Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi parlemen dalam mengontrol kepastian peraturan tata guna ruang. Ia menjelaskan beberapa tantangan seperti izin pemanfaatan lahan yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan lingkungan, serta perlunya keterlibatan dewan dalam proses perizinan untuk mencegah konflik lahan di masa depan. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan

1. Peran dan Fungsi Parlemen
dalam Kontrol Kepastian
Peraturan Tata Guna Ruang
Supriyanto, SP
Fraksi Gerakan Keadilan,
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi

2. Peran dan Fungsi Dewan
Pada tiap fungsi, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh anggota dewan untuk
melahirkan produk hukum, kebijakan dan keputusan melalui mekanisme,
tahapan dan tata tertib dewan.
Hal terpenting, sejauh mana komitmen yang dibangun anggota
dewan untuk bersama-sama mengakomodir semua kepentingan
menuju satu tujuan akhir, menciptakan kesejahteraan dan
keadilan di tengah masyarakat. Meski berasal dari fraksi / Partai /
Komisi yang berbeda.

3. TUGAS DAN WEWENANG DPRD
 Membentuk peraturan daerah bersama
kepala daerah;
 Membahas dan memberikan persetujuan
rancangan peraturan daerah mengenai
APBD yang diajukan kepala daerah;
 Melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
 dst…..

4. Peraturan Daerah
Solusi

5. TATA CARA PEMBENTUKAN PERDA
BERDASARKAN PP NO 16 TAHUN 2009 BAB IX Pasal 81 - 88
Pembahasan tingkat II
Pembahasan Tingkat I
Jawaban Eksekutif atas
pemandangan fraksi
Pemandangan Umum Fraksi

6. Gambaran Anggota DPRD Provinsi
Jambi
Periode 2009-2014
45 Anggota DPRD Provinsi Jambi KOMISI I
dikelompokkan dalam 7 Fraksi dan Bidang Pemerintahan
4 Komisi. Masing-masing :
KOMISI II
Bidang Ekonomi
1. Fraksi Demokrat ( 8 Anggota) Pembangunan
2. Fraksi PAN ( 8 Anggota)
3. Fraksi Golkar ( 7 Anggota) KOMISI III
4. Fraksi PDIP ( 5 Anggota) Bidang Pembangunan
5. Fraksi Hanura ( 5 Anggota ) Infrastruktur
6. Fraksi Gerakan Keadilan ( 5 Anggota)
7. Fraksi Hijau ( 7 Anggota) KOMISI IV
Bidang Pendidikan dan Kesra

7. Mekanisme Pengawasan
Secara umum, pola pengawasan (controlling) yang dilakukan
menggunakan metode :
1. Tinjauan ke Lapangan
2. Kunjungan Kerja
3. Serap Aspirasi Konstituen (Reses)
4. Dengar Pendapat (hearing)
5. Masukan informasi dari pihak ketiga (LSM, Media massa, pelajar/ mahasiswa, dsb)
Hanya saja, terdapat beberapa kelemahan pada tiap metode diatas. Yaitu :
1. Informasi yang diperoleh tidak menggambarkan persoalan sebenarnya ;
2. Tinjauan lapangan maupun kunjungan kerja memiliki batas waktu dan ruang lingkup yang
sangat terbatas. Sehingga kurang mengakomodir masukan dari banyak elemen masyarakat;
3. Dengar pendapat (hearing) terkadang kurang ditindaklanjuti aksi nyata, terutama menyangkut
konflik yang terjadi ditengah masyarakat
4. Masukan / informasi pihak ketiga, kadangkala sarat kepentingan kelompok tertentu. Sehingga
diperlukan data / informasi tambahan untuk keberimbangan masukan sebelum mengambil
keputusan.

8. Batasan Dewan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Anggota Dewan juga
memiliki keterbatasan. Diantaranya :
Keterbatasan kemampuan menelaah semua permasalahan (dibutuhkan
masukan dan konsultasi dari banyak pihak, terutama aktivis, masyarakat dan kelompok
masyarakat yang berkompeten di bidangnya)
Sisi Politis : Keterbatasan mempengaruhi kebijakan anggota/ fraksi/ komisi
lain. Akibat beragam kepentingan, dasar, filosofis dan cara pandang
anggota dewan sebagai wakil rakyat. (Dibutuhkan komitmen cukup kuat mengemban
amanah wakil rakyat. Mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan kelompok
tertentu. Serta perlu membangun pemikiran (main frame) azas kebersamaan untuk rakyat)
Tekanan/ kepentingan golongan tertentu yang terselip dalam kebijakan
eksekutif dan anggota dewan.
Terbatasnya kemampuan “MEMAKSA” Eksekutif melaksanakan masukan-
masukan yang diberikan anggota dewan. Baik saat hearing maupun Sidang
Paripurna. (Kewenangan dewan, pada banyak hal hanya sebatas rekomendasi pada kepala
daerah)

9. TUNGGAKAN MASALAH
Akankah Terus Begini ...?

10. Tantangan Hari ini ....
Penduduk Miskin (KK) Kegiatan / Pekerjaan
1. Kerinci 23 494 Kegiatan Utama Feb 08 Ags 08 Feb 09 Ags 09 Feb 10
2. Merangin 18 214 (dalam ribuan)
3. Sarolangun 16 562 Penduduk 15+ (jiwa) 1.932 1.957 1.985 2.002 2.031
4. Batang Hari 12 380 Bekerja 1.183 1.224 1.272 1.260 1.291
5. Muaro Jambi 13 038 Pengangguran 74 66 70 74 60
6. Tanjab imur 17 043
7. Tanjab Barat 15 572 Bekerja di Sektor :
8. Tebo 10 256 Pertanian,Perkbn 688,5 606,9 700,3 695,9 670,8
Pertambangan 23,3 12,8 21,7 21 22,7
9. Bungo 10 276
Industri 44,9 46,4 45,2 41,7 34,8
10. Kota Jambi 20 527 Listrik,Gas,Air Bersih 1,3 3,3 3,2 1,7 5,3
Perdgan, rmh makan 180,3 191 202 201,4 211,9
Jumlah 157 362 Transportasi 66 61 61,6 63,4 63,7
Keuangan, Real Estate 7,0 8,1 6,8 11,9 13,5
Jasa Kemasyarakatan 131,5 149,4 175,3 173,5 221,8
Proyeksi Kebutuhan Dasar Masyarakat Tahun 2013 – 2028
2013 2018 2023 2028
Jumlah Penduduk (jiwa) 3,129,387 3,332,006 3,534,627 3,737,245
Jumlah Rumah (Unit) 625,877 666,401 706,925 747,449
Bagaimana Penggunaan Ruang mampu mengatasinya ..........?

11. Kondisi Provinsi Jambi Saat Ini
Luas darat : 53.435 Km2
Luas Laut : 4.496 Km2
Panjang Garis Pantai : 211,9 Km
Jumlah Penduduk Tahun 2009 : 2,82 juta jiwa
Jumlah Angkatan Kerja 2009 : 1.334 ribu jiwa
Jumlah Kesempatan Kerja 2009 : 1.260 ribu orang
Pertumbuhan Penduduk 2009 : 1,57% per tahun
Upah Minum Provinsi (UMP) 2009 : Rp 825.000,-
Kepadatan Penduduk : 53 jiwa/Km2
PDRB H Berlaku 2009 : Rp 42.816 Milyar
Pertumbuhan Ekonomi 2009 : 6,4%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 71,99

12. Gambaran Umum Pemanfaatan Ruang
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Sektor Pertanian, Perkebunan,
Hutan Lindung 163,534 Ha Peternakan
Hutan Lindung Gambut 59,995 Ha … (223.529 ha)
Karet 643.338 ha
Kawasan Suaka Alam Dan Cagar Budaya Kelapa Sawit 484.137 ha
Kelapa Dalam 119.030 ha
Cagar Alam Hutan Bakau Pantai timur 402.500 Ha
Kelapa Hybrida 771 ha
Cagar Alam Durian Luncuk I dan II 115 Ha Kulit Kayu Manis 47.237 ha
Taman Nasional Kerinci Seblat 450.197 Ha Sawah 179.828 ha
Taman Nasional Berbak 142.500 Ha Kopi 23 762 ha
Taman Nasional Bukit Dua Belas 60.500 Ha Lada 234 ha
Taman Nasional Bukit Tiga Puluh 34.490 Ha Cengkeh 313 ha
Taman Hutan Raya Tanjab Timur 17.593 Ha Coklat 1 319 ha
Taman Hutan Raya Muarojambi 14.263 Ha Pinang 19 668 ha
Taman wisata Alam : 426 Ha Kemiri 796 ha
Hutan Biotrop : 3.000 Ha Kapuk 132 ha
Kebun Raya Bukit Sari 425,5 Ha Jarak Pagar 169 ha
Aren 289 ha
Tahura Sultan Taha 15.830 Ha ...(1.141.839,5 Ha)
Vanili 14 ha
HPH 61.000 ha
Teh 2 625 ha
13 IUPHHK 507.019 ha Tebu 1 236 ha
Pertambangan 632.522 ha Tembakau 80 ha
Kebun/tegalan 363.548 ha Nilam 1 990 ha
Padang rumput 28.841 ha Tambak 768 ha
Jumlah 1.527.736 ha
TOTAL : 4.486. 034 ha
Berapa Ruang yang Tersisa ...???

13. Bagaimana dengan Kontrol Kepastian Peraturan
Tata guna Ruang.. ???? ?
Fakta : 1
Otonomi Daerah telah memberi ruang gerak hampir tidak terbatas bagi kepala
daerah. Baik mengeluarkan izin perkebunan, pemanfaatan lahan, pertambangan
hingga perindustrian. Keputusan yang dibuat terkadang “Mengabaikan” konsep
keseimbangan alam, keberlanjutan ekosistem dan dampak bencana. Karena target
kepala daerah yaitu memacu PAD dengan menggandeng investor sebanyak-
banyaknya. Peralihan sektor primer ke sektor sekunder juga memacu masifnya
aktivitas industri.
Tidak selamanya izin pemanfaatan lahan “HARAM” dikeluarkan. Selama tetap
memperhatikan konsep keseimbangan dan pemerataan. Keadilan yang diterima
antara pengelola (korporasi), masyarakat sekitar dan pemerintah.
Adanya aktivitas tanaman monokultur (akasia) di lahan gambut dengan
ketebalan diatas 3 meter ; pemanfaatan sempadan sungai untuk kawasan
perdagangan modern; eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara di penyangga
taman nasional dan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai; penambangan galian C
tanpa dilengkapi dokumen Amdal; Izin pertambangan tanpa terlebih dahulu
membayar dana Reklamasi; mudahnya izin perkebunan kelapa sawit diterbitkan (113
izin prinsip s.d 2008) Serta diterbitkannya Izin konsesi lahan bagi perusahaan
dengan mengabaikan penduduk yang telah terlebih dahulu bermukim didalamnya.
Semua fakta, terakumulasi menjadi masalah berkepanjangan yang menuntut
upaya maksimal untuk menyelesaikannya.

14. Fakta : 2
Dewan tidak pernah dilibatkan dalam hal perizinan pemanfaatan
ruang. Sehingga izin yang ada nyaris diluar kontrol dewan. Masalah baru
akan muncul ketika konflik mencuat ke permukaan dan beberapa pihak
merasa dirugikan.
Fakta : 3
Kemiskinan, ledakan pertumbuhan penduduk, pengangguran dan
lapangan kerja menjadi PEKERJAAN RUMAH besar bagi Pemerintah
Daerah. Pengaturan tata ruang dalam Ranperda RTRW, diharapkan
mampu membuka akses seluas-luasnya menuntaskan masalah diatas.
Serta membuka ruang bagi masyarakat untuk berusaha. (Bukannya memberi
akses luas bagi korporasi mengeksploitasi sumber daya alam)

15. Apa yang harus dilakukan ..?
• Memastikan Perda Tata Ruang dilaksanakan sesuai peruntukannya.
• RTRW Kabupaten / Kota senantiasa merujuk Perda RTRW Provinsi
2009-2010.
• Harus ada aturan ikutan (tambahan) yang menguatkan Perda RTRW
• Melakukan konsultasi publik dengan semua elemen masyarakat secara
periodik, untuk mendapat informasi yang sebenarnya tentang
pemanfaatan ruang di tengah masyarakat.
• Berusaha terlibat dalam proses pembuatan keputusan, terutama
perizinan yang dikeluarkan pemerintah. Baik untuk aktivitas perkebunan,
pertambangan, perdagangan maupun industri.
• Meminta peran serta aktif Komisi AMDAL (Provinsi / kabupaten / kota)
untuk meminimalkan kerusakan lingkungan akibat perubahan bentang
alam.
• Mendorong Pemerintah membuat lembaga ad hoc penyelesaian konflik.
Yang memiliki kewenangan verifikasi, pendataan dan penyelesaian konflik
secara independen. Mengingat akumulasi konflik lahan dan ruang di
Jambi yang semakin bertambah.
• Meminta keterbukaan informasi dari pihak Eksekutif. Baik terkait izin
yang sudah dan akan dikeluarkan, maupun rencana penggunaan ruang
jangka panjang.

16. Khusus usulan pelepasan 120 ribu kawasan
hutan :
• Harus dipastikan, pelepasan kawasan dapat
dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat.
Bukan oleh kelompok tertentu apalagi
melegalkan aktivitas perambahan yang telah
dilakukan perusahaan.
• Harus ada pendataan kelompok masyarakat
yang telah melakukan perambahan dan pola
pemanfaatan lahan nantinya. Sehingga tidak
terjadi, jumlah kawasan hutan berkurang,
namun kemiskinan justru bertambah.

17. Konsep pengelolaan dan pelestarian
lingkungan hidup
Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian
lingkungan hidup dengan meningkatkan
kemauan politik pemerintah, serta
partisipasi masyarakat dan tanggung
jawab internasional. Menjadikan kehidupan
seluruh umat manusia yang layak dibumi
yang satu, sebab baru bumi satu-satunya
ini yang layak dihuni

18. Telah tampak kerusakan di
darat dan di laut disebabkan
perbuatan tangan manusia
supaya mereka merasakan
sebagian dari (akibat)
perbuatan mereka lalu mereka
kembali (ke jalan yang benar)
(QS. AR-ruum : 41)