Mahkamah konstitusi

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
--------------
RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PHPU.D-X/2012
PERIHAL
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2012
PEMOHON
Gede Ariadi dan I Wayan Arta
TERMOHON
KPU Kabupaten Buleleng
ACARA
Pemeriksaan Perkara (I)
Jumat, 11 Mei 2012, Pukul 09.08 – 09.43 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat
SUSUNAN PERSIDANGAN
1) Achmad Sodiki (Ketua)
2) Harjono (Anggota)
3) Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota)
Hani Adhani Panitera Pengganti
ii
Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:
1. Gede Ariadi
2. I Wayan Arta
B. Kuasa Hukum Pemohon:
1. Nyoman Mudida
2. Suwandi Dwi Warsono
3. Gede Karang Satnyana
C. Termohon:
1. Kadek Cita Ardana Yudi (Ketua KPU Buleleng
2. Lanang Perbawa (Ketua KPU Provinsi Bali)
3. Nyoman Sutawan (KPU Buleleng)
4. Ketut Suwarman (KPU Buleleng)
5. Wisudarma (KPU Buleleng)
D. Kuasa Hukum Termohon:
1. Agus Saputra
2. Putu Bagus Budi Arsawan
E. Pihak Terkait:
1. Putu Agus Suradnyana
2. I Nyoman Sutjidra
F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:
1. Arteria Dahlan
2. Gede Indria
3. Yulius Logo
1
1. KETUA: ACHMAD SODIKI
Sidang Perkara Nomor 35/PHPU.D-X/2012, dengan ini saya
nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya
persilakan pada Pemohon silakan mengenalkan diri siapa yang hadir saat
ini.
2. KUASA HUKUM PEMOHON: NYOMAN MUDIDA
Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati.
Pada pagi hari ini saya masyarakat Buleleng berkenan hadir di gedung
Mahkamah Konstitusi ini beserta Calon Bupati Buleleng Nomor urut 1 dan
Wakil. Yang hadir di sebelah kanan saya adalah Bapak I Wayan Arta
selaku calon Wakil Bupati Buleleng di 2012. Di sebelah kanan lanjut
Karang Satnyana yang juga Tim Prinsipal dari … sebutan kandidat Nomor
1 Geria 12 sebagai tim kampanye. Dan sebelah kiri saya adalah Suwandi
Dwi Warsono dari DPD Partai PAN Kabupaten Buleleng yang mengusung
kandidat Geria 12 Nomor Urut 1. Dan saya sendiri adalah Nyoman
Mudida, S.H., yang juga Tim Advokasi dan Humas Geria 12 pada calon
Bupati Buleleng 2012 Nomor Urut 1. Terima kasih, Yang Mulia.
Baik. Silakan dari Termohon?
4. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUS SAPUTRA
Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami dari Kuasa Hukum
Termohon, menyampaikan … memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya
adalah Agus Saputra sebagai Kuasa Hukum dari Termohon. Di sebelah
saya, Pak Putu Bagus Budi Arsawan sebagai Kuasa Hukum juga. Terus
kemudian di sebelah kiri saya, Pak Kadek Cita Ardana Yudi adalah Ketua
KPU Buleleng. Sebelah kiri lagi lanjut adalah Bapak Lanang Perbawa

Ketua KPU Provinsi Bali. Sebelah kiri lagi adalah Pak Nyoman Sutawan
adalah komisioner juga dari KPU Buleleng. Sebelah lagi adalah Pak Ketut
Suwarman Staf dari KPU Bali … Buleleng, maaf. Terus kemudian Pak
Gede Wisudarwan … Wisudarma adalah staf dari KPU Buleleng. Terima
kasih, Majelis.
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB
KETUK PALU 3X
2
Silakan dari Terkait?
6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARTERIA DAHLAN
Assalamualaikum. Selamat pagi, Yang Mulia. Om swastiastu.
Mohon izin perkenalkan diri Kuasa Hukum Pihak Terkait saya Arteria
Dahlan. Di sebelah kanan ada Bapak Gede Indria. Di sebelah kanannya
lagi Pak Yulius Logo, Yang Mulia. Kebetulan juga hadir Bupati terpilih,
Yang Mulia, itu Pak Putu Agus sebelah kiri saya 55% perolehannya.
Kemudian juga Pak Wakil Bupati Pak Dokter ini Pak dr. I Nyoman
Sutjidra. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi.
Baik ya. Ya hari ini kita pemeriksaan pendahuluan, Saudara
Pemohon ini namanya Nyoman Murah Ari Asmara?
Pemohon namanya Gede Ariadi, S. Kom., MBA., dan Bapak Wayan
Arta, S.H., dan Suwandi Dwi Warsono.
Enggak, Saudara itu Kuasa Hukum bukan?
Kalau saya Bapak Wandi … Bapak Nyoman Mudida, S.H., dan
Karang Satnyana adalah Kuasa Hukum Prinsipal yang diberikan oleh
Gede Ariadi dan I Wayan Arta.
Ya. Kalau Saudara kuasa hukumnya?
Ya.
Namanya?
3
Namanya … nama saya adalah Nyoman Mudida, S.H., Bapak
Wayan … Bapak Wandi Dwiwarsono, serta Karang Satnyana yang
masing-masing sebagai tim kampanye dari Bakal Calon Bupati Gede
Ariadi dan Bapak Wayan Arta, S.H.
Ya, baiklah. Kalau Saudara … Saudara advokat ya?
Yang Mulia. Jadi pada tanggal 1 bulan Mei 2012 (…)
Saya tanya, Saudara itu advokat atau bukan?
Bukan.
Bukan?
Bukan ya.
Karena kalau advokat harus memakai toga seperti Saudara yang
lain ya. Baik, kalau bukan ya nggak masalah. Baiklah, saya persilakan
Saudara menguraikan secara singkat apa yang menjadi permohonan
Saudara.
Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia.
Ya.
4
Yang Mulia, mohon izin. Ini kami dapat permohonannya resmi dari
Mahkamah Konstitusi (…)
Ini belum disampaikan, nanti setelah diberi giliran Saudara akan
dikasihkan tahu, ya?
Baik. Terima kasih.
Biar bicara dululah. Ya, silakan.

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya
hormati. Dengan kesempatan pada hari ini saya akan membacakan apa
yang menjadi permohonan kami pada Hakim Mahkamah Konstitusi Yang
Mulia.
29. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI
Enggak usah dibaca, saya sudah punya itu.
Siap, Pak.
Jadi begini saja, secara garis besar apa? Di sini kan ada romawiromawi.
Satu, kewenangan. Dua, kedudukan. Empat, pokok permohonan
misalnya itu. Itu apa isinya, lalu minta apa kepada Mahkamah Konstitusi,
itu saja. Jadi tidak usah dibaca.
Terima kasih, Yang Mulia.
5
Ya, silakan.
Adapun alasan argumen hukum Pemohon keberatan a quo,
sebagaimana terurai di bawah ini adalah:
I. Kewenangan Mahkamah. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1645 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusi Mahkamah
Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum
kepala daerah.
II. Yang saya bisa uraikan adalah bahwa kedudukan legal standing.
Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan
Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara
lain:
1. Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum
kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil
penghitungan suara pemilukada yang mempengaruhi
penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran
kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa Pemohon a
quo adalah Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten
Buleleng Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1, maka sesuai
dengan uraian beberapa pasal tersebut di atas, Para
Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum
atau legal standing untuk mengajukan permohonan
perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil
kepala daerah di Kabupaten Buleleng tahun 2012.
III. Mengenai tenggang waktu, pengajuan permohonan, saya kira,
sesuai dengan ketentuan di mana tanggal 26 April 2012 KPUD
Buleleng mengadakan rekapitulasi penetapan hasil perolehan
suara. Oleh karena itu, kami ajukan tepat pada tanggal 30 April
2012 dan diregistrasi di Kepaniteraan tanggal 1 Mei 2012.
Tertanda terima Nomor 57/PAN.MK/V/2012, yang selanjutnya
6
dituangkan dalam keputusan KPUD Buleleng nomor … tentang
rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, surat terlampir.
Permohonan keberatan yang diajukan Pemohon atas penetapan a
quo, diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Mei 2012. Bahwa Pasal 5
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008,
menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil
perhitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi
paling lambat 3 hari setelah Termohon menetapkan hasil
perhitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.
Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis, tanggal 26
April 2012 dan Pemohon telah mengajukan permohonan
keberatan dimaksud pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2012,
sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi a

quo, permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam
tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan a quo.
IV. Pokok permohonan. Pada pokoknya, permohonan Pemohon
adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil
Pemilukada Bupati Kabupaten Buleleng Tahun 2012 oleh KPUD
Buleleng yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang
dapat mengikuti putaran II pemilukada atau terpilihnya pasangan
calon di administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang isinya
tidak benar, bahkan diduga palsu atau yang dipalsukan
menyangkut Pasangan Kandidat Nomor Urut 3. Pas. Sutjidra …
Putu Agus Suradnyana- Sutjidra sebagai Termohon II, antara lain,
dapat saya uraikan:
1. Kartu keluarga atas nama Putu Agus Suradnyana, berikut
KTP-nya, tidak beralamat dan bertempat tinggal aktif di
wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga hak pilih dan dipilih
yang bersangkutan tidak ada di Kabupaten Buleleng.
2. Kartu keluarga, KTP tidak memiliki … dimiliki oleh Putu
Agus Suradnyana sebagai calon Bupati Buleleng yang
mencerminkan masyarakat Buleleng, secara hukum. Tibatiba,
muncul Putu Agus Suradnyana memiliki hak pilih aktif
pada pilbup 2012 dalam DPT di TPS 2 Desa Banyuatis,
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tanpa dasar
hukum yang jelas, mengingat yang bersangkutan tidak
memiliki kartu KK dan KTP di Kabupaten Buleleng. Alat
bukti terlampir.
7
Baik, baik ya, Saudara. Jadi, yang Saudara permasalahkan itu
masalah KTP, gitu ya?
Kartu keluarga.
Kedua, kartu keluarga. Kemudian, masalah … apa ini … poligami
juga, ya.
Ya, siap, Yang Mulia.
Kemudian, akta kelahiran atas nama Putu Agus Suradnyana,
dikeluarkan, nomor 5 sudah jelas, ya?
Ya.
Nomor 6, kemudian melakukan kebohongan publik. Terus, nomor
7, syarat administrasi diduga dengan … ijazahnya didapatkan dengan
cara yang tidak benar, ya toh?
Ya.
Betul. Terus itu nomor 8, apa ini? Kelengkapan. Saya kira ini, saya
kira, sudah jelas ini.
Siap, Yang Mulia.
8
Menerima formulir. Ini kalau Saudara baca, ini banyak sekali.
Sekarang petitumnya saja. Saudara minta apa ini?
Baik, terima kasih, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Yang Saya
Hormati.
V. Yaitu merupakan petitum atau hal-hal yang dimohonkan oleh
Pemohon.
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan atau Berita Acara mengenai
rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilukada Buleleng
yang dilakukan oleh Termohon I, khusus untuk Pasangan
Nomor 3 karena syarat administrasi yang tidak benar dan
mengandung unsur-unsur pidana.
3. Mendiskualifikasi pasangan calon terpilih yang ditetapkan
melalui hasil Pleno Rekapitulasi Suara Pemilukada 2012
Nomor Urut 3, Pasangan Calon Putu Agus Suradnyana dan
Dr. I Nyoman Sutjidra oleh Termohon I.
4. Menyatakan surat-surat batal calon bupati atas nama Putu
Agus Suradnyana berupa kartu kepala keluarga, KTP, dan
lain-lain yang menyangkut syarat administrasi tidak benar
atau tidak sah, dan batal demi hukum.

5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Buleleng dengan Nomor Urut … Nomor Urut 3 atas nama
Putu Agus Suradnyana-Sutjidra tidak memenuhi syarat dan
menyatakan bahwa perolehan suara dari pasangan tersebut
juga tidak sah demi hukum karena pelanggaranpelanggaran
yang dilakukan secara adminsitrasi,
terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh
Termohon II. Dari uraian nomor 1 yang telah tersebut di
atas, sangat mempengaruhi perolehan suara masingmasing
calon khususnya Calon Nomor Urut I, sangat
dirugikan sesuai pula hasil investigasi di lapangan tim
kampanye di Gerai 12, menemukan indikasi-indikasi
penggelembungan-penggelembungan suara, money poltics,
bahkan janji-janji salah satu pengurus di Kabupaten
Buleleng. Petitum yang terakhir adalah.
6. Menyatakan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dengan
Nomor Urut 3 atas nama Putu Agus Suradnyana-Sutjidra,
tidak memenuhi syarat dan menyatakan bahwa perolehan
suara bagi pasangan tersebut juga tidak sah demi hukum.
9
7. Menyatakan bahwa hasil pemilukada tanggal 22 April 2012
tetap sah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nomor Urut 1, 2, dan 4. Dan menetapkan pasangan calon
bupati dan wakil bupati terpilih yang mendapatkan suara
terbanyak dari hasil pemungutan suara tanggal 22 April
2012.
8. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara.
9. Memerintahkan Termohon menerbitkan surat keputusan
hasil pemeriksaan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, berdasarkan
keputusan Mahkamah Konstitusi ini, atau apabila
Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Para
Pemohon.
Terima kasih, Yang Mulia.
Ya, baiklah. Jadi … ini petitumnya kok dua, ya? Enggak lima ini,
ya? Ini yang benar yang mana ini? Halaman terakhir sama halaman
sebelum terakhir.
Petitumnya V, halaman terakhir, Yang Mulia.
Lah, yang halaman sebelum terakhir itu?
Sebelum terakhir itu agaknya mungkin (…)
Ha? Jangan mungkin yang tegas.
Siap, Yang Mulia.
Yang mana yang dipakai?
10
Yang saya pergunakan adalah V, dari terakhir.
Yang terakhir.
Petitum hal yang dimohonkan Pemohon.
Baik, jadi dari yang belum terakhir itu dikasih halaman yang
benar ya. Ini ndak ada halamannya ini.
Izin, Yang Mulia.
Ya, ya nanti ini masih ada Hakim untuk komentar dahulu ya. Ya,
ini Hakim dahulu. Nanti Anda dikasih tahu … dikasih waktu ya, sabarsabar.
Ya, baik ini, ini … saat ini adalah tugas Hakim menurut Pasal 39,
untuk menasehati Pemohon. Ini tugas undang-undang, ya kalau ndak
menasehati nanti salah Hakimnya, ya.
Oke, jadi ini … Saudara, ini yang kami terima ini, misalnya
halaman pertama, berdasarkan surat suara kuasa nomor … ini ndak ada
ini, titik-titik ini di isi. Yang kami terima, gitu ya. Ini diisi jangan titik-titik,
nomornya … lah, itu nanti kalau dibatalkan, mana yang dibatalkan, kata
Pak Hakimnya. Jadi, ini surat kuasanya baru kita terima di sini, ini
nomornya juga enggak ada, dikasih nomor ini, ya. Ini beberapa hal

sudah.
Pada prisnipnya, Saudara itu hal-hal yang masih kosong-kosong
itu dan kemudian bukti-bukti yang katanya terlampir, terlampir itu, itu
belum ada, ya. Jadi, misalnya … halamannya enggak ada sih … jadi,
lembar ketiga, misalnya atas ya, “ …yang selanjutnya dituangkan dalam
keputusan KPUD Kabupaten Buleleng.” Nomor berapa, ini enggak ada,
ini diisi, ya. Saudara masih punya kesempatan mengisi dan itu kemudian
surat keputusannya juga harus dilampirkan, datanya belum ada
lampirannya, gitu ya.
Jadi, nanti Saudara harus teliti, jangan-jangan gitu saja
memasukkan, nanti merugikan Saudara itu, ya? Itu. Kemudian hal-hal
11
lain yang Saudara persoalkan itu hanya masalah-masalah yang ada
hubungannya dengan peradministrasian ya dan kemudian poligami dan
seterusnya, ya.
Okelah, mungkin juga catatan dari Majelis. Ini juga Saudara
perhatikan hal-hal tersebut. Sebentar … jadi, perlu memperbaiki surat
kuasa khusus karena belum dijelaskan domisili hukum para advokat,
belum ada katanya di sini dan sekaligus para advokatnya perlu
melampirkan kartu tanda pengenal karena perlu melampirkan tanda
pengenal. Pemohon perlu (suara tidak terdengar jelas) penyebutan
Termohon, itu bukan KPU ... bukanlah KPUD Kabupaten Buleleng
sebagaimana permohonan, namun demikian, KPU Kabupaten Buleleng,
ya?
Perlu memperbaiki struktur sistematika permohonan. Tolong nanti
kalau enggak apa ... kurang ... kurang tahu, lihat dicontoh-contoh di
Kepaniteraan, supaya nanti bisa diperbaiki. Petitumnya tadi sudah
ditunjuk atau diperbaiki, yang terakhir yang berlaku dan kemudian
menambahkan, memperbaiki daftar bukti. Yang belum mencantumkan
Berita Acara rekapitulasi, belum ada ya. Itu beberapa hal yang saya
sampaikan Saudara karena Saudara mempunyai hak untuk memperbaiki
ini, ya. Saya persilakan, Pak.
Saudara Pemohon atau Kuasanya, ini nampaknya Saudara baru
pertama kali berurusan dengan pengadilan atau dengan Mahkamah
Konstitusi mungkin, ya. Sehingga, Saudara masih harus banyak … apa
namanya ... memperbaiki apa yang sudah Saudara tulis itu, termasuk
yang agak menyusahkan kami ini adalah ini permohonan Saudara ini
enggak ada halamannya itu, enggak ada halamannya. Kemudian yang
lebih penting lagi adalah sistematika itu. Itu supaya ditulis lebih lengkap,
baik yang menyangkut pemberi kuasa maupun yang diberi kuasa.
Katakan kalau yang diberi kuasa itu bukan advokat, ya ditulis saja bukan
advokat, sarjana hukum bukan advokat, silakan. Itu kuasa yang seperti
itu apakah nanti akan Saudara tambah dengan advokat yang lain atau
apa, silakan. Itu nanti ... lalu mengenai penulisan … apa namanya ...
penulisan permohonan ini, Saudara tidak melakukannya dengan
argumentatif. Ada ... misalnya ada premis-premis, itu enggak ada.
Misalnya di sini, “Berdasarkan Pasal 24C Mahkamah itu berwenang.” Ya,
Mahkamah berwenang, tapi apakah permohonan Saudara itu mengenai
soal itu atau bukan. Sehingga harus ada simpul, dengan begitu
ketentuan undang-undangnya begini ... Undang-Undang Dasar,
permohonan Saudara begini, maka Mahkamah berwenang untuk
mengadili permohonan saya ini, kan begitu. Ini enggak ada, baru
ketentuan undang-undang saja. Punya Saudara enggak ada, simpulnya
enggak ada.
12
Demikian pula dalam soal legal standing. Itu baru menyebutkan
diri Saudara, apakah diri Saudara itu berhak atau mempunyai legal
standing mengajukan permohonan ini atau tidak? Mahkamah tidak bisa
mempertimbangkan itu nanti. Juga dalam soal tenggang waktu, soal
pokok permohonan. Semuanya masih ... masih tunggal gitu, masih
tunggal, tidak ada kait mengaitnya. Kalau ketentuannnya begini, saya
begini, saya itu seharusnya bisa begini, nah, gitu lho. Itu ndak ada, ndak
ada. Sama, misalnya pemilihan umum untuk memilih Bupati/Wakil Bupati
di Buleleng itu dilaksanakan oleh KPU seperti apa, berdasarkan undangundang
seharusnya KPU itu mendiskualifikasi siapa, tapi tidak
dilakukannya. Sehingga Mahkamah diminta untuk ... nah. Itu ... itu harus
ada seperti itu. Ini ndak diterangkan, begitu ya. Itu, fundamental itu,
permohonan surat itu, di samping juga setiap statement Saudara yang di
pengadilan itu disebut dengan dalil, itu harus disertai bukti dan buktinya
itu dikasih kode karena Saudara Pemohon, itu disingkat saja P-1.
Sehingga keseluruhan itu nanti ada daftar bukti, tapi di dalam apa
namanya ... isi permohonan itu ada vide P-1. Keterangan tentang apa,
apa, apa, apa, apa, vide P-2. Tapi di belakang juga daftarnya, daftar
bukti P-1 tentang apa. P-2, tentang apa dan seterusnya, dan harus di

materai cukup, begitu ya. Itu supaya diperhatikan.
Siap, Yang Mulia.
Termohon, ini masih haknya dia untuk memperoleh nasihat,
kewajiban kami memberikan. Anda saya kira sudah bisa mengantisipasi
jawabannya karena isinya sudah ... ya, seperti itu sudah dapat dipahami,
hanya strukturnya yang tidak disusun secara baik, begitu ya, tapi sudah
bisa menjawab. Demikian juga Pihak Terkait sudah bisa mau menjawab,
apakah mau diaju … jawaban itu mau di luar pokok perkara mengenai
eksepsinya atau mengenai pokok perkara karena … silakan, tapi sudah
bisa dijawab.
Oleh karena itu, hari ini belum, belum … enggak usah buru-buru
lah itu. Tenang saja, tenang, tenang Saudara nanti ada saatnya. Oke,
oke sudah.
Ya. Jadi, silakan Pak Harjono.
13
64. HAKIM ANGGOTA: HARJONO
Saudara Kuasa Pemohon ya. Saudara harus belajar ini dari awal
karena saya lihat permohonan Anda banyak hal-hal yang harusnya bisa
diperbaiki. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Hakim sebelumnya. Jadi
begini, apa yang kelihatan dulu ya, kalau dibaca dari bunyi permohonan
itu dengan hormat bersama ini. Lalu, calon wakil bupati berdasarkan
surat kuasa no … khusus nomor ini … nah, ini enggak boleh ini kosongkosong
begini, harus diisi. Karena semua menyangkut persoalan
dokumen.
Tanggal 1 bulan Mei memberikan kuasa kepada … Anda advokat
bukan? Kalau bukan advokat, enggak boleh ini mengaku sebagai advokat
ya. Karena advokat itu ada undang-undangnya sekarang ya. Kalau Anda
… katakan saja sebagai tim sukses boleh-boleh saja atau sebagai
perorangan boleh-boleh saja. Tapi, Anda harus jelas memposisikan Anda
sebagai Kuasa Hukum itu dalam kedudukan apa. Cuma dalam persoalan
ini dikatakan memberikan kuasa kepada … mestinya Anda yang di dapat
kuasa itu, tapi permohonan ini masih ditandatangani oleh prinsipalnya.
Kan yang ditandatangani masih Gede Ariadi, S.Kom masih I Wayan Arta,
ini kan enggak bener ini, ya. Apa itu kemudian maksud dari pemberian
kuasa itu apa, ya. Kalau ini begini enggak ada pemberian kuasa ini,
masih langsung.
Anda berbagi lagi ini, apa masih prinsipal yang mengajukan
ataukan Anda yang mengajukan? Ya. ini yang harus Anda perhatikan
juga. Kalau permohonan tentang sengketa pemilukada itu, Anda
harusnya membaca PMK ya. PMK itu singkatan Peraturan Mahkamah
Konstitusi, dari sanalah Anda berpatokan bagaimana menyusun
permohonan ini. Itu ada PMK Nomor 15 Tahun 2008, pernah baca belum
itu? Ha, nanti bisa ini … ada di website itu atau tanya di situ di
Kepaniteraan. Karena di situ dijelaskan, itu di dalam Pasal 3 itu
dikatakan, “Para pihak yang punya kepentingan langsung dalam
perselisihan hasil pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon.”
yang Anda bela pasangan calon sudah memenuhi syarat. Tapi, tidak
seluruh pasangan calon itu kemudian bisa memasalahkan sengketa
pemilukada itu dengan segala alasan apapun juga. Karena Pasal 4-nya
itu berbicara seperti ini, “Objek perselisihan pemilukada adalah hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.” Itu hasil pemilihan
suara ya.
Apakah Anda memasalahkan hasilnya? Hasil itu dulu
dimasalahkan dengan angka-angka kan? Tapi Mahkamah Konstitusi
sudah punya yurisprudensi baru, tidak hanya masalah hasilnya temuan.
Kemudian juga masalah kalau ada pelanggaran sitematis, terstruktural,
masih itu bisa.
Oleh karena itu, Anda mengambil posisi mana ini? Anda harus
jelaskan ya. Ini kalau akan memanfaatkan apa yang sudah pernah
14
diputus Mahkamah Konstitusi. Pemilihan mana yang digunakan alasan itu
menimbulkan menimbulkan konsekuensi secara cara pembuktian. Anda
kan membuktikan dengan cara apa kalau memang itu alasannya beda?
Oleh karena itu, di dalam pokok permohonan nanti, Anda harus
urutkan ya. kalau itu alasannya adalah sistematis, terstruktur, dan masif.
Maka alasan-alasannya pusatkan di situ. Apa kapan perkataan
terstruktur, sistematisnya kapan, masifnya kapan? Nah, nanti Anda
buktikan. Dan bukti tadi seperti sebagaimana disampaikan oleh hakim
sebelumnya ndak boleh di klaim-klaim saja, harus ada buktinya gitu.
Harus ada buktinya.
Di beberapa pernyataan Anda, Anda sebutkan sebagai masyarakat
Buleleng. Nah, masyarakat Buleleng ini kalau begini enggak punya legal

standing dalam hal persoalan pemilu. Yang persoalan pemilu itu yang
punya legal standing adalah calon bupati ya, enggak ada masyarakat.
Karena di halaman yang saya buat halamannya sendiri ini di halaman
empat di atas. “Kami selaku masyarakat Buleleng yang juga pasangan,”
nah, ini gimana ini? Ini ndak boleh retorika, ini hukum ya tidak retorika.
Tapi harus ada rujukan-rujukannya, ini hal-hal yang umum.
Oleh karena itu, saran saya Anda harus melakukan perbaikan.
Termasuk juga umpama saja persoalan kebohongan publik ya.
Kebohongan publik ini yang bagaimana yang Anda maksud kebohongan
publik? Lalu juga ada hal-hal yang sebetulnya bersangkutan dengan
pidana di sini karena Anda juga mencantumkan ancaman-ancamannya.
Lalu ini Anda ini sebagai Pemohon dikonstruksi sebagai apa ini, apakah
Anda memohon Mahkamah Konstitusi ini memutuskan persoalan
pidananya ya? Ya, apa Anda gunakan sebagai alasan bahwa itu adalah
perbuatan-perbuatan yang termasuk tiga criteria? Jelaskan di situ ya!
Inilah hal-hal yang secara garis besar Anda harus tegaskan kembali,
kalau Anda di sini … Pemohon menduga, menduga ini apa … dugaannya
itu bagaimana, seberapa jauh itu menjadi alasan? Apakah dugaannya itu
kemudian Anda pastikan bahwa ini terjadi dengan bukti ini? Ndak boleh
duga-duga, ya karena semuanya berkaitan dengan bukti.
Oleh karena itu saran saya sebelum menyusun ini, Anda bisa
mengambil contoh bagaimana permohonan-permohonan diajukan di
Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan pilkada ini. Bisa itu dilihat di
website-nya, bisa dibuka peraturan-peraturan MK bisa dipelajari. Saya
kira itu secara umum hal-hal yang saya nasihatkan kepada Anda.
Terima kasih, Pak Ketua.
Baik. Tolong diperhatikan itu, ya. Itu juga dalam petitum itu,
menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara. Di sini ndak
ada ongkos perkara, Pak ya. Di sini ndak usah, nanti malah jadi masalah,
ya. Jadi itu yang … jadi Saudara itu sebagai Kuasa, sebutlah sebagai
15
pihak pertama ya, siapa itu … Termohon itu sebagai terhadap dia,
sebagai pihak kedua. Tapi lihat sajalah nanti di struktur yang sudah lazim
dipakai, ya. Karena sasarannya kan di situ, yang sana Terkait. Di sini
sudah disebut di sini Terkait karena yang Saudara hantam itu yang
Terkait terus lho ini, katanya di sini ya.
Baiklah. Ini Saudara diberi kesempatan (…)
Izin, Yang Mulia.
Apa?
Tidak maksud untuk bicara formal atau materiil, menyampaikan
informasi dua menit saja, Yang Mulia. Pertama Yang Mulia, kita dapatkan
ini … apa … permohonan ini resmi dari Mahkamah Konstitusi.
Ya.
Yang Mulia tadi bicara sama orang yang tidak dikenal ini, Yang
Mulia. Karena apa? Karena ini Nyoman Ngurah Aria Asmara yang ada di
sini, yang membuat permohonan pertama, bukan mereka-mereka ini,
Yang Mulia. Itu yang pertama, Yang Mulia.
Kemudian sudah kita tanyakan ke Nyoman Aria Asmara, Yang
Mulia, tidak memberi … tidak bersedia dia, tidak memberi kuasa itu (…)
Ya, nanti Saudara kemukakanlah nanti.
Ya, Yang Mulia.
Ini belum … belum … belum giliran Saudara.
16
Betul. Kemudian, Yang Mulia katakan sebagai Kuasa Hukum, pada
yang hala … apa … lembar keempat yang tidak ada halaman ini, si
Komang Mudita ini ya, ini dia ini mengaku sebagai informan. Artinya kok
Kuasa Hukum katanya dia, tapi di sini pun masuk ini sebagai Pemohon.
Ya, itu Saudara nanti dijawaban saja.
Yang lebih lagi, mengenai (…)
Saudara, Saudara, Saudara. Ini permohonan ini belum final.
Ya, Yang Mulia.

Oleh karena belum final, Majelis Hakim masih memberi nasihat.
Itu tidak harus ditanggapi atas permohonan itu. Permohonan finalnya
itulah nanti Anda baru (…)
Betul, Yang Mulia.
Ya, sudah tutup sudah.
Terkait dengan kuasa pun (…)
Sudah, sudah, sudah.
17
Pemberi Kuasa sudah memberikan kuasa, Yang Mulia. Nanti juga
ada pemalsuan tanda tangan kita akan proses ini.
Ya.
Dua orang ini kita polisikan hari ini juga, Yang Mulia. Baik Pak
Mudite maupun pak … calon wakil bupati.
Saya kira cukup Saudara, Saudara Terkait, jadi sudah cukup. Ini
hari ini hanya Hakim menasihati kemudian dia memperbaiki, kemudian
Termohon menanggapi, lalu Anda menanggapi sepenuhnya, itu kan
masih sepotong-sepotong, ya.
Jadi dengan demikian, Saudara diharap untuk menyelesaikan ini
besok. Pemohon ini … hari Senin, jam 10.00 WIB harus sudah bisa di …
diserahkan ke Mahkamah, ya. Kemudian, sidang kedua itu hari Selasa,
tanggal 15 Mei, jam 16.00 WIB, ini waktunya 24 jam kira-kira atau
mungkin ya sekitar itu. Jadi Saudara sudah … Termohon dan Terkait bisa
mengambil di … di Mahkamah di sini, jam 10.00 WIB. Kalau sampai jam
itu Saudara tidak menyerahkan, berarti yang dipakai ya tetap ini, ya.
Silakan perhatikan semua nasihat Hakim tadi.
Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.
Jakarta, 11 Mei 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,
t.t.d
Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001
SIDANG DITUTUP PUKUL 09.43 WIB
KETUK PALU 3X
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya
kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

Mahkamah konstitusi

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Destaque (15)

Semelhante a Mahkamah konstitusi

Semelhante a Mahkamah konstitusi (18)

Mahkamah konstitusi