Dokumen tersebut membahas tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hak-hak pekerja/buruh. Secara singkat, dibahas mengenai pengertian PHK, jenis-jenis PHK, prosedur PHK, dan penetapan hak PHK menurut undang-undang ketenagakerjaan."

1. PERTEMUAN IX
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
DAN PENERAPAN HAK-HAK PEKERJA/BURUH
DR. CUT ZURNALI, SE., M.Si
A.
A Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja
B. Jenis Pemutusan Hubungan Kerja
C. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja
D.
D Penetapan Hak Pemutusan Hubungan Kerja
BAHAN AJAR “MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL”
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS BUDI LUHUR - JAKARTA
2011

2. A. PENGERTIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Suatu langkah pengakhiran hubungan kerja antara
P buruh dan majikan karena suatu hal tertentu (Halim,
1990: 136)
Pengahiran hubungan kerja antara pengusaha dan
pekerja berdasarkan izin Panitia Daerah atau Panitia
Pusat (Pasal 1 ayat 4 Keputusan Menteri tenaga
H Kerja No Kep-15 A/Men/1994)
Pengakhiran hubungan kerja karena karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak
K dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
(Pasal 1 angka 25 UU No 13 Th 2003 tentang
Ketenagakerjaan)

3. BEBERAPA DASAR HUKUM PENGATURAN PHK:
1. UU No 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU No 2 Th 2004 tentang Penyelesaian Hubuingan Kerja di Perusahaan
Swasta
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Reoublik Indonesia No. 012/PUU-I/2003
tanggal 28 Oktober 2004atas Hak Uji Materiil UU No 13 Thn 2003 tentang
Ketenagakerjaan t h d UUD 1945
K t k j terhadap
4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE.907/Men.PHI-
PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal
5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE.13/Men/SJ-
g j g
HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas
Hak Materiil UU No 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD
1945
6.
6 Surat menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No B 600/Men/SJ
No. B.600/Men/SJ-
HK/VIII/2005 perihal Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan
Perawatan.

4. BEBERAPA KETENTUAN MENGENAI PENGATURAN PHK MENURUT UU No 13 Th 2003:
1. Lingkup pengaturan PHK menurut Pasal 150, meliputi:
a. Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseoarangan, milik
persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara;
b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan
Usaha usaha usaha usaha
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
2. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan
sega a
segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja
a us e gusa a a aga ja ga te jad pe utusa ubu ga e ja
(Pasal 151 ayat 1).
3. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak
dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh
p g
pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila
p j g p j p
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh (Pasal 151 ayat 2).
4. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak
menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
g p j , p g y p g j
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial (Pasal 151 ayat 3).
5. Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang
g p y p g y g
menjadi dasarnya (Pasal 152 ayat 1).

5. LANJUTAN: BEBERAPA KETENTUAN MENGENAI PENGATURAN PHK
6. Permohonan penetapan PHK dapat diterima dan diberikan keputusan penetapan PHK apabila
sudah dirundingkan dan tidak menghasilkan kesepakatan (Pasal 152 Ayat 2 dan 3)
g g p ( y )
7. Penetapan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak diperlukan
dalam:
a. Pekerja/buruh (Pasal 154):
o Masih dalam masa percobaan;
o Mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa
adanya indikasi tekanan/intimidasi dari pengusaha;
o Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama
kali;
o Mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; atau
o Meninggal dunia.
b. Pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagimana pasal 169 ayat 1 oleh lembaga
penyelesaian perselishan hubungan industrial yaitu: 1) tidak menganiaya menghina secara
industrial, menganiaya,
kasar atau mengancam pekerja/buruh; 2) tidak membujuk dan/atau menyusuh pekerja/buruh
untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 3)
telah membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut atau lebih; 4) telah melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh; 5)
tidak
tid k memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di l
i t hk k j /b h t k l k k k j luar yang di
diperjanjikan,
j jik
atau 6) tidak memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan
kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian
kerja.
8. PHK batal demi hukum (Pasal 153 ayat 2 dan Pasal 155 ayat 1 apabila pengusaha dalam
( y y p p g
melakukan PHK:
a. Melanggar ketentuan Pasal 153 ayat 1
b. Tanpa ada penetapan lembaga penyelesaian hubungan industrial/

6. B.
B JENIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
SECARA TEORITIS
1. PHK Demi Hukum
2. PHK oleh Pengadilan
Jenis Pemutusan
Hubungan Kerja
3. PHK oleh Pekerja/Buruh
4. PHK oleh Pengusaha

7. 1. PHK Demi Hukum
“Hubungan kerja berakhir
Terjadi dengan demi hukum jika habis
PHK Demi Hukum sendirinya secara waktunya yang ditetapkan
hukum dalam perjanjian dan dalam
peraturan undang-undang
atau jika semuanya itu tidak
Berdasarkan Pasal 154 UU No 13 Th 2003, penyebab ada, menurut kebiasaan”.
PHK Demi Hukum adalah: (Pasal 1603se KUH Perdata)
a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan
kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara
tertulis sebelumnya; Tidak memerlukan
b. pekerja/buruh mengajukan permintaan penetapan dari
pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan pengadilan
sendiri tanpa ada indikasi adanya hubungan
tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya industrial
hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja
waktu tertentu untuk pertama kali;
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai
dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
atau peraturan perundang-undangan, atau
d. pekerja/buruh meninggal dunia.

8. 2. PHK oleh Pengadilan
Tindakan PHK karena
PHK oleh Pengadilan adanya putusan hakim
pendadilan
d dil
Hal ini terjadi karena salah satu pihak (Pengusaha atau
pekerja/keluarganya) mengajukan pembatalan perjanjian kepada
pengadilan
Contoh: Jika seorang pengusaha mempekerjakan anak di bawah
umur (kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka orang tua atau
wali si anak tersebut dapat mengajukan pembatalan perjanjian
kerja kepada pengadilan
pengadilan.

9. 3. PHK oleh Pekerja/Buruh Menurut Abdul Khakim, PHK ini terjadi dan disebabkan oleh
dua hal :
1. Karena permintaan pengunduran diri (Pasal 154 huruf b UU
PHK oleh Pengadilan
g No 13 Th 2003); dan
2. Karena permohonan PHK kepada Pengadilan Hubungan
Industrial (Pasal 169 UU No 13 Th 2003)
2. PHK Karena permohonan PHK kepada
Pengadilan Hubungan Industrial :
PHK ini terjadi karena pengusaha melakukan
1. PHK Karena Pengunduran Diri: perbuatan sebagi berikut:
a. menganiaya, menghina secara k
i hi kasar atau
t
Syarat-Syarat pengunduran diri yang harus mengancam pekerja/buruh;
dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh menurut b. membujuk dan/atau menyusuh pekerja/buruh
Pasal 162 UU No 13 Th 2003 adalah: untuk melakukan perbuatan yang bertentangan
a. mengajukan permohonan pengunduran diri dengan peraturan perundang-undangan;
g p p g g ;
secara tertulis selambat-lambatnya tiga c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang
puluh hari sebelum tanggal mulai telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-
pengunduran diri turut atau lebih;
b. tidak terikat dalam ikatan kedinasan d. tidak melakukan kewajiban yang telah
c.
c tetap menjalankan kewajibannya sampai dijanjikan kepada pekerja/buruh;
tanggal mulai pengunduran diri. e. memerintahkan pekerja/buruh untuk
melaksanakan pekerjaan di luar yang
Keterangan: diperjanjikan, atau
PHK karena permintaan pengunduran diri f. memberikan pekerjaan yang membahayakan
Tidak memerlukan penetapan dari pengadilan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan
hubungan industrial (Pasal 154 huruf b UU No pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut
13 Th 2003) tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

10. 4. PHK oleh Pengusaha
PHK dimana kehendak atau prakarsanya berasal dari
pengusaha karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang
PHK oleh Pengusaha
l hP h dilakukan oleh pekerja/buruh atau mungkin k
dil k k l h k j /b h t ki karena f kt
faktor-
faktor lain, seperti pengurangan tenahga kerja, perusahaan
tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya.
Menurut Abdul Khakim (2009:193), PHK oleh pengusaha terbagi menjadi dua macam, yaitu :
a. PHK karena kesalahan ringan; dan
b. PHK karena kesalahan berat
Berdasarkan Pasal 151 :
Ayat 1. Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.
Ayat 2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).
Ayat 3. Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan
hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan
kesepakatan.
Hal ini berarti bahwa penguasaha tidak bisa semaunya mem-PHK pekerja/buruh, harus ada alasan
yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 13 Th 2003

11. PENGUSAHA DILARANG MELAKUKAN PHK TERHADAP PEKERJA/BURUH (PASAL 153 UU NO 13
TH 2003) KARENA BERBAGAI ALASAN PEKERJA/BURUH:
a.
a Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak
melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
b. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. Pekerja/buruh menikah;
e. Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
f. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di
dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama;
g.
g Pekerja/buruh mendirikan menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh
mendirikan, buruh,
pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja
atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
h.
h Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha
yang melakukan tindak pidana kejahatan;
i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik,
atau status perkawinan;
j. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan
kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat
dipastikan.

12. PENGUSAHA DAPAT MELAKUKAN PHK TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA PEKERJA/BURUH
TELAH MELAKUKAN KESALAHAN-KESALAHAN BERAT (PASAL 158 AYAT 1 UU NO 13 TH 2003)
SBB:
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
d.
d melakukan perbuatan asusila atau perjudian di li k
l k k b t il t j di lingkungan k j
kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di
lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
p
peraturan perundang-undangan;
p g g ;
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik
perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya
di tempat kerja;
i.
i membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk
kepentingan negara, atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih.
Persyaratan lain yang harus dipenuhi pengusaha dalam melakukan PHK adalah BUKTI PENDUKUNG
(Pasal 158 Ayat 2), yaitu:
a.
a pekerja/buruh tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan, atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang
bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

13. C. PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Berikut adalah prosedur PHK menurut UU No 13 Th 2003:
a. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh,
dan pemerintah, dengan segala upaya harus
mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan
kerja (Pasal 151 Ayat 1)
j ( y )
b. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi
pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka
maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan
oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau
dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat
1. PROSEDUR PHK SECARA UMUM pekerja/serikat buruh. (Pasal 151 Ayat 1)
c. Jika perundingan berhasil, buat persetujuan bersama
d. Jika tidak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan
penetapan secara tertulis disertai dasar dan alasan-
alasannya kepada pengadilan hubungan industrial (Pasal
151 ayat 3 dan Pasal 152 Ayat 1)
e. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha
maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala
kewajibannya (Pasal 155 ayat 2)
f. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
tindakan skorsing k
ti d k k i kepada pekerja/buruh yang sedang
d k j /b h d
dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap
wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa
diterima pekerja/buruh (Pasal 155 ayat 3)

14. 2. PROSEDUR PHK OLEH PENGUSAHA
A. PHK Karena Kesalahan Ringan Sejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi
1. Memberikan peringatan lisan, peringatan Republik Indonesia Perkara No,or 012/PUU-
tertulis satu, dua dan tiga (terakhir). Tapi I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Hak Uji
peringatan tertulis ini tidak mutlak, Materiil terhadap UU No 13 Th 2003
bergantung tingkat kesalahan pekerja/buruh terhadap UUD 1945, maka PHK oleh
2. Apabila setelah peringatan tertulis ketiga , pengusaha kepada pekerja/buruh yang
pekerja masih melakukan kesalahan, maka melakukan kesalahan berat hanya dapat
pengusaha dapat secara langsung dilakukan setelah adanya putusan hakim
melakukan PHK pidana yang telah mempunyai kekuatan
3. Apabila PHK dapat diterima oleh pekerja, hukum tetap (inkracht).
buat perjanjian bersama untuk dasar
permohonan penetapan k
h t ke PPengadilan
dil
Hubungan Industrial
4. Apabila PHK tidak dapat diterima oleh
pekerja/buruh yang bersangkutan, salah
satu pihak atau para pihak menemouh
p p p
mekanisme penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sebagaimana diatur
dalam UU No. 2 Th 2004

15. 3. PROSEDUR PHK OLEH PEKERJA/BURUH
a. Prosedur PHK karena b. Prosedur PHK karena permohonan kepada
permintaan Pengunduran diri Pengadilan Hubungan Industrial
Diatur dalam Pasal 162 Ayat 3 UU No Diatur dalam Pasal 169 Ayat 1 UU No 13 Th 2003 sebagai
13 Th 2003 sebagai berikut: berikut:
a. Mengajukan permohonan Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan
pengunduran diri secara tertulis pemutusan hubungan kerja kepada lembaga
selambat-lambatnya 30 (tiga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam
puluh) hari sebelum tanggal hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
mulai pengunduran diri; a. menganiaya, menghina secara kasar atau
b. tidak terikat dalam ikatan dinas, mengancam pekerja/buruh;
dan b. membujuk dan/atau menyusuh pekerja/buruh untuk
c. tetap melaksanakan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
kewajibannya sampai tanggal peraturan perundang-undangan;
mulai pengunduran diri. c. c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang
telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
Atau prosedur yang lebih rinci dapat atau lebih;
diatur lebih lanjut dalam perjanjian d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan
kerja, peraturan perusahaan, atau
k j t h t kepada pekerja/buruh;
k d k j /b h
perjanjian kerja bersama. e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan
pekerjaan di luar yang diperjanjikan, atau
Prosedur penyelesaiannya melalui f. fmemberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,
perundingan bipartit konsiliasi atau
bipartit, konsiliasi, keselamatan, , kesehatan dan kesusilaan
mediasi. Baru kemudian pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak
mengajukan gugatan ke Pengadilan dicantumkan pada perjanjian kerja.
Hubungan Industrial

16. D. PENETAPAN HAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pasal 156 UU No 13 Th 2003 :
a. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon
dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
b. Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
sebagai berikut :
a.
a masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan upah;
tahun,
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun , 3 (tiga) bulan upah;
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan
upah;
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

17. Pasal 156 UU No 13 Th 2003 :
3.
3 Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan
upah;
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan
upah;
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam)
bulan upah;
f.
f masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun 7 (tujuh)
tahun,
bulan upah;
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8
(delapan) bulan upah;
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah;
4. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh
diterima bekerja;
c. penggantian perumahan serta pengobatan d
ti h t b t dan perawatan dit t k
t ditetapkan 15% (li
(lima b l
belas perseratus)
t )
dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusanaan atau perjanjian kerja
bersama.
5.
5 Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa k j
P b h hit hit h kerja, d
dan uang
penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

18. TABEL FORMULASI “UANG PESANGON” MENURUT PASAL 156 AYAT 2
UU NO 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No. Masa Kerja Uang Pesangon
1 Masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah
2 Masa kerja 1 tahun sampai < 2 tahun 2 bulan upah
3 Masa kerja 2 tahun sampai < 3 tahun
Masa kerja 2 tahun sampai < 3 tahun 3 bulan
3 bulan upah
4 Masa kerja 3 tahun sampai < 4 tahun 4 bulan upah
5 Masa kerja 4 tahun sampai < 5 tahun 5 bulan upah
6 Masa kerja 5 tahun sampai < 6 tahun 6 bulan upah
7 Masa kerja 6 tahun sampai < 7 tahun 7 bulan upah
8 Masa kerja 7 tahun sampai < 8 tahun 8 bulan upah
9 Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan upah

19. TABEL FORMULASI “UANG PENGHARGAAN MASA KERJA” MENURUT
UANG KERJA
PASAL 156 AYAT 3 UU NO 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No. Masa Kerja Uang Pesangon
1 Masa kerja 3 tahun sampai < 6 tahun 2 bulan upah
2 Masa kerja 6 tahun sampai < 9 tahun 3 bulan upah
3 Masa kerja 9 tahun sampai < 12 tahun 4 bulan upah
4 Masa kerja 12 tahun sampai < 15 tahun 5 bulan upah
5 Masa k j 15 t h sampai < 18 tahun
M kerja 15 tahun i 18 t h 6 bulan
6 b l upah
h
6 Masa kerja 18 tahun sampai < 21 tahun 7 bulan upah
7 Masa kerja 21 tahun sampai < 24 tahun
j p 8 bulan upah
p
8 Masa kerja 14 tahun atau lebih 10 bulan upah

20. TABEL KOMPONEN “UANG PENGGANTIAN HAK” MENURUT PASAL 156 AYAT 4
UANG HAK
UU NO 13 TH 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No. Komponen Uang Penggantian Hak Keterangan
1 Cuti yang belum diambil
2 Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan
keluarganya k t
k l ke tempat di
t dimana pekerja/buruh
k j /b h
diterima bekerja
3 Penggantian perumahan serta pengobatan dan Bagi yang tidak berhak uang
p
perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan
p gp g p
pesangon dan atau uang
g g
atau uang penghargaan masa kerja bagi yang penghargaan masa kerja, maka
memenuhi syarat otomatis tidak berhak atas uang
pengganti ini
4 Hal‐hal lain yang ditetapkan d l
H l h ll i dit t k dalam perjanjian k j
j ji kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama

21. TABEL KOMPONEN HAK PHK BERDASARKAN ALASAN PHK MENURUT UU NO 13 TH 2003
No.
No Alasan Komposisi Hak PHK Keterangan
1 Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat PH*) Pasal 158 ayat 1
2 Pekerja/buruh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan Psg + PMK+ PH Pasal 161 ayat 3
perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau ketentuan perundang‐undangan
3 Ditahan pihak berwajib dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau dinyatakan PMK+ PH Pasal 160 ayat 7
salah oleh pengadilan
4 Mengundurkan diri secara baik atau kemauan sendiri PH*) Pasal 162 ayat 1
5 Perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, tetapi:
a) Pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya
) j / j g j y Psg + PMK+ PH
g Pasal 163 ayat 1
y
b) Pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya 2 (Psg) + PMK+ PH Pasal 163 ayat 2
6 Perusahaan tutup karena merugi dua tahun terus‐menerus atau keadaan Psg + PMK+ PH Pasal 164 ayat 1
memaksa (force majeure)
7 Perusahaan tutup bukan karena merugi atau keadaan memaksa (force 2 (Psg) + PMK+ PH Pasal 164 ayat 3
majeure), melainkan karena efisiensi
8 Perusahaan pailit Psg + PMK+ PH Pasal 165
9 Pekerja/buruh meninggal dunia 2 (Psg) + PMK+ PH Pasal 166
10 Pekerja/buruh mamasuki usia pensiun:
a) Ada program pension, dan iuran/premi ditanggung sepenuhnya oleh **) Pasal 167 ayat 1
pengusaha Pasal 167 ayat 5
b) Tidak ada program pensiun 2 (Psg) + PMK+ PH
11 Pekerja/buruh mangkir lima hari atau lebih berturut‐turut PH*) Pasal 168 ayat 3
12 Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha 2 (Psg) + PMK+ PH
2 (Psg) + PMK+ PH Pasal 169 ayat 2
169 ayat
13 Pekerja/buruh sakit berkepanjangan, cacat tetap akibat kecelakaan kerja, dan 2 (Psg) + 2 (PMK) + PH Pasal 172
tidak dapat melakukan pekerjaan melebihi dua belas bulan

22. KETERANGAN TABEL KOMPONEN HAK PHK BERDASARKAN ALASAN PHK :
Psg = Uang pesangon
PMK = Uang Penghargaan Masa Kerja
PH = Uang Penggantian Hak
*) = Ditambahkan uang pisah bagi pekerja/buruh yang tugas dan fungsinya
tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung (blue collar
worker), yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
perusahaan, bersama.
**) = Berhak jaminan atau manfaat pensiun, tetapi tidak berhak uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak,
dengan catatan:
1. Jika nilai jaminan atau manfaat pensiun ternyata lebih kecil dari
2 (Psg) + PMK + PH, selisihnya harus dibayar pengusaha (Pasal 167
Ayat 2)
2. Jika iuran/premi pensiun dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh,
yang diperhitungkan dengan uang pesangon ialah iuran/premi yang
dibayar oleh pengusaha (Pasal 167 Ayat 3)