 12. Lembaga Penyiaran Asing ○ Lembaga Penyiaran Asing dilarang di dirikan Indonesia .(pasal 30 ayat 1) Perizinan ○ Sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga Penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.(pasal 33 ayat 1) ○ Izin penyelenggaraan penyiaran di berikan sebagai berikut: a. Izin penyelenggaraan penyiaran radio di berikan untuk jangka waktu 5 tahun. b. Izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. (pasal 34 ayat 1). ○ Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain (pasal 34 ayat 4)
  • 13. IV PELAKSANAAN SIARAN ○ Isi siaran wajib di jaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (pasal 36 ayat 4) ○ Isi siaran dilarang: a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau berbohong. b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. (pasal 36 ayat 5) ○ Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional. ○ Ralat Siaran • Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran diketahui terdapat kekliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran/berita. ( pasal 44ayat 1). • Ralat dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 jam berikutnya. • Ralat tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
  • 14. ○Siaran Iklan • Niaga • Layanan Masyarakat • Siaran iklan niaga dilarang melakukan: a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran agama, ideologi, pribadi, kelompok yang menyinggung perasaan, merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi, atau kelompok lain. b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif. c. Promosi rokok yang memperagakan ujud rokok. d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama. e. Eksploitasi anak dibawah umur 18 tahun. (pasal 46 ayat 3). • Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat. • Siaran iklan niaga LPS 20%, LPP 15% dari seluruh waktu siaran • Waktu siaran iklan layan masyarakat untuk LPS 10% dari siaran iklan niaga sedangkan LPP 30% dari siaran iklannya. (pasal 46 ayat 9) • Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun
  • 15. V PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN ○ Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan dan disusun oleh KPI bersumber pada: a. Nilai-nilai agama, moral, dan peraturan perundang-udangan yang berlaku. b. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.(pasal 48 ayat 1,2) ○ KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran. ○ KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran. ○ KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar. ○ KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberi kesempatan hak jawab. ○ KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan lembaga penyiaran yang terkait.(pasal 50 ) ○ Semua lembaga penyiaran wajib mentaati keputusan yang dikeluarkan KPI berdasarkan pedoman perilaku penyiaran. (pasal 51 ayat 2)
  • 16. VI PERAN SERTA MASYARAKAT ○ Setiap WNI memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berpera serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional. (pasal 52 ayat 1). ○ Organisasi nir laba, LSM, perguruan tinggi, dan kalangan pendidika dapat mengembangkan literasi dan atau pemantauan lembag penyiaran .(pasal 52 ayat 2) VII PERTANGGUNGJAWABAN ○ KPI pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kwajibannya bertanggungjawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada DPR RI. (pasal 53 ayat 1).
  • 17. VIII SANKSI ADMINISTRATIF ○ Sanksi Administrataif berupa: a. Teguran tertulis b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. c. Pembatasan durasi dan waktu siaran d. Denda administratif. e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu. f. Tidak diberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran. g. Pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran. (pasal 55 ayat 2)
  • 18. IX PENYIDIKAN ○ Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang undang ini dilakukan sesuai dengan KUHP.(pasal 56 ayat 1) X KETENTUAN PIDANA ○ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 milyar rupiah untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 10 milyar rupiah untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: a. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (3) b. Melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) c. Melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) d. Melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (5)
  • 19. ○ Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah untuk penyiaran radio dan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 5 milyar rupiah untuk penyiaran televisi setiap orang yang: a. Melanggar pasal 18 ayat 1 b. Melanggar pasal 33 ayat 1 c. Melanggar pasal 34 ayat 4. (pasal 58) ○ Setiap orang yang melanggar pasal 46 ayat 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah untuk penyiaran radio dan paling banyak 2 milyar rupiah untuk penyiaran televisi.
  • 20. KESIMPULAN ○ Undang Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 terdiri dari XII Bab, 64 Pasal. ○ UU Penyiaran ini di sahkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2002 oleh Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desmber 2002 oleh Sekretaris Negara RI Bambang Kesowo.